MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menjadi salah satu pembicara utama dalam Talkshow menyambut HUT-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Acara yang bertajuk "Petaka di Balik Putih dalam Sekejap" diselenggarakan oleh BPOM Mamuju. Talkshow ini menjadi platform penting untuk membahas isu-isu kesehatan masyarakat terkait dengan penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya, terutama merkuri. Acara ini berlangsung di Atrium Mall Matos Mamuju pada Jumat, 02 Februari 2024. Dalam penyampaian materinya, Asran Masdy menggarisbawahi bahaya penggunaan merkuri dalam produk pemutih kulit, yang memiliki dampak karsinogenik dan berpotensi memicu kanker. Dia menyatakan kekhawatiran atas risiko yang ditimbulkan, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi bayi dan anak-anak. Menurutnya, anak-anak, terutama bayi, rentan terpapar merkuri saat berinteraksi dengan orang dewasa yang menggunakan produk berbahan merkuri. Bahkan, risiko tertelannya merkuri oleh anak ketika mereka menyentuh tangannya dan mengisap jarinya sangat mungkin terjadi. Asran Masdy mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terkait bahaya penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung merkuri. "Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan penyakit serta perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Asran Masdy mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kecantikan yang aman dan terpercaya, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah terdaftar secara resmi oleh BPOM. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menjadi salah satu pembicara utama dalam Talkshow menyambut HUT-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Acara yang bertajuk "Petaka di Balik Putih dalam Sekejap" diselenggarakan oleh BPOM Mamuju. Talkshow ini menjadi platform penting untuk membahas isu-isu kesehatan masyarakat terkait dengan penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya, terutama merkuri. Acara ini berlangsung di Atrium Mall Matos Mamuju pada Jumat, 02 Februari 2024. Dalam penyampaian materinya, Asran Masdy menggarisbawahi bahaya penggunaan merkuri dalam produk pemutih kulit, yang memiliki dampak karsinogenik dan berpotensi memicu kanker. Dia menyatakan kekhawatiran atas risiko yang ditimbulkan, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi bayi dan anak-anak. Menurutnya, anak-anak, terutama bayi, rentan terpapar merkuri saat berinteraksi dengan orang dewasa yang menggunakan produk berbahan merkuri. Bahkan, risiko tertelannya merkuri oleh anak ketika mereka menyentuh tangannya dan mengisap jarinya sangat mungkin terjadi. Asran Masdy mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terkait bahaya penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung merkuri. "Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan penyakit serta perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Asran Masdy mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kecantikan yang aman dan terpercaya, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah terdaftar secara resmi oleh BPOM. (rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti surat Direktur Perbenihan Perkebunan Nomor N.63/KB.030/ E.2/01/ 2924 Perihal Penataan Perbenihan Perkebunan, UPTD BPSPMBP dan Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Sinkronisasi Kegiatan Penataan dan Perbaikan Kelembagaan Perbenihan. Berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Jumat 2 Februari 2024, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan benih tanaman perkebunan yang ada di Sulbar. Dalam rapat, Kepala UPTD BPSPMBP Muhammad Fadlullah menekankan, perlu dilakukan identifikasi terhadap produsen benih pemula yang belum memiliki izin di wilayah Sulbar dan identifikasi kebun sumber benih yang layak dan potensial oleh UPTD BPSPMBP. Sementara, untuk Bidang Pembenihan dan Produksi bertugas melakukan pembinaan dan fasilitasi kemitraan terhadap penangkar serta evaluasi kebun sumber benih. Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi menjelaskan, benih merupakan salah satu instrumen pertanian yang menjadi kunci keberhasilan usaha di bidang pertanian. Penggunaan benih bermutu dapat meningkatkan produktivitas tanaman jika disertai praktik budi daya yang baik. Sebaliknya, penggunaan bahan tanam yang kurang berkualitas dapat menimbulkan kerugian. "Hal ini penting, terutama untuk tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan, karena pemilihan benih atau bibit menentukan produktivitas dan kualitas hasil tanam untuk jangka panjang," kata Muliadi. Dia juga menjelaskan, benih bermutu adalah benih yang berasal dari varietas unggul dengan tingkat kemurnian dan daya kecambah yang tinggi, berukuran penuh dan seragam, serta bebas dari hama, penyakit, dan gulma. Label atau sertifikat dapat menjadi acuan dalam memilih benih bermutu di masyarakat. Benih bersertifikat telah melalui tahapan pengujian untuk memastikan mutu fisik (terjamin kebersihannya), mutu genetic (terjamin kebenaran varietasnya), dan mutu fisiologisnya (terjamin viabilitas dan vigornya). Keuntungan lain dari penggunaan benih bersertifikat adalah lebih mudah dilacak jika ada masalah dengan benih yang dimaksud. Petani berpotensi menerima peningkatan nilai jual produk karena mutu hasil panennya lebih terjamin, serta mengurangi risiko kegagalan produksi dan biaya usaha tani. Oleh karena itu, lanjut Muliadi, perlu adanya kebijakan publik mengenai…

MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) mengikuti pembelajaran penggunaan Fasilitas Cloud Storage di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulbar, Jumat 2 Februari 2024 . Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data dan juga memudahkan, jika dibandingkan dengan media simpan offline. Bidang Permukiman pada Dinas Perkim Sulbar memiliki begitu banyak berkas, sehingga mencari solusi untuk mengurangi berkas yang menumpuk setiap tahunnya. Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin memerintahkan Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan untuk mencari solusi agar di tahun 2024 berkas tidak terlalu banyak yang menumpuk. “Alhamdulillah Kominfo merespon cepat surat kami permohonan Fasilitas Cloud Storage, hari ini (Jumat red.) saya sudah memerintahkan staf saya untuk ke Kominfo mempelajari penggunaan Cloud Storage,” kata Reski. “Khusus bidang yang saya tangani menghadapi begitu banyak dokumen kontrak kegiatan, 1 (satu) kegiatan saja bisa sampai 9 (sembilan) dokumen, bayangkan jika kegiatan kami sampai ratusan, bisa full berkas di ruangan saya,” sambungnya. Menurut Reski, pemakaian Cloud Storage tidak membutuhkan perangkat keras, karena hanya mengandalkan koneksi internet untuk bisa mengaksesnya, media penyimpanan yang ramah lingkungan karena tidak membutuhkan perangkat sehingga tidak akan meninggalkan limbah. “Dengan adanya Cloud Storage cukup meyediakan 1 (satu) dokumen dalam bentuk fisik saja, jika memang dibutuhkan barulah di download lagi,” tutup. (rls)

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan Display Varietas yang berlokasi di Kelompok Tani Harapan Galung Millenial, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 01 Februari 2024. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, di lokasi kegiatan Display Varietas seluas 1 Hektar dibudidayakan 10 Varietas Padi yaitu, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Inpari 43, Inpari 48, Inpari Nutrizink, Cakra Buana, Padjajaran, Mekongga dan Padi Hibrida Intani 602. “Kegiatan Display Varietas ini bertujuan mensosialisasikan penggunaan benih padi unggul dan bersertifikat kepada masyarakat, mengetahui sifat dan karakteristik benih seperti benih toleran kekeringan dan panyakit, mengetahui varietas padi yang paling cocok dibudidayakan di lokasi/daerah kegiatan Display Varietas dan menumbuhkan produksi benih secara insitu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas padi di Sulbar,” ujar Syamsul Ma’rif. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, Mohamad Ali Usman sangat berterima kasih kegiatan Display Varietas di Kabupaten Mamuju dapat terlaksana dengan baik. "Mengingat terbatasnya anggaran APBN, kami berharap Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas TPHP dapat terus memantau pelaksanaan Display Varietas hingga panen dan memberi dukungan anggaran melalui APBD serta dapat mengetahui varietas yang menjanjikan dapat berkembang sesuai agro ekologi setempat," ujar Ali. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas sangat berharap Kementerian Pertanian RI kembali mengalokasikan kegiatan Display Varietas di Sulbar pada Tahun 2024 dan seterusnya. Sementara, Ketua Kelompok Tani Harapan Galung Millenial, Jamal mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan Display Varietas, sebab menurutnya, dengan adanya kegiatan itu dapat melihat langsung karakteristik dan kelebihan masing–masing varietas padi. "masyarakat di sekitar lokasi sangat antusias mengamati kegiatan Display Varietas, bahkan beberapa diantaranya sudah meminta gabah yang dihasilkan dari kegiatan itu" Imbuh jamal. (rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama sejumlah bupati dan forkopimda mendampingi Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, melakukan Temu Wicara sekaligus menyalurkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2024, di Wilayah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Jumat 2 Februari 2024. Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, mengawali sambutan dengan memperkenalkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah pusat, mulai dari Bantuan Pangan Beras, BLT, PKH, dan bantuan lainnya. Kata Airlangga bantuan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat. "Negara hadir untuk bapak ibu, jadi ini dilanjutkan sampai dengan Juni secara nasional. Bantuan ini kelanjutan dari program program sebelumnya," ucapnya. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan berupa bantuan CBP. "Pemerintah terus memberikan bantuan untuk masyarakat Sulbar secara kontinyu, jadi saya atas nama pemerintah provinsi Sulbar dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, presiden RI (Joko Widodo), Sulbar mendapatkan 1200 ton setiap bulan, selama enam bulan," kata Sestama BNPP ini. Lanjut Prof. Zudan, Pemerintah daerah baik provinsi bersama kabupaten bersama Forkopimda senantiasa bersinergi dalam menindaklanjuti program strategis nasional. Termasuk dalam memastikan bantuan pangan CBP sampai dan betul betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disampaikan juga, Pemprov Sulbar turut melakukan intervensi melalui program 4+1 Sulbar, yakni penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah dan Inflasi. (rls)

Mamuju–Pada Sesi diskusi dalam acara Sosialisasi Pemutakhiran Data untuk Bantuan Listrik Hemat dan Murah (LHM) yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Hotel Aflah Mamuju pada Kamis 1 Februari 2024, Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qomaruddin Kamil (Rury) menyampaikan bahwa Program Listrik Hemat dan Murah (LHM) merupakan kegiatan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya tambahan alias gratis. Menurut Rury, Program LHM rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk memonitor program itu. “Jangan sampai Program LHM ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung dengan praktek-praktek tidak etis yang merugikan masyarakat. Soalnya bantuan ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang akan mencari keuntungan ekonomi dan lain sebagainya, padahal program ini gratis diperuntukkan bagi masyarakat khususnya yang masuk kategori msikin ekstrim,” ujar Rury. Olehnya itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar menghimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya jika ada oknum tertentu mengatasnamakan pemda dan PLN terkait program itu. "Jika mendapatkan oknum yang memanfaatkan program LHM ini, segera dilaporkan kepada kepala desa atau lurah untuk kemudian dikoordinasikan ke Dinas ESDM Sulbar," himbau Rury. Pada acara sosialisasi itu, memberikan banyak masukan kepada para peserta, mereka akhirnya memahami alur dan proses pelaksanaan Program LHM, terutama para kepala desa dan Lurah yang mengetahui kondisi masyarakatnya yang memang belum memiliki meteran listrik sendiri atau masih nyantol listrik ke tetangga. "Program ini tentunya diutamakan kepada masyarakat miskin ekstrim sebagaimana program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh,"ujarnya. Dia menambahkan, Program LHM menjadi prioritas Dinas ESDM Sulbar setiap tahunnya dan keterlibatan seluruh pihak sangat penting untuk kesuksesannya. "Diharapkan program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Sulbar,” tutupnya. (rls)

Pasangkayu - Pesta demokrasi Indonesia sebentar lagi akan dimulai. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam mensukseskan Pemilu 2024, Badan Kesbangpol Sulbar melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu terkait progres dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024, Jumat 2 Februari 2024. "Untuk memastikan progres dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024, kami melakukan koordinasi dengan Pemkab Pasangkayu dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasangkayu serta Penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait," kata Audy Murfi Syarifuddin, Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Sulbar. Disampaikan, Pemkab Pasangkayu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan aparat keamanan telah melakukan persiapan matang. "Ini untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta potensi konflik yang mungkin muncul selama pelaksanaan proses pelaksanaan Pemilu 2024," ucap Audy Murfi. Sementara itu, Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sulbar Nur Milu manyampaikan, dalam pelaksanaan koordinasi tersebut mempertahankan terkait progres tahapan pelaksanaan Pemilu terutama kesiapan logistik. "Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. KPU Pasangkayu saat ini telah melakukan pengepakan logistik Pemilu sebelum dilakukan pendistribusian ke kecamatan," bebernya. Sebelum distribusi, KPU melakukan verifikasi kembali terhadap setiap paket logistik untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan. "Itu mengantisipasi tertukarnya surat suara dan hal ini dilakukan guna mencegah kemungkinan kesalahan atau kekurangan selama proses distribusi," ucap Nur Milu. Pendistribusian logistik akan dilaksanakan pada 11 Februari 2024 dan memprioritaskan TPS yang sulit dijangkau. "Untuk pendistribusian ini melibatkan TNI/Polri, Bawaslu dan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses dan keberlangsungan Pemilu," tutup Nur Milu. (rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar Safaruddin Sanusi DM menghadiri acara kolaborasi Pemprov Sulbar bersama Ombudsman di Graha Sandeq, Jumat 2 Februari 2024. Hasil Penilaian Kepatuhan Provinsi Sulbar masuk Zona Hijau, atas dasar itu Pemprov Sulbar mendapat penghargaan dari Ombudsman RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Jumat 2 Februari 2024. Diketahui ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori HIJAU, yakni Dimensi Input meliputi kesiapan SDM, sarana dan prasarana. Dimensi Proses, yakni harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009. Ketiga Dimensi Pengaduan, dimana pemerintah perlu menghadirkan layanan pengaduan untuk menerima aduan dari masyarakat, terakhir Dimensi Output, yakni pendapat masyarakat terkait pelayanan, apakah puas atau tidak puas, atau masih ada kekurangan. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya itu menjadi pendorong agar kualitas pelayanan semakin ditingkatkan. "Kami akan meningkatkan kualitas layanan di Sulbar. Dan yang kuning kita dorong agar masuk kategori hijau," ucap Prof. Zudan. Lanjut Sestama BNPP ini menekankan hal yang perlu terus ditingkatkan dalam pelayanan, yakni SDM, sarana dan prasarana, layanan pengaduan, SOP, dan berbasis digital. "Layanan pengaduan ini bukan hanya ada tetapi bagaimana merespon dan menyelesaikan aduan itu," kata Prof. Zudan Ketua Ombudsman RI, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, kehadirannya di Sulbar untuk memotivasi pemerintah daerah agar kedepan dapat lebih baik. "Pemda yang belum memenuhi standar pelayanan terutama masih kuning kita mendorong agar seluruh unit layanan kembali melakukan evaluasi dan mencermati semua penyelenggaraan pelayanan," ungkapnya. Diketahui, dari tujuh Pemda di Sulbar, tiga Pemkab masih kategori kuning, yaitu Pemkab Mamuju, Mamasa dan Pasangkayu. Dia juga mengajak masyarakat agar menyampaikan ke Ombudsman apabila ada pelayanan yang dikeluhkan. "Saya imbau masyarakat agar tidak sungkan sampaikan ke Ombudsman agar pelayanan ini dapat kita tingkatkan," pungkasnya. Kadispora Sulbar Safaruddin Sanusi DM…

MAMUJU-- Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail bersama Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Hartati Pawelloi, melaksanakan rapat membahas mengenai perkembangan serangan penyakit busuk pangkal batang (Ganoderma) pada tanaman kelapa sawit. Pertemuan ini dilaksanakan, Jumat 2 Januari 2024, di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar, dihadiri para staf Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Sulbar. Berdasarkan data yang telah dilaporkan melalui aplikasi Sipereda Kementerian Pertanian RI, trend peningkatan intensitas serangan Ganoderma di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mengalami peningkatan serangan yang cukup signifikan. Pada Januari 2023 luas serangan sebesar 2.714 Ha mengalami peningkatan hingga 8.794 Ha pada Desember 2023 dengan kategori intensitas serangan ringan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan, hal itu tidak bisa dianggap sepele mengingat laju infeksi penyakit Ganoderma yang sangat cepat, sehingga harus segera diambil langkah-langkah pengendalian secara komprehensif untuk mencegah semakin meluasnya serangan Ganoderma. Olehnya itu, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar memerintahkan Bidang Perlindungan Perkebunan segera melakukan langkah-langkah pengendalian dalam waktu dekat ini, meliputi pertama koordinasi dan pembahasan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah untuk memperluas langkah pengendalian hingga ke tingkat petani. Kedua, identifikasi, pengamatan, pemetaan daerah sebar penyakit Ganoderma di Mamuju Tengah dan merekomendasikan pelaksanaan sensus oleh petugas kabupaten. "Segera koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah serta seluruh stakeholder, untuk melakukan penanganan penyakit busuk pangkal batang tersebut, sebagai upaya pencegahan semakin meluasnya penyebaran yang ditimbulkan serta untuk menjaga kestabilan produksi sawit di Sulbar," kata Herdin. Sebelumnya, di tahun 2023 Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan beserta POPT Dinas Perkebunan Sulbar telah melakukan identifikasi awal penyakit Ganoderma, yang menyerang kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah dan menganjurkan segera membuat parit di sekitar tanaman yang terserang, mengaplikasikan agensia hayati Trichoderma sp. sebagai agen biokontrol, sekaligus mengurangi penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Penyakit busuk pangkal batang merupakan penyakit yang mengancam produksi tanaman…