MAMUJU –Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Muhammad Idris memimpin Rapat Persiapan Amaliah Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi di Rujab Sekprov Sulbar, Sabtu 3 Februari 2024. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengharapkan amaliah ramadhan tahun ini memerlukan suasana baru dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, melalui rapat dilakukan evaluasi pelaksanaan amaliah ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Hal terpenting menurut Sekprov adalah lokus pelaksanaan kegiatan yang akan ditentukan tidak sama dengan lokus kegiatan yang dilaksanakan kabupaten. Hal itu dilakukan agar kehadiran amaliah ramadhan baik oleh kabupaten maupun provinsi lebih menyasar banyak tempat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, Pemkab yang akan melakukan amaliah ramadhan akan mengisi sejumlah kecamatan. Olehnya Pemprov dalam menentukan lokus untuk amaliah ramadhan perlu berkoordinasi dengan Pemkab di enam kabupaten. “Agar nilai manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat,” kata Idris. Dalam rapat juga mendesain amaliah ramadhan agar diisi dengan kegiatan lain, misalnya lomba Tilawatil Qur’an dan lainnya, termasuk menghadirkan penceramah yang bisa membawa suasana baru di lokus pelaksanaan amaliah ramadhan. Hadir dalam rapat, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kadispora Sulbar Safaruddin Sanusi DM, Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula, Plt. Kaban Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir, Karo Pemkesra Setda Sulbar Arianto, sejumlah perwakilan Kanwil Kemenag Sulbar, Kabag Adpim Biro Umum Setda Sulbar dan undangan lainnya. (rls)

MAMUJU --Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemprov Sulbar mengajak masyarakat Sulbar turut memeriahkan acara Car Free Day (CFD) di Jalan Arteri Mamuju yang akan dilaksanakan Minggu 4 Februari 2024. Kepala Disnaker Sulbar Andi Farid Amri mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan dengan bekerjasama perusahaan-perusahaan di Sulbar sebagai bentuk dukungan dalam memeriahkan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2024. Andi Farid menjelaskan, tema Bulan K3 Pemprov Sulbar yakni, "Budayakan K3, Sehat Dalam Bekerja, Terjaga Berkelangsungan Usaha.”. Bulan K3 sebagai komitmen pemerintah terus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. "Beberapa kegiatan kita laksanakan seperti Senam Sehat, Donor Darah, dan Pemeriksaan Kesehatan. Jadi kami berharap masyarakat Sulbar bisa ikut memeriahkan acara CFD," kata Andi Farid, Sabtu 3 Februari 2024. Selain itu, pihaknya juga akan memeriahkan CFD dengan acara hiburan lainnya, ada doorprize dan voucher belanja UMKM. Andi Farid menambahkan, berdasarkan rilis Kemenaker, Sulbar tercatat sebagai provinsi kecelakaan kerja terendah secara nasional. Hal ini menjadi motivasi agar kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian bersama. "Keberhasilan program K3 akan menekan kerugian serta meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia," pungkasnya. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Muhammad Idris turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan pangan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dari pemerintah pusat secara simbolis di Kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, Jumat 2 Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat. "Negara hadir untuk bapak ibu, jadi ini dilanjutkan sampai dengan Juni secara nasional. Bantuan ini kelanjutan dari program-program sebelumnya," ucapnya. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengungkapkan, bantuan itu bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog, yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan kurang lebih 123.000 jiwa, yang masing-masing dari masyarakat penerima tersebut akan mendapat 10 Kg beras setiap bulannya, selama enam bulan. "Alhamdulillah akhirnya kita bisa memenuhi harapan dari pemerintah pusat untuk mendampingi dalam rangka penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat," kata Idris. Terkait koordinasi penyaluran bantuan pangan tersebut, Idris berharap semua level pemerintahan dapat bekerjasama, baik di level kabupaten, kecamatan, kelurahan ataupun desa agar penyaluran CBP itu bisa tepat sasaran. "Insya Allah kegiatan penyaluran bermanfaat ini bisa sukses kalau kita semua bisa bekerjasama, karena kita yang sangat tahu betul siapa dan bagaimana masyarakat kita," tutup Idris. (rls)

MAMUJU --Pemprov Sulbar turut berduka atas meninggalnya sorang warga asal Desa Siraun. Warga tersebut dari Kalumpang dan akses kedesanya sangat sulit. Atas kejadian itu, Pemprov Sulbar merespon kejadian itu, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, meminta OPD terkait mendatangi RS Bhayangkara untuk memfasilitasi pemulangan Jenazah ke Rumah duka di Kalumpang. Hal lain, dibalik berita duka itu, Pemerintah juga merespon keluhan warga terkait akses di tiga desa. Apalagi kejadian ini bukan baru sekali, sehingga melalui Dinas PUPR Sulbar Pemprov akan mengintervensi akses ke tiga desa di Kalumpang. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, tiga desa di Kalumpang memang sulit diakses, yakni desa, Siraun, Lasa, Dan Salumakki "Lokasinya sangat sulit, ini yang perlu kita bantu secepatnya sehingga memudahkan akses masyarakat," ucap Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad. Dia juga menyebut, untuk akses ke Tiga desa itu juga membutuhkan jembatan. Perbaikan akses tersebut juga akan menjadi pertimbangan Pemprov Sulbar. (rls)

MAMUJU--Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) melaporkan, secara nasional terdapat 347.855 kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja Penerima Upah (PU) hingga 2023. Sementara, ada 19.921 kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan 2.971 kasus kecelakaan kerja pekerja konstruksi pada periode yang sama. Di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sendiri, terdapat 57 kasus dari jumlah pekerja segmen PU Sulbar sebanyak 108.625 pekerja. Kemenaker RI mengolah data ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kasus kecelakaan kerja diambil dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hingga 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Andi Farid Amri mengapresiasi raihan angka tersebut. Tentunya hal ini sebagai komitmen Disnaker Sulbar yang telah disiplin menerapkan K3 kepada perusahaan dan pekerja. Andi Farid berharap, seluruh pihak bisa fokus pada penerapan K3 di lingkungan kerja masing-masing, sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalkan, tercipta dunia kerja yang nyaman dan aman bagi semua pekerja. “Kami sangat mengapresiasi seluruh perusahaan dan para pekerja yang telah disiplin menerapkan K3 sehingga Sulbar menjadi provinsi dengan angka kecelakaan kerja terendah se-Nasional Tahun 2023,” ucap Andi Farid, baru-baru ini Terciptanya lingkungan kerja yang aman adalah cerminan good governance yang baik. Ini pun tidak lepas dari kolaborasi Disnaker Sulbar dan juga BPJS Ketenagakerjaan Sulbar dalam melakukan sosialisasi secara masif terkait resiko kecelakaan kerja. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka percepatan implementasi delapan program prioritas Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Perkebunan Sulbar melaksanakan rapat pembahasan program prioritas yang dimiliki untuk disinergikan dengan program prioritas Pj. Gubernur Sulbar. Rapat dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Jumat 2 Februari 2024. Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Kamelia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan delapan program prioritas Provinsi Sulbar melalui kegiatan strategis Dinas Perkebunan Sulbar. Kegiatan yang dimaksud, diantaranya penyediaan benih tanaman perkebunan. Dia menuturkan, melalui penyediaan benih tanaman perkebunan diharapkan dapat mempermudah petani untuk memperoleh benih bermutu, sehingga kebun-kebun petani yang tadinya tidak produktif akibat usia tanaman yang tua dapat segera diremajakan. “Saat ini, dari delapan program prioritas, perlu dilakukan identifikasi kegiatan yang sesuai dan perlu menjadi perhatian bahwa sasaran kegiatan difokuskan pada pekebun yang masuk dalam kategori miskin ekstrem," ujarnya. (rls)

MAMUJU–Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan memperkuat rasa kebersamaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Senam Sehat bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini diadakan di Halaman Kantor BPKPD Sulbar, Jumat 02 Februari 2024. Berbeda dengan Jumat sebelumnya, kali ini BPKPD Sulbar kedatangan tamu dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mamuju untuk melakukan senam pagi bersama-sama. Pimpinan BNI Cabang Mamuju Edi beserta rombongan diterima langsung Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad serta para staf. “Olahraga adalah kunci hidup sehat, dengan olahraga, kita sudah membangun hidup yang sehat," kata Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dengan penuh semangat Dia mengajak seluruh ASN lingkup BPKPD Sulbar untuk mulai hidup sehat. Memulai setiap aktifitas dengan kebiasaan berolahraga agar badan bugar dan pikiran segar. “Dengan melakukan senam pagi, tubuh akan terasa lebih segar dan bugar, otot-otot akan lebih lentur, dan perasaan akan lebih baik. Senam pagi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru serta membakar kalori,”ujar Masriadi. Kepala BPKPD Sulbar sangat mengapresiasi kedatangan Pimpinan Bank BNI beserta rombongan. Dia menambahkan, senam bersama dengan Bank BNI akan diagendakan sebulan satu kali untuk terus mempererat silaturahmi. Kedatangan Pimpinan Bank BNI kali ini sekalian memperkenalkan produk-produknya kepada seluruh ASN di BPKPD SUlbar, seperti BNI Tapenas, Credit Card dan produk lainnya. BNI Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) adalah produk tabungan berjangka BNI dengan fitur auto debet setiap bulan sesuai dengan nominal yang diinginkan nasabah untuk membantu nasabah displin menabung demi terwujudnya rencana keuangan yang dituju. Selain itu, juga memperkenalkan Credit Card (CC) dengan berbagai keunggulan, diantaranya pemakaian 1 rupiah saja pada fasilitas kartu kredit Bank BNI sudah bisa free masuk ke lounge Batik Air. Ini merupakan penawaran yang…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari dan Perencanaan Kegiatan Bulan Februari di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, Kamis 1 Februari 2024. Rapat dipimpin langsung Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, didampingi Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf. Peserta rapat seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Bendahara, Koordinator Sub Bagian Keuangan, Pengurus Barang, dan Staf Program dan Pelaporan. Kegiatan itu juga dihadiri secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting oleh seluruh Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten se-Sulbar beserta jajaran. Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan seluruh ASN BPKPD Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menekankan, seluruh ASN BPKPD untuk terus menjaga integritas, memastikan seluruh aktivitas dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan seluruh prestasi-prestasi kerja di masa sebelumnya agar dapat lebih ditingkatkan lagi. Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf juga menekankan, penyesuaian terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan perlu lebih diperhatikan lagi sehingga pendistribusian pekerjaan menjadi lebih optimal. "Kedepannya juga akan dilakukan penyegaran organisasi dengan melakukan rolling staff, begitupun dengan penataan organisasi dan kelembagaan akan dilakukan pembaruan terutama terkait fungsi IT dan nomenklatur UPTD PPRD," kata Fahri. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Januari dan rencana kerja Februari berisi aktivitas-aktivitas yang telah dan akan dikerjakan oleh setiap Sub Unit Kerja, baik mengenai keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah. Dari sisi pendapatan pajak daerah, realisasi telah menyentuh angka Rp. 24,4 Miliar atau 6,05 persen dari target sebesar Rp. 403.93 Miliar. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, sedang dilakukan penyusunan proyeksi fiskal 2025 dalam rangka penyusunan RKPD 2025. Selain melakukan evaluasi kinerja dan penyusunan rencana kerja, rapat itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan para Pejabat Adminitrator dan Pejabat Pengawas lingkup BPKPD Sulbar, disaksikan Kepala…

MAMUJU, - Menindaklanjuti hasil evaluasi SPBE Provinsi Sulawesi Barat 2023 dari Kemenpan RB dengan nilaii Ikategori Baik, serta dalam rangka mengoptimalkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemprov Sulbar, Asisten III Administrasi Umum Pemprov Sulbar Amujib melakukan rapat evaluasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar serta perwakilan dari Biro Ortala, Umum dan Pengelolan Aset , Jumat (02/02/2024) Asisten III Adminitrasi Umum Amujib mengatakan, optimalisasi SPBE merupakan salah satu prioritas PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam mendorong digitalisasi sistem pelayanan di Pemprov Sulbar. Pada ertemuan ini menghasilkan rekomendasi, diantaranya perlunya inventarisi aset TIK, membuat SOP terkait penyusunan anggaran sarana TIK dan untuk Biro Ortala untuk menampilkan semua layanannya yang berbasis Sistem Informasi, termasuk pengintegrasian sistem dengan kabupaten. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula mengemukakan salah satu materi.dalam rapat adalah adalah pendalaman hasil penilaian SPBE terhadap domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE. Karena indikator pada domain ini masih banyak yang lemah.Mustari menjelaskan bahwa nilai Indeks kematangan SPBE Sulbar cukup signifikan kenaikannya dari kategori cukup menjadi kategori baik terutama dari sisi domain layanan.berbasis digital. Misalnya TandanTangan Elektronik (TTE). Tapi masih ada beberapa indikator yang masih lemah yang membutuhkan dukungan dari seluruh OPD termasuk masalah kompetensi SDM berbasis digital. "Kita perlu mendorong pelatihan GTA (Government Transformation Digital), dan melakukan rekrutmen peserta pelatihan," pungkasnya. Hal lain, kata Mustari, Perlu juga pendalaman terhadap pengisian meta data arsitektur SPBE Perangkat Daerah untuk peningkatan kualitas Untuk percepatan penyusunan proses bisnis dan jenis layanan di OPD dengan melibatkan tim ahli sebagai pendamping.(*)

MAMUJU--Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2023, yang menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Gerakan "Ayo Ke Posyandu" sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas di masa depan serta menyelesaikan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), terutama terkait masalah stunting, sebuah pertemuan pembahasan mengenai implementasi gerakan tersebut digelar. Pertemuan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 02 Februari 2024, menghadirkan sekitar 98 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah kabupaten se Sulbar, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta perwakilan kader. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dukungan moril, materil, maupun finansial, guna menjamin kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Gerakan "Ayo Ke Posyandu" di Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, pelaksanaan program "Ayo Ke Posyandu" adalah salah satu program prioritas yang didorong oleh Pemprov Sulbar. "Implementasi gerakan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam menanggulangi masalah stunting serta meningkatkan kesehatan generasi mendatang," kata Asran Masdy. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, guna menjalankan program-program yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan generasi emas di masa depan. "Kami akan terus menyampaikan informasi terbaru seputar perkembangan implementasi Gerakan "Ayo Ke Posyandu" dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar," ujar Msran Masdy. (rls)