Mamuju -- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhtar membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Lingkungan Regional Sulbar Tahun 2024 di Hotel d' Maleo Kabupaten Mamuju, Senin, 14 Oktober 2024. Rakor mengusung tema “Better Environment For Sustainable Investments Toward Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan keputusan lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing sehingga menjadi bahan konferensi lingkungan nasional pada November mendatang. "Keputusan ini akan melahirkan bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, maka dari itu keputusan itu juga membahas terkait kualitas sumber daya manusia yang dapat dibimbing secara khusus dalam rangka menangani lingkungan di wilayahnya masing-masing, " kata Muhtar, Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, dalam sambutannya. Muhtar mengungkapkan, dibeberapa daerah permasalahan sampah tidak tertangani dengan baik utamanya di daerah Polman. Untuk itu, Ia menekankan melalui rakor tersebut perlu mengeluarkan keputusan yang implementatif dan pembahasan penegakan hukum yang jelas terkait menjaga lingkungan. Hal ini juga sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. "Lingkungan daerah saat ini sudah dalam kondisi yang tidak baik, maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mengawasi lingkungan negara, namun pada faktanya implementasi di lapangan masih sangat kecil,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Sulsel-Bar, Suleman Patiung mengatakan, Rakor Tata Lingkungan Regional Sulbar bertujuan untuk menyaring saran dan masukan dari daerah terkait permasalahan lingkungan hidup di Sulbar. "Nanti rumusan-rumusan yang kita susun akan kita sampaikan ke Dirjen Kehutanan dan Lingkungan untuk mendapatkan perhatian, begitu juga daerah lain kita akan satukan masukannya, sehingga konferensi Hari Lingkungan di bulan November bisa mendapatkan masukan yang lebih konferensi di seluruh Indonesia,” bebernya. Turut hadir Kadis Kehutanan Sulbar, Andi Aco Takdir, Kadis Lingkungan Hidup Sulbar Zulkifli Manggazali dan para peserta rakor lainnya. Penulis : Biro Umum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) melaksanakan kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Angkatan II Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung secara online mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di daerah, dengan fokus pada evaluasi kebutuhan dan penyesuaian kebijakan pasca bencana. Peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yaitu Penelaah Teknis Kebijakan Try Sutrisno. Dalam kegiatan ini, para peserta akan mendapatkan berbagai aspek penting dalam penanganan bencana, berbagi pengalaman, serta mempelajari pendekatan terbaru dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana. Jitupasna Angkatan II diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, serta memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional. "Kegiatan Jitupasna ini sangat relevan dan krusial bagi kami di BPBD Sulbar. Dengan pelatihan ini, kami berharap dapat memahami lebih dalam mengenai pengkajian kebutuhan masyarakat pasca bencana, sehingga respons kami lebih terarah dan tepat sasaran," kata Muhammad Yasir Fattah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, dalam keterangannya Senin 14 Oktober 2024. Yasir Fattah menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. “Partisipasi kami dalam kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya pengetahuan, tetapi juga untuk memperkuat jaringan dan kerja sama dengan instansi lain serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” tambahnya. Kegiatan Jitupasna Angkatan II ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di lapangan, serta membantu dalam merumuskan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Salah satu peserta yang lolos audisi secara virtual yang menjadi kafilah pada MTQ Nasional KORPRI VII di Palangkaraya adalah Budi, pegawai Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Budi lolos ke MTQ KORPRI nasional setelah melalui persaingan ketat bersama puluhan peserta yang mengikuti audisi kafilah. Dimana Budi mengikuti audisi cabang lomba adzan yang dilaksanakan oleh KORPRI Sulbar 6-8 Oktober 2024 lalu. "Audisi ini sangat bagus karena banyaknya peminat dan betul-betul diseleksi dengan baik,"kata Budi, Senin 14 Oktober 2024. Apalagi, dalam proses audisi kafilah Korpri ini menghadirkan dewan hakim yang betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya. Dewan hakimnya diantaranya K.H.Hasan Basri, Dr.H.Abdul Aziz Tammauni, K.H.Khalid Rasyid dan Ustadz Ujang Badrusalam. Dirinya, yang bekerja di Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Sulbar tidak mematahkan semangatnya untuk mengikuti audisi. "Jadi audisi ini betul-betul bisa diikuti seluruh pegawai dari berbagai instansi," ujarnya. Saat ini, dirinya tengah mempersiapkan diri dalam mengikuti lomba MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. "Kita juga dalam mempersiapkan diri difasilitasi lewat training center (TC) yang disediakan panitia. Saya sendiri sudah mengikuti TC satu kali," tandasnya. Adapun, kafilah perwakilan Sulbar dalam mengikuti MTQN VII tahun 2024 yakni: 1. Samsul Alam A,S.Sos.i (Kementerian Agama Kabupaten Mamuju) Cabang Khotbah Jumat. 2. Hakim Sy Nira (Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat) Cabang Doa 3. Budi (Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Barat) Cabang Adzan. 4. Muhammad Saddang (STAIN Majene) Cabang Hafalan 7 Surah. 5. Nuhun Jamal S.Ag (Kementerian Agama Kabupaten Majene) Cabang Tilawah Pria 6. Rasmiani (Kementerian Agama Polewali Mandar) Caban Tilawah Wanita 7. Sinwan, SH (Kementerian Agama Mamuju) Cabang Tartil Pria. 8. Masnah S.Pd.I.,M.Pd (Unit Kerja MAN 1 Majene Satuan Kerja MA DDI Majene) Cabang Tartil Wanita. 9. Hilaluddin, S.IP,.M.M (Kecamatan Matakali) Cabang Surah Al Baqarah 10. Muh. Fadhil Taswin (Lapas Kelas IIB Polewali) Hafalan Juz…

Mamuju — Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengumumkan pelaksanaan Training Of Trainers (TOT) Dasar Manajemen Bencana Angkatan VII Tahun 2024 yang akan diadakan secara online dari tanggal 14 hingga 18 Oktober 2024. Kegiatan ini ditujukan bagi perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah bagian Tengah dan Timur Indonesia. Untuk BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Inaldy LS Si’lang dan Penelaah Teknis Kebijakan Rendra Arifin. Dalam pelatihan tersebut, peserta akan mendapatkan wawasan dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam manajemen bencana, yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas respons terhadap bencana di daerah masing-masing. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, memberikan tanggapan positif mengenai pelaksanaan TOT Dasar Manajemen Bencana Angkatan VII Tahun 2024 tersebut. “Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas para petugas penanggulangan bencana di daerah. Dengan mengikuti TOT, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan,” kata Yasir Fattah, Senin 14 Oktober 2024. “Dengan mengumpulkan para profesional dari berbagai daerah, kita dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik, sehingga setiap daerah dapat lebih siap menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi,” lanjutnya. Menurut Yasir Fattah, TOT itu merupakan langkah strategis untuk membangun jejaring yang kuat di antara para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Olehnya itu, Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam penanggulangan bencana. Pihaknya berharap peserta yang mewakili Sulbar dapat menyerap ilmu yang diperoleh dan menerapkannya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di Sulbar dan wilayah lainnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju —Tim Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim PT. Surveyor Indonesia Nusantara telah melakukan kunjungan koodinasi ke Puskesmas Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa 08 Oktorber 2024. Koordinasi tersebut terkait pelaksanaan rangkaian Training Center (TC) Enumerator Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan SSGI 2024 yang akan berlangsung di Sulbar. TC Enumerator SSGI 2024 di Sulbar akan berlangsung selama tujuh hari, mulai tanggal 09 hingga 15 Oktober 2024, bertempat di Hotel Mutiara, Mamuju. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya besar dalam mengumpulkan data status gizi masyarakat yang sangat diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan, khususnya terkait penanganan stunting. Pelaksanaan SSGI 2024 di Sulbar dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan PT. Surveyor Indonesia Nusantara dan PT. Sucofindo. Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran status gizi masyarakat yang akurat dan komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan kesehatan yang tepat sasaran. Tim Humas Dinkes Sulbar, Muhammad Saleh menekankan kegiatan SSGI sangat penting bagi Sulbar, terutama dalam upaya menyusun kebijakan pembangunan kesehatan yang berbasis data. “Hasil dari SSGI akan menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan penanganan gizi, khususnya stunting, yang menjadi salah satu fokus utama kami,” kata Saleh, yang juga Penelaah Teknis Kebijakan Dinkes Sulbar,” Senin 14 Oktober 2024. Saleh menambahkan, stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Sulbar. “Sehingga data yang akurat akan membantu kami menyusun program intervensi yang lebih tepat dan efektif,” pungkasnya. Penulis: Dinkes Sulbar Editor: humassulbar

MAMUJU - Rencana alokasi bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Sulawesi Barat akan mengakomodir 1.000 orang pada tahun anggaran 2025. Bantuan biaya pendidikan ini dicanangkan langsung Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin demi kemajuan SDM Sulbar. "Selain kepada masyarakat umum, termasuk dipertimbangkan ban tuan biaya pendidikan bagi aparat Pemprov Sulbar S2 dan S3 agar aparat memiliki kompetensi yang selaras dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya," kata Bahtiar, Senin 14 Oktober 2024. Sebab, lanjut Bahtiar jangan sampai masyarakatnya sudah maju pendidikannya tapi aparatnya ketinggalan. "Sebagai pelayan masyarakat aparat harus terus menambah ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi terbaru," ungkapnya. Sedangkan, Asisten III Setda Sulbar Bidang Administrasi Umum Amujib mengatakan, penganggaran biaya pendidikan ini untuk merespon keinginan masyarakat. "Ini untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulbar dan memberikan askes bantuan pendidikan," kata Amujib. Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkatkan kualitas pendidikannya. "Jadi terkait dengan pemberian bantuan biaya pendidikan ini akan memberikan akses secara adil dan menyeluruh ke masyarakat," bebernya. Dia berharap bahwa masyarakat khususnya generasi muda bisa memanfaatkan fasilitas bantuan biaya pendidikan ini yang dicanangkan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin agar kedepan bisa meningkatkan kualitas SDM Sulbar. "Dimana bisa mensejajarkan diri dengan SDM di provinsi lainnya," harapnya. Saat ini, mekanisme dan kriteria objektif sedang disusun. Sehingga benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.(rls)

MAMUJU - Pegawai Kehutanan Sulbar Agus Firmansyah lolos audisi kafilah yang diadakan Korpri Sulbar beberapa hari yang lalu. Agus Firmansyah akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meskipun, kesehariannya merupakan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mematahkan semangatnya untuk bersaing dalam audisi kafilah perwakilan Sulbar. Dirinya juga kini tengah melanjutkan kuliah S2 di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Dirinya sering kali berdiskusi dengan dosennya untuk memperdalam tulisan yang akan dipersiapkan di lomba MTQN VII Korpri tahun 2024. "Audisi yang dilaksanakan Korpri Sulbar ini sangat langka dan baik, karena menjunjung tinggi transparansi dan menjunjung tinggi sportivitas," kata Agus, Minggu 13 Oktober 2024. Apalagi, audisi ini terbuka untuk seluruh anggota Korpri di semua kabupaten dan provinsi. "Saya rasa agenda seperti ini akan sangat bagus jika dilaksanakan untuk beberapa event yang akan mewakili Sulbar. Alhamdulillah setelah mengikuti audisi secara virtual dan saya dinyatakan lolos mewakili Sulbar di MTQN VII Korpri tahun 2024," ungkapnya. Saat ini, lanjut Agus Firmansyah tengah mempersiapkan dirinya sebelum mengikuti lomba. Dimana dalam mengikuti training center yang difasilitasi panitia dirinya tengah membuat template. "Kami sekarang sedang membuat template dalam kurung waktu 20 hari ini, yang nantinya menjadi bahan evaluasi dan tambahan untuk siap menghadapi MTQN VII Korpri tahun 2024," tandasnya. Selain itu, dia berharap pada lomba nantinya bisa tampil maksimal dan mengharumkan nama baik Sulbar.(rls)

BAHRAIN --Bahrain Indonesia Business dan Friendship Society baru saja menggelar acara Bahrain, Pearl of the Middle East bertempat di Pusat Dokumentasi Sastra H.B Jassin Taman Ismail Marzuki, Minggu 12 Oktober 2024. Kegiatan tersebut mengundang beberapa Provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari keduataan Bahrain adalah Provinsi Sulawesi Barat. Turut hadir mewakili PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin yaitu Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat Gemilang Sukma Mutiara Maryani didampingi Kasubid Promosi Data dan Informasi Nurul Farasmy. Setelah mendengar paparan dari perwakilan Sulbar Kedutaan Bahrain pun berminta mengunjungi Sulbar. “Beliau cukup terkesan mendegar penyampaian dari Sulawesi Barat, dan Beliau berkeinginan langsung berkunjung ke Sulawesi Barat” jelas Kepala Banhub Sulbar, Gemilang. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat juga menitipkan Buku Panduan Investasi 2024 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat dengan harapan semoga segera mendapat respon dari Kedutaan Bahrain. “Kami juga menitipkan Buku Investment Guide Book 2024, semoga kita mendapat Respon cepat” tutup Kepala Badan Penghubung Sulbar. Menurutnya salah satu peluang investasi yang dapat didorong melalui keduataan Bahrain, terkait sektor pendidikan untuk S2 dan S3, termasuk bagi ASN guna meningkatkan kompetensi. "Jangan sampai masyarakatnya sudah maju pendidikannya tapi aparatnya ketinggalan. Sebagai pelayan masyarqkat aparat harus terus menambah ilmu pengetahuan dan pemguasaan teknologi terbaru," ungkapnya. (Rls)

Mamuju—Untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS). Untuk itu, Tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa, Kamis 10 Oktober 2024. Bertempat di Ruang Tunggu Rekam Medik RSUD Sulbar, kegiatan ini menghadirkan narasumber yang ahli pada bidangnya, yaitu dokter spesialis kesehatan jiwa, dr. Otto Parandangi serta Psikolog yaitu A. Budhy Rakhmat (Psikolog Klinis). Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, mengatakan kesehatan jiwa adalah aspek yang sangat fundamental dari kesehatan secara keseluruhan, namun seringkali kurang mendapatkan perhatian yang semestinya. Olehnya, Ia menegaskan betapa pentingnya penyuluhan kesehatan jiwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat. “Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, serta mengenali tanda-tanda gangguan jiwa sejak dini,” kata Marintani. A. Budhy Rakhmat, dalam paparanya menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental. Ia menjelaskan, kesahatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. “Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi,” kata A. Budhy. Contoh Gangguan Mental Health Depresi gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kecanduan dan penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika, gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan bingeeating disorder. Gangguan Stres Post Traumatik (PTSD) gangguan kepribadian seperti borderline, antisosial, gangguan perkembangan anak, krisis psikologis seperti krisis kejiwaan atau pemikiran bunuh diri, gangguan kesehatan mental pada lansia : masalah kesehatan mental pada lansia, seperti demensia, depresi pada lansia, dan gangguan kecemasan. “Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yaitu faktor genetik, pengalaman traumatis stres dan tekanan hidup, isolasi sosial, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dan masih banyak lagi faktor lainnya,” terangnya. Ia juga menjelaskan tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Gejala umum gangguan kesehatan mental adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau…

BALI - Plt. Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Nuryani menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), di Bali Beach Convention dan The Meru Hotel, Sanur, Bali, Rabu 9 Oktober 2024. Rakornas dihadiri seluruh Kepala Biro Hukum, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi serta Kepala Bagian Hukum dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten seluruh Indonesia. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian. Rakornas Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri bertujuan memperkuat hubungan personal antar Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. Tampak hadir dalam rakornas, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Kepala Biro Hukum Kemendagri RI Raden Gani Muhammad. Sebagai pembicara utama dalam kegiatan tersebut Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Prof. Yulius. Plt. Karo Hukum Setda Sulbar, Nuryani mengungkapkan Rakornas Bidang Hukum Penyelenggaran Pemerintahan Dalam Negeri tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan lembaga yudikatif. “Tujuannya untuk saling berdiskusi isu-isu strategis terkait bidang hukum dan penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Nuryani, usai menghadiri rakornas. Disampaikan, rakornas tersebut menghadirkan sejumlah pembicara penting, antara lain Ketua Muda TUN MA Prof. Yulius, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, dan Hakim Agung Kama Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Yodi Martono Wahyunadi. “Rakornas juga menghadirkan Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Roberia,” tambahnya. Pada pembukaan rakornas, Mendagri RI Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Biro Hukum dalam menyusun dan meninjau setiap kebijakan terutama yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai pembicara utama, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Prof. Yulius memaparkan materi tentang Pandangan Hukum Terhadap…