MAMUJU - Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hamzih melakukan Rapat Evaluasi terhadap semua bagian di Sekretariat DPRD Sulbar, Senin 19 Februari 2024. Semua jajaran Sekwan dievaluasi satu persatu dari semua bidang. Pada kesempatan pertama dilaksanakan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. "Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan pegawai, penempatan pegawai dan tupoksinya, serta beberapa hal terkait lainnya," kata Hamzih. Ia menambahkan rapat ini dipandu oleh Kabag Persidangan Musra Awaluddin yang sedikit menjelaskan agenda rapat, diantaranya terkait kehadiran dan tupoksi yang ada di persidangan. "Dimana kehadiran staf perlu ditingkatkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja," tambahnya. Sekwan mengharapkan kepada Kasubag yang menangani absensi untuk melakukan monitoring kehadiran staf secara lebih ketat. "Perlu adanya aturan dan sanksi terkait kehadiran staf yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Serta tupoksi yang ada di persidangan," tegasnya. Bahkan, perlu dilakukan evaluasi internal terhadap tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan. "Termasuk melakukan perbaikan dalam hal koordinasi internal dan eksternal dalam kaitannya pemenuhan target kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan," pungkasnya. (rls)

Mamuju - Kepala Biro Umum (Karo Umum) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Anshar Malle menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Triwulan I Tahun 2024, secara virtual di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 19 Februari 2024. Hadir di Rujab Sekprov Sulbar, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib sekaligus membuka kegiatan itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, Tim Pemeriksa dari BPK RI Sulbar dan perwakilan OPD. Kegiatan itu juga diikuti secara virtual Bupati Majene Andi Achmad Syukri, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, Pj. Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima, Wakil Bupati Mateng Amin Jasa, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, Bupati Mamuju yang diwakili Sekda Mamuju, Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar Hery Ridwan, para Sekda se-Sulbar, para Inspektur se- Sulbar dan undangan lainnya. Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulbar yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk dan arahan kepada Pemprov Sulbar. "Terutama kepada Biro Umum Setda Sulbar sehingga memberikan performa lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam penyajian laporan keuangan," kata Anshar Malle, usai menghadiri kegiatan itu. Sebelumnya, dalam entry meeting, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulbar atas pembinaan dan bimbingannya selama ini, sehingga Pemprov Sulbar untuk yang ke- 9 kalinya mendapatkan Opini WTP. Pada kesempatan itu, Amujib menyampaikan progres penyelesaian LKPD. Ia mengatakan, progres penyelesaian LKPD ditargetkan selesai 19 Februari 2024. Namun, sebelum dilaporkan ke BPK RI Perwakilan Sulbar terlebih dahulu akan diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan proses review. "Dalam proses tersebut tentunya kami berharap waktu time limit yang sudah ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Sulbar yakni 15 Maret 2024, mudah-mudahan kami penuhi bahkan kami berusaha untuk lebih cepat," kata Amujib. "Insya Allah kami di Pemprov Sulbar tidak…

Mamuju--Dalam rangka memperkuat kerja sama antara pihak pemerintah dan lembaga keuangan terkait pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indonesia Wilayah Sulbar, Senin 19 Februari 2024. Rapat yang berlangsung di Kantor Distapang tersebut membahas strategi dan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dalam sektor pangan. Kepala Distapang Sulbar, Abdul Waris Bestari menyatakan, inflasi di sektor pangan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara Distapang dan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan sinergi dalam mengawasi dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan. Salah satu langkah yang disepakati adalah dengan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan di pasar, serta melakukan intervensi jika diperlukan untuk mengontrol harga. Sementara, Bank Indonesia yang diwakili Yovan Hadiatma selaku Ekonom Bank Indonesia Kanwil Sulbar, juga akan memberikan dukungan dalam hal pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga agar dapat membantu mencegah terjadinya spekulasi harga yang dapat memicu inflasi. Perwakilan dari Bank Indonesia menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen mereka dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, khususnya di sektor pangan. Mereka juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus memantau dan memberikan analisis terkait kebijakan moneter yang dapat berdampak pada inflasi. Hal ini sejalan dengan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam Apel Pagi Lingkup Pemprov Sulbar pada Senin 19 Februari 2024, yang berpesan agar TPID Sulbar melakukan kolaborasi dengan instansi lain seperti Bank Indonesia, sehingga dapat melakukan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan sehingga angka inflasi Sulbar selalu terkendali. Rapat koordinasi antara Distapang Sulbar dan Bank Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama…

Mamuju--Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Muhammad Rahmat bersama Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle menerima audiensi sejumlah Perwira Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mamuju, Senin 19 Februari 2024. Adapun sejumlah Perwira Lanal Mamuju tersebut, yaitu Lettu Laut (T) Heru Nur Utomo (Kasatbek), Letda Laut (T) Andik Kurniawan (KKM Kal Manakarra) dan Letda Laut (K) dr. Alfian Rizki Maulana (Ka. BP). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kepala Biro Umum Setda Sulbar. Audiensi dalam rangka mengkoordinasikan rencana kunjungan kerja (kunker) Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada) beserta rombongan di Mamuju, Sulbar. Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, menyampaikan kesiapan Pemprov Sulbar dalam hal ini Biro Umum untuk memfasilitasi peralatan dan perlengkapan di Lanal Mamuju serta rencana penyiapan kendaraan untuk rombongan tamu Lanal Mamuju. Diketahui, Pangkoarmada II Laksamana Madya TNI Denih Hendrata akan melakukan kunker di Lanal Mamuju pada 20 - 21 Februari 2024. (rls)

MAMUJU--Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Triwulan I Tahun 2024, secara virtual di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 19 Februari 2024. Hadir mendampingi Asisten III, Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad dan Kepala Biro Umum Setda Anshar Malle. Kegiatan yang digelar BPK RI Perwakilan Sulbar ini juga diikuti secara virtual Bupati Majene Andi Achmad Syukri, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, Pj. Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima, Wakil Bupati Mateng Amin Jasa, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, Bupati Mamuju yang diwakili Sekda Mamuju, Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar Hery Ridwan, para Sekda se-Sulbar, para Inspektur se- Sulbar dan undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib menyampaikan progres penyelesaian LKPD. Ia mengatakan, progres penyelesaian LKPD ditargetkan selesai 19 Februari 2024. Namun, sebelum dilaporkan ke BPK RI Perwakilan Sulbar terlebih dahulu akan diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan proses review. "Dalam proses tersebut tentunya kami berharap waktu time limit yang sudah ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Sulbar yakni 15 Maret 2024, mudah-mudahan kami penuhi bahkan kami berusaha untuk lebih cepat," kata Amujib. "Insya Allah kami di Pemprov Sulbar tidak akan melampaui dari ketentuan untuk melaporkan paling lambat tiga bulan setelah APBD Tahun Anggaran 2023 berakhir,"sambungnya. Terkait Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Amujib menyampaikan, hal itu sampai dengan per 18 Februari 2024, yaitu pada posisi 67,16 persen. "Proses ini kita berharap pada saat kami menyelesaikan laporan keuangan untuk diserahkan ke BPK, target secara nasional 80 persen. Itu juga bisa dicapai Pemprov Sulbar," ujarnya. Amujib berharap pada tahun 2024 Pemprov Sulbar mendapatkan Opini WTP yang ke 10 kalinya atas LKPD 2023. Melalui kesempatan itu, Amujib menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulbar atas…

Mamuju--Program Senin Ceria ( Cerita Kita ) Lingkup Biro Umum Setda Sulbar rutin dilakukan, Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle dalam arahannya menekankan pentingnya kedisiplinan kerja dalam peningkatan produktivitas organisasi, Senin (19/2/2024). Menurutnya, memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja menjadi sebuah keharusan dari semua pegawai. "Dengan kedisiplinan tersebut memberikan dampak yang baik dan maksimal bagi peningkatan produktivitas organisasi," kata Anshar Malle. Olehnya, Anshar Malle meminta kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) Lingkup Biro Umum Setda Sulbar untuk senantiasa meningkatkan produktivitas guna mewujudkan berbagai tujuan dalam organisasi tempat bekerja dan berkarya. "Kedisiplinan diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi dimana seseorang mematuhi dan melaksanakan ketentuan, tata tertib, peraturan, nilai serta kaidah yang berlaku dengan kesadaran diri tanpa paksaan," ujar Anshar Malle . Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Umum memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk saling berbagi cerita di depan rekan kerja lainnya terkait pelaksanaan tugas sampai dengan kendala dan hambatan yang ditemui dalam bertugas. Hal ini dilakukan supaya para pejabat struktural dan fungsional Biro Umum menampung ide, gagasan, saran untuk pembenahan organisasi serta dilakukan pemberian solusi atas kendala kerja yang dialami jajarannya. (rls)

MAMUJU, - Komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar bersama Pemerintah Kabupaten Majene melakukan pengentasan anak putus /tidak sekolah terus digalakkan. Melalui Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Majene , yang dihadiri mulai Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah dan beberapa kepala Dinas seperti Diknas Kabupaten Majene dan Kepala Dinas PMD di Aula Pemkab Majene, Senin 19 Februari 2024. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, Mithhar mengatakan , rapat koordinasi tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama menyelesaikan masalah anak tidak sekolah di kabupaten Majene . "Pemerintah Kabupaten Majene berjanji bahwa konfirmasi anak tidak sekolah diselesaikan dalam waktu 40 hari," kata Mithhar. Kesempatan itu, pihaknya menyampaikan, bahwa tim satgas ATS telah bekerja secara maraton menuntaskan anak tidak sekolah di Sulawesi Barat Yang dirilis oleh BKKBN sebanyak lebih 48.100 anak. Dari hasil tersebut pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen mengentaskan anak tidak sekolah dengan melibatkan seluruh perangkat kecamatan hingga desa melakukan rekonfirmasi data anak tidak sekolah. "Kita berharap langkah bersama pemerintah kabupaten Majene masalah anak putus sekolah di Majene dapat segera terselesaikan," ujarnya. Mithar juga mengatakan, bahwa dari program tersebut Bupati Majene sangat mendukung langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi bersama pemkab. "Bupati menyampaikan akan melakukan instruksi dan kontrol terhadap kinerja lurah dan kepala desa dalam hal penyelesaian anak putus sekolah, agar bagaimana masalah itu dapat terselesaikan," tutupnya. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin menerima kunjungan Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Mamasa yang mendampingi Sanggar Seni Makkara Mamasa dalam melakukan koordinasi. Koordinasi itu dilakukan dalam rangka untuk mengikuti penyelenggaraan festival olahraga tingkat nasional yang rencananya akan berlangsung di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Mei 2024 mendatang. Dalam pertemuan itu, pihak Dispora Mamasa bersama Sanggar Seni Makkara Mamasa meminta petunjuk kepada Dispora Sulbar terkait dengan olahraga tradisional asal Kabupaten Mamasa yang rencananya akan ditampilkan pada festival itu. Menanggapi hal itu, Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi memberikan banyak saran dan masukan kepada peserta asal Kabupaten Mamasa yang bakal tampil di festival nasional itu, dengan membawa nama Sulbar. "Kita harus menampilkan olahraga tradisional dengan mempertunjukkan keaslian dari olahraga tradisional yang kita miliki itu. Bukan olahraga tradisional yang dipadukan dengan olahraga tradisional dari luar," kata Safaruddin Sanusi saat dikonfirmasi wartawan, Senin , 19 Februari 2024 Dia juga mengungkapkan, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan olahraga tradisional yang langsung melibatkan masyarakat. Sehingga, Safaruddin Sanusi menyarankan, olahraga tradisional yang ditampilkan asli. "Harus asli (olahraga tradisional). Artinya, menampilkan keaslian olahraga tradisional, baik itu alat-alat yang digunakan maupun atribut lainya jika ingin dapat juara. Sulbar mengambil bagian dalam festival olahraga itu dari Mamasa dan akan menampilkan olahraga tradional Sibobo dan Sibussun," ungkapnya. Sibobo merupakan sebuah olahraga tradional untuk mengadu kekuatan para lelaki. Begitu pula dengan olahraga tradisional Sibussun yang dimainkan dengan menggunakan sebatang bambu panjang juga untuk mengadu kekuatan, serta sebagai media hiburan di kalangan masyarakat. (Rls)

MAMUJU – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerapkan teknologi Inseminasi Buatan (IB) dalam rangka meningkatkan populasi dan mutu genetik dari ternak kambing. Teknologi IB atau kawin suntik adalah suatu cara memasukkan semen beku atau sperma ternak jantan, yang telah diproses terlebih dahulu kedalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Adapun keuntungan teknologi IB, diantaranya dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak pejantan (tidak perlu punya ternak jantan), meningkatkan perbaikan mutu genetic, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, dan mencegah terjadinya kawin sedarah. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menjelaskan, masih banyak peternak di Sulbar yang belum memiliki pengetahuan terkait teknologi IB. Selain itu, sosialisasi kepada peternak kambing juga dinilai masih kurang. “Padahal potensi peternakan kambing di Sulbar cukup besar, populasi ternak kambing kita tahun 2023 sebanyak 202.564 ekor. Dan untuk dua tahun terakhir tercatat telah dilakukan pengiriman ternak kambing sebanyak 16.374 ekor,” terang Syamsul Ma’rif, Jumat (16/2/2024). Ia menambahkan, melihat besarnya potensi dalam peningkatan populasi dan produktivitas ternak kambing, maka perlu upaya dalam peningkatan reproduksi dengan manajemen perkawinan yaitu salah satunya dengan teknologi IB. “Peningkatan populasi dan produktifitas ternak kambing perlu diupayakan dalam rangka percepatan swasembada daging dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan hal ini telah menjadi salah satu inovasi yang dicanangkan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menindaklanjuti arahan langsung Pj. Gubernur Sulbar,” tuturnya. Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, optimalisasi reproduksi melalui inseminasi buatan pada ternak kambing merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang memerintahkan Pejabat Administrator untuk menghasikan satu inovasi. “Inovasi ini juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah terkait kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat," ucapnya. Disampaikan, sampai saat ini kegiatan inseminasi buatan pada ternak kambing sudah mulai diminati…

Mamuju-Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Porvinsi Sulawesi Barat (Sulbar), membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas serta Pembagian Lembar Kerja Evaluasi ( LKE) kepada masing-masing Pokja, Senin, 19 Februari 2024. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas tersebut, diawali dengan dilakukannya pertemuan di Ruang Rapat DPMPTSP Sulbar, dipimpin Pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Satriawan Hasan Sulur, mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar. Dalam arahannya, Satriawan Hasan Sulur menegaskan tentang komitmen DPMPTSP SUlbar dalam mewujudkan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya memperbaiki citra pelayanan publik. “Zona Integritas bukan hanya sebuah predikat, tapi juga cerminan dari komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas kepada masyarakat,” ujar Satriawan. Dia juga menekankan, perlu memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Usai pengarahan, dilanjutkan penyampaian visi dan misi Tim Pembangunan Zona Integritas. Setiap peserta rapat, termasuk para pejabat dan pegawai DPMPTSP Sulbar berkesempatan untuk menyumbangkan ide dan gagasan mereka dalam merumuskan strategi untuk mencapai Zona Integritas. Sementara itu, Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Sulbar, Nurmalia menyoroti pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam mengelola proses pelayanan. “Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa setiap proses berjalan secara efisien dan transparan,” katanya. Diskusi berlangsung dengan lancar, dipenuhi dengan berbagai ide dan pemikiran kreatif dari para peserta rapat. Mereka merumuskan rencana aksi yang terinci, mencakup berbagai aspek mulai dari pengembangan sistem informasi hingga penguatan mekanisme pengawasan internal. (rls)