Mamuju - Guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) rutin melaksanakan kegiatan Jum'at bersih. Kegiatan Jum'at bersih tersebut dipantau langsung Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle dan diikuti seluruh jajaran, Jum'at, 1 Maret 2024. Jum'at bersih dilaksanakan dengan membersihkan area Kantor Biro Umum, Rujab Gubernur Sulbar, Rujab Sekprov Sulbar, Kantor Sementara Gubernur Sulbar serta area Gedung Baru Kantor Gubernur Sulbar. Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle mengatakan, kegiatan membersihkan lingkungan area kantor yang dilaksanakan setiap hari Jum'at demi terciptanya lingkungan yang asri, bersih dan sehat. Anshar menekankan, kebersihan lingkungan kantor adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi seluruh pimpinan dan staf. Oleh karena itu, harus dipastikan kebersihan tetap terjaga dalam menjalankan aktifitas dan perkantoran tetap dalam keadaan nyaman. Anshar berharap kegiatan Jum'at bersih dapat meningkatkan motivasi dan menanamkan pola pikir seluruh pegawai Biro Umum Setda Sulbar agar selalu peduli terhadap kebersihan lingkungan. (rls)

Mamuju--Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar Andi Anto bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bujaeramy Hassan, melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang menjadi rencana pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Sulbar, Jumat 1 Maret 2024. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan lokasi yang tepat untuk pembangunan Gedung UPT BKN yang akan menjadi pusat kegiatan administratif dan operasional terkait kepegawaian di Sulbar. Selama kunjungan, kedua kepala instansi tersebut melakukan peninjauan secara langsung terhadap beberapa lokasi yang telah dipilih sebagai calon lokasi pembangunan Gedung UPT BKN. Mereka melakukan evaluasi terhadap kondisi lahan, aksesibilitas, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih memenuhi semua persyaratan dan dapat mendukung kegiatan operasional UPT BKN dengan baik. Setelah melakukan peninjauan mendalam, kedua kepala instansi tersebut berdiskusi untuk memutuskan lokasi yang paling cocok dan strategis untuk pembangunan Gedung UPT BKN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian di Sulbar serta memperkuat infrastruktur administratif di daerah tersebut. Dengan sinergi antara BKN Makassar dan Pemprov Sulbar, diharapkan pembangunan Gedung UPT BKN dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat yang besar bagi efisiensi dan efektivitas pelayanan kepegawaian di wilayah tersebut. Sebelumnya, pihak BKN telah melakukan koordinasi dengan Penjabat (PJ) Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait perencanaan pembangunan Kantor BKN di wilayah tersebut. (rls)

MAKASSAR--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memantau Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Kesehatan Haji Indonesia di Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis 29 Februari 2024. Bimtek ini merupakan bagian penting dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang akan bertugas dalam mendampingi jamaah haji Indonesia. Bimtek menjadi momen berkumpulnya para petugas kesehatan yang akan bertugas menjaga kesehatan para jamaah haji. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan itu sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. "Kegiatan ini sangat penting dalam mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada jamaah haji," kata Asran. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung para petugas kesehatan haji Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan visi Dinas Kesehatan Sulbar untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk para jamaah haji. "Kami berkomitmen untuk menyediakan pelatihan yang komprehensif dan mendukung bagi para petugas kesehatan agar mampu menghadapi tantangan dan tugas mereka dengan baik," pungkasnya. Bimtek Petugas Kesehatan Haji Indonesia ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang sukses dalam mempersiapkan dan memastikan kesehatan serta kesejahteraan para jamaah haji di Indonesia khususya jamaah haji asal Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) mendorong kegiatan "Jumat Bugar" dengan menggelar senam bersama yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinkes Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Dinkes Sulbar, Jumat 1 Maret 2024. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup aktif dan sehat di kalangan para pegawai. Kepala Dinkes Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya Dinkes dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif di lingkungan kerja. "Kami sangat senang dapat menggelar acara 'Jumat Bugar' ini untuk para ASN lingkup Dinkes Sulbar. Dengan melakukan senam bersama, kami berharap para pegawai dapat menjaga kesehatan fisik dan mental mereka," ucap Asran. Asran menekankan pentingnya meluangkan waktu untuk aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Menurutnya, hal itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. "Selain menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, aktivitas fisik juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi, serta meningkatkan kesejahteraan mental," ujarnya. Kepala Dinkes Sulbar berharap kegiatan "Jumat Bugar" tidak hanya menjadi momen untuk berolahraga bersama, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pegawai untuk menjaga gaya hidup sehat di lingkungan kerja dan di rumah. Dinkes Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat dan lingkungan kerja, sesuai dengan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang mendorong OPD untuk melaksanakan senam bersama setiap pekannya. (rls)

MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerimtah Kabupaten (Pemkab) Majene terkait kelanjutan relokasi korban bencana gempa bumi di Dusun Aholeang, Desa Mekatta, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene pada Senin 19 Februari 2024 lalu. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Sulbar Asrul membenarkan hal tersebut dan menyatakan telah melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perkim Sulbar Syahruddin. Dalam laporannya, Ia menyampaikan, dirinya dan tim sudah berkoordinasi ke Pemkab Majene melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) terkait kelanjutan relokasi korban bencana gempa bumi di dusun tersebut. “Kami sudah melakukan koordinasi dan bertemu lagsung dengan Kadis Perkimtan Ibu Rima untuk memperoleh informasi progres relokasi korban bencana gempa bumi di Dusun Aholeang,” kata Asrul, saat ditemui di ruang kerjanya setelah apel pagi, Senin 26 Februari 2024. Berdasarkan hasil koordinasi ke Dinas Perkimtan Majene, Asrul menyampaikan, Pemkab Majene telah membebaskan seluruh bidang tanah tempat merelokasi korban bencana gempa Aholeang. Namun, informasi yang diperoleh dari Kadis Perkimtan Majene bahwa untuk melanjutkan pembangunan rumah sudah tidak memiliki anggaran lagi. “Sisa lahan tempat merelokasi korban bencana Dusun Aholeang sudah dibebaskan. Namun, anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah Pemkab Majene sangat terbatas, jadi kami hanya menyarankan untuk menyurat bermohon bantuan ke Kementerian yang membidangi perumahan, dan Dinas Perkim Sulbar untuk anggaran tahun 2024 ini hanya bisa melakukan perencanaan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU),” kata Asrul menjelaskan. Asrul juga menyampaikan, setelah melakukan koordinasi ke Perkimtan Majene, dirinya dan tim berkesempatan melakukan identifikasi ke tempat relokasi korban bencana Dusun Aholeang dan bertemu langsung dengan kepala dusun dan masyarakat. Hasil identifikasi, ada beberapa PSU yang saat ini mereka sangat butuhkan. “Setelah kami mengidentifikasi ternyata warga yang ada di sana itu sangat membutuhkan sumur bor dan jalan beton, dikarenakan mereka masih kekurangan air untuk kebutuhan sehari – hari dan akses jalan yang mereka gunakan masih…

Mamuju—Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Mohammad Ali Chandra mewakili Pj. Gubernur Sulbar menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Kegiatan Survei Seismik Multi Client 2D oleh PT. TGS Geophysical Indonesia di Gedung Graha Sandeq, Selasa (27/2/2024). Kegiatan itu bertujuan untuk menyampaikan rencana Kegiatan Survei Seismik Multi Client 2D di perairan Sulbar kepada perangkat daerah Sulbar, serta para pemangku kepentingan. Kebutuhan nasional terhadap minyak bumi masih tinggi, sehingga untuk memenuhinya harus dilakukan impor crude atau BBM. Oleh kerena itu, pemerintah mencanangkan peningkatan produksi minyak menjadi 1 Juta Barel pada tahun 2030. Untuk mencapai target produksi minyak bumi 1 Juta Barel ini, upaya yang dilakukan adalah optimasi produksi pada lapangan eksisting, percepatan transformasi resouces to production dengan mempercepat pengembangan lapangan baru. Upaya pemerintah untuk mempercepat penemuan cadangan-cadangan migas baru, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM RI menugaskan PT. TGS Geophysical Indonesia untuk melakukan Survei Seismik Multi Client 2D, yang salah satu lokasi survey berada di perairan Sulbar. Atas nama Pemprov Sulbar, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra mengapresiasi dan menyambut baik rencana Dirjen Minyak dan Gas Kemeterian ESDM RI bekerjasama dengan PT. TGS Geophysical Indonesia, untuk melakukan Kegiatan Survei Seismik Multi Client 2D di perairan Sulbar. "Kita harapkan dari hasil survei ditemukan cadangan-cadangan migas baru, sehingga meningkatkan daya tarik investasi sektor hulu migas," kata Chandra. Dia juga berharap, dari kegiatan sektor hulu migas itu dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan daerah, berperan sebagai sumber penerimaan daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal sebagai salah satu dampak positif yang diharapkan pemerintah daerah. Seperti diketahui survei seismik merupakan bagian dari suatu kegiatan mencari cadangan migas. Mencari cadangan digolongkan sebagai kegiatan bisnis hulu migas yang pertama dan juga merupakan salah satu kegiatan penting. Keberhasilan pada kegiatan seismik akan menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan berikutnya. Selain itu, hasil dari…

Mamuju - Menindaklanjuti pengecekan langsung Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Masjid Baitul Anwar, Kompleks Perkantoran Pemprov Sulbar pada Rabu (28/2/2024), Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle merespon cepat arahan dengan mengerahkan jajarannya untuk turut serta dalam “sedekah tenaga”, Kamis (29/2/2024). Sedekah tenaga dimaksud yaitu menyumbangkan waktu dan tenaga melakukan pembersihan area dalam dan luar Masjid Baitul Anwar. Bukan hanya itu, dilakukan juga pembenahan penerangan lampu halaman masjid. Menurut Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle ada beberapa yang menjadi koreksian dari Pj. Gubernur Sulbar saat pengecekan, misalnya pada lantai masjid, lantai satu, dua dan tiga. "Kita diminta agar lebih dibersihkan lagi dan halaman area masjid juga dilakukan pembersihan serta penerangan lampu jalan area masjid untuk lebih dimaksimalkan lagi pada saat malam hari, apalagi menjelang bulan Ramadhan yang tentunya sangat bermanfaat bagi banyak orang apalagi saat menunaikan ibadah," kata Anshar. Sehingga, dirinya langsung mengajak jajarannya sekitar 50 orang terdiri dari tenaga cleaning servis, securty dan tim teknisi untuk bersedekah tenaga dalam kegiatan tersebut. "Kita berharap kepada jajaran untuk melakukan gerakan sedekah bersih masjid atau tempat ibadah lainnya di lingkungan tempat tinggal masing-masing," ujarnya. (rls)

MAMUJU --Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulbar kembali merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulbar bulan Februari 2024, secara virtual Jumat 1/3/2024. Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan Inflasi Sulbar, untuk Inflasi bulan ke bulan 0,08 persen, inflasi tahun ke tahun 2,22 persen dan inflasi tahun kalender 0,15 persen. Inflasi ini dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 0,25 persen dengan andil inflasi 0,09 persen. Kelompok pengeluaran lainnya seperti transportasi 0,18 persen dengan andil inflasi 0,02 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran 0,7 dengan andil inflasi 0,01 persen. Untuk kelompok mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,13 persen dengan andil deflasi 0,02 persen. Melihat inflasi tahunan pada Februari 2024, yakni 2,22 yoy. Angka ini lebih rendah daripada Januari 2024. Ini didorong kenaikan harga kelompok makanan minuman dan tembakau 1,48 persen, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman resotaan 0,54 persen dan kelompok transportasi 0,14 persen. Melihat perkembangan Inflasi di dua kabupaten IHK, di Mamuju dan Majene, untuk inflasi Mamuju inflasi 1,63 persen yoy, sementara Majene 2,59 persen yoy. "Beberapa komoditas utama pemberi andil seperti Beras kemudian Cabe merah dan Ikan Tuna. peningkatan harga beras disebabkan berkurangnya stok di pasar. Sementara untuk cabe merah mengalami kenaikan karena jumlah pasokan yang masuk mengalami penurunan. Untuk Ikan Tuna mengalami kenaikan harga karena hasil tangkapan yang berkurang," PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh turut hadir pada press release BPS Sulbar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah pihak sehingga inflasi Sulbar tetap terkendali. Bahkan terus menunjukkan kemajuan. Terlihat, kata Zudan, dengan inflasi 2,22 persen yoy pada Februari 2024 ini lebih rendah dari rata-rata nasional, yakni 2,7 persen yoy. Angka tersebut menjadikan Sulbar di posisi lima terbaik pengendalian inflasi se- Indonesia. "Ini terima kasih dukungan dari bps , BI rekan media dan masyarakat.…

MAMUJU, -- PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh siap mendukung berdirinya Kantor Perwakilan BKN di Provinsi Sulbar. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat menerima audiensi dari perwakilan BKN, Jumat 01 Maret 2024. "Kita mencoba mencari berbagai peluang kerjasama koordinasi yang supervisi dari pusat di bidang kepegawaian. Maka kitabutuhkan kantor perwakilan BKN di Sulawesi Barat sehingga kalau tes pegawai, asesmen pegawai, koordinasi kepegawaian, perpindahan pegawai, mutasi, itu bisa lebih cepat," ucap Prof. Zudan. Selama ini, Pemprov Sulbar dalam urusan kepegawaian masih menginduk ke BKN Makassar Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan berdirinya kantor perwakilan BKN Sulbar memudahkan urusan kepegawaian di Sulbar. Kepala BKN Makassar Andi Anto mengatakan, upaya pembangunan Kantor perwakilan BKN di Sulbar bertujuan meningkatkan layanan masyarakat di wilayah Sulawesi Barat, sehingga layanan ASN di Sulawesi Barat tidak lagi di Kota Makassar tapi bisa dilakukan di Mamuju. Selama ini Sulawesi Barat Saya kira pelayanan kepegawaian "berjalan dengan lancar. Komunikasi dengan kepala BKD teman-teman di BKN proses mutasi di kantor regional hamoir tidak ada kendala. Mudah mudahan dengan Pak Gubernur bisa menbantu kami dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor BKN di Sulawesi Barat," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diwakili Kepala Bidang Energi A. Rahmat, JF Perencana Ahli Muda Abd. Syukur, JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi dan Anugrah Irawan secara daring mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 secara daring yang dilaksanakan Kemendagri dan Bappenas, Rabu 28/02/2024. Dinas ESDM SUlbar secara aiktif ikut berdiskusi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam urusan sektor ESDM. Diskusi urusan desk sektor ESDM dalam Rakortekrenbang 2024 berperan penting dalam memastikan koordinasi, informasi, pemetaan masalah, dan evaluasi kinerja, serta penyusunan rencana aksi di sektor ESDM yang nantinya berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, A. Rahmat menjelaskan, Rakortekrenbang 2024 merupakan forum strategis yang akan menentukan proses perencanaan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga penyelarasan dan sinkronisasi APBD dan APBN. “Beberapa hal yang kita sepakati dalam pertemuan tersebut, diantaranya ratio elektrifikasi dengan meningkatnya rumah tangga yang teraliri listrik dimana capaian 2023 sebesar 98,71 persen dan diharapkan pada 2025 mencapai 99 persen. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi dengan meningkatnya penggunaan energi yang bersumber dari EBT, dimana capaian 2023 sebesar 23,61 persen dan diharapkan pada 2025 mencapai 45.89 persen. A. Rahmat mengatakan, dalam hal tersebut tentunya dengan sejumlah syarat terutama mendorong pembangunan pembangkit listrik EBT di wilayah Sulbar dan kebijakan pemerintah pusat dan PLN untuk memberikan kuota pembangunan pembangkit listrik dimaksud. (rls)