MAJENE--Dalam rangka menjaga stabilitas harga beras dan meringankan beban ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memberikan subsidi harga beras dalam bentuk Fasilitas Distribusi Pangan (FDP). FDP harga beras ini bertujuan untuk mengakses ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kab. Mamuju dam Kab. Majene. Kegiatan ini dilaksanakan tiap hari Senin dan Selasa setiap minggunya di Pasar Lama dan Pasar Baru Kab. Mamuju dan Pasar Sentral Kab. Majene. Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPID Sulbar telah menjalankan program FDP beras ini. Program ini akan memberikan bantuan berupa penurunan harga beras di tingkat konsumen. Harga beras subsidi ini akan jauh lebih murah dibandingkan harga pasar normal. Masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari subsidi ini dengan ketersediaan beras yang cukup dan harga yang lebih terjangkau. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama TPID Sulbar pada Senin 12 Februari 2024 berpesan agar TPID Sulbar dan OPD dapat melakukan langkah nyata atau konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan, sehingga angka inflasi Sulbar selalu terkendali. Selain itu, juga dapat bekerja lebih optimal khususnya di Kabupaten Majene, yang mana pada Januari 2024 angka inflasinya 3.14 (year on year), beras memberi andil yang cukup besar. Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari bersama Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar yang juga Sekretaris TPID Sulbar Hamdani Hamdi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Majene Muzrifah Mur, melakukan Sidak di Pasar Sentral Majene, Selasa 13 Februari 2024. Sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan serta menyampaikan komitmennya dalam menjalankan program FDP harga beras ini. Abdul Waris mengatakan, pemerintah akan terus bekerjasama dengan Bulog dan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan beras subsidi yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Mamuju dan Majene. Sementara, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar berharap…

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kab. Mamuju terkait penanganan sampah APK (Alat Peraga Kampanye) selama Pemilu 2024, Selasa (13/02/2024). Berdasarkan arahan KLHK bahwa KLHK meminta pemda untuk mengelola sampah APK Pemilu 2024 dan tidak dibuang ke TPA. Sampah APK yang berada disamping Kantor Bawaslu Kab. Mamuju diperkirakan sebanyak lebih dari 500 Kg. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menekankan perlu adanya koordinasi antara Bawaslu Kab. Mamuju dengan DLHK Kab. Mamuju terkait penanganan sampah APK. Kepala DLH Sulbar menghimbau agar sampah APK tidak dibakar dan harus didaur ulang. DLH Sulbar juga telah berkoordinasi dengan seluruh DLHK Kabupaten Se-Sulbar untuk mendata jumlah sampah APK yang dihasilkan selama Pemilu 2024, baik saat masa kampanye maupun saat pemungutan suara. Kepala DLH Sulbar juga meminta kepada seluruh DLHK Kabupaten Se-Sulbar untuk menyiapkan rencana pengolahan sampah APK tersebut. Untuk tindak lanjut, DLH Sulbar tetap akan melakukan koordinasi dan monitoring setelah pemungutan suara dengan pihak-pihak terkait seperti Bawaslu dan DLHK Kabupaten. (rls)

Mamuju –Dalam rangka mewujudkan Pemilu Damai 2024, Penjabat Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh serta seluruh ASN Pemprov Sulbar menggelar doa dan dzikir bersama di Masjid Baitul Anwar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa , 13 Februari 2024 Doa dan dzikir bersama digelar dengan harapan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada Rabu 14 Februari 2024 berjalan aman dan lancar. Prof.Zudan melalui sambutannya bangga dengan kehadiran ASN dalam pelaksanaan doa dan zikir bersama, hal itu menunjukkan komitmen bersama menyukseskan pesta demokrasi. Sestama BNPP ini mengajak masyarakat agar pada Pemilu 2024 terpilih pemimpin-pemimpin terbaik untuk Indonesia dan Sulbar. “Semoga pemilu berlangsung aman, tidak ada konflik,” tutur Prof. Zudan. Prof. Zudan mengingatkan agar seluruh ASN menggunakan hak suaranya. “Jangan lupa datang ke TPS dan coblos pilihan. Coblos sepenuh hati, bukan sepenuh jiwa, kalau kalah sakit hati bukan sakit jiwa,” tambah Zudan . Ketua DPN Korpri ini menegaskan agar seluruh ASN menolak politik uang. Dijelaskan, uang yang diberikan dari caleg untuk pemilu besok tidak akan mampu menghidupi selama lima tahun, sebaliknya suara masyarakat lah yang akan menghidupi caleg lima tahun kedepan. “Uang dari caleg tidak akan mampu menghidupi kita selama lima tahun tetapi suara ta’ akan menghidupi caleg selama lima tahun. Dari masyarakat lah caleg itu hidup selama lima tahun. Oleh karena itu pilih caleg yang membangun Sulbar, membangun Indonesia,” ucap Prof. Zudan. Hal lain, terkait monitoring pemilu di setiap TPS, diharapkan ASN yang sudah mendapatkan tugas agar bersiap-siap menyampaikan laporan situasi di setiap TPS. “Memonitor enam kabupaten. Besok teman-teman akan membantu ke TPS silahkan bergabung di Zoom meeting untuk melaporkan kondisi di setiap TPS,” tutup Prof. Zudan. (Rls)

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat dengan Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, dan Pengawas Bibit Ternak, Selasa (13/02/2024). Pertemuan itu dipimpin langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif didampingi Kepala Bidang Hortikultura dan Kepala Bidang Tanaman Pangan. Agenda utama pertemuan tersebut adalah koordinasi tupoksi jabatan fungsional Dinas TPHP Sulbar, juga membahas syarat dan ketentuan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Mengawali pertemuan, Syamsul Ma’rif menjelaskan, jabatan fungsional adalah jabatan berjenjang mulai dari fungsional ahli madya, muda, pertama dan fungsional terampil penyelia pelaksana lanjutan, dan pelaksana. Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. “Jabatan fungsional itu pekerjaan berjenjang, itulah mengapa ada dinamakan jabatan fungsional madya, muda, pertama, penyelia, dan pelaksana. Posisi-posisi tersebut harus segera diisi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. Syamsul Ma’rif mengatakan, dalam menjalankan tugas sebagai jabatan fungsional muda harusnya memiliki staf sebagai ahli pertama. "Dalam menjalankan tugas inilah mengapa jabatan fungsional disebut pekerjaan berjenjang," ucapnya. Tidak hanya itu, Ia juga menyampaikan beberapa persyaratan kenaikan pangkat jabatan fungsional karena tidak tersedianya kebutuhan jabatan yaitu memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki predikat kinerja bernilai baik selama dua tahun terakhir, telah berada minimal dua tahun dalam pangkat terakhir, telah lulus uji kompetensi, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, tersedianya peta jabatan, dan memenuhi semua persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan. “Jika kita di provinsi tidak bisa memenuhi jabatan terampil, berarti kita harus bekerjasama dengan teman-teman kabupaten. Teman-teman pelaksana kabupaten diharapkan dapat mendampingi pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya,” tutupnya. (rls)

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulbar mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar, dan seluruh elemen masyarakat untuk hadir dan mengikuti dzikir dan doa bersama untuk kelancaran dan kesuksesan Pemilu 14 Februari 2024. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh akan mengikuti Dzikir dan doa bersama yang digelar pada Selasa 13 Februari, di Masjid Baitul Anwar kompleks kantor gubernur. "Dzikir dan Doa bersama ini digelar untuk mendoakan kedamaian, kelancaran dan keberhasilan Pileg dan Pilpres," kata Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan. Ia menambahkan, dengan dzikir dan doa bersama diharap dapat terpilih pemimpin terbaik untuk Indonesia. "Mari kita berdoa bersama dan zikir pada hari Selasa pukul 15:00 WITA diawali dengan sholat ashar di masjid Baitul Anwar Pemprov Sulbar. Pilihan boleh beda, kerukunan bangsa harus tetap terjaga," ucap Prof Zudan. Sementara Panitia Pelaksana Dzikir dan Doa bersama Makdum Ibrahim mengatakan pihaknya mengundang kepada seluruh ASN dan masyarakat Mamuju untuk dapat hadir bersama pada kegiatan tersebut. "Kami mengajak kepada seluruh masyarakat dan seluruh ASN Pemprov Sulbar untuk hadir bersama pada dzikir dan doa agar pemilu berjalan lancar dan damai," ujarnya. Ia menambahkan, melihat begitu urgennya Pemilu damai, maka pihaknya mengajak kepada seluruh warga Sulbar khususnya warga Kabupaten Mamuju untuk bersama sama Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan hadir dalam rangka doa dan dzikir bersama untuk kelancaran pileg dan pilpres 14 Februari nanti. Dilanjutkan, dengan dzikir dan doa bersama, masyarakat Sulbar siap menjalani Pemilu 2024, dengan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara. "Mari jadikan pemilu ini menjadi pesta demokrasi. Biarlah seluruh warga masyarakat bergembira riang menjalani pesta demokrasi ini tanpa ketegangan dan kebencian," ucapnya. Dengan demikian , pemilu diharapkan menghasilkan wakil rakyat yang mampu memajukan daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. "Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah belah," tutupnya. (Rls)

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana paparkan trend peningkatan capaian SPM Se Sulbar Tahun 2019 – 2022 dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 dan Penerapan SPM Tahun 2024 Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin (12/2/2024). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, penerapan SPM merupakan kewajiban pemerintah terkait pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi baik di level pemerintah provinsi maupun kabupaten. Dalam paparannya, Junda mengungkapkan 5 (lima) strategi peningkatan efektivitas penerapan SPM, yaitu: 1. Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah. 2. Penguatan Tim Penerapan SPM Se-Sulbar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. 3. Segera menyusun rencana aksi penerapan SPM untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM. 4. Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam 1 (satu) dan berdasarkan hasil pengisian format 4 (empat) tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. 5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM. Melalui kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar mengingatkan penekanan Pj. Gubernur Sulbar kepada seluruh jajaran dari provinsi dan kabupaten, harus membangun komunikasi yang baik untuk menjawab tantangan pencapaian SPM. Terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2023 dan Penerapan SPM Tahun 2024 Sulbar. Sebagai pelaksana kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut untuk penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM Sulbar. “Selain itu, bertujuan juga untuk penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM di Sulbar,” ucapnya. Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan menghadirkan peserta rapat dari berbagai perangkat daerah penanggungjawab SPM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menekankan pentingnya rapat koordinasi itu untuk menemukan masalah guna perbaikan layanan. “Kita adakan rapat koordinasi untuk menemukan…

MAMUJU, - Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan kebersihan seluruh toilet dan lingkungan kantor, Senin, 12 Februari 2024 Dalam peninjauan tersebut, Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengunjungi tujuh OPD yaitu BKD, Biro Ekbang, BPSDM, Biro Hukum, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas ESDM. Menurutnya, program Toilet Bersih yang digagas sesuai arahan Mendagri , Tito Karnavian sudah di luncurkan sejak bulan Desember 2023, dan berjalan dua bulan. Sehingga, seluruh OPD diminta untuk merespon cepat program tersebut. "Saya sudah mengingatkan kepala OPD dan salah satu kekurangan OPD kita lambat merespon isu, lambat merespon arahan dan lambat merespon instruksi pimpinan dan hampir semua saya liat memang toiletnya harus dibersihkan lagi," kata Zudan. Sestama BNPP ini juga mengemukakan, program tersebut menjadi penting, sebab pada prinsipnya harus dimulai dari hal sederhana, jika tidak bisa merawat dan memelihara, dari yang sederhana maka masalahnya akan semakin kompleks. "Kalau merawat toilet dan membersihkan toilet itu tidak bisa, apalagi harus mengurus rakyat. Bagaimana mengurus yang lebih besar , maka mari memulai dari yang sederhana,seperti toilet harus bersih,"ucap Zudan. Untuk itu, mantan Dirjen Dukcapil ini mendorong agar seluruh OPD dan seluruh fasilitas layanan umum dan fasilitas layanan kantor se-Sulawesi Barat agar memperhatikan betul kondisi toilet. "Semua kepala OPD harus bergerak lebih cepat, bersihkan semua toilet kalau perlu yang kotor diganti yang baru karena itulah cermin perilaku cermin kehidupan keseharian"jelasnya. Dari hasil peninjauan yang dilakukan, Ia menekankan kepada OPD agar memperhatikan hal berikut seperti: 1. Toilet harus dibuat lebih bersih lagi; 2. ⁠Kloset dan alat-alat dalam toilet yang kondisinya rusak agar segera diganti baru; 3. ⁠Bangunan Toilet yang rusak agar diperbaiki; 4. ⁠Segera ambil langkah-langkah konkrit untuk target toilet bersih, karena program ini sudah dicanangkan sejak dua bulan lalu. 5. OPD yang telah atau belum dikunjungi…

MAMUJU – Pasca ditetapkannya ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana bersama pejabat struktural lingkup Bapperida Sulbar menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024, usai mengikuti apel dan doa bersama secara virtual di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (12/2/2024). Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Perjanjian Kinerja ini berisi janji untuk mewujudkan target kinerja masing – masing sesuai dengan yang termuat dalam dokumen perencanaan. “Perjanjian Kinerja ini penting sebagai komitmen kita dan untuk mendukung kinerja kita satu tahun ke depan,” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar. Sebelumnya, pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar mengajak seluruh jajarannya untuk memaknai arahan yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar. Tiga hal yang Ia tekankan yaitu, mengajak seluruh pegawai untuk keluar dari zona nyaman dengan melakukan inovasi, serta mencari tantangan dalam bekerja. Selain itu, juga mengajak untuk selalu bersikap optimis dan tidak mudah menyerah, serta melakukan sesuatu hingga tuntas sampai pada tujuan. Dan tidak mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di akhir pengarahannya, Junda juga menghimbau seluruh pegawai untuk mengembangkan kualitas diri agar dapat bekerja dengan profesional, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi Bapperida Sulbar dengan lebih baik. “Bapperida ini menjalankan fungsi koordinasi dalam merencanakan, mengendalikan, evaluasi, juga fungsi tambahan untuk menyusun riset dan inovasi. Maka dalam menjalankan empat fungsi tersebut, kita harus menjalankan dengan profesionalisme kita,” tutupnya. (rls)

Mamuju - Tim Desk Pemilu dan Pilkada serentak 2024 Sulbar menggelar rapat di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar menjelang pemungutan suara Pilpres dan Pileg, Rabu 14 Februari 2024 mendatang.Rapat berlangsung Senin, 12 Februari 2024. Ketua Tim Desk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, ada sebanyak empat poin tugas Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Tugas-tugas ini harus menjadi perhatian serius kita sebagai Pemda, sehingga Pemilu dan Pilkada serentak yang akan kita lalui ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Muhammad Idris. Mulai dari tugas untuk meminimalisir berbagai bentuk persoalan atau permasalahan yang mengemuka, baik pra maupun pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Yang kedua, kita harus membangun sinergitas antara pimpinan daerah dalam upaya mewujudkan stabilitas yang kondusif, serta menciptakan Pemilu dan Pilkada yang demokratis," ujarnya. Selain itu, kata Idris, Pemda harus mengantisipasi sedini mungkin dengan berkoordinasi yang baik pada instansi atau stakeholder terkait menyangkut penciptaan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Kita juga harus membangun korelasi, koordinasi, komitmen dan aktif dalam mengawal Pemilu dan Pilkada serentak, serta mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, terdapat empat tahapan penyelenggaraan Pemilu yang perlu untuk mendapatkan perhatian bersama. Tahapan itu melibatkan masyarakat, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Mulai dari masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, serta rekapitulasi suara. Pada tahapan ini, kita harus mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Tim Pemantauan Pemilu 2024 Sulbar, Sahrul Yadi menjelaskan, indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 di seluruh wilayah Indonesia ada sebanyak empat poin. "Bagaimana pemilu berjalan lancar dan tertib, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan, serta pemerintah yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) tahun 2023 untuk optimalisasi SPM di tahun 2024. Rapat evaluasi tersebut dibuka secara resmi Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dan dihadir seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 12 Februari 2024 Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, rakor tersebut digelar sebagai bagian untuk mengevaluasi penerapan SPM 2023. Sekaligus untuk meningkatkan kapasitas SDM khususnya Tim Penerapan SPM Kabupaten untuk peningkatan kualitas SPM 2024. "Kita sama-sama duduk untuk membuat, memastikan agar kabupaten dengan provinsi memiliki kesamaan cara penanganannya atau eksekusi dari SPM," kata Idris. Ia mengatakan, dalam proses penerapan SPM itu mulai dari pendataan, perencanaan kemudian penurunan rencana aksi dan akhirnya melakukan evaluasi. Termasuk untuk melihat capaiannya dan evaluasi dan pencapaian masing-masing. Pertemuan itu juga membahas mengenai kendala apa yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian SPM di kabupaten maupun provinsi. "Kita sudah mengindetifikasi beberapa hal misalnya komitmen pimpinan secara manajerial berpengaruh dengan rencana aksi bagaimana mempertemukan harapan kabupaten dan provinsi untuk mengatasi itu secara simultan,"ucap Idris. Ia juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten harus bersama dan hal itu telah menjadi rekomendasi yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Ia berharap, kedepan penerapan SPM harus jauh lebih baik, dan apabila SPM masih rendah maka dibutuhkan komitmen kuat untuk penerapan SPM. "Kita ingin harus ada progres yang dicanangkan untuk bisa dicapai agar penerapan SPM bisa betul optimal," tutupnya. (Rls)