MAMUJU -- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Sulbar Tahun 2025-2045 terus dirampungkan. Pelibatan seluruh pihak diharap dapat memberikan masukan untuk rencana pembangunan 20 tahun kedepan. Penyusunan RPJPD yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dengan melibatkan semua pihak, termasuk dari kalangan anak muda yang tergabung dalam OKP, organda dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menjadi langkah maju bagi Pemprov Sulbar, pasalnya selama ini dalam penyusunan jarang dilakukan dengan melibatkan seluruh mahasiswa. Ketua HMI cabang Manakarra Anshar mengatakan bahwa ini menjadi langkah maju sebab, dalam penyusunan dokumen sebelumnya Mahasiswa jarang dilibatkan secara penuh. "Baru kali ini kelompok pemuda dilibatkan secara khusus dalam penyusunan dokumen ini dan ini pertama kali dilakukan pemuda diundang secara khusus," kata Anshar. Pihaknya mengaku, berterimakasih kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh atas pelibatan mahasiswa. Menurutnya, langkah tersebut menjadi gambaran bagi Gubernur kedepan setiap penyusunan. "Saya berharap, Ini tidak hanya sebagai seremonial dan kami berharap masukan yang kami berikan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi," ujarnya. Sementara Ketua GMNI Cabang Mamuju Adam Jauri menyampaikan beberapa catatan penting yang harus dilakukan Pemprov adalah bagaimana peningkatan kualitas pendidikan dan kepariwisataan di Sulbar. Sementara Ketua BADKO HMI Sulselbar Ahyar menyampaikan selama kepemimpinan Pj Gubernur Sulbar setiap pertemuan selalu memberikan kemajuan. Menurutnya, pertemuan yang dilakukan melalui penyusunan RPJPD merupakan kali pertama selama dirinya berorganisasi. Dirinya mengaku pernah menjadi ketua BEM dan Ketua Cabang dan Ketua Organda dan saat ini menjadi ketua BADKO dan ini kali pertama ia bisa hadir dalam proses pembahasan. "Sebenarnya dalam regulasi harus ada keterlibatan mahasiswa, tetapi kami baru mendapatkan setalah kami mendapat undangan dari Pak Pj. Saya sangat mengapresiasi hal itu," ujarnya. Ia berharap, hal yang sama dapat dilakukan bagi kepemimpinan kedepannya baik itu bagi Gubernur defenitif ataupun Pj. "Terus libatkan anak muda, mahasiswa untuk membantu membersihkan gagasan pemikiran untuk bisa menyusun program sesuai harapan dan…

MAMUJU –Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja. Termasuk pekerja perempuan di Sektor Perkebunan dan Perikanan. Kepala Disnaker Sulbar , Andi Farid Amri menjelaskan, perempuan merupakan kelompok paling rentan, utamanya mereka yang bekerja di sektor perkebunan- perikanan. Untuk itu, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya terus memaksimalkan perlindungan bagi pekerja perempuan dan meningkatkan pengawasan terhadap pemberi pekerjaan. “Diskriminasi dalam hal upah, jaminan perlindungan sosial dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hal ini menjadi perhatian kita dalam memaksimalkan perlindungan pekerja perempuan di Sulbar,” ucap Farid. Kabid Binwas K3 Disnaker Sulbar Andi Surianti, dalam memaksimalkan perlindungan pekerja perempuan, pihaknya kembali menekankan hak perlindungan bagi pekerja perempuan. Surianti menguraikan, beberapa ketentuan dalam melindungi pekerja perempuan antara lain, Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pengusaha, waktu Kerja tdk lebih 7 jam/hari dalam 6 hari kerja atau tidak lebih 40 jam per Minggu, waktu kerja tdk lebih 8 jam/hari dalam 5 hari kerja atau tidak lebih 40 jam per Minggu, wajib memberikan kesempatan yang secukupnya untuk beribadah yang diwajibkan agamanya. Pekerja perempuan juga tidak wajib bekerja saat haid hari pertama dan kedua saat merasakan sakit dan tidak boleh upah dipotong. Pekerja perempuan juga berhak istirahat 1,5 bulan saat mengalami gugur kandungan dan 3 bulan saat melahirkan tanpa upah dipotong. Berikutnya, Hak cuti 12 hari kerja kalau Tenaga kerja pekerja secara terus menerus selama 12 bulan. Selain itu pekerja perempuan yang masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya “Hal ini jelas sudah ditegaskan dalam dalam Permenaker 224/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Buruh Perempuan. Diharapkan ini menjadi perhatian bersama, khususnya bagi pemberi kerja yang mempekerjakan perempuan,” ungkapnya. Upaya lain dilakukan, pihak Disnaker juga terus melakukan pembinaan terhadap pekerja perempuan terkait hak hak perempuan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja pada perusahaan. (Rls)

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memfasilitasi Entry Meeting terkait Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar di Kantor Bapperida Sulbar, Rabu 28 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas Sosial Sulbar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Dinas Tenaga Kerja Sulbar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyambut baik kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran tersebut. Menurutnya, kegiatan itu penting untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran ke depan. “Dari kegiatan ini, tentunya kita akan mendapatkan gambaran dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh BPKP. Hasil evaluasi ini akan kita jadikan rujukan, utamanya bagaimana kita merencanakan dan menganggarkan tahun berikutnya, tahun 2025 atau bagaimana kita menjabarkan di tahun 2024 ini. Kalau di tahun 2024 ini dipandang tidak efektif dan efisien, maka dapat kita pertimbangkan untuk direview kembali,” kata Junda. “Tidak semua orang baca hasil audit itu paham dengan hasil audit itu. Perlu ada penjelasan, apa penyebabnya dan bagaimana cara kita menangani masalah tersebut. Itu dipandang perlu untuk kita sama-sama mendengarkan dan diskusikan untuk dilakukan perbaikan – perbaikan di perencanaan dan penganggaran kita tahun ini,” sambungnya. Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo menyampaikan, rencananya melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada kemiskinan dan stunting. “Kami seluruh Indonesia diminta oleh Kepala BPKP untuk memimpin entry meeting kegiatan ini. Pada tahun ini kami ingin lebih dalam, melakukan evaluasi, mengambil sampling di satu kabupaten dan provinsi,” jelas Harry Bowo. Ia pun memaparkan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang telah dilakukan pada lima sektor di tahun 2023, yaitu pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, daya saing pariwisata, dan ketahanan pangan. Berdasarkan evaluasi, pihaknya menyimpulkan, terdapat…

Mateng-Pasangkayu--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kembali melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Tingkat SMA sederajat pada Selasa-Rabu (27-28 Februari 2024). Kali ini kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten di Sulbar, yakni Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu. Di Mateng kegiatan dilaksanakan di UPTD SMAN 1 Tobadak, SMAN 2 Tobadak dan UPTD SMKN 1 Tobadak. Sementara di Pasangkayu dilaksanakan di UPTD SMAN 1 Bambalamotu dan UPTD SMKN 1 Bambalamotu. Kegiatan itu dibuka Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir dan dihadiri Jf. Penata KKB Ahli Muda Ummi Fatimah, Jf. Penata KKB Ahli Muda Imelda beserta Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sulbar. Turut hadir, para kepala sekolah serta peserta sebanyak 250 siswa-siswi terdiri dari 50 dari masing-masing sekolah. Dalam kegiatan itu, Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir memberikan edukasi dan informasi kepada siswa-siswi dampak dan resiko dari perkawinan anak dan memberikan motivasi untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Untuk mewujudkan itu, tentunya dengan tidak menikah di usia anak serta bahaya bagi anak perempuan. Batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan yaitu sama-sama 19 tahun sesuai UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019," kata Amir. Amir menyampaikan, kegiatan itu merupakan salah satu upaya Pemprov Sulbar melalui DP3AP2KB dalam mencegah perkawinan anak. Melalui kesempatan itu, Amir menghimbau siswa-siswi untuk dapat melindungi diri, dengan menunjukkan bagian tubuh mana yang tidak boleh di sentuh orang lain, yang disertai dengan gerakan yang dipandu Tim Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Para kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan itu dan mengharapkan kegiatan dapat lebih intens dilakukan pada tiap sekolah, mengingat maraknya perkawinan anak yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak terutama kalangan siswa-siswi yang lebih…

MAAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat bekerjasama dengan BPOM Mamuju melaksanakan forum konsultasi publik di Hotel D'maleo, Kamis 29 Februari 2024. Kegiatan tersebut mengangkat tema "Membangun sinergi berkelanjutan bersama pentahelik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik". Sekprov Muhammad Idris mengatakan, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah baik kalau sudah dikonsultasikan ke publik. "Karena layanan publik itu tidak boleh lepas dari siapa pengguna layanan. Sehingga pengguna layanan mengetahui apa sebetulnya mereka butuhkan," kata Idris. Sehingga, kebijakan yang diambil tidak boleh lepas sumbangsi semua pihak, termasuk fakta-fakta dilapangan. "Jadi kita harus membiasakan kebijakan yang sehat. Dimana tidak terlepas dari konteksnya seperti bagaimana kebijakan itu sesuai prosedur dan pembangunan masa depan," ungkapnya. Mantan Kepala LAN Makassar itu juga mengungkapkan bahwa pembangunan bisa dibangun jika banyak pemikir di dalamnya. "Ini banyak kepentingan dan semua pasti bersentuhan dengan layanan. Inilah yang kita ingin pastikan bahwa apa dirancang sudah sesuai," ujarnya.(rls)

Mamuju -- Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten se Sulbar, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 29/02/2024. Acara tersebut juga dirangkaikan penyerahan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Turut hadir Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulbar, Perwakilan Bupati se Sulbar, Perum Bulog, TIPD Provinsi dan Kabupaten, tim TP2DD, dan perbankan. HLM ini menjadi wadah bagi semua stakeholder mengambil peran dalam mengatasi inflasi dan mengambil kebijakan untuk perluasan dan percepatan digitalisasi daerah. Untuk pengendalian inflasi, Prof. Zudan menjelaskan untuk menjaga inflasi perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi. “Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan. Upaya lain, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi kabupaten hingga pada level kepala pasar. “Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” kata Zudan. Selain itu, diharapkan agar seluruh stakeholder mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang ramadhan dan idul fitri. Untuk itu Zudan mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras pemerintah, ditambah ketersediaan stok saat ini 99,55 ton. “Ini bisa dimanfaatkan ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan,” ucap Prof. Zudan. Selain itu, kabupaten juga bisa memanfaatkan dana BTT APBD Pemprov sebesar 20 Miliar saat terjadi lonjakan harga di kabupaten. Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Hamdani Hamdi berterima kasih atas kehadiran sejumlah stakeholder, pada HLM TPID dan TP2DD. Hamdani menyebut, saat ini terjadi kenaikan harga pangan, termasuk beras yang sudah mencapai harga rata rata Rp15 ribu per kilogram. Kendala…

Mamuju - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di Ruang Rapat Inspektorat Lt. 2, Kantor Inspektorat Sulbar, Rabu 28 Februari 2024. Rapat yang dipimpin Sekretaris TPID Sulbar Hamdani Hamdi menghadirkan Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri sebagai narasumber. Pertemuan advokasi statistik Sulbar ini dihadiri pula Inspektur Sulbar M. Natsir, Perwakilan BI, Dinas Ketapan, DKP, Dinas Koperindag, Dinas TPHP dan Biro Ekbang. Dalam rapat, Inspektur Sulbar M. Natsir menekankan, dalam rangka pengendalian inflasi beberapa hal yang menjadi perhatian serius. "Kita melakukan pengendalian dan fasilitasi serta stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Natsir. M. Natsir mengatakan, dalam Reformasi Birokrasi Inflasi merupakan model tematik yang harus ditangani oleh pemerintah, pertama penurunan kemiskinan, kedua peningkatan investasi, ketiga digitalisasi administrasi pemerintah, keempat inflasi dan kelima TKDN. "Program pemerintah daerah ini harus bisa dilaksanakan dengan maksimal," tandasnya. Disampaikan, sebagaimana program Pj. Gubernur Sulbar ada tahapan yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan inflasi, yaitu tahap instalasi dengan berbagi regulasi, implementasi dengan memiliki perencanaan yang baik, monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi yang berdampak pada pendekatan ke masyarakat. "Harapan saya kepada semua TPID terutama di kabupaten harus bekerja keras tekan inflasi, melalui operasi pasar, laporkan semua giat intervensi dengan sebaik-baiknya serta menjaga ketepatan dan keakurasian data agar tidak terjadi perbedaan data antara BPS dengan OPD teknis," himbaunya. Oleh karena itu, banyak pendekatan yang dapat dilakukan yaitu perencanaan yang baik serta intervensi baik teknis maupun harga. "Butuh kerja keras untuk memastikan semua TPID baik provinsi maupun kabupaten-kabupaten dapat bekerja secara maksimal," tutupnya. (rls)

Pasangkayu - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar mengadakan kegiatan Gerakan Tanaman Sehat dan Bernilai Ekonomi serta Toga dan Pembuatan Pupuk Organik Cair di Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Rabu 28 Februari 2024. Kegiatan ini berfokus pada pemanfaatan pekarangan sebagai upaya dalam pencegahan stunting di Sulbar. Hadir dalam kegiatan Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif, Pokja III TP-PKK Sulbar Asiarni Sahar, Wakil Ketua TP-PKK Pasangkayu Andi Sufrianti G., Kepala Dinas Pertanian Pasangkayu Nurdin, Camat Sarudu Arifuddin, Kepala Desa Kumasari Zulkarnaen. Kegiatan ini diikuti Pengurus PKK Kumasari KWT Penyuluh Pertanian. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif sangat mengapresiasi kegiatan tersebut bahkan mendorong agar semua desa yang ada di Pasangkayu melakukan aksi nyata, sehingga tujuan dari program itu bisa terwujud dalam rangka pencegahan stunting. Ia berharap semua pihak yang terkait bisa berkolaborasi. Kegiatan ini diisi tiga narasumber, yaitu dari Pokja III TP-PKK Sulbar, Sekretaris TP-PKK Pasangkayu dan Penyuluh Pertanian WKPP Kumasari. Adapun materi dalam kegiatan yaitu pemanfaatan pekarangan dan pembuatan Pupuk Organik Cair (POC), untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan pekarangan serta pemanfaatan limbah rumah tangga yang dapat digunakan dalam budidaya. Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : Memberikan informasi tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan. Memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang ada di desa. Pencegahan stunting. Serta keaktifan Pengurus PKK di setiap desa. (rls)

MAMUJU, –Dinas PUPR Sulbar melakukan monitoring kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Mamuju Tengah, Rabu (28/02/2024) Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad menjelaskan, DBH Sawit yang diterima Pemda se Sulbar sebagai dukungan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil Tandang Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Diketahui alokasi DBH 2023 sebesar, Rp41,8 miliar. Rencana pengelolaannya dapat dituntaskan 2024, sementara DBH 2024 sebesar Rp 36.9 miliar. peruntukannya sebagaimana telah diatur dalam PMK 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, 80 persen peruntukannya digunakan untuk infrastruktur. “Inilah yang kita jalankan di enam kabupaten dan hari ini bersama Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah melakukan monitoring kegiatan DBH Sawit untuk bidang jalan di Mamuju Tengah,” ucap Rachmad. Kata Rachmad, monitoring ini sebagai tindak lanjut arahan dari Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh serta petunjuk dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR “Harapan pemerintah pusat menginginkan agar DBH Sawit ini secepatnya terlaksana,’ kata Rachmad. Untuk itu, Rachmad juga mengharapkan proses pelaksanaan kegiatan DBH Sawit segera dipercepat. (Rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar hingga kini terus menggencarkan program pemenuhan pendidikan kepada seluruh anak di Sulbar. Permasalahan terkait pemerataan terhadap akses pendidikan telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulbar, hal itu dilakukan sebagai proses peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat bisa terwujud di wilayah Sulbar. Hal itu sejalan dengan penyampaian Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat bahwa terkait Pemerataan Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar menjelaskan masalah pemerataan Pendidikan di Wilayah Sulbar sudah dilakukan sejak kepemimpinan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Diknas Provinsi bersama seluruh pihak terkait baik Diknas Kabupaten telah melakukan langkah konkret dengan melakukan penanganan anak tidak sekolah atau Ats. "Penanganan anak tidak sekolah merupakan cara untuk memastikan di Sulbar tidak anak yang usia sekolah tidak terlayani Pendidikan," kata Mithhar. Selain Program penanganan anak tidak sekolah, Diknas juga melaksanakan program peningkatan kompetensi dan kualitas SDM melalui Program Beasiswa. "Dengan adanya beasiswa ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Sulbar mulai dari siswa, mahasiswa ASN dan masyarakat umum serta guru untuk meningkatkan kemampuannya memperoleh pendidikan sama dengan di daerah lain," ucap Mithhar. Tidak hanya itu, program lainya yang dilaksanakan yaitu program pendampingan bagi anak-anak Sulbar untuk bisa tembus perguruan tinggi Negeri. "Ini merupakan cara memberikan peluang harapan dan ruang kepada anak-anak kita memperoleh kesempatan yang sama khususnya pendidikan," ujarnya. Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memberikan pendidikan kepada seluruh anak di Sulbar. (Rls)