Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat mingguan usai mengikuti Apel Pagi dan Do’a Bersama Lingkup Pemprov Sulbar, Senin 5 Februari 2024. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas TPHP Syamsul Ma’rif didampingi Sekretaris dan diikuti semua Pejabat Eselon III, Kelompok Fungsional dan Pelaksana serta seluruh ASN lingkup Dinas TPHP. Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar pada Apel Pagi dan Doa Bersama. Agenda utama pertemuan tersebut adalah memastikan semua persiapan administrasi telah rampung terutama KAK semua kegiatan. Dengan demikian titik awal kegiatan dapat dimulai dan indikator kinerja dapat dinilai berdasarkan laporan progres kinerja setiap bidang yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dinas. Dalam arahannya, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menekankan, masing-masing bidang harus bergerak cepat dan masif dalam menjalankan program kegiatan 2024 yang telah direncanakan. "Saya minta masing-masing bidang untuk segera melakukan percepatan sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar serta berkoordinasi perihal kendala yang sedang dihadapi, sehingga diperoleh jalan keluar," kata Syamsul Ma’rif. Selain itu, juga meminta seluruh bidang yang ada untuk mendukung program penanganan masalah 4+1 yang bisa diintervensi oleh Dinas DTPHP diantaranya stunting dan inflasi. Hasil rapat mingguan tersebut berupa ditetapkannya beberapa komoditas penyumbang pada program penanganan masalah 4+1, yang menjadi prioritas utama yaitu pengawalan tanam yaitu padi, bawang merah dan cabai. Sebagai pelaksana teknis di lapangan, pihaknya juga turut membedah tugas dan fungsi semua pejabat fungsional untuk mengawal komoditas tersebut. Khusus untuk tanaman cabai, Kepala Dinas TPHP Sulbar menginstruksikan kepada Kepala Bidang Hortikultura untuk membuat sistem pelaporan terintegrasi yang dapat dipantau pimpinan, sehingga beberapa komoditas pertanian yang berpotensi sebagai penyumbang inflasi utama dapat diatasi di bulan-bulan panen yang akan datang. Di akhir rapat, Syamsul Ma'rif juga meminta semua eselon III untuk mempersiapkan laporan kinerjanya setiap minggu di ruang pertemuan yang dipresentasikan di depan kepala dinas dan sekdis, sekaligus…

MAMUJU--Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Pembahasan Dokumen RKAB PT. Yabes Sarana Mandiri Tahun 2024 Komoditas Andesit yang berlokasi di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Senin 05 Februari 2024. Rapat dihadiri Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar Ilham, pihak perusahaan dan Pjs. KTT PT. Yabes Sarana Mandiri serta Koordinator Inspektur Tambang bersama tim sebagai evaluator dokumen RKAB. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar. Evaluasi RKAB ini mengacu pada Kepmen 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rapat pembahasan tersebut, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar, Ilham menekankan, PT. Yabes Sarana Mandiri harus segera terdaftar di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan mengajukan pengesahan Kepala Teknis Tambang (KTT). (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana ekspose Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Sulbar Tahun 2025 pada Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Tahun 2025 di Gedung Grha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024). “Konsultasi Publik Ranwal RKPD ini digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah,” kata Junda Maulana saat mengawali paparannya. Kepala Bapperida Sulbar menekankan, dokumen RKPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Junda menyampaikan, tema dan prioritas RKPD 2025 yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan. “Kita harus mensinkronkan dengan rancangan RPJPD yang telah kami susun untuk 20 tahunan, dimana tahapan pertama adalah berkaitan dengan transformasi fondasi untuk menyongsong target kita tahun 2045 yaitu Sulawesi Barat Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk tahun 2025 kami mengangkat tema yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan," ucapnya. Sementara, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menyebutkan pentingnya agenda tersebut untuk menyelaraskan antara program nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam RKPD Tahun 2025. Prof. Zudan mengajak jajarannya untuk mewujudkan kebijakan yang berdampak. Menurutnya, indikator dampak dari suatu kebijakan ditandai dengan peningkatan pembangunan manusia. “Kurangi berbagai kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tentunya yang berdampak langsung, indikatornya pada…

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Kelanjutan Pembangunan Irigasi di Kecamatan Kalukku, Senin 5 Februari 2024. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Camat Kalukku, Lurah Kalukku, Kepala Desa Sinyonyoi, Kepala Desa Pokkang, Kepala Desa Kalukku Barat, Kepala Desa Beru–Beru dan Kepala Desa Sondoang. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perkim Sulbar. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menindaklanjuti Surat Pejabat Pembuat Komitmen Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu Sabri Badaruddin. “Rapat tadi untuk menindaklanjuti surat dari Pak Sabri yang meminta kami dari Dinas Perkim Sulbar, untuk dapat memberikan petunjuk teknis dan pendampingan perihal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan irigasi di Kecamatan Kalukku," kata Syaharuddin, saat ditemui di ruang kerjanya usai rapat Syaharuddin menyampaikan, pembangunan Jaringan Irigasi Kalukku di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju akan dibangun oleh Balai Wilayah Sungai III Palu. Namun, mengalami kendala berupa belum adanya berkas pendukung surat pernyataan atau berita acara kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak pembangunan irigasi tersebut. "Ini merupakan syarat utama permohonan pelaksanaan pengadaan tanah ke Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk dapat dibuatkan surat keputusan penetapan lokasi," ujarnya. Olehnya itu, Syaharuddin menyatakan, Dinas Perkim siap membantu memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang terdampak, guna membuat berita acara kesepakatan setuju atau tidak tanahnya dilewati pembangunan irigasi. "Namun, sebelum kita menuju lokasi ada baiknya kita mengundang seluruh aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Kalukku dan Alhamdulillah semuanya hadir,” ucapnya. Dia mengungkapkan, metode yang disepakati dengan para aparat Pemerintah Kecamatan Kalukku untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat adalah Dor To Dor. “Kita akan melakukan dor to dor, sekalian bersosialisasi tentang pentingnya pembangunan irigasi bagi masyarakat Kalukku yang sebagian besar penduduknya adalah petani, yang jika irigasi ini terbangun pasokan air untuk tanaman akan selalu ada dan menjamin ketersediaan air di musim kemarau,” tuturnya.…

MAMUJU--Upaya optimalisasi prasarana irigasi di kawasan perkebunan menjadi salah satu langkah antisipasi kekeringan sebagai dampak perubahan iklim, yang dilakukan sejak awal musim penghujan ini oleh Dinas Perkebunan Sulbar. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan identifikasi dan penyusunan rekomendasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak perbahan iklim setelah mengikuti rapat pembahasan RPJMD, RPJD dengan Pj. Gubernur Sulbar dan OPD terkait lainnya, dimana hal ini menjadi salah satu bahasan dalam rapat tersebut. Herdin menegaskan, pembahasan dampak kekeringan serta dampak perubahan iklim lainnya pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan itu, akan digodok secara intens dengan melibatkan semua bidang di lingkup Dinas Perkebunan Sulbar. "Ini akan kami ajukan segera kepada tim penyusun dokumen perencanaan RPJMD dan RPJP sebagai salah satu isu strategis dalam pembangunan perkebunan secara berkelanjutan, yang merupakan sub sektor yang berkontribusi signifikan dalam perekonomian wilayah Sulbar hingga lebih dari 20 persen terhadap total PDRB Sulbar,"tandasnya. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Sulbar Amirullah Rasyid bersama staf telah melakukan monitoring kondisi prasarana irigasi di kawasan perkebunan terutama yang berasal dari bantuan pemerintah, melalui APBN maupun APBD di enam kabupaten. Bantuan irigasi ini meliputi embung, perpompaan dan perpipaan sebanyak 27 unit yang dialokasikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 lalu. Pembahasan hasil monitoring kondisi irigasi embung, perpipaan dan perpompaan kawasan perkebunan serta penyusunan rekomendasi perbaikan dan optimalisasi pemanfaatannya, dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar, Jumat, 2 Februari 2023. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Sulbar, Amirullah Rasyid mengatakan, pelaksanaan monitoring kondisi dan pemanfaatan irigasi embung, perpipaan dan perpompaan di kawasan perkebunan, yakni kondisi irigasi ini 70 persen masih dapat berfungsi walaupun beberapa unit tetap membutuhkan perbaikan atau perawatan, sedangkan 30 persen memang dalam kondisi tidak berfungsi sama sekali. "Penyebabnya mulai dari menurunnya debit air hingga perubahan jalur sungai yang menjadi sumber air dari…

MAMUJU--Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menerima kunjungan Koordinator POS (Point Offline Store) Sawit Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Sulbar Ahmad Kasim, Senin 5 Februari 2024. Kunjungannya di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar dalam rangka silaturahmi dan perkenalan dengan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar yang baru, sekaligus memberikan informasi terkait keberadaan outlet resmi PPKS di Sulbar. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Koordinator POS Sawit PPKS Sulbar atas kujungannya tersebut. Dalam pertemuan itu, Herdin menekankan pentingnya mencegah peredaran benih kelapa sawit ilegal di masyarakat, yakni benih kelapa sawit yang tidak memenuhi aspek legalitas, karena selain diproduksi oleh lembaga/perorangan yang tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memenuhi syarat- syarat serta tata cara pelepasan varietas, juga tidak melalui proses sertifikasi. Menurutnya, penggunaan benih ilegal akan menghasilkan kontaminasi dura sehingga akan mengurangi produksi TBS dan CPO. "Pengguna benih ilegal akan mengurangi kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan biaya yang dikeluarkan sia-sia. Para pekebun akan merugi karena produksi yang dihasilkan rendah," kata Herdin. Sebelumnya, di hari yang sama, Kepala UPTD BPSPMBP Dinas Perkebunan Sulbar Muhammad Fadlullah juga menerima kunjungan Koordinator POS Sawit PPKS Sulbar. Kunjungannya ke UPTD selain silaturahmi juga melakukan koordinasi terkait ketersediaan benih dan potensi kebutuhan benih kelapa sawit pada program PSR dan data penyaluran kecambah kelapa sawit untuk Januari 2024 pada outlet tersebut, serta kolaborasi pengawasan peredaran benih kelapa sawit di Sulbar. Dalam pertemuan itu, Koordinator POS Sawit PPKS Sulbar Ahmad Kasim juga menanyakan potensi kebutuhan benih PSR (Perkebunan Sawit Rakyat) di wilayah Sulbar untuk tahun 2024. Menanggapi hal itu, Kepala UPTD BPSPMBP Dinas Perkebunan Sulbar, Muhammad Fadlullah mengatakan, kebutuhan benih PSR pada tahun 2024 sekitar 261.000 pohon untuk luas areal 1800 hektar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam kunjungan kali ini, Ahmad Kasim juga mempromosikan bibit sawit yang mereka kelola, dimana bibit tersebut sudah…

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) kerja sama dengan BPJS menggelar Sosialisasi Skrining Riwayat Kesehatan di Ruang Rapat BKD Sulbar, Senin, 5 Februari 2024. Kegiatan ini diikuti seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana lingkup BKD Sulbar. Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan mengatakan, kegiatan itu merupakan layanan penapisan agar risiko penyakit tertentu dapat terdeteksi, sehingga dampak lanjutan dari penyakit tersebut dapat diminimalisir. "Sosialisasi dilakukan di BKD agar para pegawai BKD mengetahui kondisi kesehatannya, juga menghemat waktu karena tidak harus meninggalkan kantor. Selain itu, pegawai juga mudah untuk menindaklanjutinya ke fasyankes, " kata Bujaeramy, saat dihubungi "Sosialisasi ini juga bermanfaat untuk BKD itu sendiri, karena kita bisa memperoleh gambaran profil kesehatan semua pegawai kita," sambungnya. Staf BPJS Cika Hanjani Pratiwi menjelaskan, program skrining kesehatan itu dilakukan hanya sekali setahun yang diisi melalui mobile JKN, untuk penyakit – penyakit yang menghabiskan biaya terbesar, seperti penyakit jantung, kanker, struk, gagal ginjal dan lainnya. "Ini kan istilahnya bukan menjadi rahasia lagi, kalau misalnya penyakit ini adalah penyakit yang sangat mengerikan, BPJS ikut andil dalam hal pencegahan dan juga program promotive dan preventif diantaranya adalah skrining lewat kesehatan seperti itu, denga apa? yang tadi aku bilang yaitu mengisi skrining kesehatan di mobile JKN untuk mendeteksi penyakit jantung, hipertensi, gagal ginjal dan diabetes, seperti itu," kata Cika Hanjani. Sementara, Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta berharap, sosialisasi itu agar diperhatikan dengan seksama sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pelayanan kesehatan primer antara lain dilakukan melalui skrining riwayat kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga upaya pencegahan dan deteksi penyakit dapat dilakukan sejak dini. Dengan kegiatan sosialisasi seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini penyakit dan menjadi lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. BPJS Kesehatan juga terus berkomiten untuk meningkatkan mutu pelayanan skrining kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. (rls)

Mamuju - Jajaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) mengikuti Apel Pagi yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Senin 5 Februari 2024. Usai Apel Pagi, Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle memberikan arahan kepada seluruh ASN di lingkup Biro Umum Setda Sulbar. Ia menghimbau agar jajaran Biro Umum menjalankan empat langkah sesuai arahan pimpinan yakni ruang saling bersilaturahmi, saling sharing dan bercerita, ruang mencurahkan isi hati dalam konteks pelaksanaan tugas. Senin Ceria juga diharapkan lebih bisa mendeteksi masalah yang akan terjadi, sehingga dengan cepat dapat tertangani dengan baik. "Hari ini kita sudah melaksanakan Apel Pagi dan Doa Bersama. Semoga apa yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar bisa dijabarkan dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Anshar. Ia menambahkan, ada gagasan Senin Ceria yang sudah dibuat, dimana membuka ruang atau wadah kepada semua jajaran Biro Umum untuk saling silaturahmi. Selain itu, Senin Ceria pekan ini, Kepala Biro Umum berharap agar jajarannya dalam melaksanakan tugas yang diemban bisa lebih mengoptimalkan lagi metode manajemen empat langkah yaitu Plan Do Chek Action (Merencanakan, Melakukan, Mengecek dan Tindakan) seperti arahan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar saat Apel Pagi. "Saya minta kedepan non ASN juga hadir di Apel Pagi biar bisa memahami arahan pimpinan dan bisa dijabarkan sehari-hari. Senin ini adalah hari pertama satu pekan, jadi kita harus star yang baik agar bisa mendapatkan hasil yang baik pula," tambahnya. Ia juga mengungkapkan, ada beberapa pesan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang harus betul-betul dipahami dan dijalankan. "Jadi saya berharap bahwa hari dimana mengevaluasi diri dimana apa menjadi kekurangan pekan lalu bisa diperbaiki pekan ini," harapnya. Selain itu, terdapat poin penting dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus cepat respon. "Kolaborasi di internal maupun di luar internal yang harus terus kita tingkatkan lagi. Saling bersinergi dalam melaksanakan tugas,"…

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar forum konsultasi publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 5 Februari 2024 Forum konsultasi yang digelar dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melalui sambungan virtual, dan dihadiri sejumlah Kepala OPD, Tokoh Pemuda dan lembaga masyarakat. Menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di berbagai bidang seperti Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Muhammad Roudo dan Prof Kaimuddin. Dalam Kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, forum tersebut menjadi penting untuk menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan Daerah dengan sinergi Pusat hingga daerah. "Kita ingin memastikan Rencana Nasional Provinsi dan Kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam RKPD, Program prioritas Nasional harus masuk di RKPD provinsi program prioritas provinsi harus masuk RKPD Kabupaten," kata Zudan. Sehingga, dari RKPD akan sampai dan menghasilkan APBD, maka evaluator RKPD dan APBD harus bersinergi dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana dalam RKPD seluruh akses dapat bermanfaat. "Jangan pernah ada di satu kabupaten tidak bisa dilalui roda empat, sehingga diupayakan di 2025 melalui RKPD dan apbd semua jalan bisa dilalui roda empat," ujar Zudan. Begitu juga, dengan penanganan empat plus satu, baik pendidikan dan kemiskinan ekstrim, dan stunting harus tertuang dengan baik dalam RKPD. "Tahun depan harus betul menyatukan antara nasional dan provinsi dan kabupaten kuncinya di tim evaluator RKPD dan APBD, kita ingin kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat," kata Sestama BNPP ini Ia meminta, agar program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dapat kurangi sehingga seluruh program yang ada dirasakan betul oleh masyarakat. Sementara, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan, forum digelar seusai amanat peraturan Mendagri, dan undang-undang perencanaan Nasional Tahun 2024. "Penyusunan dokumen RKPD ini berarsiran dengan rencana pembangunan…

MAMUJU - Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil tarik temuan hasil pemeriksaan yang lama menunggak. Penelusuran yang dilakukan Tim Inspektorat sampai ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, tim tersebut berhasil menarik kerugian negara pada pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar. Hal tersebut, disampaikan Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir saat ditemui di kantornya, Senin 5 Februari 2024. "Beberapa waktu lalu Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat kembali berhasil menarik kembali kerugian daerah tahun 2010 dan 2012," kata Natsir. Ia membeberkan, hasil penarikan kerugian negara itu dari dua penyedia sesuai tercantum dalam pekerjaan yang dilakukan. "Sebelumnya, kedua penyedia tersebut memiliki temuan atas kekurangan volume pekerjaan pada RSUD Regional," bebernya. Tim TLHP bersama Tim RSUD melakukan penelusuran alamat penyedia sampai Makassar, Sulsel. "Hasilnya penyedia langsung melakukan pembayaran atas temuan dimaksud. Metode penyelesaian seperti ini akan terus dilakukan agar kita bisa segera dapat mengembalikan kerugian daerah oleh penyedia-penyedia yang nakal," paparnya. Adapun temuannya adalah denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan. (rls)