Mamuju – Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Husain Mansyur mengatakan kebutuhan pasca bencana di wilayah Sulbar terus dilakukan koordinasi ke kabupaten di berbagai lembaga terkait, sudah sampai sejauh mana dalam upaya untuk menyusun strategi pemulihan dan rekonstruksi yang tepat akibat bencana alam, dimana kajian ini dikenal dengan nama Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), yang bertujuan untuk memahami dan merespon kebutuhan mendesak masyarakat pasca bencana. Hasil kajian Jitupasna menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan berbagai hal, mulai dari infrastruktur yang rusak, kebutuhan bahan pangan dan air bersih, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial bagi korban bencana. “Dengan data yang terkumpul dari kajian ini, diharapkan langkah-langkah pemulihan dan rekonstruksi yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih terarah dan efektif,” kata Husain Mansyur, Selasa 07 Mei 2024. Husain Mansyur menyatakan, hasil kajian Jitupasna akan menjadi pedoman utama dalam penyaluran bantuan dan penyediaan fasilitas pasca bencana di Sulbar. “Kami berkomitmen untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana dengan memprioritaskan kebutuhan yang teridentifikasi melalui kajian Jitupasna ini,” ujarnya. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat lokal dan kerja sama lintas sektor dalam implementasi rencana pemulihan dan rekonstruksi juga menjadi fokus utama dalam menanggapi kebutuhan pasca bencana di Sulbar. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah yang terdampak bencana. Dengan kajian Jitupasna sebagai landasan, diharapkan Sulbar dapat bangkit lebih kuat dan lebih tahan bencana, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakatnya di masa depan. Semangat gotong royong dan solidaritas akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca bencana ini, menuju Sulbar yang lebih baik dan lebih tangguh. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat persiapan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Senin 06 Mei 2024. Rapat bertujuan untuk mempersentasikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang akan berjalan guna meningkatkan serapan realisasi anggaran. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat BPBD Sulbar. Dipimpin Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta, rapat ini dihadiri Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnida, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi serta Pejabat Fungsional lingkup BPBD Sulbar. Pembahasan persiapan kegiatan peningkatan kapasitas TRC dipersentasikan oleh Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Herman, meliputi rundown kegiatan, pembagian struktur serta penugasan dalam kegiatan, pemaparan susunan dan narasumber, jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam tiga tahap (tahap 1 di bulan Mei dan tahap 2 dan 3 di bulan Juni) serta pengupayaan koordinasi dengan BPSDM Sulbar, agar pelaksanaan peningkatan kapasitas dapat memperoleh sertifikat selaku lembaga yang berwenang. Dalam rapat, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fatta mengingatkan agar secepatnya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan semua persiapan sebelum hari pelaksanaan benar-banar matang, sehingga tidak ada kesalahan baik dari panitia, peserta, serta petugas yang bertugas pada saat kegiatan berlangsung. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Informasi Geofasial (BIG) melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menyelenggarakan Rapat Asistensi Penyelenggaraan Nama Rupabumi, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar pada Senin, 6 Mei 2024. Rapat tersebut dipimpin dan dibuka Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto. Adapun peserta rapat berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov Sulbar, seperti Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Perkim, BPKPD, Dinas Perhubungan, DLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas TPHP, Dinas Kesehatan dan Biro Pemkesra. Hadir juga unsur dari Pemkab Mamuju dan Pemkab Pasangkayu. Rapat ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan Peta Dasar Skala Besar Wilayah Sulawesi Tahun 2024 melalui Penamaan Rupabumi yang lebih efektif. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dengan fokus utama pada penginputan data melalui aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi). Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto, pada kesempatan itu menyampaikan materi awal tentang pentingnya penamaan Rupabumi. Dalam pernyataannya, Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama dari semua peserta rapat dalam hal pengumpulan informasi yang dibutuhkan. “Hal ini dikarenakan data yang digunakan berasal dari berbagai OPD yang memiliki wewenang terkait objek-objek bernama dan asset,” kata Arianto. Olehnya, Arianto meminta semua pihak dapat bekerjasama secara efektif guna memastikan keberhasilan dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga tujuan rapat dapat tercapai dengan baik. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi Pegawai ASN di wilayah Sulbar, yaitu Webinar bertajuk "Ngobrol Seputar IP ASN", Senin 6 Mei 2024. Webinar ini diadakan melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan secara live di kanal YouTube BKD Sulbar. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan didampingi Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukita Sari, dan diikuti Pegawai ASN sebanyak 160 orang melalui Zoom Meeting dan 16 orang melalui streaming YouTube BKD. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyampaikan, tujuan utama dari kegiatan itu adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada ASN Pemerintah Provinsi Sulbar mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN. “IP ASN ini akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi di Sulbar,” kata Rini. Sementara, Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan, menyatakan sangat senang dirinya bisa turut serta dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Sulbar. “Dengan pemahaman yang baik tentang IP ASN, diharapkan para Pegawai ASN dapat lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," ucap Bujaeramy. Semangat dan antusiasme para peserta dalam mengikuti webinar ini menunjukkan komitmen mereka untuk terus berkembang dan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulbar. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi langkah awal yang berarti dalam meningkatkan kualitas SDM ASN di Sulbar dan membawa dampak positif bagi reformasi birokrasi serta kemajuan wilayah tersebut. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Sebagai upaya melakukan percepatan pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 dan sosialisasi program kerja MCP tahun 2024, di Rujab Sekprov Sulbar Selasa 7 Mei 2024. Rapat MCP dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir dan diikuti sejumlah jajaran pimpinan OPD. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, bersyukur karena bisa melakukan rapat bersama, apalagi saat ini capaian MCP Sulbar saat ini mengalami kemerosotan. "Capaian MCP kita merosot jauh dimana dari 2022 sebesar 83 persen menjadi 58 persen pada tahun 2023 dan jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 75 persen," kata Muhammad Idris. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kompenen yang mempengaruhi hasil capaian MPC Sulbar. Meskipun secara rela seluruh komponen sudah dikerjakan namun karena perubahan indikator menjadi hal ini perlu perbaikan. "Indikator yang masih perlu perbaikan kedepan seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, ada juga di perizinan lalu kosong di Manajemen ASN, Paling parah yang membuat kita terjun dari 83 ke angka 58 persen," jelasnya. Sehingga rapat ini menjadi evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan menata dan menyusun program dengan baik.8 "Instrumen ini menjadi penting bukan hanya sebagai pencegahan tetapi juga bagaimana manejemen sehingga penyempurnaan internal harus dilakukan yang berdampak pada pencegahan korupsi," jelasnya. Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir mengatakan pertemuan yang digelar sebagai bagian dari evaluasi capaian MCP 2023. Sekaligus menyusun program untuk tahun 2024. "KPK RI meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention MCP untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah," kata M Natsir. Menurutnya, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Natsir menambahkan, perbaikan area intervensi akan terus dioptimalkan, sekaligus melalui pertemuan tersebut menjadi upaya untuk menentukan program strategis kedepan. "Insyaallah di tahun 2024 dengan berbagai masukan dan hasil evaluasi berkomitmen untuk menata lebih baik," ucapnya. Percepatan…

Mamuju—Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Pendapatan dan Keuangan, Faika Kadriana Ishak menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) berlangsung di Hotel Aflah Mamuju, Senin 6 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di Sulbar. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah serta wacana penataan ulang perangkat daerah mengenai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sekaligus mensinergikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang penataan perangkat daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak mengungkapkan pada saat kegiatan “Melihat kondisi sekarang perlu dilakukan perampingan kelembagaan terutama pada jumlah UPTD” ujar Faika Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh “Kami percaya bahwa rapat ini tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan guna memastikan bahwa pelayanan publik yang kami berikan selalu berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Amujib, dalam sambutannya. Amujib menyatakan, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kepentingan masyarakat Sulbar. “Kami yakin bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan akan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah kita,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan BPKPD Sulbar sebagai OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dimana akan terus berkomitmen dan bekerja keras untuk kepentingan masyarakat" ujar Masriadi. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

MAMUJU - Program toilet bersih yang dicanangkan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh terus dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, program ini dijalankan ke semua kabupaten di Sulbar. Sementara, program toilet bersih bulan April 2024 menempatkan Biro Umum Sulbar berada diperingkat pertama, menyusul Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut, disampaikan Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Subuki, dia mengatakan program toilet bersih ini terus berjalan dengan baik. "Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Sulbar sebagai penyelenggara pelayanan publik, harus memiliki Sarana Toilet yang bersih dan sehat, untuk itu Pj. Gubernur Sulbar sangat aktif menggerakkan ASN Perangkat Daerah setiap Apel virtual hari Senin, agar memiliki perhatian tinggi terhadap kebersihan Toilet OPD," kata Subuki, Senin 6 Mei 2024. Dia berharap kegiatan toilet bersih ini terus digalakkan, sehingga bisa menjadi budaya untuk menjaga kebersihan. "Begitupun di setiap kabupaten semoga digalakkan terus, sehingga berdampak pada kebersihan lingkungan bekerja," harapnya. Adapun, untuk eriode April 2024 Peringkat 1 - 5 Tolsih opd yaitu: 1. Biro Umum Setda, 2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 4. Dinas Tenaga Kerja; dan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PP KB. Sedangkan, untuk wilayah kabupaten yang masuk peringkat 1 sampai 6 diantaranya: 1. Majene : Dinas Perpustakaan 2. Kabupaten Polman : Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan 3. Kabupaten Mamasa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Kabupaten Mamuju : Sekretariat Daerah 5. Kabupaten Mamuju Tengah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 6. Kabupaten Pasangkayu : Sekretariat Daerah.(rls)

Mamuju--Dalam rangka efektivitas pelaksanaan anggaran evaluasi triwulan I (pertama), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat terkait percepatan realisasi anggaran, Senin 06 Mei 2024. Rapat dipimpin Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta dan dihadiri Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnida, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi, serta Pejabat Fungsional lingkup BPBD Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BPBD Sulbar. Pembahasan dibuka dengan membacakan reviu serapan realisasi anggaran triwulan I Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad, Yasir Fatta Muh pada kesempatan itu meminta masing-masing bidang mempresentasikan langkah-langkah yang akan diambil untuk percepatan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya. Dalam pertemuan ini, peserta rapat memberikan tanggapan masing-masing bidang guna percepatan realisasi anggaran. Sebelum mengakhiri rapat, Yasir Fattah kembali mengingatkan agar secepatnya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat internal mingguan usai mengikuti Apel Pagi dan Do’a Bersama secara virtual Lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 6 Mei 2024. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif, didampingi Sekretaris dan diikuti oleh semua Pejabat Eselon III, Kelompok Fungsional dan Pelaksana serta seluruh ASN lingkup Dinas TPHP Sulbar. Kegiatan ini sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada apel zoom pagi ini. Adapun agenda yang dibahas dalam rapat internal mingguan ini, diantaranya persiapan Dinas TPHP Sulbar sebagai petugas Apel dan Do’a Bersama, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, persiapan rapat TPID Sulbar yang akan diadakan di Kantor Dinas TPHP serta rencana penghijauan area Perkantoran Pemprov Sulbar dengan tanaman komoditi hortikultura. Selain pembahasan di atas, juga dibahas persiapan proposal pengembangan pertanian Sulbar yang akan digunakan untuk menghadap Menteri Pertanian RI bersama Pj. Gubernur Sulbar. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif meminta agar Dinas TPHP provinsi menyurat ke enam kabupaten untuk mengusulkan apa yang diinginkan oleh masing-masing kabupaten tersebut. Disamping itu, Syamsul Ma’rif meminta seluruh bidang yang ada untuk mendukung program penanganan masalah 4+1 yang bisa diintervensi oleh Dinas TPHP, diantaranya stunting dan inflasi, dimana ada beberapa komoditas penyumbang inflasi diantaranya beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging ayam maupun telur. Ia juga meminta setiap bidang agar segera meningkatkan realisasi anggaran. "Saya minta kepada seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan capaian realisasi anggaran kita. Gunakan anggaran dengan efektif dan efisien, serta laksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," imbau Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan ASN menerima kunjungan para ASN yang ingin berkonsultasi mengenai layanan pendidikan lanjutan melalui jalur pendidikan bagi ASN Sulbar, Senin 6 Mei 2024. BKD Sulbar menilai kunjungan ini sebagai kesempatan yang berharga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menekankan pendidikan lanjutan adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan kapasitas dan profesionalisme ASN. “Dan kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para ASN kami memiliki akses ke layanan pendidikan yang berkualitas,” tandasnya. Rini menyampaikan terima kasih kepada para ASN yang telah mengambil waktu untuk datang berkonsultasi, serta kepada tim Bidang Pengembangan ASN atas dedikasi mereka dalam memberikan bimbingan dan informasi yang diperlukan. Sementara, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan juga mengatakan pihaknya yakin bahwa melalui upaya bersama dan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan ASN, dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar