BALI - Tim Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan fasilitasi pendampingan dan pengaturan giat pimpinan di Bali. Hal ini dilakukan karena, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali , Selasa, 06 Februari 2024. Turut hadir, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas (Secara Daring ) Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua provinsi di Indonesia. Menurut Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, kewajibannya memastikan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekretaris Daerah terfasilitasi dengan baik. "Baik itu koordinasi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, pemenuhan dokumentasi kegiatan dan lainnya yang diperlukan dalam acara tersebut," kata Anshar. Sehingga, penugasan dilakukan kepada jajaran Biro Umum untuk mendampingi pimpinan Pemprov Sulbar di Bali. "Untuk memastikan hal tersebut, kami menugaskan Tim Biro Umum yang terdiri dari Kerumahtanggaan, Protokoler dan Kameramen (Dokumentasi) untuk ikut serta memfasilitasi sesuai tugasnya masing-masing," tandasnya. (rls)

MAMUJU--Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Pembahasan Dokumen RKAB PT. Abadi Dua Putri Tahun 2024 Komoditas Sirtu yang berlokasi di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Selasa 06 Februari 2024. Rapat dihadiri Kepala Dinas ESDM Sulbar Mohammad Ali Chandra, pihak perusahaan dan calon KTT PT. Abadi Dua Putri serta Koordinator Inspektur Tambang bersama tim sebagai evaluator dokumen RKAB. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar. Evaluasi RKAB ini mengacu pada Kepmen 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rapat pembahasan tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menekankan, pembahasan RKAB itu penting dilaksanakan karena akan banyak membantu manajemen pertambangan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. "RKAB ini juga sekaligus menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan PT. Abadi Dua Putri harus segera terdaftar di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan mengajukan pengesahan Kepala Teknis Tambang (KTT). (rls)

BALI -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024, di Hotel The Stones Legian Bali, Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali, Selasa 6 Februari 2024. Mengusung tema " Mewujudkan Netralitas ASN dalam Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia". Rakor ini diharapkan agar seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia untuk mensukseskan Pemilu di 2024 ini. BKN RI juga menekankan kepala daerah untuk bersikap netral terkhusus bagi ASN yang mereka pimpin. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ternyata setelah ditracking, Sulbar masuk urutan kelima tertinggi di Indonesia terkait ketidaknetralan ASN. "Nanti kita akan cari tau siapa saja yang diantara mereka ini terjaring informasi ketidaknetralan," tegas Idris. Idris juga mengatakan, dari rakor itu juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan KASN, tentang isu-isu strategis termasuk salah satunya penghapusan tenaga honorer yang harus diangkat menyeluruh di tahun 2024. Namun, Ia mengungkapkan, persoalan sejumlah di daerah adalah ketersediaan biaya atau anggaran untuk melakukan penggajian. "Saya kira ini adalah permasalahan nasional. Dan tentu saja kita akan mengikuti kekuatan APBD kita. Karena undang-undang APBN kita mengatakan, ASN, KASN itu harus memperhatikan ketersediaan dukungan anggaran daerah. Kalau anggaran daerahnya kita mencukupi, kita akan angkat, paling tidak untuk sementara ada paruh waktu dulu," jelasnya. Rakor itu dihadiri Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas secara daring, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menyampaikan empat tahapan arah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045 di Gedung Grha Sandeq, Selasa (6/2/2024). “Tahapan arah kebijakan pengembangan SDM dalam RPJPD Provinsi Sulbar tergambar dalam empat periode, dimana pada misi 1 mewujudkan keadilan sosial dengan empat tahapan arah kebijakan”, kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar pada Focus Group Discussion (FGD) Tematik RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Sulawesi Barat Yang Unggul Dan Berdaya Saing". Dalam paparannya, Ia menjelaskan empat tahapan yang dimaksud, antara lain : 1. Tahun 2025-2029, pembangunan difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. 2. Tahun 2030-2034, difokuskan percepatan pembangunan SDM yang berdaya saing. 3. Tahun 2035-2039, difokuskan untuk penguatan daya saing SDM. 4. Tahun 2040-2045, difokuskan untuk manusia yang unggul dan sejahtera. Kepala Bapperida Sulbar juga mengatakan, pencapaian indikator utama pembangunan SDM yang telah ditargetkan dalam RPJPD 2025 – 2045 membutuhkan analisis mendalam dari para ahli dan seluruh stakeholder. “Analisis yang komprehensif akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah. Olehnya itu, kami mohon masukan dan saran nantinya dari seluruh narasumber, dan stakeholder terkait, sehingga dokumen RPJPD Sulbar Tahun 2025-2045 dapat menjadi rujukan dari seluruh pihak untuk pelaksanaan pembangunan 20 tahun kedepan," tambahnya. Sesuai dengan tujuannya, pelaksanaan FGD Tematik RPJPD 2025 – 2045 ini untuk menjaring masukan dan rekomendasi dari para ahli dan pemangku kepentingan. Sebelumnya, hal ini telah disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Muh. Saleh dalam laporannya sebagai Ketua Panitia. “Kegiatan Focus Group Discussion ini diharapkan dapat memberikan rumusan rekomendasi penguatan kebijakan SDM dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045,” sebutnya. Diikuti berbagai…

MAMUJU—Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Masriadi Nadi Atjo melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar terkait jadwal Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 sekaligus berkoordinasi terkait jadwal pemeriksaan pendahuluan di Sulbar, Senin 05 Februari 2024. Turut hadir Inspektur Inspektorat Sulbar, Muh. Natsir, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), A. Bisry Nur, AKPD BPKPD Gaffar. Kedatangan Pemprov Sulbar tersebut disambut Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar Hery Ridwan di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar, Hery Ridwan menjelaskan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pemeriksaan secara lebih baik lagi setiap tahunnya, dimana banyaknya pertimbangan dan regulasi baik itu di internal maupun entitas yang perlu di-update. "Sehingga apa yang kita laksanakan sudah sesuai atau relevan dengan perkembangan yang terjadi dan berpedoman kepada standar audit serta dapat meningkatkan mutu pemeriksaan dan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkualitas," kata Hery. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, dalam pertemuan itu membahas terkait jadwal entry BPK untuk pendahuluan yang kemungkinan akan masuk setelah Pemilu paling lambat 19 Februari 2024 dan kemungkinan akan berlanjut ke pemeriksaan terinci setelah LKPD diserahkan dari Pemprov Sulbar ke BPK RI Perwkilan Sulbar. “Setelah diskusi dengan tim, direncanakan penyerahan LKPD tersebut dijadwalkan pada hari Jumat, 15 Maret 2024 setelah ada hasil reviu Inspektorat,” ujar Masriadi. Masriadi menyebutkan, pemeriksaan itu sangat berarti sebagai momentum perbaikan terhadap kendala di pemerintah provinsi. Ia juga menyampaikan, dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah, semua OPD dapat berkonsultasi secara intensif dengan BPKPD maupun tim review dari Inspektorat Sulbar. Sementara, untuk tindak lanjut pemenuhan permintaan dokumen, Ia mengatakan, ada PIC yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan didampingi…

MAMUJU --Secara c-to-c pertumbuhan ekonomi Sulbar tumbuh dari 2,31 persen pada 2022 menjadi 5,25 persen pada 2023, meningkat signifikan. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerangkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Barat tersebut dari Lapangan usaha sektor pertanian yang masih menjadi pembentuk utama perekonomian Sulawesi Barat. Struktur Perekonomian Sulawesi Barat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini terkonfirmasi dari pangsa lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB Sulbar tercatat sebesar 44,72 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11,16 persen. "Tingginya pangsa kedua sektor ini dikarenakan komoditas utama Sulawesi Barat adalah kelapa sawit dan olahannya. Selanjutnya diikuti lapangan usaha perdangangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 9,94 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 7,34 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosal wajib sebesar 6,37 persen," kata Prof.Zudan. Lebih lanjut Sestama BNPP ini menyampaikan, jika ditinjau dari andil pertumbuhan yang diberikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan andil pertumbuhan terbesar yakni sebesar 1,68 poin dari total pertumbuhan secara c-to-c. "Hal ini sejalan dengan realisasi pertumbuhan sektoral yang mengalemi kenaikan didukung oleh peningkatan aktivitas sub sektor, seperti tanah perkebunan dan perikanan," ungkapnya. Sektor pendukung lainnya adalah industri pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 1,54 poin dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 0,54 poin. Sementara itu, terkontraksinya satu kategori lapangan usaha yakni kategori jasa keuangan juga memiliki andil dalam mengimbangi pembentukan pertumbuhan perekonomian. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen net ekspor. Dari Prospektif regional kawasan Sulampua, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat menjadi yang ketujuh tertinggi dari 14 Provinsi yang ada di Sulampua pada tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terjadi di Maluku Utara yang mampu mencapai pertumbuhan sebesar 20,49 persen, disusul oleh Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan 11,91 persen. Adapun Sulawesi Barat tumbuh sebesar…

MAKASSAR, - Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulbar Amujib melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset dan pendapatan di Mess Pemprov Sulbar di Makassar, Selasa 6 Februari 2024. Hadir, Tim Inspektorat Provinsi serta Tim Biro Umum Setda Sulbar beserta Staf Biro umum yang bertugas di Mess Pemprov Sulbar Makassar. Dalam rapat tersebut, Biro Umum yang diwakili oleh Kabag Adm Keuangan dan Aset, Nila Ainun diharapkan segera dilakukan tindakan pemeliharaan aset. Baik berupa bangunan terutama pada front office dan ruang-ruang lainnya yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran pemeliharaan Tahun 2024. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pendapatan berupa retribusi sewa ruangan agar disosialisasikan pemanfaatannya dan dalam transaksi dilakukan pembayaran secara non tunai. "Jadi sebisa mungkin tidak ada lagi pembayaran secara tunai," kata Amujib. Asisten Administrasi Umum juga mendorong adanya Digitalisasi pengelolaan retribusi untuk mempermudah pengendalian. "Sehingga dapat dimonitor secara langsung dari pihak Biro Umum di Mamuju sebagai pengelola mess," tambahnya. Terpisah, Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Asisten Adminitrasi Umum dan rekan kerja Komisi I DPRD Sulbar yang sebelumnya juga telah berkunjung ke mess, akan menjadi perhatian. "Ini akan menjadi perhatian kami di Biro Umum karena Mess Pemprov Sulbar yang di Makassar menjadi salah satu obyek pendapatan daerah melalui Biro Umum," ucapnya. Meskipun, lanjut Anshar Malle dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Biro Umum Sulbar. "Insya Allah, tahun 2024 ini kita akan lakukan pembenahan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas," bebernya. Selain itu, dirinya akan mengupayakan pemenuhan penunjang sarana prasarana gedung. "Biro Umum berencana akan mengembangkan area mess untuk menambah pendapatan misalnya lahan parkir, mini market atau cafe untuk pengunjung mess tersebut," tandasnya. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail bersama Tim Aset BMN Satuan Kerja Dinas Perkebunan Sulbar melakukan Kunjungan Ke Kantor Polresta Mamuju, Selasa 06 Februari 2024. Tujuan kunjungan ini adalah untuk bersilaturahim dan sekaligus melakukan konfirmasi terkait penanganan aset Tanah dan Bangunan bermasalah di Kelurahan Dayanginna, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Kedatangannya di Kantor Polresta Mamuju, disambut langsung Kapolresta Mamuju Kombes Pol. Iskandar, di ruang kerjanya. Dalam kunjungan ini, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar dan Tim Aset BMN menjelaskan permasalahan aset tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan sampai tahun ini tindakan okupasi oleh pihak ketiga masih tetap berlanjut. Lokasi aset Tanah dan Bangunan tersebut terdapat di Kelurahan Dayanginna dengan luas lokasi 1.250 M2 NUP 65 berdasarkan Data Aset BMN Satuan Kerja Dinas Perkebunan Sulbar dan Bukti Dokumen, serta SK Tim 9 Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju, yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati, Kantor Agraria Kabupaten, Kepala Sub Direktorat Pemerintah Tingkat II Mamuju, Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II Mamuju, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Mamuju, Petugas dari Kantor Ipeda, Pejabat Kantor UPKK.PKK/CWC Unit XVII Tapalang, Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Tapalang, Kepala Desa Galung dan Kepala Seksi Pengurusan Hak – hak Tanah Kantor Agraria Kabupaten Mamuju, Tanggal 17 Desember 1980 di Mamuju. Dalam kunjungannya, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar menyerahkan dokumen terkait aset yang bermasalah tersebut dan berharap koordinasi dengan pihak Polresta Mamuju itu dapat menjadikan segala permasalahan dan kendala terkait penataan, pengamanan dan okupasi aset Tanah Bangunan milik pemerintah dapat terselesaikan dengan baik. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perkebunan Sulbar dan Tim Aset BMN, Kapolresta Mamuju Kombes Pol. Iskandar menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya. (rls)

MAMUJU -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Mamuju Tengah, Selasa 6 Februari 2024. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Badan Kesbangpol Sulbar. Kedatangan Rombongan Komisi I DPRD Mamuju Tengah disambut Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir didampingi Kabid. Kewaspadaan Nasional Audy Murfi Syarifuddin, Kabid. Politik Dalam Negeri Nur Milu dan Kabid. Ketahanan Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Sunusi. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD yang dipimpin Ketua Komisi I Hasanuddin Sailong, didampingi anggota komisi lainnya, bertemu dengan Plt. Kepala Badan Kesbangpol Muhammad Yusuf Tahir, beserta jajarannya. Diskusi yang berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan ini membahas berbagai strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu 2024 di Mamuju Tengah. Ketua Komisi I DPRD Mamuju Tengah Hasanuddin Sailong menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penerimaan dalam pelaksanaan kunjungan kerja tersebut. Dalam pertemuan itu, Komisi I DPRD Mamuju Tengah, yang fokus pada urusan pemerintahan dan dalam hal ini Pemilu, menyuarakan komitmennya untuk mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah dalam hal Badan Kesbangpol bekerjasama dengan Aparat Keamanan TNI/Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesuksesan Pemilu 2024. Ketua Komisi I DPRD Mamuju Tengah menyatakan Komisi I DPRD berkomitmen untuk bekerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk Badan Kesbangpol, untuk memastikan proses Pemilu berlangsung dengan aman dan damai di wilayah Mamuju Tengah. "Kami berharap Pemilu 2024 berlangsung dengan damai, tertib, dan adil serta tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat khususnya di Mamuju Tengah," kata Hasanuddin. Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir manyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan kerja ke Badan Kesbangpol Sulbar. Dalam pelaksanaan dialog dengan Ketua Komisi I DPRD Mamuju Tengah beserta rombongan, Muhammad Yusuf Tahir menyampaikan Pemilu serentak 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi kunci…

BALI -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian BKN Tahun 2024, yang berlangsung di di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod legian Bali, Selasa 6 Februari 2024. Dengan mengusung tema " Mewujudkan netralitas ASN dalam meritokrasi menuju birokrasi berkelas dunia" Rakor ini diharapkan agar seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia untuk mensukseskan pemilu di 2024 ini. BKN RI juga menekankan agar kepala daerah untuk bersikap netral terkhusus bagi ASN yang mereka pimpin. Menanggapi hal tersebut, Idris menuturkan bahwa ternyata setelah di tracing Sulbar masuk urutan ke 5 tertinggi di Indonesia terkait ketidaknetralan ASN. "Nanti kita akan cari tau siapa saja yang diantara mereka ini terjaring informasi ketidaknetralan."Tegas Idris Selain itu Idris mengatakan, dari Rakor ini juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan Ka-ASN, tentang isu-isu strategis termasuk salah satunya penghapusan tenaga honorer yang harus diangkat menyeluruh di tahun 2024. Namun, persoalan sejumlah di daerah, di ungkapkan Idris adalah ketersediaannya biaya atau anggaran untuk melakukan penggajian. "Saya kira ini adalah permasalahan nasional. Dan tentu saja kita akan mengikuti kekuatan APBD kita. Karena undang-undang APBN kita mengatakan, ASN, ka-ASN itu harus memperhatikan ketersediaan dukungan anggaran daerah. kalau anggaran daerahnya kita mencukupi, Kita akan angkat, Paling tidak untuk sementara ada paruh waktu dulu." jelasnya Hadir secara daring Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia. (Ayu)