Polman – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Penyuluh dan PSP mengadakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) bagi Para Petani di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Rabu, 31 Januari 2024. Sekolah Lapang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani padi dalam menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menjelaskan, program SLPHT adalah sekolah tanpa dinding yang dilaksanakan selama satu musim pertanaman yang mecetak langsung SDM petani yang mumpuni, calon petani ahli PHT yang mampu mengambil keputusan secara bijak di lahannya terutama dalam penggunaan produk-produk pertanian ramah lingkungan dan terhindar dari penggunaan racun kimia secara berlebihan. “Sistem pertanian ramah lingkungan ini menerapkan pemanfaatan organik, pupuk hayati dan pestisida nabati ramah tanah sebagai penunjang di dalam usaha tani. Hal ini juga sebagai solusi dari mahalnya pupuk dan pestisida kimia,” ungkap Syamsul Ma’rif. Syamsul Ma’rif berharap SLPHT itu sebagai upaya peningkatan SDM Petani untuk meningkatkan produktivitas padi guna menjaga stabilitas pangan di Sulbar. Kegiatan itu dikawal secara intensif oleh Penyuluh BPP Tinambung, Penyuluh Pertanian Sulbar serta POPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Sulbar. Anggaran yang digunakan yaitu dana APBD Dinas TPHP Bidang PSP. Kegiatan tersebut diadakan Bidang Tanaman Pangan dan dilaksanakan sebanyak delapan kali dengan menyesuaikan kebutuhan lapangan. Pertemuan pertama adalah rembuk tani yang dihadiri para petani, aparat desa, BPP Tinambung dan Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Polewali Mandar serta Penyuluh Pertanian Dinas TPHP Sulbar. Pertemuan ke 2 sampai ke 8 dipandu Penyuluh Pertanian Sulbar Safaruddin, POPT/PHP BBTPHP Sulbar Irwan, dengan materi pembuatan PGPR, pembuatan pestisida nabati, pembuatan mikro organisme lokal, pengolahan tanah dan perbenihan sampai pada pertemuan ke 5, dan pertemuan selanjutnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanaman yaitu materi pengaturan jarak tanam, pemupukan, pengendalian OPT serta sistim pengairan berselang. (rls)

MAMUJU– Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan rapat konsolidasi, Selasa, 6 Februari 2024. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Dinas TPHP Sulbar, dipimpin Sekretaris Dinas TPHP drh. Agus Rauf, dihadiri Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nur Kadar, serta Dokter Hewan (Veteriner) lingkup Dinas TPHP Sulbar. Sekretaris Dinas TPHP drh. Agus Rauf yang sekaligus menjabat sebagai Penjabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat terhadap maraknya kasus kematian ternak babi dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan konsumsi produk babi akibat penyakit ASF (African Swine Fever). Perlu diketahui, ASF merupakan penyakit pada babi yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100 persen. Kondisi yang tentunya mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Sejauh ini, ASF bukan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis). Meski tidak zoonosis, sebaiknya hewan yang terkena atau bergejala ASF untuk tidak dikonsumsi karena tidak masuk aspek ASU (AMAN, SEHAT, UTUH) serta dikhawatirkan limbah sisa pembuangannya akan menyebarkan penyakit ASF. "Saya harapkan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar segera melakukan koordinasi dan menentukan langkah-langkah yang cepat dan tepat terkait keluhan masyarakat tersebut," kata drh. Agus Rauf. Hasil dari rapat konsolidasi tersebut, drh. Agus Rauf meminta kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan segera membuat surat edaran terkait kewaspadaan penyakit ASF serta aktif melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit ASF, agar masyarakat memiliki pemahaman tentang bahaya penyakit ASF yang menyerang hewan (babi), sehingga dapat bersama dengan pemerintah berupaya menjaga agar penyakit ASF bisa dihentikan penyebarannya. Dia juga meminta kepada seluruh dokter hewan yang ada untuk mendukung program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai penyakit ASF. (rls)

MAMUJU--Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) M. Yamin Saleh, memimpin rapat teknis membahas beragam isu penting dalam operasional biro, baru-baru ini. Rapat di Biro PBJ Setda Sulbar tersebut, diadakan dengan tujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja biro dalam beberapa aspek krusial. Salah satu fokus utama rapat tersebut adalah identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan ke depan. Para ketua tim kerja diminta untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, meninjau kembali prioritas, serta mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. “Ini tentu diharapkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”, ujar M. Yamin Saleh, Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa. Mengingat pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, ini juga menjadi perhatian dalam upaya percepatan realisasi anggaran. Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa menekankan pentingnya untuk mengidentifikasi proses-proses yang dapat dioptimalkan guna mempercepat penyaluran dana untuk kegiatan yang mendesak dan strategis. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk mempercepat proses serapan anggaran. Rapat itu juga membahas Program Toilet Bersih yang merupakan bagian dari komitmen biro terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tim membahas rencana pembersihan dan perawatan rutin toilet, pengadaan perlengkapan kebersihan, serta kampanye kesadaran bagi pengguna agar menjaga kebersihan toilet. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi sanitasi di lingkungan kerja biro secara keseluruhan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Para Ketua Tim Kerja Biro PBJ dalam meningkatkan kinerja dan memastikan keberlanjutan operasional yang efektif. Kesepakatan dan langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari rapat itu diharapkan akan membawa perubahan positif yang signifikan dalam pengelolaan dan pelayanan yang diberikan. (rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar tentang pengelolaan sampah plastik, Senin 5 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar langsung menggelar rapat internal di hari itu juga. Rapat dilaksanakan setelah Apel Pagi dan Doa Bersama di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju. Rapat dipimpin langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi Sekretaris, para Kabid dan dihadiri para ASN DLH Sulbar. Dalam rapat, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, sampah plastik sangat sulit untuk hancur. Dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun agar terurai. Oleh karena itu, Dia menekankan, diperlukan solusi alternatif agar keberadaan sampah plastik dapat ditangani dengan baik. "Beberapa alternative penanganannya yaitu dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau mengurangi, memanfaatkan ulang dan mengolah kembali. Selain itu, pengelolaan sampah juga dapat dilakukan dengan memilah sampah," kata Zulkifli. Sebagai langkah awal, lanjut Zulkifli, akan dilakukan upaya pemilahan sampah sebagai budaya Kantor DLH di setiap bidang, dengan mengadakan tempat sampah terpilah sehingga dapat memberi contoh kepada OPD lain terkait pengelolaan sampah di kantor. "Sampah yang telah terpilah akan disetor di Bank Sampah Unit Malaqbi DLH," ucapnya. Menurutnya, dengan adanya upaya pemilahan sampah, maka akan mengoptimalkan pengoperasian Bank Sampah Unit Malaqbi. Disamping itu, DLH Sulbar juga akan melakukan pengurangan sampah, salah satunya dengan meminimalisir penggunaan atau konsumsi minuman dengan kemasan dan diganti dengan membawa botol tumbler ke kantor. "Hal ini dilakukan agar tidak menambah produksi sampah," ujarnya. Kepala DLH Sulbar pun menghimbau kepada seluruh ASN dan PTT DLH untuk tetap melaksanakan kegiatan jumat bersih setiap minggunya. (rls)

BALI - Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali , Selasa, 06 Februari 2024. Hadir secara daring Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan BKN banyak hal positif bisa menjadi rujukan ke daerah. "Mulai merancang karir bagi ASN, penyelesaian pegawai honorer, pengisian formasi jabatan dan membangun sistem merit," kata Prof Zudan. Ia menambahkan ini juga membangun upaya-upaya netralitas ASN dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. "Jadi kita akan tindaklanjuti ditingkat provinsi, kita akan merancang sistem merit. Kemudian memperkuat SDM memalui peningkatan pelatihan," tambahnya. Sestama BNPP ini juga mengungkapkan,untuk penerimaan CPNS, sedang menunggu formasi yang akan diterima dalam penerimaan ASN tahun 2024. "Termasuk non ASN nanti yang akan diterima PPPK. Jadi aturan lebih lanjut sedang dimatangkan," paparnya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, kegiatan ini fokusnya, ASN diawasi agar betul-betul netral. Kolaborasi BKN, KSAN, hingga Bawaslu. "Saat ini masih tinggi kenetralan ASN. Ini akan kita cari tahu informasi kenetralan ASN. Tadi dibahas juga informasi penerimaan CPNS," ucapnya. Sementara, non ASN tidak ada lagi kedepan diterima di Pemprov, dimana akan diangkat menjadi PPPK. Namun persoalan ketersediaan anggaran yang saat ini perlu menjadi perhatian. "Kita akan memperhatikan kesediaan anggaran daerah. Jadi akan dilihat nanti," imbuhnya. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menuturkan z rakor ini untuk pengawasan pengendalian agar ASN netral…

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menghadiri Rapat Percepatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukan Perda, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang diselenggrakan secara virtual, Selasa, 6 Februari 2024. Rapat ini diikuti Tim Produk Hukum Pengaturan dan seluruh Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah menyusun indikator kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum daerah untuk memastikan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga kualitas produk hukum daerah dapat meningkat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah," kata Plh. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suryawan Hidayat saat membuka Rapat Percepatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukan Perda. Disamping itu, lanjut Suryawan, penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mencegah munculnya pengaturan bersifat tumpang tindih yang menghambat pembangunan daerah. Lebih lanjut, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Otonomi Daerah ini mengatakan, untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan produk hukum di daerah telah dibentuk berdasarkan asas pembentukan dan asas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu pembinaan. Pembinaan itu, sambungnya, diberikan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Salah satu bentuk pembinaan itu adalah Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang dirancang oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Indeks tersebut merupakan bagian dari sistem aplikasi e-Perda yang bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan. Dengan demikian, peraturan daerah yang dibentuk, baik secara kualitas maupun kuantitas, dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Suryawan pun menyampaikan indeks kepatuhan terhadap pembentukan peraturan daerah itu terdiri atas lima aspek, 12 variabel, dan 39 indikator parametrik penilaian indeks. Dia menjelaskan, kelima aspek tersebut merupakan susunan penyelenggaraan peraturan daerah yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan…

MAMUJU--Dalam rangka sinkronisasi program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dengan Pemerintah Kabupaten Se-Sulbar di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, Bapperida Sulbar mengadakan pertemuan Pra-Forum Bapperida Tahun 2024 di Ruang Rapat RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (5/2/2024). Dengan mengundang masing - masing perwakilan kabupaten Se-Sulbar, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir menyampaikan tujuan Forum Bapperida sebagai bentuk proses perencanaan partisipatif dan bottom up dalam perumusan program dan kegiatan Bapperida Sulbar Tahun 2025. “Selain itu, untuk mempertajam rencana kerja dan belanja pembangunan daerah, menyelaraskan program dan kegiatan prioritas provinsi dan kabupaten, serta memperoleh saran, masukan dan harapan dari Bappeda dan Kelitbangan kabupaten,” kata Muh. Darwis Damir, Sekretaris Bapperida Sulbar. Dalam pertemuan itu, Darwis juga memaparkan rencana mekanisme kegiatan serta menyampaikan evaluasi atas tindak lanjut dari kesepakatan hasil forum tahun 2023 lalu. Di akhir paparannya, Ia menyampaikan harapan Kepala Bapperida, Junda Maulana agar Pemerintah Kabupaten dapat bersinergi bersama menyukseskan 8 (delapan) program prioritas Provinsi Sulbar yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Sebagai perwakilan pusat di daerah, Bapperida Sulbar juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kebijakan pemerintah pusat mengenai tata kelola riset dan inovasi di daerah. “Dengan adanya Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, kita pemerintah provinsi dan kabupaten diamanatkan untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ PID) sesuai ketentuan perundang-undangan,” terang Sekretaris Bapperida Sulbar menutup sesi pertama dalam pertemuan tersebut. Sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi, perwakilan masing – masing kabupaten menyampaikan usulan dan masukan untuk rencana ke depan, yang kemudian ditanggapi oleh Sekretaris dan Pejabat Fungsional (PjF) Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar. Selanjutnya, mereka mengingatkan setiap kabupaten untuk menyampaikan 5 (lima) usulan prioritasnya secara tertulis sebelum pelaksanaan Forum Bapperida. Rencananya Forum Bapperida akan dilaksanakan pada 16 Februari mendatang. Ini disampaikan…

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Siaran Pers atas Rilis Berita Resmi Statistik di Ruang Rapat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Senin (5/2/2024). Pada kesempatan itu, Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan rilis mengenai Pertumbuhan Ekonomi Sulbar Tahun 2023 . Hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Muhammad Nur Dadjwi, bersama perwakilan Dinas Kominfopers Sulbar, para wartawan dan undangan lainnya. “BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sulbar Tahun 2023 berdasarkan cumulatif to cumulatif (c-to-c) sebesar 5,25 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sulbar triwulan IV berdasarkan year on year (y-on-y) sebesar 4,44 persen,” kata Muhammad Nur Dadjwi, Kepala Bidang PSDA Bapperida Sulbar. “Peningkatan penciptaan nilai tambah terjadi pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen net ekspor,” lanjutnya. Kepala Bidang PSDA juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulbar triwulan ke IV 2023 berdasarkan quarter to quarter (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -1,20 persen. "Hal ini disebabkan karena terkontraksinya kategori yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sulbar, diantaranya kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan," ujarnya. Ia menambahkan, pada skala regional, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 di Kawasan Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), terjadi di Maluku Utara. Mampu mencapai pertumbuhan sebesar 20,49 persen. Kemudian disusul oleh Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan 11,91 persen. “Adapun Sulbar hanya mampu tumbuh sebesar 5,25 persen, menempati posisi tujuh dari 14 provinsi di Kawasan Sulampua,” tutup Nur Dadjwi dalam laporan kepada Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. (rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta persoalan kerusakan jalan, tepatnya di Ruas Jln Abd Malik Pattana Endeng, depan Kanwil Kemenag Sulbar segera ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan PJ Gubenrur kepada Dinas PUPR Sulbar agar berkoordinasi dengan pihak terkait. Atas arahan itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad berkordinasi dengan pihak terkait, termasuk bidang yang menangani agar segera menangani permasalahan tersebut.. "Iya kami sudah mendapatkan laporan soal jalan itu, dan secepatnya kami Carikan solusi" kata Rachmad. Kadis PUPR mengaku, sebetulnya kerusakan jalan di titik itu terjadi setiap tahun, hingga menyebabkan genangan air dan menghambat para pengguna jalan. Untuk itu menurut Rachmad, perlu secepatnya melakukan penanganan darurat. "Ini baru awal tahun, kita belum memiliki cukup sumber daya untuk perbaikan sepenuhnya, jadi untuk sementara baru penanganan darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan," kata Rachmad.. Berdasarkan kondisi itu, Rachmad berterima kasih atas masukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama. Dia juga berharap masyarakat bersabar, jelasnya tahun ini akan pemerintah hadir untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. (rls)

MAMUJU --Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Pemprov Sulbar kembali melakukan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah di Taman Karema Mamuju, 5-6 Februari 2024. Kepala Distapang Pemprov Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, pasar murah ini rutin dilaksanakan setiap pekan, dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. "Saat ini Inflasi Sulbar Januari 2024 di angka 2,25 persen. Ini berada di posisi delapan terbaik se Indonesia," sebut Waris, Selasa 6 Februari 2024. Dikatakan, penyumbang inflasi beras, cabai rawit, cabe merah, bawang merah dan ikan cakalang. "Kenaikan sejumlah komoditas ini masih akibat dari fenomena El Nino. Dan ada beberapa padi ini terserang hama dan penyakit. Diharapkan panen Maret-April-Mei mudah-mudahan dapat menekan harga beras di Sulbar," ungkapnya. Untuk melakukan pengendalian inflasi, Sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar Distapang tetap menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Gerakan Pangan Murah. Apalagi tahun ini lokus untuk survei IHK oleh BPS berada di dua kabupaten sehingga dibutuhkan kerja keras. "Harus bekerja lebih maksimal lagi dari sebelum-sebelumnya. Tantangan ke depan karena dua kabupaten, Mamuju dan Majene menjadi lokus IHK untuk survei BPS. Sehingga Pemprov Sulbar bekerjasama kabupaten dan stakeholder lainnya melakukan pasar murah di dua kabupaten tersebut," pungkasnya. (rls)