MAMUJU -- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar pemberian makan siang bergizi bagi anak balita stunting di Desa Bonda, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Mei 2024. Pemberian makanan bergizi ini adalah sebagai bentuk respon cepat Distapang Sulbar atas progrm 4 + 1 yang di canangkan oleh PJ. Gubernur Sulbar Arif Zudan Fakrullah, yaitu penanganan stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi. Komposisi makanan yang diberikan adalah pola makan B2SA yaitu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan makanan ini diharapkan balita stunting dapat terpenuhi kebutuhan seluruh komponen zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat keluar dari kondisi status balita stunting. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Waris Bestari, mengatakan bahwa pemberian makan siang yang bergizi ini akan berlangsung selama 4 bulan. "Akan diberikan selama 4 bulan dengan durasi pemberian 3 kali seminggu dan diberikan sebanyak 50 kali makan siang”, ungkap Waris. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Nugroho Hamid menambahkan, kegitan pemberian makan siang yang bergizi ini diberikan kepada 40 orang sasaran dengan prioritas pada anak stunting dibwah 2 tahun dan ibu hamil yang KEK (kekurangan energi kronik). “Prioritas kita adalah bayi dibawah dua tahun dan ibu hamil yang KEK”, kata Nugroho Hamid, . “Segmentasi prioritas pada ibu hamil yang KEK dan Bayi dibawah 2 tahun karena pada segmen inilah kita dapat mengoptimalkan hasil intervensi. Pemberian makan bergizi pada bumil akan mencegah anak bayi lahir stunting sedangkan pada baduta stunting akan berdampak pada kecepatan recovery pertumbuhan dan perkembangan balita stunting tersebut”, sambungnya. Program rumah pangan B2SA ini merupakan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi dari Badan Ketahanan Pangan Nasional (BAPANAS) Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar 60 juta rupiah setiap desa. (Rls)

Mamuju--Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) berlangsung di Hotel Aflah Mamuju, Senin 6 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di Sulbar. Kegiatan ini turut dihadiri Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, dalam hal ini Sekretaris Suhamta, Kabid Pengembangan ASN Rini Lukita Sari dan Kepala Bidang Mutasi Abdillah Umar. Pihaknya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas-tugas penting ini. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan itu. “Kami percaya bahwa rapat ini tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan guna memastikan bahwa pelayanan publik yang kami berikan selalu berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Amujib, dalam sambutannya. Amujib menyatakan, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kepentingan masyarakat Sulbar. “Kami yakin bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan akan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah kita,” ujarnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU,- Merespon membaiknya kondisi perekonomian di Sulbar, mendorong penyerapan tenaga kerja di Sulbar sebanyak 749,49 ribu orang. Jumlah pengangguran di Sulbar mengalami penurunan dari Februari 2022 sebesar 3,11 persen dibandingkan Februari 2024 sebesar 3,02 persen. Itu terlihat berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik, Hal itu mendapat respon positif dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andri Farid Amri, menurutnya keadaan tenaga kerja di Sulbar perlahan mulai membaik. "Alhamdulillah berdasarkan rilis BPS TPT kita turun 0,02 persen dibandingkan 2023," kata Andi Farid. Menurutnya, hasil survei yang dilakukan BPS merupakan survei angkatan kerja nasional atau sakernas yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus secara rutin. Jika dilihat dari Penduduk usia kerja berumur 15 tahun ke atas APD Februari 2024 sebanyak 1079,58 ribu orang bertambah 17,71 ribu orang. Sementara untuk Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 749 ribu orang bekerja dan 23,38 ribu orang pengangguran. Penduduk pekerja tumbuh sebanyak 53,75 ribu orang. Sementara itu terdapat 306,30 ribu orang yang dikategorikan bukan angkatan kerja pada Februari 2024. Jumlah ini menurun sebanyak 37,57 ribu orang dibanding Februari 2023. Tingkat pengangguran terbuka di Sulbar, Hasil Sakernas 2024 sebesar 3,02 persen menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 orang yang menganggur. "Hal ini cukup baik karena ini menandakan hampir 97 persen hampir terserap di pasar kerja, angka ini mengalami penurunan 0,02 persen poin dibandingkan Februari 2023. Jika dilihat dari jenis kelamin, TPT laki-laki 2,27 persen lebih rendah dibandingkan TPT Perempuan sebesar 4,17 persen. Pada Februari 2024, Tingkat pengangguran di Perkotaan 3,42 persen lebih tinggi dibanding di desa sebesar 2,91 persen. Pihaknya berkomitmen, untuk berusaha semaksimal mungkin membuka lapangan kerja di Sulbar dengan bermitra dengan perusahaan. Sekaligus mempersiapkan calon tenaga kerja yang lebih baik. Andi Farid mengaku capaian tersebut tak lepas dari kerja sama tim pemerintah, pelaku industri dan perusahaan, masyaraka sehingga berdampak positif pada…

Mamuju --Suatu kebanggaan atas pencapaian dari sisi pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulbar berhasil melampaui rata rata nasional, bahkan menjadi terbaik kelima dari seluruh provinsi di Indonesia. Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, pencapaian ini tentu tidak lepas dari pendampingan oleh PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada OPD terkait serta harmonisasi dan sinergi yang terbangun antara Pemprov dan Forkopimda. Sebab itu sepatutnya Sulbar bersyukur atas capaian Sulbar saat ini. "Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Sulbar masuk lima besar nasional," ucap Mustari, Senin 6 Mei 2024. Menurutnya, dengan capaian tersebut menjadi optimisme kedepan Sulbar bisa lebih baik lagi. "Hal ini menjadi motivasi kita bersama untuk terus bekerja dan bersinergi memajukan daerah," pungkasnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,02 persen YoY pada triwulan I 2024. Pertumbuhan Sulawesi Barat ini tercatat di atas pertumbuhan nasional dan merupakan urutan ke-5 pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Sulawesi Barat periode ini yaitu Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,68 persen dan 13,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen yang cukup berperan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga masing-masing tumbuh sebesar 5,58 persen dan 6,55 persen. Di antara komponen pengeluaran yang memberikan kinerja cukup baik adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Sedangkan konsumsi pemerintah, sangat dipengaruhi oleh realisasi APBN dan APBD yang memiliki kinerja cukup baik. Diketahui provinsi yang melampaui nasional juga mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. (Rls)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi kepada daerah yang pertumbuhan ekonominya yang melampaui pertumbuhan ekonomi diatas capaian nasional. Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu daerah diapresiasi oleh Presiden Jokowi karena capaian pertumbuhannya 6,02 ℅ Hal itu disampaikan Presiden pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta Convention Center, Senin (06/05/2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,02 persen YoY pada triwulan I 2024. Pertumbuhan Sulawesi Barat ini tercatat di atas pertumbuhan nasional dan merupakan urutan ke-5 pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Sulawesi Barat periode ini yaitu Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,68 persen dan 13,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen yang cukup berperan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga masing-masing tumbuh sebesar 5,58 persen dan 6,55 persen. Di antara komponen pengeluaran yang memberikan kinerja cukup baik adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Sedangkan konsumsi pemerintah, sangat dipengaruhi oleh realisasi APBN dan APBD yang memiliki kinerja cukup baik. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dengan capaian pertumbuhan ekonomi ini, Sulbar tertinggi kelima secara nasional "Kehadirin bapak Presiden Jokowi dalam pembukaan MusrembangNas, memberi apresiasi pada daerah yg pertumbuhan ekonomi yang melampaui pertumbuhan ekonomi di atas capaian nasional. Sulbar adalah provinsi dgn capaian pertubuhannya 6,02 % atau 5 besar nasional. Suatu capaian yanh fantastis pasca covid. Sulbar Maju Terus," tutup Prof. Zudan. (Rls)

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat kunjungan istimewa dari Tim Akuisisi Arsip yang berasal dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar, Senin 06 Mei 2024. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Daniel. Tujuannya untuk memperkuat kerja sama antara dua lembaga penting ini dalam hal pengelolaan arsip. Kunjungan tersebut diterima langsung Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPBD Sulbar ini, Muhammad Yasir Fattah menyambut hangat kedatangan Tim Akuisisi Arsip dengan memberikan apresiasi atas upaya mereka dalam menjaga dan mengelola arsip yang menjadi bagian penting dari sejarah dan dokumentasi penting bagi Sulbar. "Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat kerja sama antara BPBD Sulbar dan LKD dalam hal pengelolaan arsip yang berkaitan dengan penanggulangan bencana," kata Muhammad Yasir Fattah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Daniel menjelaskan tujuan dari kunjungan itu. Ia mengatakan, kedatangannya bersama tim adalah untuk melakukan akuisisi arsip-arsip penting yang terkait dengan penanggulangan bencana di Sulbar. Tim Akuisisi Arsip berharap dapat memperoleh informasi yang berharga dari BPBD Sulbar guna melengkapi koleksi arsip mereka sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana di Sulbar. Menanggapi hal tersebut, Yasir Fattah menyambut baik kerja sama tersebut dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh serta kolaborasi yang sinergis antara BPBD dan LKD dalam upaya memperkuat manajemen arsip dan penanggulangan bencana di Sulbar. “Kami berkomitmen untuk mendukung upaya pelestarian sejarah serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan bencana di Sulbar,” lanjut Yasir Fatta. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat kerja sama antara kedua lembaga ini serta berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan arsip yang lebih baik demi kepentingan masyarakat dan masa depan Sulbar. Penulis : BPBD…

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat tentang sistem komando dalam penanganan bencana, Senin 06 Mei 2024. Rapat ini dipimpin Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta. Rapat dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi, Kepala Bidang Darurat dan Logistik Arnida, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur serta beberapa pejabat fungsional BPBD Sulbar. Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat BPBD Sulbar setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar secara virtual. Dalam rapat, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fatta menyampaikan, Sistem Komando Penanganan Gawat Darurat Bencana merupakan suatu rangkaian prosedur dan protokol yang disusun untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat saat terjadi bencana alam atau kejadian darurat lainnya. “Sistem ini bertujuan untuk memastikan respon cepat, koordinasi yang efektif, dan pengelolaan yang terstruktur dalam situasi bencana yang melebihi kapasitas penanganan rutin,” kata Yasir Fatta. Beberapa komponen utama dari Sistem Komando Penanganan Gawat Darurat Bencana meliputi: 1. Komando dan Pengendalian. Menetapkan struktur organisasi komando yang jelas dan tanggap untuk mengoordinasikan respon darurat, termasuk penunjukan pemimpin operasional dan staf pendukung. 2. Komunikasi dan Informasi. Memastikan aliran informasi yang cepat dan akurat antara pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, penyelamat, relawan, dan masyarakat terdampak. 3. Evakuasi dan Penyelamatan. Merencanakan dan melaksanakan evakuasi penduduk, penyelamatan korban, dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana. 4. Logistik dan Distribusi. Menyediakan pasokan logistik, termasuk makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan medis, dan perlindungan lainnya untuk mendukung operasi darurat. 5. Pemulihan dan Rehabilitasi. Memulai langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana, termasuk pemulihan infrastruktur, relokasi penduduk yang terdampak, dan layanan psikososial bagi korban. Di kesempatan lain, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dengan adanya Sistem Komando Penanganan Gawat Darurat Bencana yang efektif dan terkoordinasi, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memberikan perlindungan serta bantuan yang maksimal bagi masyarakat terdampak.…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) telah menggelar evaluasi terkait tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk Pemerintah Kabupaten. Evaluasi tersebut merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang bebas dari korupsi. Tingkat kematangan UKPBJ diukur sebagai salah satu indikator utama dalam memperkuat integritas dan efektivitas sistem PBJ. Standar minimum yang diharapkan adalah mencapai tingkat kematangan Level 3, di mana UKPBJ diwajibkan memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, melakukan pembelajaran yang berkelanjutan, dan menjalin kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan. Menurut laporan terbaru, per tanggal 5 Mei 2024, dari enam UKPBJ Pemerintah Kabupaten di Sulbar, hanya tiga diantaranya yang telah mencapai tingkat kematangan standar minimum 3/9, yakni Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene. Hal ini menandakan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kematangan UKPBJ di daerah tersebut. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh mengungkapkan, kematangan UKPBJ kabupaten tersebut memang masih menjadi PR bersama. “Kami sudah melakukan pendampingan langsung secara berkala. Di triwulan II ini kita akan kembali turun. Fokus kita pada kematangan UKPBJ dan standarisasi LPSE," kata M. Yamin, Senin 6 Mei 2024. Evaluasi ini menyoroti pentingnya upaya sinergis antara berbagai pihak terkait untuk memperkuat integritas dan kualitas sistem PBJ di tingkat lokal. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan bahwa UKPBJ Pemerintah Kabupaten di Sulbar dapat segera mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humasulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menekankan penguatan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Itu disampaikan dalam rapat virtual bersama seluruh Pegawai Bapperida Sulbar, yang dilaksanakan usai Apel dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar, Senin (6/5/2024). “Berkaitan dengan program strategis, perlu konsistensi dari masing – masing bidang untuk memainkan peran dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi program. Ini penting, sebagaimana Tusi kita Bapperida di bidang perencanaan, utamanya pada program strategis di masing-masing OPD, ” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar. Olehnya itu, Junda meminta setiap bidang melakukan cascading dari program prioritas. Ini dalam rangka kontrol program yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Ia berharap hal itu dilaporkan dan disiapkan sebelum pelaksanan Rapim Semester 1 Tahun 2024. “Kita perlu memastikan program – program strategis itu, utamanya berkaitan dengan kemiskinan, stunting, pernikahan anak, anak tidak sekolah dan pengendalian inflasi, benar – benar tertuang dalam perencanaan dan dilaksanakan secara efektif,” tandasnya. Dia juga meminta semua jajarannya meningkatkan kinerja dan melakukan penjadwalan, agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU, - Sebagai bentuk respon cepat atas kejadian dugaan keracunan makanan yang terjadi di kecamatan Pamboang, Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinkes Kabupaten Majene telah melakukan aksi tanggap dan mengirim dokter spesialis anak ke lokasi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar drg Asran Masdy, menjelaskan bahwa sejak adanya kejadian dugaan keracunan, pihaknya bersama Tim kedaruratan, BPOM dan PSC dan Puskesmas telah melakukan penanggulangan dan respon cepat. Ia menjelaskan, terkait kronologi kejadian, bahwa pada Senin, 06 Mei 2024 telah dilaksanakan kegiatan pemberian PMT kepada Balita oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan Pamboang dengan sasaran balita 100 orang. "Tetapi kegiatan itu bukan yang pertama itu sudah yang ketiga, pernah di kecamatan Banggae, Banggae Timur dan terkahir ini di Pamboang, Tiba-tiba siang ada keluhan muntah dan sakit perut," kata drg Asran. Lalu Kemudian jumlahnya terus bertambah dan sampai saat ini puluhan balita masih dirawat dan ditangani langsung oleh pihak Puskesmas dibantu Tim medis tambahan yang ditugaskan langsung untuk ke lokasi. "Sampai saat ini dan sudah saya laporkan sudah ada 42 balita yang kita rawat 18 laki-laki dan 24 perempuan dan satu sudah dirujuk ke RS tadi siang," ucapnya. Hingga kini, Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai upaya agar jumlahnya tidak bertambah dengan penanganan khusus telah dilakukan. Pihaknya, juga telah Menginstrusikan untuk mengirim dokter spesialis anak ke Puskesmas Pamboang. Termasuk menyiapkan buffer stock logistic kesehatan jika di butuhkan. "Saya juga telah menginstrusikan seluruh fasilitas kesehatan terdekat untuk menerima rujukan," kata drg Asran. Atas kejadian tersebut, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan epidemologi bersama tim gerak cepat puskesmas dan penanganan terhadap penderita keracunan. "Kita standby 24 jam bersama Dinkes Majene dan Saya juga akan bergerak langsung ke lokasi, bersama dengan tim yang ada," tutupnya. (Rls)