MAKASSAR--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Se-Sulbar pada Forum Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Provinsi dan Kabupaten Se-Sulbar di Ballroom Hotel Novotel Makassar, Jumat (16/2/2024). Turut hadir jajaran Sekretariat Daerah Lingkup Sulbar, unsur pimpinan dan perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten, serta perangkat daerah teknis yang menangani 4+1 (Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perkawinan Anak Usia Dini dan Pengendalian Inflasi), seperti Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi serta Kabupaten Se-Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan itu sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar. “Maksud dan tujuan sebagaimana yang diarahkan Bapak Pj. Gubernur yang menginginkan adanya sinkronisasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menangani berbagai permasalahan pokok yang ada di Sulbar,” kata Junda. Mengawali sesi, Junda memaparkan permasalahan pokok pembangunan yang dimaksud adalah, 1. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi 2. Masih tingginya angka kemiskinan 3. Belum meratanya pembangunan antar wilayah 4. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup 5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Junda juga menyampaikan salah satu arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran, melalui penggabungan tim evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tim evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Begitu pula untuk menjaga sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten. “Demikian halnya dengan pemerintah kabupaten menyusun RKPD sinkron dengan arah kebijakan provinsi dalam penanganan permasalahan yang tadi kami sebutkan,” jelas Junda. Lebih lanjut, Ia menjelaskan, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini sebagai upaya untuk menyamakan frekuensi untuk menyelesaikan masalah secara bersama – sama. “Ada program strategis provinsi yaitu penanganan program satgas 4+1, satgas berkaitan stunting, satgas berkaitan dengan penanganan kemiskinan, satgas berkaitan anak putus sekolah, satgas berkaitan dengan…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melaksanakan hadir pada acara Forum Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Riset dan Innovasi Daerah dan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten se- Sulbar di Hotel Novotel Makassar, Jumat 16 Februari 2024. "Hari ini kita melaksanakan rapat bersama Kepala OPD, Sekda dan Kepala OPD kabupaten dimana tujuannya untuk melakukan kordinasi pemerintahan agar pembangunan se-Sulbar bisa tepat sasaran, sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan di daerah masing-masing dan terus berkembang," kata Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan. Lebih lanjut dikatakan, dalam forum, juga membahas, baik itu yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. " Kita memprediksi akan ada masalah yang kita antisipasi mulai dari perencanaan pembangunan dan anggaran yang disiapkan sekarang," ungkap Sestama BNPP ini. Dengan demikian, masalah-masalah yang sudah diprediksi seperti stunting, anak tidak sekolah, inflasi, perkawinan anak, kemudian wilayah belum terbuka aksesnya, hingga jembatan masih kurang bisa diintervensi. "Inilah kita selesaikan melalui rancangan APBD 2025 dan bertahap ke APBD 2026, 2027,2028. Jadi perencanaan lima tahun tepat sasaran," bebernya. Selain itu, dia berharap semua pejabat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab dan profesional. "Tentunya ini semua memerlukan kordinasi oleh para TAPD, sekda dan kepala OPD," tandasnya.(rls)

POLEWALI--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di UPTD SMAN 3 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Jum’at, 16 Februari 2024. Hadir memberikan advokasi dan sosialisasi Jf. Penata KKB Ahli Muda Ummi Fatimah beserta Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sulbar. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Sekolah Abbas, Kepala Seksi Cabang Dinas Wilayah 1 Polewali dan 50 siswa-siswi UPTD SMAN 3 Polewali. Jf. Penata KKB Ahli Muda, Ummi Fatimah mengatakan, kegiatan itu bertujuan mencegah secara dini terjadinya perkawinan anak serta melakukan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan siswa apa penyebab dan dampak dari perkawinan anak. Kepala Sekolah UPTD SMAN 3 bersama Pembina PIK R sangat antusias dalam pelaksanaan advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan berharap kegiatan tersebut sering dilakukan untuk menyadarkan siswa tentang bahaya dan resiko dari perkawinan anak. Di hari yang sama, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sulbar, juga melakukan kegiatan serupa di UPTD SMAN 2 Polewali. Dihadiri Kepala Sekolah Wahdina dan seluruh siswa-siswi UPTD SMAN 2 Polewali. Kepala Sekolah UPTD SMAN 2 Polewali Wahdina mengapresiasi kegiatan itu dan berharap advokasi dan sosialisasi tersebut bisa secara berkesinambungan dilakukan pada sekolah-sekolah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi dampak apa saja perkawinan anak serta menekan angka perkawinan anak. (rls)

POLMAN--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan Promosi Kesehatan dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Puskesmas Wonomulyo, Jum’at, 16 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri Jf. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DP3AP2KB Sulbar Muhammad Ja'far beserta staf. Turut hadir Koordinator Penyuluh KB Kec. Wonomulyo, Kepala Puskesmas Wonomulyo Suaib Usman, serta yang mewakili Kepala Dinkes Polman Rosdiana, sebagai Narasumber. Dalam kegiatan tersebut telah hadir juga sebagai Narasumber Dokter Spesialis Kandungan dr. Willy Khaleb Tobing. Dia melakukan konseling terkait kesehatan reproduksi dengan kelengkapan USG. Dengan berjalannya pemeriksaan, dari 24 Sasaran Ibu Hamil, 1 (satu) orang dianjurkan untuk dioperasi dikarenakan tafsiran kehamilan sudah lewat. Beberapa Pasutri ikut serta dalam acara tersebut agar mereka juga memahami tentang pentingnya mengenal program berencana dan paham akan tujuan alat kontrasepsi. Mereka mengatakan siap ikut program pemerintah dengan Cukup 2 Anak. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Puskesmas Wonomulyo Suaib Usman. Dalam sambutannya, Ia mengatakan, kegiatan itu perlu berlanjut terus, apalagi mengingat KB Pasca Saling masih sangat rendah dan stunting juga masih sangat tinggi. Sementara, Jf. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DP3AP2KB Sulbar, Muhammad Ja'far juga mengatakan, pencapaian mCPR bagi PUS 05-19 Tahun masih sangat rendah dikarenakan kurangnya edukasi bagi Pasutri. "Namun Insya Allah melalui program ini kita bisa meningkatkan Capain mCPR kita di tahun 2024," ucapnya. (rls)

MAKASSAR--Dalam Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, Bapperida Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan sesi verifikasi dan wawancara terhadap 3 (tiga) pemerintah kabupaten terpilih sebagai Kabupaten Nominasi, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar. Diketahui, sebelumnya Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, telah menyampaikan hal ini secara tertulis melalui Surat Hasil Penilaian Tahap I dan Pelaksanaan Tahap II PPD Tahun 2024 Tingkat Sulbar, pada 12 Februari 2024 lalu. Tahap penilaian ini dilaksanakan usai pembukaan Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Penilaian Tahap II PPD Tingkat Kabupaten Se-Sulbar Tahun 2024 oleh Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris pada Kamis (15/2/2024) di Ballroom Hotel Novotel Makassar. Verifikasi dan Wawancara dilakukan Tim Penilai Utama (TPU) yang diketuai Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dengan beranggotakan para Kepala Bidang Bapperida Sulbar. Selain itu, juga dihadiri para akademisi yang bertindak sebagai Tim Penilai Indipenden (TPI), yaitu Prof. Darmawan Salman, Prof. Nursini dan Madris. Menurut Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, kegiatan PPD dapat menjadi inovasi yang patut digiatkan secara konsisten sebagai bentuk upaya memajukan perencanaan daerah dan menjadi dasar untuk penilaian keberhasilan pembangunan daerah. “Cara-cara penilaian bahkan lebih bagaimana kita membangun evidence baru untuk mengatakan kabupaten A layak untuk kita nilai memiliki prestasi memajukan perencanaan daerah,” katanya. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, masing – masing pemerintah daerah tersebut diwakili Kepala Bappeda untuk memaparkan 4 (empat) aspek, terdiri dari pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi. (rls)

Mamuju - Dengan mengangkat tema “Karier ASN Pasca Penyederhanaan Birokrasi”, Webinar ASN Kreatif Seri 37 BPSDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sukses menarik perhatian para Aparatur Sipil Negara (ASN). Peserta webinar tampak sangat antusias menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Webinar ini diselenggarakan pada Kamis 15 Februari 2024. Kebijakan penyederhanaan birokrasi, dengan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara spesifik, penyederhanaan birokrasi disebutkannya dengan melakukan pemangkasan jabatan struktural yang ada saat ini, dari level eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV menjadi hanya dua atau tiga level jabatan struktural saja yaitu eselon I, eselon II dan eselon III. Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi, beberapa proses administrasi yang terlalu panjang dan bertele-tele dipangkas prosesnya agar lebih efektif dan efisien. Namun tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, misalnya dampak penyederhanaan ini terhadap kerja ASN yang semula pejabat struktural dengan kecenderungan mengatur, setelah disetarakan menjadi jabatan fungsional harus beradaptasi kembali dengan sistem kerja jabatan fungsional yang lebih spesifik pada bidang keahlian, fokus pada tugas pokok untuk mencapai angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat. Menurut Sekprov Sulbar Muhammad Idris, untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukan pergeseran mindset structural ke mindset fungsional. "Selama ini birokrasi masih dikendalikan cara-cara lama struktural model, ini yang mesti digeser dengan menggunakan prinsip-prinsip baru yang modern dan berdaya saing, itu hanya didapatkan dengan sistem kerja birokrasi yang style fungsional lebih kuat dibandingkan strukturalnya lebih kuat horizontalnya daripada vertikalnya, daya saing daerah, dihasilkan oleh birokrasi yang memiliki tranformasi human capital dan pola karier yang tumbuh dalam kultur organisasi lebih baik," kata Idris, Kamis 15 Februari 2024. Perubahan pola kerja pasca penyetaraan jabatan yang mengharuskan proses adaptasi dengan cara kerja baru menurut Abdul Salim Gassing, selaku narasumber. "Ini perlu diikuti dengan perubahan mindset yang awalnya bisa memberi perintah selama sebagai pejabat struktural…

MAKASSAR--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Se-Provinsi Sulbar Tahun 2024, di Hotel Novotel Makassar, Kamis 15 Februari 2024. Forum yang akan berlangsung hingga Jumat 16 Februari 2024 ini dibuka Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dan dihadiri Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana beserta jajarannya selaku pelaksana kegiatan, juga perwakilan berbagai unsur perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten Se-Sulbar sebagai peserta. Pada kesempatan itu, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memberikan apresiasi kepada Bapperida Sulbar yang secara konsisten melaksanakan forum itu rutin setiap tahun. “Saya sampaikan selamat kepada Pak Junda dan kawan-kawan, selama saya kurang lebih enam tahun di Sulbar, kegiatan ini terus dijalankan bahkan di era pandemi pun tetap dijalankan dengan baik,” tuturnya. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, kegiatan itu diadakan dalam rangka meningkatkan dan menguatkan koordinasi, sinergitas, dan harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Ketua pelaksana kegiatan, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir dalam laporannya menyampaikan tema yang diusung pada kegiatan itu adalah “Kolaborasi Menyongsong Sulawesi Barat sebagai Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan”. Direncanakan pada akhir sesi kegiatan pada Jumat 16 Februari 2024, kegiatan ini akan dihadiri Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk menyampaikan arahannya. Untuk itu, Bapperida Sulbar berharap seluruh peserta, baik pimpinan OPD hingga pelaksana dapat hadir hingga selesai pada hari kedua sesuai agenda yang telah disampaikan. (rls)

MAMUJU--Saat ini dalam lalu lintas ternak di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemprov Sulbar melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) sudah menggunakan aplikasi Lalu Lintas Ternak berbasis online, yang dapat diakses bagi pemohon atau pengguna jasa dimana saja untuk melalulintaskan ternak/hewan/produk hewan, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Itu disampaikan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drh. Agus Rauf, pada Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Persyaratan Lalu Lintas Ternak Tahun 2024 di Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, baru-baru ini. "Pada tahun 2024 ini, proses pengajuan layanan untuk pengeluaran atau pemasukan ternak/hewan/produk hewan menggunakan aplikasi berbasis online, untuk pengajuan pemeriksaan sebelum pengiriman atau pemasukan ternak/hewan/produk hewan sehingga pengguna jasa tidak perlu datang di kantor pelayanan," ungkap drh. Agus Rauf, yang juga sebagai Penjabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar. Menurutnya, proses pengiriman ternak saat ini memang lebih kompleks dan ketat dengan persyaratan tertentu dan dokumen harus diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi. "Ini terjadi sejak adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masuk di suatu wilayah, dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan SKKH kabupaten setempat," ucapnya. Melalui rakor itu, drh. Agus Rauf meminta kepada seluruh dokter hewan yang ada untuk melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai penggunaan aplikasi lalu lintas ternak tersebut. Sementara, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Umar menekankan kegiatan lalu lintas ternak perlu memperhatikan persyaratan yang ada. "Komoditi yang akan dilalulintaskan harus melalui pemeriksaan karantina, di sisi lain bahwa sekiranya harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan," ujarnya. Rakor tersebut dilaksanakan Dinas TPHP Sulbar melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Maksud dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk menyamakan persepsi atau pemahaman yang sama antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar dengan Dinas TPHP Sulbar terkait persyaratan lalu lintas ternak/hewan dan produk hewan. Hasil dari rakor,…

MAMUJU--Program Toilet Bersih (Tolsih) yang digagas oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, telah mencapai tahap penilaian. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy dan OPD pengusun Satgas Tolsih bersama dengan timnya, telah melakukan penilaian di tempat fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dengan sasaran Puskesmas di seluruh wilayah Sulbar. Kriteria penilaian Toilet Bersih dan Sehat yang digunakan meliputi: 1. Toilet bersih dan nyaman, dengan lubang closet tertutup, ketersediaan air bersih yang cukup, dan tanpa bau. 2. Toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan. 3. Cahaya dan ventilasi yang memadai. 4. Luas ventilasi mencapai 30 persen dari luas lantai, dengan pencahayaan yang cukup. 5. Tidak ada genangan air atau jentik nyamuk pada bak kamar mandi dan toilet. 6. Tersedia sarana cuci tangan, sabun, dan tempat sampah di dalam toilet. 7. Tidak adanya kerak hitam/menguning pada lantai dan dinding toilet. 8. Fasilitas mudah dijangkau oleh semua orang, termasuk kelompok disabilitas. Sebanyak 98 Puskesmas di Sulbar telah dinilai oleh Satgas Tolsih bekerjasama dengan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten. Dari penilaian tersebut, 15 puskesmas telah memenuhi kriteria Tolsih dan telah diumumkan sebagai berikut: Kabupaten Polewali Mandar 1. Puskesmas Mapilli 2. Puskesmas Wonomulyo 3. Puskesmas Matangnga Kabupaten Pasangkayu 1. Puskesmas Sarudu I 2. Puskesmas Lariang 3. Puskesmas Bambaira Kabupaten Majene 1. Puskesmas Lembang 2. Puskesmas Banggae I 3. Puskesmas Banggae II Kabupaten Mamuju Tengah 1. UPTD Puskesmas Pangale 2. Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamasa 1. Puskesmas Aralle 2. Puskesmas Mamasa Kabupaten Mamuju 1. Puskesmas Tampapadang 2. Puskesmas Rangas Kategori Tolsih Puskesmas terbaik dari enam kabupaten Se-Sulbar adalah : 1. Terbaik I Puskesmas Lembang (skor : 100) dari Kabupaten Majene 2. Terbaik II Puskesmas Durikumba (skor : 95) dari Kabupaten Mamuju Tengah 3. Terbaik III Puskesmas Matangnga ( skor : 90) dari Kabupaten Polewali Mandar Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menegaskan penilaian itu…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan dengan pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 15 Februari 2024. Dalam pertemuan tersebur, para ASN diminta untuk terus berbenah meningkatkan inovasi dalam bekerja. Dihadapan para pejabat administrator , Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan memberikan motivasi dan arahan serta dorongan agar dalam bekerja inovasi menjadi roh utama. "Inovasi menjadi penting karena ada banyak hal yang harus diselesaikan dengan langkah inovatif. Dan saya ingin di birokrasi, inovasi menjadi ruhnya, jadi saya mengajak seluruh ASN jadikan inovasi sebagai ruh dalam birokrasi di Sulbar," ucap Prof Zudan. Ia melihat, ASN yang ada di Sulbar memiliki potensi yang hebat terutama pejabat eselon yang ada saat ini memiliki kemampuan yang baik. Untuk pekan inovasi yang sudah dijalakan sejak Nopember 2023 , saat ini terdapat 57 inovasi yang sudah dipaparkan. "Ini perlu ditindaklanjuti karena dapat menyelesaikan berbagai masalah , misalnya stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, perwakilan anak, membuka aksesibilitas jalan itu dilakukan dengan inovasi," ujarnya. Tidak hanya itu, melalui inovasi yang dimiliki para ASN dapat lebih memudahkan bekerja salah satu contohnya yaitu bagaimana digitalisasi membangun big data kemudian mendorong semua pelayan secara digital. Kemudian, lanjut Sestama BNPP ini, berinovasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat misalnya pajak kendaraan bermotor, misalanya mendidik anak agar bisa rajin belajar, bagaimana memberikan pelatihan online bagi siswa. "Inovasi ini saya dorong pertama untuk eselon tiga, kedepan juga saya mendorong para guru, para kepala sekolah termasuk eselon dua semangatnya inovasi harus dilakukan semua pihak," tutupnya. (Rls)