Mamuju – Dalam rangka percepatan kegiatan tahun anggaran 2024, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif, melakukan rapat koordinasi internal bersama Bidang Tanaman Pangan dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Rabu, 31 Januari 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala UPTD BPTPH Hasdiq Ramadhan, Kepala Bidang Tanaman Pangan Titiek Anas beserta staf. Rapat berlangsung di Kantor Dinas TPHP Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menekankan pentingya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
Menurutnya, OPT merupakan tantangan yang saat ini dihadapi petani pada praktik budidaya pertanian.
"Kelompok OPT ini dapat berupa kelompok hama, penyakit, dan gulma tanaman. Sehingga pengelolaan OPT harus dapat diadopsi oleh petani untuk keberlanjutan produksi pertanian," kata Syamsul Ma’rif.
Syamsul Ma’rif berharap pengendalian OPT sebagai upaya pengamanan produksi tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas padi guna menjaga stabilitas pangan di Sulbar.
Dia menambahkan, prioritas pembangunan pertanian adalah untuk kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri.
"Oleh karena itu, paripurna tugas kita adalah bukan hanya hilirisasi pertanian, tetapi juga hulunya. Artinya kita bukan hanya fokus dipeningkatan hasil produksi pertanian saja, tetapi juga pada pengolahan pasca produksi, kualitas, mutu dan yang menjadi nilai tambah harus kita lakoni juga," tambahnya.
Adapun beberapa poin penyampaian Kepala Dinas TPHP Sulbar diantaranya:
1. Mengingatkan kepada Tim UPTD BPTPH bekerja sama dengan kelompok tani dan petugas lapang lainnya, bahwa target pengendalian OPT tahun ini adalah minimal 90 persen luas yang terserang OPT bisa dikendalikan dan 70 persen luas lahan terkena DPI (banjir dan kekeringan) bisa tertangani.
2. Tiga unit Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit serta satu) unit Lab. Agen Hayati agar tetap menjaga ketersediaan stok bahan pengendali OPT ramah lingkungan, seperti agen hayati dan pestisida nabati.
3. Tetap mengedapankan pengendalian OPT berbasis ramah lingkungan. (rls)
