MAMUJU, - Jajaran Sekertaris Dewan Provinsi Sulbar mengikuti apel secara virtual di rumah aspirasi DPRD Senin 19 Februari 2024. Rapat yang dipimpin Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh diikuti Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hamzih, di dampingi Kabag Umum dan Keuangan Stephanus Buntu Madika, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Irma Trisnawati, Kasubag, Pejabat Fungsional dan para staff. Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan harapannya agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan respons dan kinerjanya. Ia menekankan, pentingnya respon yang lebih cepat, kinerja yang lebih gercep, dan inovasi yang lebih jenius dalam menanggapi berbagai permasalahan. "Yang terpenting adalah bagaimana membangun komunikasi efektif untuk menyelesaikan masalah 4+1, serta menjaga kebersihan fasilitas umum, khususnya toilet," ucapnya. Ia juga mendorong, agar seluruh jajaran lingkup Pemprov berperan aktif dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan efisien. "Apel Pagi Virtual ini menjadi platform penting bagi Pemerintah Provinsi Sulbar untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-OPD guna mencapai tujuan bersama," ujarnya. Sementara Sekertaris Dewan Provinsi Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan bahwa apel yang digelar merupakan agenda rutin sehingga menjadi kewajiban seluruh ASN. Ia mengatakan, peningkatan kinerja melalui inovasi oleh para pegawai lingkup sekwan harus terus dioptimalkan terutama di bagian internal. Menurut Hamzih, langkah itu merupakan bentuk strategi serta optimalisasi dalam menjalankan tugas, karena tugas Setwan dari segi tanggung jawab berbeda dengan OPD lainnya. "Optimalisasi seluruh tugas di bidang masing-masing terus dimaksimalkan apalagi tugas di DPRD selain bertanggungjawab kepada Pj Gubernur dan Sekda sekwan juga bertanggungjawab kepada seluruh anggota DPRD," jelasnya. (Rls)

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota melakukan Rapat Evaluasi Dua Rancangan Peraturan Bupati Mamuju, baru-baru ini. Dua Rancangan Peraturan Bupati Mamuju dimaksud, yaitu tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rapat dipimpin Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar Afrisal, dihadiri Analis Hukum Ahli Muda, Ahli Pertama, Pelaksana dan Non ASN pada Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dipaparkan dua Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. “Pada draf Rancangan Peraturan Bupati, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait konsideran menimbang,” kata Afrisal, Kepala Bagian Perundang-Undangan Kab/Kota. Afrisal menekankan, dalam melakukan kajian dan evaluasi suatu Rancangan Produk Hukum Daerah wajib mendasari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Masih banyak norma yang diatur di dalam batang tubuh belum jelas, sehingga perlu dilakukan kajian secara mendalam,” ujarnya. Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Sulbar Seniwati juga mengatakan, selain Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi menjadi dasar dalam batang tubuh suatu rancangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, juga wajib menjadi dasar dalam penyusunannya. “Di dalam batang tubuh masih diperlukan penyempurnaan, sehingga diperlukan masukan dan saran dari Badan Pengelolaan Keuangaan Daerah," kata Seniwati. (rls)

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Tanaman Pangan melakukan kunjungan kerja ke PT. PLN (Persero) Cabang Mamuju, Selasa 13 Februari 2024. Kunjungan di Kantor PT. PLN itu dalam rangka mengkoordinasikan instruksi Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) untuk dapat melakukan kerja sama dalam hal mensukseskan program listrik masuk sawah sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas mengatakan, kunjungan itu dalam rangka menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. "Ini juga sesuai petunjuk Menteri Pertanian RI untuk meningkatkan produksi padi dan jagung, maka akan dilakukan kerja sama dan sinergi antara Dinas Pertanian terkait di daerah dengan PT. PLN (Persero), dalam program peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan tenaga listrik masuk sawah untuk sumur submersible, sumur dangkal, pompanisasi turbin irigasi dan mekanisasi lainnya khususnya wilayah Sulbar," kata Titiek. Ditemui di tempat terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berharap melalui program agriculture bundling package atau listrik masuk sawah itu dapat memberikan kemudahan kepada petani untuk bisa merasakan manfaat elektrifikasi. "Hal ini dapat menekan biaya operasional selain menggunakan bahan bakar minyak dalam usaha taninya, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan," kata Syamsul Ma’rif, Senin 19 Februari 2024. Sementara, Team Leader Retail PT. PLN (Persero ) Cabang Mamuju, Ryan Dinansyah Mufly mengatakan, pihaknya telah memberikan kemudahan listrik masuk sawah beberapa waktu lalu kepada petani di wilayah Sulbar, yaitu di Dusun Indo Andi, Desa Beroanging, Kecamatan Mapilli, Polewali Mandar sebesar 33000 VA. "Kedepannya akan diupayakan lagi adanya bantuan dari PT. PLN Cabang Mamuju untuk program listrik masuk sawah ini," ujarnya. (rls)

MAMUJU, - Direktur RSUD Provinsi Sulbar dr Marintani Erna Dochri berharap agar seluruh mahasiswa praktik dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari RSUD Provinsi Sulbar. Hal itu disampaikan Direktur RSUD saat penarikan Mahasiswa praktik dari Stikes Andini Persada Mamuju Prodi D III Farmasi gelombang II di Aula RS. "Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada Rumah Sakit sebagai tempat praktik dengan harapan ilmu yang didapatkan dari rumah sakit dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat," kata dr Erna. Ia juga menyampaikan, permintaan maaf jika kepada seluruh mahasiswa yang melakukan praktik apabila selama praktik mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak rumah sakit. Sementara Ketua Prodi D III Farmasi Stikes Andini Persada Mamuju Nini Sahrianti, menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa selama melaksanakan praktik di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. "Saya berharap kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan praktik lapangan," tutupnya. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Darmawati bersama seluruh pejabat administrator dan jajaran staf mengikuti apel pagi secara virtual, Senin 19 Februari 2024 dari ruang rapat Marasa kantor Dispar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Selain Dinas Pariwisata, apel virtual yang diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, dipimpin langsung Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Darmawati mengatakan, Dinas Pariwisata Sulbar rutin mengikuti apel pagi virtual untuk mendapatkan informasi dan arahan terkait pelaksanaan program kerja, termasuk penanganan masalah 4 plus 1. Ia menambahkan, beberapa OPD akan melakukan pelaporan progres penanganan 4 plus 1, diantaranya Diknas, PMD, Dinkes, Dinsos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Ketahanan Pangan. "Walaupun hanya beberapa dinas yang presentasi, tapi Disparda Sulbar tetap menyimak dengan seksama karena Dinas Pariwisata termasuk semua OPD lingkup Pemprov Sulbar adalah bagian dari satgas penanganan 4 plus 1," kata Darmawati. Diketahui, bahwa empat plus satu yang dimaksud adalah penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, pernikahan anak dan pengendalian inflasi. "Pak Pj Gubernur mengarahkan kita semua OPD, agar kerja-kerja penanganan masalah 4 plus 1 dilakukan dengan pendekatan manajerial dari tingkat bawah hingga atas. Harapan pak Pj akan semua OPD tidak lambat merespon," tuturnya. Selain itu, dalam apel tersebut lanjut Darmawati, Pj Gubernur Sulbar juga mengecek beberapa dinas untuk melaporkan program toilet bersih. "Misalnya toilet di pasar oleh Dinas Koperindag, toilet di Bandara oleh Dishub dan toilet di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan," katanya.(rls)

MAKASSAR--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo turut menghadiri Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang dirangkaikan dengan Forum Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar. Pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Februari 2024 di Novotel Makassar Grand Shayla Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hadir mendampingi Kepala BPKPD Sulbar, Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil serta Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten Amir Hamzah. Forum itu diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pemangku kegiatan 4+1. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan pengarahan terkait Strategi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahun 2025. Dalam arahannya, Ia mengingatkan bahwa pemerintah provinsi selain melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah juga harus dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Prof. Zudan juga mengingatkan tugas evaluator provinsi dalam mengevaluasi rancangan APBD, RKPD, RPJPD dan Perda kabupaten agar menautkan hubungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, selanjutnya memastikan semua program dan urusan provinsi dan kabupaten dapat berjalan dengan baik. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dalam materinya tentang Strategi Penguatan Birokrasi yang Berdampak, lebih menitikberatkan pada penyusunan kebijakan pembangunan untuk memecahkan persoalan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar harus berdasarkan pada data dan fakta atau Evidence Based Policy. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, sebagai salah satu unsur evaluator terhadap rancangan APBD Kabupaten Tahun 2025, BPKPD berkomitmen melaksanakan arahan Pj. Gubernur Sulbar demi tersusunnya APBD Kabupaten se-Sulbar yang sehat dan…

MAMUJU--Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Apel Pagi Lingkup Pemprov Sulbar secara virtual, Senin 19 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan beberapa poin penting dan sedikit membahas pertemuan dengan Kepala Bapperida se-Sulbar beberapa waktu lalu. Disampaikan, salah satu yang menjadi fokus perbaikan kedepan yaitu melakukan kegiatan terkoordinasi dengan baik. "Sinkronisasikan kebijakan kita, jangan parsial karena seolah-olah kita ini menjadikan kegiatan di provinsi yang tidak terkoordinasi dengan baik kalau kita tidak membuat perencanaan dan strategi dan eksekusi yang baik, termasuk misalnya teman-teman yang mengeksekusi program 4+1," ucap Idris. Poin selanjutnya yang disampaikan Idris adalah yang berkaitan angka pernikahan dini. Ia meminta agar stakeholder yang bekerja dalam tanggung jawab itu dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang memungkinkan melakukan penyampaian sosialisasi kepada sejumlah daerah yang lebih dekat. "Misalnya dengan MUI, ataupun dewan masjid untuk menyampaikan sosialisasi di sejumlah forum keagamaan, termasuk nanti dalam ramadhan sosialisasi bisa dilakukan," ujarnya. Poin yang tidak kalah penting lainnya yang disampaikan Idris adalah mengenai laporan percepatan pengadaan barang dan jasa, yang menurutnya prosesnya masih sangat lambat. "Saya minta teman-teman yang kebetulan melakukan kegiatan dengan skema anggaran dan program untuk bisa lebih fokus di situ (pengadaan barang dan jasa red.), jangan sampai kita sudah melewati triwulan pertama, tapi belum memiliki progres pengadaan barang dan jasa yang baik. Hal ini bisa dilaporkan secara rutin mengenai capaian pada barang dan jasa," ucapnya. Selain beberapa hal di atas, Idris meminta pembentukan tim khusus yang akan mengikuti program magang dalam rangka transformasi dan talent manajemen digitalisasi pemerintahan di Jawa Barat. Idris juga mengingatkan semua OPD untuk disiplin menyampaikan informasi kalender event serta kegiatan perjalanan dinas masing-masing. Dia juga berpesan kepada para Kepala OPD, Kepala SMA dan Kepala Puskesmas untuk bersama-sama mendorong SPBE, yang dipandu oleh Kominfo. "SPBE kita saat ini masih diangka 28,9 persen. Komitmen provinsi, kita harus bisa melompat jauh.…

MAMUJU--Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Apel Pagi Lingkup Pemprov Sulbar secara virtual, Senin 19 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan beberapa poin penting dan sedikit membahas pertemuan dengan Kepala Bapperida se-Sulbar beberapa waktu lalu. Disampaikan, salah satu yang menjadi fokus perbaikan kedepan yaitu melakukan kegiatan terkoordinasi dengan baik. "Sinkronisasikan kebijakan kita, jangan parsial karena seolah-olah kita ini menjadikan kegiatan di provinsi yang tidak terkoordinasi dengan baik kalau kita tidak membuat perencanaan dan strategi dan eksekusi yang baik, termasuk misalnya teman-teman yang mengeksekusi program 4+1," ucap Idris. Poin selanjutnya yang disampaikan Idris adalah yang berkaitan angka pernikahan dini. Ia meminta agar stakeholder yang bekerja dalam tanggung jawab itu dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang memungkinkan melakukan penyampaian sosialisasi kepada sejumlah daerah yang lebih dekat. "Misalnya dengan MUI, ataupun dewan masjid untuk menyampaikan sosialisasi di sejumlah forum keagamaan, termasuk nanti dalam ramadhan sosialisasi bisa dilakukan," ujarnya. Poin yang tidak kalah penting lainnya yang disampaikan Idris adalah mengenai laporan percepatan pengadaan barang dan jasa, yang menurutnya prosesnya masih sangat lambat. "Saya minta teman-teman yang kebetulan melakukan kegiatan dengan skema anggaran dan program untuk bisa lebih fokus di situ (pengadaan barang dan jasa red.), jangan sampai kita sudah melewati triwulan pertama, tapi belum memiliki progres pengadaan barang dan jasa yang baik. Hal ini bisa dilaporkan secara rutin mengenai capaian pada barang dan jasa," ucapnya. Selain beberapa hal di atas, Idris meminta pembentukan tim khusus yang akan mengikuti program magang dalam rangka transformasi dan talent manajemen digitalisasi pemerintahan di Jawa Barat. Idris juga mengingatkan semua OPD untuk disiplin menyampaikan informasi kalender event serta kegiatan perjalanan dinas masing-masing. Dia juga berpesan kepada para Kepala OPD, Kepala SMA dan Kepala Puskesmas untuk bersama-sama mendorong SPBE, yang dipandu oleh Kominfo. "SPBE kita saat ini masih diangka 28,9 persen. Komitmen provinsi, kita harus bisa melompat jauh.…

MAMUJU, - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris secara resmi kembali nahkodai Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNHAS Wilayah Sulbar Periode 2023-2027. Kepemimpinan Sekprov ditandai dengan dilakukannya pelantikan Muhammad Idris yang diikuti Ketua PP IKA Unhas Andi Amran Sulaiman secara virtual di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar ,Minggu 18 Februari 2024. Usai dilantik Ketua IKa Unhas Wilayah Sulbar Muhammad Idris menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan seluruh pihak dan kepercayaan kembali memimpin IKA Unhas. Kesempatan itu ia juga menyampaikan pesan khusus dari ketua PP IKA Unhas kepada seluruh pengurus yang telah dilantik bahwa IKA Unhas harus memberikan manfaat kepada masyarakat. "Dari kemanfaatan itu yang ingin kita tanamkan kepada teman-teman semuanya, kita mulai dengan pembuktian dengan tidak banyak bicara, seperti melakukan pengobatan massal, Opera bibir sumbing," kata Idris. Selain itu, ia juga menyampaikan bagaimana mendorong Sulbar menjadi daerah lumbung pangan. “itu yang akan kita perjuangkan bersama, paling tidak kita ingin IKA UNHAS Sulbar menjadi lokomotif untuk mendorong ke arah itu," ucap Idris. Apalagi menurutnya, IKA UNHAS memiliki banyak sarjana Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Apabila hal itu dapat dimanfaatkan maka dipastikan Sulbar tidak boleh menjadi daerah rawan pangan. Ia juga berpesan, agar seluruh alumni IKA dapat menjaga komitmen bersama, dengan memperlihatkan kualitas yang dimiliki baik sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Sekretaris Jenderal PP IKA UNHAS, Prof Yusran Yusuf menyampaikan selamat kepada Pengurus IKA Sulbar yang baru dilantik. Ia percaya komposisi Pengurus IKA Sulbar mampu menjalankan program. Dan yang terpenting menurutnya adalah bagaimana menjadikan Sulbar sebagai role model modernisasi pertanian. "Bagaimana IKA UNHAS yang ada di Sulbar ini berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” tutupnya. (Rls)

POLMAN – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pembinaan kegiatan organik kepada Kelompok Pemuda Tani Siaras di Desa Tandung, Kec. Tinambung, Kab. Polman, baru-baru ini. Pembinaan dan pendampingan kelompok tani merupakan salah satu strategi untuk mendukung pemberdayaan, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani. Kegiatan itu diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi peningkatan wawasan, keterampilan dan pengelolaan manajemen kelembagaan petani yang semula kurang aktif menjadi lebih produktif kedepannya sehingga mampu meningkatkan produktiftas tanaman pangan. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, pertanian organik merupakan teknik budidaya yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami (lokal) tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetik. "Slogan "Hidup Sehat" telah melembaga secara internsional, sehingga produk-produk pertanian disyaratkan memiliki atribut jaminan mutu "aman konsumsi", kandungan nutrisi tinggi dan ramah lingkungan," ujar Syamsul Ma’rif. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas mengatakan, pembinaan yang dilakukan terhadap Kelompok Pemuda Tani Siaras yang telah menerima sertifikat organik tahun 2023. "Perlu disampaikan bahwa pembinaan ini dilakukan bersama pejabat fungsional pengawas mutu hasil pertanian dan analis pasar hasil pertanian Dinas TPHP Sulbar," ucapnya. Dia menyampaikan, dari hasil pembinaan ditemukan beberapa kendala yang dihadapi Kelompok Tani Pemuda Siaras dan umumnya petani disekitarnya adalah ketersediaan pengairan yang masih terbatas, dikarenakan lahan mereka termasuk sawah tadah hujan. Terlebih makin diperburuk dengan kondisi El Nino yang berpotensi menyebabkan gagal panen. “Terkait kendala tersebut kami langsung melakukan koordinasi ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polman. Koordinasi tersebut untuk membahas solusi terhadap kendala yang kami temukan, serta upaya-upaya pencegahan terhadap ancaman El Nino dan juga upaya untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan,” tutupnya. Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Polman, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikuktura, serta Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Polman. (rls)