MAMUJU, --Gerakan Toilet Bersih (Tolsih) yang dijalankan Pemprov Sulbar melalui arahan Pj.Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh berhasil menggerakkan Pemkab di enam kabupaten. Hal itu terlihat dari hasil pantauan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat (Koperindag Sulbar), dalam meninjau kebersihan toilet di enam kabupaten. Ada 12 toilet menjadi sasaran. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib mengatakan, sebagaimana misi dari program ini adalah membangun kesadaran seluruh instansi di Sulbar agar peduli terhadap kebersihan ruang-ruang pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian. Tak hanya instansi, program ini juga sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar persoalan kebersihan toilet menjadi perhatian bersama. “Kami ingin mengajak masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, untuk bersama-sama menjaga kebersihan toilet pasar. Toilet pasar adalah fasilitas publik yang harus kita rawat bersama. Jangan sampai toilet pasar menjadi sarang penyakit dan sumber bau tidak sedap,” kata Muhammad Najib Ali, Senin 26 Februari 2025. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai berharap agar Dinas Perdagangan kabupaten turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan toilet di pasar. "Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari toilet pasar yang bersih dan sehat," tutupnya. Diketahui, penilaian toilet bersih sudah dilaksanakan dua kali, pertama pada 19 Februari 2024, toilet terbersih adalah Toilet Pasar Rakyat Kecamatan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu. Kedua pada 26 Februari 2024, toilet terbersih adalah Toilet Pasar Rakyat Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Penilaian dilakukan tiap pekan. (rls)

Jakarta--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, menghadiri Rapat Usulan Pengembangan Pembangkit Listrik di Sulbar, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, baru-baru ini. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar memaparkan potensi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga Energi Baru Terbarukan (EBT) Sulbar. Dalam paparannya, Mohammad Ali Chandra menyampaikan, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulbar mencapai 847,8 MW, sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional. Selain itu, Ia juga menyinggung potensi pembangkit EBT lainnya yang cukup besar di wilayah Sulbar. Namun, menurutnya, hal itu hingga kini belum dapat dikelola karena kebijakan dari pemerintah pusat yang belum berpihak kepada Sulbar. “Terdapat enam perusahaan dan investor yang telah melakukan survei, studi, dan pengurusan perizinan untuk mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi pembangkit listrik di Sulbar. Namun, hingga saat ini pemerintah pusat dan PLN belum memberikan kuota pembangunan pembangkit listrik di wilayah Sulbar. Bahkan, ada perusahaan yang sudah masuk dalam daftar penyedia terseleksi PLN, namun hingga kini belum dapat memulai pembangunan karena keterbatasan kuota tersebut. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap pemerintah,” ungkap Chandra. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan ruang kepada Pemprov Sulbar untuk menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Untuk itu, Ia meminta Pemprov Sulbar segera menyusun RUKD agar dapat mengakomodasi potensi energi, terutama EBT, serta kebutuhan tenaga listrik di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada perubahan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disahkan oleh PT PLN (Persero). "Pemprov Sulbar diharapkan untuk berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) terkait rencana pengembangan investasi dan kebutuhan pasokan tenaga listrik oleh investor di wilayah Sulbar. Hingga saat ini, belum ada perubahan dalam…

Mamuju - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Pasangkayu Nur Alam beserta staf, Senin 26 Februari 2024. Kunjungan ini guna melakukan konsultasi dan konsinyering data sektor ESDM. Pertemuan berlangsung di Ruang Sergabuna Dinas ESDM Sulbar. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menekankan, Pemprov Sulbar dan seluruh pemerintah kabupaten senantiasa membangun komunikasi untuk menyatukan atau mengkonsinyering data sektor ESDM. "Hal ini bertujuan agar data tersebut selalu terupdate dan dapat digunakan secara bersama-sama, khususnya pada bidang Mineral dan Batubara (Minerba)," kata Chandra. Chandra juga mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa Pemprov Sulbar memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin dalam bidang Minerba terkait dengan komoditas batuan. Setelah izin diterbitkan, tugas untuk memungut retribusi atau pendapatan dari komoditas batuan itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan wilayahnya masing-masing. "Oleh karena itu, data mengenai jumlah izin ini menjadi sangat penting agar diketahui oleh pemerintah kabupaten,” ujar Chandra. Chandra berharap Pemkab Pasangkayu dapat berkolaborasi dengan semua pihak terkait guna memastikan bahwa pendapatan dari sektor Minerba tidak mengalami kebocoran atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengingat Pasangkayu memiliki SDA yang melimpah, termasuk pertambangan, perkebunan, dan potensi pembangkit listrik mencapai 200 MW di Sungai Lariang. Olehnya itu, Dia menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan yang efektif atas semua itu. Kepala Bagian SDA Setda Pasangkayu, Nur Alam mengatakan, maksud kedatangannya ke Dinas ESDM Sulbar untuk mengkoordinasikan sejumlah kegiatan sekaitan dengan sektor ESDM, seperti penyaluran BBM, LPG, ketenagalistrikan dan pertambangan. “Kami sangat bersyukur atas sambutan hangat dari Kepala Dinas ESDM Sulbar yang telah memberikan sejumlah informasi dan data, terutama terkait dengan bidang Minerba," ujar Nur Alam. Dalam pertemuan itu, Nur Alam menyampaikan, saat ini di Pasangkayu terdapat 18 perusahaan tambang yang aktif memanfaatkan SDA Pasangkayu. Pasir yang terdapat di Sungai Lariang…

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Abdul Syukur dan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi, mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 Regional I, Senin 26 Februari 2024. Dinas ESDM Sulbar mengusulkan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat miskin. Itu disampaikan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Farid Asyhadi pada Rakortekrenbangnas tersebut. Menurutnya, program itu masuk dalam 20 usulan teknis daerah Sulbar yang disampaikan pada Rakortekrenbangnas. "Pada pertemuan itu setiap OPD memaparkan setiap program prioritasnya, dan Alhamdulillah Dinas ESDM Sulbar mengajukan Program BPBL untuk masyarakat miskin, dan kita sudah melengkapi persyaratan yang diperlukan, antara lain surat permohonan yang ditandatangani Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dokumen validasi warga yang ditandatangani kepala desa/lurah dan daftar nama masyarakat calon penerima bantuan tersebut berjumlah 7.800 rumah tangga,” beber Farid. Farid berharap Program BPBL itu dapat dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan Sulbar masih memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi ini yang telah mencapai 11,49 persen atau 164,14 ribu jiwa (BPS, Maret 2023). “Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM Sulbar setiap tahun juga melaksanakan kegiatan Listrik Hemat dan Murah/Listrik Gartis kepada masyarakat. Namun, jumlahnya sedikit dikarekan fiskal daerah Sulbar yang minim, sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan kegiatan serupa agar masyarakat dapat memiliki kWH listrik sendiri dan tidak lagi bergantung dengan tetangga yang biayanya lebih mahal,” ujarnya. Melalui kesempatan itu, Farid menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian ESDM yang telah melaksanakan program BPBL pada 2023 dengan menyasar 1.200 rumah tangga dan pada 2024 ini direncanakan sebanyak 500 rumah tangga dan 2025 sebanyak 1.000 rumah tangga. Sementara, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Abdul Syukur menjelaskan, Rakortekrenbangnas 2024 merupakan rangkaian dari proses penyusunan…

MAMUJU--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) membangun kerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dalam penyusunan peta potensi investasi komoditas kelapa dalam dan kopi. Itu ditandai dilakukannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis dengan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar, Ayu Mandasari, di Kantor DPMPTSP Sulbar, Rabu 28 Februari 2024. Kerja sama ini menandai komitmen bersama dalam menggali potensi dan peluang investasi di Sulbar pada sektor perkebunan. Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis mengatakan, kerja sama itu merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan investasi di sektor perkebunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar. Habibi menekankan, Sulbar memiliki banyak potensi investasi, namun perlu menyediakan dan memperbaharui data yang ada terkait peluang investasi. "Proses ini merupakan langkah DPMPTSP untuk menghadirkan data investasi yang akan kita publikasikan untuk menarik calon investor ke daerah kita,” ujar Habibi. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar, Ayu Mandasari menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan DPMPTSP Sulbar untuk kerja sama tersebut. "Partisipasi aktif Unsulbar dalam pengumpulan data akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor perkebunan di wilayah ini," ucap Ayu. Sementara itu, Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menekankan, atas petunjuk Kepala DPMPTSP Sulbar, penyediaan data peluang investasi itu menjadi wajib. "Kita harap kerja sama ini menciptakan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan praktisi untuk mendukung peningkatan investasi dan perkembangan di semua sektor yang berpotensi, bukan hanya sektor perkebunan," kata Satriawan. Penandatanganan PKS tersebut diharapkan menjadi tonggak penting untuk memajukan sektor perkebunan dan meningkatkan investasi di Sulbar. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat setempat. (rls)

Mamuju--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi bersama Ketua Komisi II Sudirman didampingi Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Gedung DPRD yang sedang berlangsung, Selasa 27 Februari 2024. Dalam kunjungan tersebut, mereka memantau progres konstruksi serta bertemu dengan tim pengembang dan kontraktor. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi menyampaikan, tujuan melakukan monitoring terhadap proyek pembangunan itu agar bisa selesai sesuai target. "Saya sengaja mengunjungi langsung ke lokasi untuk mengecek progres sekaligus memberikan semangat kepada Konsultan Perencanaan dan Pembangunan khususnya para pekerja agar pengerjaan pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana, walaupun kita lihat progresnya masih di bawah 50 persen," kata Suraidah. Suraidah berharap gedung itu bisa digunakan pada saat pelantikan untuk Anggota DPRD yang baru terpilih nantinya. "Pembangunan Gedung DPRD ini sangat penting untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan Anggota Dewan dalam menjalankan tugas legislatif," ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih mengatakan, proyek tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung kinerja DPRD. "Kami akan terus memantau progresnya demi menjamin kualitas dan keberlanjutan proyek," ucap Hamzih. Lanjut Ia mengungkapkan, terkait kendala selama pengerjaan agar terus dikonsultasikan guna mempercepat progres pembangunan, kalau perlu penambahan tenaga kerja bisa dilakukan dengan merekrut tenaga lokal. "Saya berharap semoga pengerjaan ini dapat selesai tepat waktu agar bisa digunakan untuk melakukan pelantikan Dewan yang terpilih nantinya," harap Hamzih. Adapun proyek pembangunan Gedung DPRD ini diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung efisiensi dalam menjalankan tugas legislasi dan melayani masyarakat. Pihak DPRD berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan proyek ini dan akan terus memberikan informasi terkini kepada publik. (rls)

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melalui Bagian Perundang-undangan Provinsi menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat, Selasa 27 Februari 2024. Rapat digelar secara virtual dipusatkan di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar. Pertemuan ini dipimpin Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ahli Pertama, Pelaksana dan Tenaga Non ASN Biro Hukum Setda Sulbar. Hadir secara virtual, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar bersama jajaran, perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja, Perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Sulbar, serta Tim Ahli Fasilitasi Sekretariat Daerah Bidang Pengkajian Produk Hukum Gutmen Nainggolan dan Maharani Sofiaty. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithhar mengatakan, Ranpergub tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat tersebut diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar sebagai pemrakarsa. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi melakukan gerakan belajar di luar jam belajar formal, yang bisa dilakukan di berbagai tempat. "Tujuannya mendorong masyarakat untuk lebiih semangat belajar, dengan harapan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulbar," ungkap Mithhar. Sementara, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila berharap Ranpergub itu dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. Pada draf Ranpergub tersebut dilakukan kajian yang mendalam terkait konsideran, dasar hukum serta batang tubuhnya yang menyesuaikan karakteristik wilayah dan masyarakat di Sulbar. (rls)

MAMUJU --Tim Satgas Program Toilet Bersih telah merilis hasil penilaian program toilet bersih di lingkup pemprov dan pemda se Sulbar. Hasilnya tiga OPD dan enam OPD di pemda kabupaten mendapatkan penghargaan dari Pj Gubernur Sulbar. Program Toilet Bersih merupakan salah satu insiatif Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam mendorong OPD lebih peduli terhadap kebersihan ruang-ruang pelayanan publik, khususnya toilet. Plt.Kepala Dinas Oganisasi dan Tata Laksana (Ortala) Darmawati mengatakan, dalam menkoordinir proses penilaian program ini, telah berpedoman pada MENPANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penylenggaraan Pelayanan Publik. "Indikator penilaian meliputi, terdapat pemisahan toilet pria dan wanita, tersedianya wastafel dengan kran air yang berfungsi dengan baik, adanya fasilitas dalam toilet yang meliputi tissue, sabun, tempat, sampah, air bersih, jalannya monev intensitas petugas membersihkan toilet, serta fasilitas lain yang mendukung," terang Darmawati. Dari hasil penilain, diperoleh nilai terbaik pertama adalah Dinas Koperasi UKM Prindustrian dan Perdagangan, menyusul di urutan kedua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan urutan ketiga Sekretariat DPRD Sulbar Tak hanya di lingkup Pemprov Sulbar, bahkan tim satgas juga melakukan penilaian di OPD lingkup OPD, seperti BPKAD Kabupaten Mamasa, Inspektorat Kabupaten Polman, Skretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu, BKAD Kabupaten Majene, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Sebelumnya, Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, program Tolsih merupakan gagasan dari Mendagri Tito Karnavian. Olehnya Prof. Zudan menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengajak OPD untuk menjalankan program toilet bersih, dimulai dari lingkup perkantoran Pemprov Sulbar. Menurutnya program tersebut menjadi penting, sebab pada prinsipnya harus dimulai dari hal sederhana, "jika tidak bisa merawat dan memelihara, dari yang sederhana maka masalahnya akan semakin kompleks. Kalau merawat toilet dan membersihkan toilet itu tidak bisa, apalagi harus mengurus rakyat. Bagaimana mengurus yang lebih besar , maka mari memulai dari yang sederhana,seperti toilet harus bersih,"ucap Zudan.(rls)

MAMUJU--Setelah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) melanjutkan mengidentifikasi kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk wilayah Mamasa pada 19 Februari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, Kepala Bidang Permukiman (Kabid Permukiman) Reski Ridwan bersama Pejabat Pelaksan Teknis Kegatan PSU wilayah Mamasa Muhammad Yusuf telah melaporkan hasil identifikasi penyediaan PSU di wilayah Mamasa tahun anggaran 2024. “Ada empat desa yang sudah kami identifikasi untuk wilayah Mamasa yaitu pekerjaan air bersih lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian, pembangunan rabat beton permukiman dan bangunan pelengkap di Desa Bala Batu dan Desa Kanan Kecamatan Tandu Kalua serta di Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka” kata Syaharuddin, saat ditemui di ruang kerjanya setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama, Senin, 26 Februari 2024. Syaharuddin menyampaikan, hasil identifikasi untuk penyediaan air bersih di Lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian, kondisi masyarakatnya masih sangat sulit dengan air bersih karena masih menampung air hujan untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan, rencana pembangunan rabat beton di Desa Bala Batu dan Desa Kanan kondisi saat dilakukan identifikasi adalah masyarakat sangat mebutuhkan pembangunan rabat beton tersebut utamanya untuk mempermudah akses menuju sekolah bagi pelajar SDN 008, SMK Neg.1 Tandu Kalua, SD Inpres Mesakada, SD Kanan dan juga untuk mempermudah akses jalan seluruh masyarakat dalam melaksanakan rutinitas setiap hari. Ditemui di tempat berbeda, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Sulbar, Reski Ridwan yang didampingi PPTK Muhammad Yusuf menyampaikan, khusus untuk perencanaan pembangunan rabat beton di Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Namun akan dipertimbangkan terlebih dahulu karena anggaran yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Untuk perencanaan pembangunan rabat beton di Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka kemungkinan masih sulit dilaksanakan dalam waktu dekat ini dikarenakan wilayahnya sangat jauh sementara anggaran yang ada tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Untuk itu,…

SURABAYA--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusulkan fasilitasi peralatan pengujian Crude Palm Oil (CPO) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kepada Kementerian Perdagangan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 yang berlangsung di Surabaya pada Selasa 27 Februari 2024. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, usulan tersebut bertujuan untuk menambah layanan pengujian CPO yang merupakan salah satu komoditas unggulan daerah. “Kami membutuhkan peralatan pengujian CPO yang memenuhi standar nasional, sehingga laboratorium pengujian UPTD BPSMB dapat bersaing dengan lab-lab pengujian lainnya,” kata Bau Akram. Bau Akram mengungkapkan, usulan fasilitasi peralatan pengujian CPO tersebut diterima dengan catatan. “Usulan fasilitasi pengujian CPO yang diusulkan di desk kewilayahan ini disetujui, namun dengan catatan. Jadi kami harus melengkapi lagi dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan lainnya,” ungkapnya. Ia menambahkan, dalam Rakortekrenbangnas, pihaknya juga mengikuti desk urusan koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, yang membahas sinkronisasi kegiatan antara pusat dan daerah serta pembahasan realisasi indikator outcome prioritas tahun 2023 dan target indikator outcome prioritas tahun 2025. “Kami berharap ada sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan di Sulbar, yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah,” tuturnya. Rakortekrenbangnas Tahun 2024 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta, maupun masyarakat sipil. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. (rls)