Mamuju -- Per 12 Mei 2024, Prof. Zudan Arif Fakrulloh genap setahun rnur Sulbar. Dia pun mengungkapkan hal yang membuatnya berkesan adalah 365 hari di Sulbar tidak pernah sakit. "Setelah saya lacak-lacak, kunci obat yang paling bagus itu rasa gembira , disini itu sehat itu yang paling berhaga, Jadi kalauvteman dari berbagai daerah kalau ingin sehat datang ke Sulbar," kata Prof. Zudan pada acara Malam Penganugerahan, di Aula Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 10/05/2024. Pemprov Sulbar menggelar Malam Penganugerahan ini dalam rangka pemberian penghargaan kepada sejumlah instansi yang berperan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, acara tersebut bukanlah malam perpisahan sebab dirinya pun belum tahu apakah akan mendapatkan perpanjangan SK sebagai Pj Gubernur Sulbar, atau justru ditugaskan ke daerah lain. Kata dia, empat daerah dengan Penjabatnya berakhir per 12 Mei, termasuk di Sulbar. Sehingga pada kesempatan itu ia juga menyampaikan permohonan maaf sebab harus mengakhiri masa jabatannya sebagai Pj gubernur Sulbar per 12 Mei dan harus kembali menjalankan tugas di Pusat. Selanjutnya estapet kepemimpinan di Pemprov Sulbar akan dilanjutkan Pelaksana Tugas dan menunggu SK dari pusat untuk penjabat gubernur berikutnya. (Rls)

Mamuju --Capaian dan prestasi yang ditorehkan selama satu tahun terkahir merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi antar OPD Pemprov Sulbar. Untuk itu, Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan penghargaan kepada sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar atas pencapaian kinerja dari 2023 hingga 2024. "Peran teman teman OPD serta seluruh jajaran dan seluruh stafnya bekerja sangat bangus itu mendapatkan sekitar 25 penghargaan, itu aslinya yang bekerja adalah para kepala OPD. sehingga mendapatkan prestasi. Nah sebagai pimpinan tinggal memetik hasilnya," kata Prof. Zudan. Prof. Zudan berharap, program yang telah dibangun satu tahun ini "Seperti digitalisasi yang berjalan, satu data, portal satu data, pelayanan publik,disiplin pegawai dan birkorasi modern ini perlu dilanjutkan, agar kedepan investor lebih senang masuk ke Sulbar," ungkapnya. Prof. Zudan juga meminta agar seluruh ASN Pemprov Sulbar agar tetap bekerja tegak lurus dengan aturan, utamanya dalam menghadapi pilkada. "Tetap netral," tutup Prof. Zudan. (Rls)

Mamuju, --Dalam rangkaian malam penganugerahan, Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif menyerahkan penghargaan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BKKbn Sulbar, dan Badan Pusat Statistik Sulbar, serta para Bupati se Sulbar, Jumat (10/04/2024) Penghargaan tersebut diberikan atas peran dan kekompakan hingga stunting dan inflasi di Sulbar dapat tertangani dengan baik. "Terima kasih dukunganya untuk penanganan stunting dan pengendalian inflasi, termasuk kabupaten Majene yang inflasinya terbaik 4 seluruh Indonesia," kata Prof Zudan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar MustariMula menyebutkan, prevalensi stunting di Sulbar pada 2022 diangka 35,0 persen, menurun 4,7 persen menjadi 30,03 persen pada 2023. Menurutnya angka penurunan prevalensi stunting ini memang belum terlihat signifikan. Namun, ini menjadi harapan dan dorongan agar satgas stunting yang telah dibentuk sejak Juni 2023 dapat bergerak lebih masif menyasar setiap kecamatan dan melakukan intervensi keluarga terdampak stunting. Sementara Inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Inflasi Sulbar bulan Mei 2024 secara tahun ke tahun (yoy) diangka 2,02 persen, lebih rendah dibandingkan Inflasi Maret 2024 diangka 2,76 persen. "Stunting turun 4,7 persen dan Inflasi Sulbar terbaik ketiga nasional," pungkasnya. (Rls)

MAMUJU, - Masa jabatan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh akan berakhir pada 12 Mei 2024. Untuk mengisi kekosongan sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian. Penunjukan Sekda sebagai Gubernur sementara disampaikan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh sembari menunggu SK pengangkatan Pj Gubernur oleh Kemendagri. "Dua hari lagi masa jabatan saya berakhir, dan Mulai hari ini pelaksana tugas adalah Sekda," kata Prof Zudan usai kegiatan penganugerahan Forkopimda dan instansi vertikal atas suksesnya Pemilu serentak. Ia mengatakan, Minggu nanti Ia akan keluar dari rumah jabatan sembari menunggu keputusan apakah dilanjutkan atau dipindahkan. "Tentu saya menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden apakah ditugaskan untuk lanjut atau di pindahkan," ucapnya. Dirinya, mengaku akan taat dan patuh dengan segala keputusan yang akan ditetapkan. (Rls)

Mamuju -- Biro Pengadaan Barang dan Jasa terus berbenah. Hal ini dilakukan untuk menyambut besarnya perhatian Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang terbuka dan profesional. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa kesempatan Gubernur selalu menginstruksikan pentingnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk menjaga kepercayaan publik. Salah satu yang menjadi perhatian besar Pj. Gubernur Sulbar adalah pengelolaan Personil Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JFPPBJ) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pengadaan. Selain peningkatan kualitas, upaya penambahan kuantitas melalui rekrutmen calon pejabat fungsional mulai dilakukan. Hal ini untuk semakin mendukung pelaksanaan fungsi JFPPBJ yang luas. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh mengatakan, Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh konsen pada perbaikan sistem pengadaan. "Berdasarkan arahan beliau, kita sudah melakukan langkah-langkah pengelolaan SDM Pengelola Pengadaan. Alhamdulillah, surat permintaan penambahan kuota JFPPBJ yg ditandatangani Pak Gubernur sudah disetujui LKPP. Saat ini kita mendapatkan penambahan kuota JFPPBJ sebanyak 24, sehingga total seluruhnya menjadi 44 kuota," kata Muh. Yamin. Menindaklanjuti hal tersebut, Muh. Yamin mengatakan, sudah melakukan rekrutmen calon JFPPBJ. "Saat ini, LKPP sedang melakukan verifikasi fortopolio untuk 11 orang yang telah mendaftar dan telah kita input data dan berkasnya melalui aplikasi SIPERPINDAHAN LKPP. Satu orang sudah dinyatakan lulus berkas dan menunggu jadwal ujian kompetensi, sementara 10 lainnya dalam proses. Ini akan menambah personil kita disamping 7 orang JFPPBJ yang masuk melalui jalur CPNS yang semuanya juga sudah tersertifikat", lanjut Yamin. Selain itu, personil JFPPBJ yang dianggap tidak memenuhi syarat juga tidak diikutkan dalam proses pengadaan, khususnya pada pemilihan penyedia. Hal ini dilakukan sebagai komitmen menjaga profesionalitas Biro Pengadaan Barang jasa dalam melaksanakan tugasnya, “Itu juga menjadi arahan Pj. Gubernur , Prof Zudan yang dianggap tidak memenuhi syarat, kita tidak ikutkan dalam tugas pemilihan penyedia”, tutup Yamin. Penulis : Biro Barjas Editor…

Mamuju – Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fatta menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2024 yang dilaksanakan Pemprov Sulbar di Aula Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/05/2024). Pada kesempatan itu, hadir mendampingi Plt. Kalaksa BPBD Sulbar yakni Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur dan Pejabat Fungsional Perencana Nurdin. Rakerpim tersebut dibuka langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan dihadiri para Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Pada sesi pemaparan para kepala OPD, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD untuk bersinergi dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Sulbar, dan selalu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak menimbulkan masalah hukum. Prof. Zudan menegaskan, seluruh OPD harus memahami bahwa target dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja harus maksimal sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia. Usai menghadiri rakerpim, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta menyampaikan, BPBD membuat pemaparan yang pada kesimpulannya menitik beratkan pada Indikator Kerja Utama (IKU), yaitu Penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) Sulbar pada Tahun 2024, dan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Periode 08 Mei 2024. Yasir Fatta juga merespon kejadian bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). “Kita semua turut prihatin dan BPBD Sulbar telah melakukan koordinasi lintas sektor terkait kejadian bencana di Luwu untuk bersama-sama membantu masyarakat di wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor,” sebutnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Inaldy L.S Silang dan Penelaah Teknis Kebijakan Asrifin, melakukan koordinasi ke BNPB RI perihal Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024, yang diterima langsung oleh Direktur Kesiapsiagaan BNPB RI di ruang kerjanya di Kantor BNPB RI, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, Rabu 8 Mei 2024. Koordinasi ini menindaklanjuti arahan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah kepada Stafnya untuk melakukan koordinasi ke BNPB dalam hal pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 - 22 Mei 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulbar. Direktur Kesiapsiagaan BNPB RI, Drs. Pangarso Suryotomo menegaskan, kegiatan HKBN bukan hanya seremonial saja tetapi bagaimana Hari Kesiapsiagaan Bencana ini bertujuan untuk membudayakan pelatihan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana. Menurut Pangarso, Peringatan HKBN adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan sebagai bangsa, khususnya masyarakat yang ada di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana tandasnya. "Harapannya, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana ini menjadi tempat kita untuk menguji dan melatih hingga akhirnya menjadi budaya yang tersistem dalam struktur kehidupan masyarakat kita," ucapnya. Secara terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain Lomba Pasang dan Bongkar Tenda Pengungsi serta Lomba Cerdas Cermat Kebencanaan yang melibatkan BPBD se-Sulbar. “Tidak hanya itu, BPBD Mateng juga akan menampilkan simulasi bencana sebagai bagian rangkaian kegiatan " kata Yasir Fattah. Koordinasi yang dilakukan di BNPB bertujuan untuk menyiapkan soal-soal yang akan di gunakan pada lomba cerdas cermat nantinya serta beberapa hal yang perlu untuk dilaporkan ke BNPB yang menunjang dalam hal peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju_ Kepala Biro (Karo) Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Anshar Malle menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2024 lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, di Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 09 Mei 2024. Rakerpim dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Muh. Jaun dan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Amujib. Karo Umum Setda Sulbar, Anshar Malle mengatakan, melihat padatnya agenda, atas inisiasi pimpinan membuat jajarannya harus total dalam melakukan fasilitasi pelayanan di berbagai kegiatan, dan untuk Rakerpim itu sejumlah pelayanan disiapkan sesuai standar pelayanan di Biro Umum, dimulai dari sound sistem, tempat rapat, pengaturan tempat dan susunan acara dari Tim Protokol, Tim Dokumentasi serta konsumsi berupa makanan ringan (snack) serta jamuan makan siang bersama. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan, rakerpim tersebut harus terus dilakukan agar dapat terus mengetahui berbagai kendala dan juga tingkat keberhasilan Pemprov Sulbar itu sendiri. "Raker ini tempatnya saling mencocokkan visi dan misi demi meraih tujuan kita secara bersama, " sebutnya. Adapun tujuan dari rakerpim ini yaitu mengevaluasi rencana dan target realisasi capaian output dan outcome selama tahun 2024. Review kinerja ini sangat penting sebagai acuan dasar agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih maksimal serta tidak luput mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan 2024 sehingga mendapatkan tindak lanjut solusi atas permasalahan yang ada. Di sesi wawancara, Prof. Zudan menyimpulkan bahwa rakerpim ini bertujuan untuk melihat progress pekerjaan selama empat bulan terkhir, serta mengkoordinasikan kembali OPD-OPD yang memiliki urusan yang sama agar lebih selaras serta mengukur progress kinerja OPD yang berdampak langsung ke masyarakat dengan ukuran dan indikator yang jelas serta dilaporkan dan dievaluasi secara bertahap. Dalam kegiatan tersebut, turut mendampingi Kabag Administrasi Pimpinan Nurlaela, Kasubag Protokol , Muh. Azikin Hidayat, Kasubag Tata Usaha Pimpinan,…

Jakarta -- Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Klinik Penyusunan Muatan Materi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Daerah Penyangga IKN pada Rabu (8/5/2024) di Hotel Sari Pacific Jakarta Pusat. Mewakili Pemerintah Provinsi Sulbar, hadir Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin beserta staf. Dalam keterangannya usai kegiatan, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar Hasanuddin menyampaikan, selain diskusi mengenai penyusunan RPerpres Daerah Penyangga IKN, juga dilakukan pengisian form pemenuhan kebutuhan daerah penyangga IKN. “Pengisian form pemenuhan kebutuhan daerah penyangga IKN yaitu data dari OPD terkait seperti Dinas ESDM, DTPHP, Diskoperindag, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Distrans dan Disnaker, yaitu kegiatan apa saja yang terakomodir dalam rencana kerja OPD untuk Penyusunan Lampiran RPres Daerah Penyangga IKN,” kata Hasanuddin. Hasanuddin menyampaikan, dari data yang terkumpul untuk lampiran tersebut, dibagi ke dalam 6 (enam) Klaster yaitu : 1. Pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan dan Kelautan, Kehutanan, dan Transmigrasi. 2. Pengembangan sentra logistik material. 3. Pengembangan lumbung energi. 4. Peningkatan konektivitas dan simpul pergerakan. 5. Peningkatan nilai tambah pariwisata berkelanjutan. 6. Peningkatan keahlian sumber daya manusia. “Pada pembahasan substansi dari batang tubuh RPerpres tersebut, salah satu yang diusulkan untuk dicantumkan dalam aturan tersebut adalah poin yang memuat penganggaran program strategis yang mendukung pembangunan IKN melalui APBN, sehingga tidak ada lagi program – program strategis yang terhambat, seperti pembangunan infrastruktur jalan daerah yang selama ini tidak diakomodir dalam APBN, karena status jalan yang bukan menjadi kewenangan pusat,” beber Hasanuddin. Selain itu, sambungnya, terdapat beberapa perbaikan terkait pengisian form kebutuhan daerah penyangga IKN, antara lain perlu untuk mendorong sektor swasta untuk berinvestasi ke daerah penunjang IKN. Dia menambahakan, selanjutnya akan diagendakan rapat lanjutan pada tanggal 20 Mei 2024 mendatang. “Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut teknis guna pendalaman form…

Mamuju --Pemprov Sulbar menggelar Rapat Kerja Pimpinan Tahun 2024, di Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/05/2024). Berdasarkan data Bapperida Sulbar Realisasi APBD per 30 April 2024, Program 34,14 persen dan Realisasi anggaran 29,85 persen. Realisasi masing-masing OPD secara bergantian memaparkan capaian kinerja hingga 30 April 2024. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan berharap rapim menjadi ruang bagi setiap OPD untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Untuk itu ia berharap OPD mampu mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan realisasi program dan anggaran. "Kita tidak bekerja sendiri tapi bekerja dalam satu sistem," ucap Prof. Zudan. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga menekankan, OPD juga harus berperan mengisi 20 indikator yang menjadi penilaian langsung Presiden RI Joko Widodo atas realisasi program di setiap daerah. "Teman-teman isi indikator yang diperiksa oleh presiden, oleh Bappenas oleh Menteri dalam Negeri. Ada 20-an indikator nah tolong OBD-OPD yang terkait dengan ini mulai mengambil peran," kata Zudan. Beberapa indikator dimaksud seperti Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pengangguran, IPM,prevalensi stunting, kemiskinan dan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan sejumlah indikator lainnya. Termasuk penting untuk menambahkan satu indikator yakni inflasi. (Rls)