Mamuju--Berdasarkan data prakiraan potensi banjir bulan Mei Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) serta Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 2 Mei 2024 dan prakiraan potensi terjadi gerakan tanah pada bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, Kementerian ESDM pada tanggal 30 April 2023, maka diperlukan upaya pencegahan dalam meminimalisasi dampak ancaman bencana banjir dan gerakan tanah (longsor) yang mungkin timbul. Menindaklanjuti hal tersebut, Rabu 08 Mei 2024, Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta menghimbau pemerintah kabupaten (pemkab) dan masyarakat untuk menyiapkan langkah-langkah konkret meminimalisasi dampak ancaman bencana banjir, seperti membuat daerah resapan air, penanaman pohon di area yang kosong di sekitar wilayah rawan banjir, pengelolaan sumber daya air dengan meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan membangun kesadaran masyarakat. Sedangkan, untuk antisipasi terjadinya tanah longsor, masyarakat dihimbau agar tidak menebang pohon di sekitar lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar daerah pinggiran sungai. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail, menugaskan Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi, Muliadi, menerima langsung kunjungan Sohra Sahama, Public Affair Manager PT. MARS dan tim. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 7 Mei 2024 di Revive Cafe, Mamuju. Pada kunjungan tersebut, Sohra Sahama menyampaikan maksud dan tujuannya untuk bersilaturrahim dan niat untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan di wilayah Sulbar. Senada dengan maksud tersebut, Disbun Sulbar juga sedang membangun kebun percontohan dan kebun sumber benih kakao untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan. Kedepan, Disbun Sulbar dan PT. MARS tetap dapat bersinergi untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan di Sulbar. Di Sulbar, langkah besar telah diambil dalam memajukan sektor perkebunan khususnya kakao, melalui perjanjian kerja sama antara Disbun Sulbar dan PT. Mars. Sehubungan hal tersebut, Disbun Sulbar telah berhasil merumuskan perjanjian kerja sama dengan PT. Mars yang mencakup tiga poin utama: 1. Pembangunan Kebun Percontohan dan Kebun Sumber Benih Kakao. 2. Pembinaan dan Pemberdayaan Petani/Pekebun melalui Program "GERBANG PERMADANI" (Gerakan Membangun Perkebunan Terintegrasi, Maju, dan Mandiri). 3. Meningkatkan SDM Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan Kakao. Di tempat berbeda, Kadisbun Sulbar Herdin Ismail mengatakan, pihaknya berharap kerja sama itu akan membawa manfaat besar bagi pengembangan sektor perkebunan di wilayah Sulbar, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha perkebunan kakao di provinsi ini. “Kami berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga keberlangsungan usaha serta mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini," tambahnya. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa – Dalam upaya memperdalam pemahaman terhadap potensi dan peluang investasi di Sulawesi Barat (Sulbar), Tim Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar melakukan kunjungan lapangan bersama Tim Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) selama empat hari mulai tanggal 6 hingga 9 Mei 2024. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkini terkait komoditas Kopi yang dapat dikembangkan sebagai tujuan investasi di Sulbar. Tim DPMPTSP, yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur, berkolaborasi dengan Tim Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unsulbar yang dipimpin Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Nurfitri Ayu M, untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek ekonomi dan potensi bisnis di daerah tersebut. Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur mengatakan, dengan kunjungan itu pihaknya melihat Mamasa sebagai salah satu penghasil kopi di Sulbar memang memiliki potensi yang luar biasa. “Sesuai petunjuk Pak Kadis Habibi, kami tim dari DPMPTSP turun ke lapangan untuk melihat betul potensi yang ada bersama tim dari Unsulbar," ucap Satriawan. Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar, Nurfitri Ayu mengatakan, berdasarkan tugas dan kepercayaan DPMPTSP melakukan indentifikasi dengan diskusi panjang dengan Dinas Pertanian dan stakeholder terkait apa saja peluang dan lokasi potensial dalam pengembangan kopi. “Kunjungan ini untuk melihat langsung potensi kopi yang ada, sehingga dalam penyusunan kajian ini benar-benar menggunakan data rill di lapangan,” kata Nurfitri. Salah satu pelaku UMKM komoditas kopi, Poki menyampaikan terima kasih atas niat baik dari pemerintah provinsi kerja sama Unsulbar. “Kami harap dengan adanya kajian ini benar-benar dapat menarik investor, karena kopi Mamasa tidak kalah bersaing secara nasional maupun internasional, dibuktikan melalui partisipasi kopi Mamasa melalui kontes kopi dan selalu mendapat skor baik,” kata Poki. Tahun ini DPMPTSP Sulbar menyusun Peta Potensi dan Peluang Investasi di sektor perkebunan, Pertanian dengan sub sektor Komoditas…

Mamuju--Puskesmas Tabulahan Mamasa, tengah mempersiapkan langkah untuk implementasi transformasi teknologi kesehatan dengan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) pada pelayanan masyarakat di puskesmas. Sebagai bagian dari persiapan, tim dari Puskesmas Tabulahan Mamasa melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Kesehatan Sulbar dan Dinas Kominfopers Sulbar untuk membahas persyaratan dan dukungan yang diperlukan, Rabu 8 Mei 2024. Tim Puskesmas Tabulahan Mamasa dipimpin oleh Kepala Puskesmas, Iryanna. Kunjungan ke Dinas Kesehatan Sulbar disambut oleh Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Sulbar, yang memberikan gambaran tentang implementasi RME di puskesmas. Selain itu, tim juga bertemu dengan Kepala Bidang E-Government, Muhammad Ridwan Djafar di Kantor Dinas Kominfopers Sulbar untuk membahas dukungan teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan RME. Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menekankan bahwa implementasi RME adalah langkah penting dalam transformasi teknologi kesehatan. “Ini akan membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan memastikan data pasien dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," kata Mahdiana. Sementara, Kepala Puskesmas Tabulahan Mamasa, Iryanna menyampaikan, puskesmas siap untuk menjalankan RME, namun masih menghadapi kendala terkait infrastruktur jaringan. "Kami sangat antusias dengan rencana implementasi RME, namun perlu memperbaiki infrastruktur jaringan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Kami berharap dukungan penuh dari pihak terkait agar rencana ini dapat segera terwujud," ujarnya. Rencana implementasi RME di Puskesmas Tabulahan Mamasa diharapkan dapat segera terealisasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi layanan kepada masyarakat di puskesmas. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan berbagai Perguruan Tinggi se-Sulbar. Ini merupakan sebuah kesepakatan yang disambut baik oleh para pihak terkait. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama seluruh Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sulbar. Ini berlangsung di hadapan para pihak terkait di fasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar, bertempat di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 8 Mei 2024 malam. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada kesempatan itu menyampaikan, urgensi kolaborasi yang erat antara Pemprov Sulbar dan Perguruan Tinggi se-Sulbar untuk memastikan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Prof. Zudan menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Melalui kesempatan itu, Prof. Zudan juga menekankan perlunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam struktur pemerintahan, yang dapat diwujudkan melalui sinergi dengan perguruan tinggi. Pemprov Sulbar juga berharap terciptanya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah provinsi dalam melakukan riset dan penelitian, khususnya terkait pengembangan sumber daya di daerah Sulbar. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh kabupaten-kabupaten dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir. Diharapkan, penandatanganan kesepakatan itu akan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sumber daya di daerah tersebut dan membawa dampak positif bagi masyarakat Sulbar. Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan bahwa penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dengan Perguruan Tinggi se-Sulbar merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan pemerintah daerah. Ia menyatakan, kerja sama itu akan membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pelayanan publik di Sulbar, serta mempercepat pembangunan dan kemajuan di Sulbar.…

Mamuju-- Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan berbagai Perguruan Tinggi se-Sulbar. Ini merupakan sebuah kesepakatan yang disambut baik oleh para pihak terkait. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama seluruh Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sulbar. Ini berlangsung di hadapan para pihak terkait di fasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar, bertempat di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 8 Mei 2024 malam. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada kesempatan itu menyampaikan, urgensi kolaborasi yang erat antara Pemprov Sulbar dan Perguruan Tinggi se-Sulbar untuk memastikan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Prof. Zudan menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Melalui kesempatan itu, Prof. Zudan juga menekankan perlunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam struktur pemerintahan, yang dapat diwujudkan melalui sinergi dengan perguruan tinggi. Pemprov Sulbar juga berharap terciptanya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah provinsi dalam melakukan riset dan penelitian, khususnya terkait pengembangan sumber daya di daerah Sulbar. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh kabupaten-kabupaten dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir. Diharapkan, penandatanganan kesepakatan itu akan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sumber daya di daerah tersebut dan membawa dampak positif bagi masyarakat Sulbar. Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan bahwa penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dengan Perguruan Tinggi se-Sulbar merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan pemerintah daerah. Ia menyatakan, kerja sama itu akan membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pelayanan publik di Sulbar, serta mempercepat pembangunan dan kemajuan di Sulbar.…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan duka yang mendalam mengungkapkan keprihatinan atas tragedi banjir yang melanda Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Banjir tersebut telah merenggut nyawa sebanyak 11 orang, sementara 1 orang masih hilang. Dalam upaya membantu proses evakuasi dan penanggulangan bencana, BPBD Sulbar telah berkoordinasi dengan BPBD Luwu maupun BPBD Sulsel. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas tragedi tersebut. "Atas arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saya mengutus staf dan mengirimkan bantuan logistik berupa beras, indomie, air mineral, dan perlengkapan mandi menggunakan mobil truk serbaguna," ujar Yasir Fattah, Kamis 09 Mei 2024. BPBD Sulbar berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban dan mendukung upaya evakuasi serta pemulihan korban banjir di Luwu. ”Kami juga turut berdoa agar korban yang masih hilang segera ditemukan dengan selamat,” tambahnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Hortikultura melaksanakan monitoring terhadap nursery aneka sayuran di Kelompok Tani PPMK Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Rabu, 8 Mei 2024. Ketua Kelompok Tani PPMK Desa Salubarana, Muhammad Fadil, yang juga Ketua KTNA Mamuju mengatakan, kapasitas produksi nursery tersebut mencapai 2 juta benih/bibit pertahun dengan jumlah petani cabai binaannya sebanyak 20 orang, yang masing-masing menanam sekitar 1000 hingga 3000 pohon cabai. Kepala Bidang Hortikultura Dinas TPHP Sulbar, Masnawi mengatakan, saat ini produksi kelompok tani tersebut menyuplai pasar di wilayah Kabupaten Mamuju hingga Kabupaten Mamuju Tengah. Disampaikan, ditingkat petani harga Cabai Keriting Rp.20.000/Kg dan harga Cabai Rawit Merah Rp.25.000/Kg. Sementara itu, Petugas Informasi Pasar (PIP) melakukan survey harga pada komoditas hortikultura di Pasar Sentral dan Regional Mamuju pada Kamis, 9 Mei 2024. Survey harga pasar ini dilakukan untuk mengetahui kondisi harga dan memantau ketersediaan komoditas hortikultura untuk dapat mengendalikan terjadinya inflasi, fluktuasi maupun deflasi serta untuk meningkatkan akurasi dan validasi data harga serta ketersediaan. Berdasarkan pantauan harga yang dirangkum oleh PIP, info harga Grosir dan Eceran Komoditas Strategis Hortikultura tersebut sebagaiberikut : 1. Cabai Merah Keriting (Grosir Rp.27.000/Kg, Eceran Rp.35.000/Kg). 2. Cabai Merah Besar (Grosir Rp.28.000/Kg, Eceran Rp.35.000/Kg). 3. Cabairawit Merah (Grosir Rp.55.000/Kg, Eceran Rp.65.000/Kg). 4. Cabairawit Hijau (tidak ada laporan harga). 5. Bawang Merah (Grosir Rp.42.000/Kg, Eceran Rp.50.000/Kg). 6. Bawang Putih (Grosir Rp.34.000/Kg, Eceran Rp.40.000/Kg). Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan pemantauan harga pasar itu sangat penting dilakukan. Dia pun mengingatkan agar harga tersebut terus dipantau dan diwaspadai setiap bulannya. “Hal ini untuk mengantisipasi potensi lonjakan inflasi yang dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya . Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh melantik dan mengambil sumpah janji 237 Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov Sulbar, Rabu (8/5/2024). Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Sulbar. Dari 237 Pejabat Fungsional yang dilantik, ada 32 Pejabat Fungsional dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) yang turut dilantik dan diambil sumpahnya. Mereka terdiri dari 12 Ahli Pertama Medik Veteriner, 10 Ahli Pertama Pengawas Bibit Ternak dan 10 Ahli Pertama Pengawas Mutu Pakan. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seluruh PNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 serta Permenpan RB No 1 tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan selamat atas dilantik dan diambil sumpah jabatan kepada 237 Pejabat Fungsional yang dilantik dan berharap dapat menjadi semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Selamat bertugas, ini tanggal 8 bulan Mei adalah momentum baru untuk meniti karir secara lebih pasti, meniti karir secara lebih terfokus dan teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk membangun karir secara lebih baik,” ucap Prof. Zudan. Prof. Zudan berharap, Pejabat Fungsional yang dilantik lebih rajin dan lebih bekerja keras. Sehingga kedepan lebih cepat sampai pada puncak karir. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif juga turut memberikan selamat kepada 32 orang staffnya. Dia berpesan kepada PNS yang baru dilantik fungsional dari Dinas TPHP agar terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mempedomani aturan yang berlaku. “Perlihatkan kinerja yang baik dan maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. Syukuri apa yang telah didapat pada hari ini (Rabu 8…

Mamuju--Selaku Koordinator Bidang Konvergensi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bapperida Sulbar mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023. Pelaksanaan penilaian tersebut direncanakan tanggal 29-30 Mei 2024 mendatang. Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan Penjelasan Teknis Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023 bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris pada Selasa lalu (7/5/2024) di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, A. Almah Aliuddin menjelaskan terkait teknis pelaksanaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023. Dipimpin oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, rapat dihadiri pula oleh perwakilan dari BKKBN Perwakilan Sulbar, Akademisi Politeknik Kemenkes Mamuju, dan Dinas Sosial Sulbar. Dalam rapat, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam persiapan pelaksanaan penilaian kinerja kabupaten pada 8 aksi konvergensi, yaitu pertama rembuk stunting dilaksanakan sebelum penetapan RKPD. Kedua, menyamakan frekuensi dengan TPPS Kabupaten dan evaluasi penilaian sementara, baik secara daring dan luring. Ketiga, melaksanakan coaching clinik dan sharing session dalam penentuan target masing-masing kabupaten. Keempat, Tim Panelis akan dibekali warming up sebelum melaksanakan rembuk stunting untuk meningkatkan kapasitas panelis. Kelima, membangun strategi komunikasi baik pada level provinsi dan kabupaten. Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menjelaskan, penilaian kinerja penurunan stunting adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditetapkan. “Penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa penyesuaian untuk memperkaya hasil penilaian kinerja,” ungkap Junda. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar