Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lebani, Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju oleh PT. Tambang Batuan Andesit. Rapat diselenggarakan Senin 04 Maret 2024. Bertempat di Hotel Grand Maleo & Convention Mamuju, Jl.Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Sulbar, dimulai Pukul 09.00 Wita – Selesai. Acara di awali dengan sambutan Prof. Hazairin Zubair, di lanjutkan sambutan Direktur PT. Tambang Batuan Andesit selaku Pemrakarsa. dan selanjutnya kegiatan ini dibuka Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Berikutnya Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pertambangan Batuan dipimpin Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Rapat diikuti Tim Teknis dari Unhas, dari keahlian Sosial Ekonomi, Kesehatan Lingkungan, Biologi, Kimia dan Geologi. Selain itu rapat ini juga dihadiri unsur OPD Lingkup Pemprov Sulbar terkait. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menyampaikan, sejalan dengan perkembangan pembangunan, sektor pertambangan batuan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. Pembangunan Terminal Khusus ini merupakan salah satu fasilitas penunjang dari kegiatan penambangan batuan yang dilakukan oleh PT. Tambang Batuan Andesit. Namun demikian, hendaknya setiap aktifitas kegiatan wajib memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup, khususnya ekosistem yang terlindungi pada area-area tertentu khususnya pada ekosistem perairan. Untuk itu diperlukan analisis dan kajian mendalam untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan terminal khusus serta aktifitas bongkar muat material penambangan terhadap ekosistem perairan di sekitar lokasi. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Hal ini berarti setiap usaha kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki Amdal. Amdal disusun oleh pemrakarsa pada saat masih berada pada tahapan perencanaan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, saat ini Amdal terdiri dari 3 (tiga…

MAMUJU- Pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 telah digelar di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis, 29 Februari 2024. Lima pemerintah kabupaten (pemkab) di Sulbar mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan langsung Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Adapun lima pemkab yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut, yaitu Pemkab Mamuju, Majene, Polman, Mamasa dan Pasangkayu. Acara pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut dirangkaikan dengan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Turut hadir dalam kegiatan itu, Perwakilan Bank Indonesia, Badan Intelijen Daerah Sulbar, Pemkab se-Sulbar, Perum Bulog, TIPD provinsi dan kabupaten, Tim TP2DD dan Perbankan. Menurut Plh. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani, penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut berjalan dengan baik. “Dari tim penilai pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2023, ada lima pemkab yang menerima penghargaan ini. Semoga pada tahun 2024 ini sudah bisa seluruh pemkab mendapat penghargaan,” harapnya. Sementara itu, dalam pertemuan HLM tingkat Sulbar, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan, untuk menjaga inflasi perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi. “Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan. Upaya lain, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi, kabupaten hingga pada level kepala pasar. “Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” ucapnya. Selain itu, diharapkan agar seluruh stakeholder mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itu, Prof. Zudan mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras…

MAMUJU--Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Najib Ali, mengunjungi pelaku usaha berpotensi ekspor di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 2 Maret 2024. Pelaku Usaha yang dikunjungi yaitu Ar Rahman, yang bergerak di bidang komoditi hasil perikanan berupa kulit ikan buntal. Usaha Ar Rahman sudah berjalan cukup lama, namun untuk saat ini produknya masih dijual ke pengepul di Makassar. "Kami datang untuk melihat langsung proses produksi, kualitas, dan kuantitas produk kulit ikan buntal yang dihasilkan oleh usaha Ar Rahman. Kami juga ingin memberikan dukungan agar usaha ini terus berkembang dan mampu menembus pasar ekspor," ujar Muhammad Najib Ali, Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar. Menurut Najib, kulit ikan buntal merupakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan yang cukup besar di pasar internasional. Kulit ikan buntal dapat diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan, seperti dompet, tas, sepatu, dan aksesoris. "Kami melihat potensi besar dari usaha Ar Rahman ini. Produknya berkualitas, inovatif, dan memiliki ciri khas tersendiri. Kami berharap usaha ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pelaku usaha lainnya di Sulbar," katanya. Najib menyatakan, pihaknya akan merekomendasikan usaha Ar Rahman untuk mengikuti seleksi pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) mewakili Sulbar yang setiap tahun rutin diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Pameran itu merupakan ajang promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia ke pasar global. "Kami akan membantu usaha Ar Rahman untuk mengurus persyaratan dan administrasi yang diperlukan untuk mengikuti pameran tersebut. Kami juga akan memberikan bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan agar usaha ini dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya di tingkat nasional maupun internasional," tambahnya. (rls)

MAMUJU--Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemantauan harga Bahan Pokok (Bapok) di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 2 Maret 2024. Dalam pemantauan, Dinas Koperindag Sulbar sekaligus memeriksa kebersihan toilet di pasar tersebut. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali mengatakan, pemantauan itu bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan perkembangan harga Bapok di pasaran. “Kami ingin memastikan bahwa Bapok tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya menjelang Bulan Ramadhan yang biasanya terjadi lonjakan permintaan,” ujar Najib. Melalui kesempatan itu, pihaknya menghimbau kepada para pedagang untuk menambah stok barang agar tidak terjadi kelangkaan Bapok di pasar. “Kami minta pedagang untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan Bapok. Jangan sampai ada yang menimbun barang atau menaikkan harga secara tidak wajar,” tegas Najib. Najib menyatakan, Pemprov Sulbar khususnya Dinas Koperindag komitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan Bapok menjelang Bulan Ramadhan. “Kami akan terus melakukan pemantauan harga Bapok secara rutin dan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Kami berharap masyarakat dapat mendukung upaya kami dalam menjaga stabilitas harga Bapok,” pungkasnya. (rls)

Mamuju- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar menurunkan tim inventarisasi potensi pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Senin 26 Februari 2024. Tim Inventarisi ini terdiri dari Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar Qomaruddin Kamil (Rury), Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Sulbar, A. Irfan AT, Para Pejabat Fungsional Ketenagalistrikan Marwazi Abdullah dan Farid Asyhadi, serta Analis Ketenagalistrikan Luter. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qomaruddin Kamil (Rury) sebagai leader tim menjelaskan, kegiatan itu untuk menginventarisasi sejumlah titik lokasi potensi pembangkit listrik di Sulbar sebagai bahan data dan informasi penyusunan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Sulbar. “Apa yang kita lakukan hari ini (Senin 26 Februari red.) merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil rapat pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, yang meminta Pemprov Sulbar untuk menyusun dokumen RUKD yang tujuannya memberikan gambaran kebijakan, kondisi, proyeksi kebutuhan, serta rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik di Sulbar. Untuk itu, Dinas ESDM Sulbar melakukan inventarisasi potensi pembangkit listrik EBT dengan melibatkan DPMPTSP Sulbar," ujar Rury. Rury menambahkan, kegiatan serupa akan dilaksanakan di kabupaten lain untuk mendukung ketersedian data dan informasi yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RUKD Sulbar. "Tentunya dengan data yang akurat dapat meningkatkan minat dan kepercayaan investor di Sulbar," pungkasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Sulbar, A. Irfan AT. Ia mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk kolaborasi Pemprov Sulbar untuk mendorong minat investasi di provinsi ini. “Potensi Sulbar begitu besar khususnya pada pemanfaatan potensi pembangkit listrik EBT. Di Kalumpang ini sendiri sudah banyak perusahaan yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi, sebut saja PT. Kalla Group, PT. Hidro Power Tinauka, PT. DnD Hidropower dan lain-lain. Tentunya kesemuanya akan memberikan dampak yang…

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi bersama OPD terkait, melakukan pendampingan Komisaris PT. Pertamina Retail Mualimin Abdi melakukan kunjungan ke beberapa tempat atau lokasi melihat langsung infrastruktur energi Sulbar khususnya terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) dan potensi investasi pengembangan usaha sektor BBM di Sulbar, Sabtu, 02/03/2024. Komisaris PT. Pertamina Retail datang di Sulbar bersama timnya, yaitu Ardhi Widodo, Ira Hidayana, Muh. Farizan Zakiri, Paulus Daniel dan Athika Maulina. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi menyampaikan, kehadiran Komisaris PT. Pertamina Retail beserta timnya di Sulbar untuk melihat secara langsung infrastruktur sektor energi dan potensi investasi pengembangan usaha sektor energi di daerah ini. "Sebagaimana petunjuk dari Kepala Dinas ESDM Sulbar, Moh. Ali Chandra kepada kami, untuk mendampingi Komisaris PT. Pertamina Retail, Bapak Mualimin Abdi, dalam mengunjungi sejumlah lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan infrastruktur sektor energi, seperti di jalur Arteri Mamuju, sekitar Pelabuhan Palipi Majene, dan Pelabuhan Bakengkeng Mamuju," ujar Farid. Sementara, Komisaris PT. Pertamina Retail, Mualimin Abdi menyampaikan, sebelumnya pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. "Bapak Pj. Gubernur Sulbar secara penuh mendukung investasi serta pengembangan infrastruktur sektor energi di Sulbar. Ini termasuk pembangunan Depo BBM, SPBU Umum dan SPBU Nelayan untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat," ungkapnya. Mualimin mengatakan, Sulbar merupakan daerah transit bagi kendaraan dari provinsi lain, terlebih provinsi ini berada dekat dengan persiapan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang dampaknya dapat memberikan peningkatan ekonomi di Sulbar. Mualimin mengungkapkan, ada beberapa titik yang direkomendasikan Pemprov Sulbar dan memiliki potensi untuk pengembangan investasi usaha, seperti di jalur Arteri Mamuju, sekitar Pelabuhan Palipi Majene, dan Pelabuhan Bakengkeng Mamuju. Melihat Pelabuhan Palipi Majene, Komisaris PT. Pertamina Retail menilai tempat tersebut sangat strategis untuk pembangunan Depo…

Majene - Usai dikukuhkan sebagai Tomakaka Ulumanda oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Muhammad Idris bakal fokus pada pengembangan seni dan budaya. Hal itu disampaikan Muhammad Idris dalam sambutannya pada pagelaran Sangka' Pa'bojangan yang digelar di Ulumanda, Majene, Sabtu (2/3/2024) malam. Muhammad Idris mengungkapkan, kedepan Ulumanda akan semakin lebih baik. Sehingga, dirinya meminta, seluruh generasi muda Ulumanda untuk terus mengasah bakat di bidang seni dan budaya. "Nanti akan kami bicara dengan pak camat, tadi saya juga sudah bicara dengan pak wakil bupati untuk mengembangkan salah satu grup seni yang ada di kampung kita (Ulumanda), supaya Ulumanda ini memiliki apa yang saat ini kita perjuangkan bersama, satu grup pengembangan budaya dan seni yang baik. Kalau grup itu bagus, kita bisa pentaskan di tingkat provinsi dan bahkan nasional. Tapi harus serius," sambungnya. Menurut Idris yabg juga sebagai Sekprov Sulbar itu, bidang seni saat ini mengalami peningkatan. Seni juga merupakan profesi yang luar biasa dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi para pelaku seni, begitu pula budaya. "Untuk anak-anak yang punya potensi dan bakat di bidang seni, terus tingkatkan karena seni merupakan suatu profesi yang luar biasa dan bisa menjadi sumber pendapatan. Karena sekolah bukan hanya untuk menjadi ASN, tapi lebih cenderung pada pengembangan bakat dan minat bagi anak-anak yang punya kelebihan dan talenta," ujar Muhammad Idris. "Sehingga, segala bentuk dan macam seni itu yang kita harapkan dan kita ingin tampilkan di setiap pertemuan. Insyaallah ke depan kita bisa bertemu kembali dan menikmati berbagai bentuk penampilan seni," tuturnya. (Rls)

MAMUJU— Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah terbit. Gugus tugas yang memiliki tugas antara lain mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan stategis nasional bisnis dan HAM, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategis nasional bisnis dan HAM serta melaporkan hasil pelaksanaan aksi strategis nasional bisnis dan HAM. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani, didampingi Staf Bagian Bantuan Hukum Ulwiah dan Fitriani usai mengikuti Sosialisasi Strategis Nasional Bisnis dan HAM di Sulbar Tahun 2024 di Aula Penganyoman Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Jumat 1 Maret 2024. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 249 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mengamanahkan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Sulbar. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang disahkan pada 26 September 2023. "Pada sosialisasi yang diadakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar ini memberikan gambaran kepada anggota Tim Gugus Tugas Daerah terhadap pelaksanaan strategi bisnis dan HAM,” kata Nuryani, Plh. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar. Sebelumnya, dalam sosialisasi, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Marasidin mengemukakan, keberadaan pelaku usaha dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara. "Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai contoh telah menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, dimana produk domestik bruto Indonesia banyak disumbang dari sektor UMKM," ungkapnya. Marasidin mengatakan, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam implementasi dan prinsip HAM, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada 26 September 2023. "Perpres dimaksud menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan bisnis dan HAM di Indonesia, karena telah memuat strategi nasional (arah kebijakan) bisnis dan HAM periode 2023…

MAMUJU— Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) siap bersinergi dengan semua perangkat daerah, baik dalam lingkup Pemprov Sulbar maupun pemkab di Sulbar dalam merespon isu-isu HAM. Itu ditegaskan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Aksi dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM di Sulbar, yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Kamis 29 Februari 2024, bertempat di Aula Penganyoman Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar. ”Tepatnya bersinergi dalam pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan HAM atau biasa disingkat dengan istilah P-5 HAM,” kata Nuryani. Rapat Koordinasi Aksi dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dipimpin Kepala Divisi Administrasi Umum Kanwil Hukum dan HAM Sulbar Rudi Hartono. Dalam arahannya, Ia menekankan untuk memastikan pelaksanaan P-5 HAM berkualitas, maka diperlukan adanya regulasi atau kebijakan untuk mempercepat dan mengukur upaya pemenuhan hak-hak masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten. "Melalui regulasi tersebut, diharapkan berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di pusat atau daerah akan menjadi lebih terukur dari sisi pencapaianya. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholder," pungkasnya. Rakor Aksi dan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut dihadiri seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum pada masing-masing pemerintah kabupaten di Sulbar. (rls)

Mamuju – PT. PLN (Persero) akan melakukan Peresmian Listrik Desa atas pembangunan sejumlah infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2023 di Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju pada Rabu 6 Maret 2024 mendatang. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar diwakili Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi melakukan rapat teknis bersama PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar di Kantor PT. PLN Mamuju, Jumat, 01/03/2024. Rapat tersebut dihadiri Senior Technician Pengendalian Kontrak UP2K Sulbar Muh. Djajadi, Team Leader Konstruksi UP2K Sulbar Hushardi dan Junior Technician Konstruksi UP2K Sulbar Basri. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi menyampaikan, kehadirannya dalam rapat terknis tersebut menindaklanjuti arahan Kepala Dinas ESDM Sulbar Moh. Ali Chandra, sesuai dengan undangan PT. PLN (Persero) kepada Pemprov Sulbar tentang Acara Peresmian Listrik Desa. "Atas petunjuk Bapak Kepala Dinas ESDM Sulbar agar membangun komunikasi dengan PT. PLN untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka kehadiran kami dalam rapat teknis ini untuk membicarakan teknis pelaksanaan kegiatan itu," kata Farid. Dia juga menyampaikan, sesuai rencana pekan depan PT. PLN akan melaksanaan acara Seremonial Peresmian Listrik Desa yang telah dibangun pada tahun 2023 lalu, sehingga pada pertemuan tersebut dibicarakan peran Dinas ESDM Sulbar sebagai Pemprov Sulbar pada penyelenggaraan acara tersebut. Senior Technician Pengendalian Kontrak PT. PLN UP2K Sulbar, Muh. Djajadi menjelaskan, Peresmian Listrik Desa dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Listrik Desa di 70 lokasi energize di wilayah Sulbar yang telah dikerjakan sepanjang tahun 2023, sehingga diharapkan Pemprov Sulbar dapat meresmikan kegiatan tersebut bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan desa terkait. Disampaikan, pembangunan listrik desa merupakan langkah konkrit untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2023, masih terdapat 23 desa yang belum memiliki listrik PLN. "Pada tahun 2024, diharapkan jumlah desa yang belum berlistrik PLN dapat berkurang menjadi…