MAMUJU - Program Senin Ceria (Cerita ASN) Lingkup Biro Umum Setda Sulbar rutin dilaksanakan. Langkah ini dilakukan agar seluruh jajaran Biro Umum bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam bekerja. Apalagi, setiap Senin dilaksanakan Apel Pagi Lingkup Pemprov Sulbar yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. "Kita menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di 12 poin dan ada beberapa terkait di Biro Umum," kata Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, Senin 26 Februari 2024. Disampaikan, usai menerima arahan dari Pj.Gubernur Sulbar, dirinya langsung memerintahkan jajarannya sesuai tupoksinya untuk langsung bertindak. "Langsung saya arahkan ke bagian terkait untuk segera melaksanakan yang menjadi atensi pimpinan. Artinya Senin Ceria juga menjadi wadah merespon cepat yang menjadi arahan pimpinan ke jajaran kami," ujarnya. Apalagi, gedung utama Kantor Gubernur Sulbar dalam waktu dekat akan difungsikan dan langkah Biro Umum mulai besok melakukan pembersihan di area gedung tersebut. Terkait wacana role model perkantoran modern pada gedung utama Kantor Gubernur Sulbar, Anshar Malle menyatakan, pihaknya senantiasa mendukung penuh program dan arahan Pimpinan Pemprov Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Tutupan Vegetasi dalam Upaya Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23-25 Februari 2024 di tiga desa di Mamuju, yaitu Desa Saludengen, Desa Batu Pannu dan Desa Sinyonyoi. Sosialisasi peningkatan tutupan vegetasi dengan tanaman produktif dalam upaya aksi mitigasi perubahan iklim dibuka secara resmi Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, didampingi Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kabid. Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas serta dihadiri aparat desa dan kelompok tani. Pengendalian kerusakan lingkungan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dari kabupaten/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah, dimana salah satu indikator perhitungan adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang didapatkan dari tutupan hutan, baik dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, hutan kota, ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi lainnya. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, peningkatan tutupan lahan dengan tanaman produktif bertujuan untuk menambah tutupan vegetasi, dimana vegetasi berupa pohon berfungsi sebagai penyerap karbon dan juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan (nilai ekonomis) bagi masyarakat. "Penanaman tanaman produktif ini diharapkan menjadi solusi bagi lingkungan dan masyarakat, karena tanaman prdouktif dapat bernilai ekonomis dan perakarannya yang dalam mampu mencegah erosi, banjir, dan tanah longsor," kata Zulkifli. Menurutnya, perubahan penggunaan lahan miring dari vegetasi permanen (hutan) menjadi lahan pertanian intensif menyebabkan tanah menjadi lebih mudah terdegradasi oleh erosi tanah. "Akibat degradasi oleh erosi tanah ini dapat dirasakan dengan semakin meluasnya lahan kritis. Praktek penebangan dan perusakan hutan (deforesterasi) merupakan penyebab utama terjadinya erosi di kawasan daerah aliran sungai (DAS)," ucapnya. Kepala DLH Sulbar berharap masyarakat tidak membuka lahan pada daerah kemiringan/curam untuk ditanami tanaman pertanian jangka pendek, seperti jagung, nilam atau padi lading,…

Pasangkayu-Mamasa--Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Koperasi dan Perindustrian (Koperindag) Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas layanan pengujian mutu barang, khususnya kopi dan kakao. Sambil menunggu proses akreditasi lab uji untuk komoditas kopi dan kakao, UPTD BPSMB menggelar Sosialisasi Akreditasi dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPSMB kepada Dinas Kabupaten dan Pelaku Usaha Kopi dan Kakao di Kabupaten Pasangkayu dan Mamasa. Sosialisasi dilaksanakan pada 22-24 Februari 2024, dengan menurunkan dua tim dari UPTD BPSMB. Tim pertama yang dikoordinir Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BPSMB Yenny Christina Kiding, bertugas menyosialisasikan akreditasi dan Pergub PAD BPSMB di Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan, tim kedua yang dikoordinir Kepala Seksi Pengujian UPTD BPSMB Marsuki, melakukan sosialisasi di Kabupaten Mamasa. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada dinas kabupaten dan pelaku usaha perdagangan kopi dan kakao tentang prosedur pengujian mutu barang, khususnya biji kopi dan kakao, di Laboratorium Uji UPTD BPSMB yang sebentar lagi akan terakreditasi oleh KAN. Dengan adanya akreditasi, Laboratorium Uji UPTD BPSMB diharapkan dapat memberikan layanan pengujian yang berkualitas, akurat, dan terpercaya, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, akreditasi juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan pasar terhadap hasil pengujian yang dikeluarkan oleh UPTD BPSMB. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, pihaknya berharap proses akreditasi UPTD BPSMB dapat segera rampung agar dapat lebih cepat membantu eksportir kopi dan kakao di Sulbar melakukan pengujian sampel. "Kita berusaha semaksimal mungkin untuk akreditasi BPSMB, kita berharap proses akreditasi ini segera rampung dan lab uji kita dapat diakui oleh KAN. Sehingga kita bisa segera membantu eksportir-eksportir kopi dan kakao di Sulbar melakukan pengujian di Sulbar sehingga tidak perlu ke Makassar lagi hanya untuk uji lab," ujar Bau Akram Dai. Sementara itu, Kepala UPTD BPSMB, Adnan Rasjid berharap, dengan…

Mamuju - Hydrant adalah salah satu dari beberapa jenis sistem pemadam kebakaran gedung yang efektif dan efisien. Sistem hydrant umumnya bisa dijumpai di berbagai gedung, seperti perkantoran, sekolah, mall, pabrik, dan lainnya. Keberadaan sistem hydrant sangat penting karena sebagai pemasok air ketika terjadi kebakaran. Sistem ini memungkinkan petugas bisa mendapatkan pasokan air dengan cepat saat situasi darurat. Seperti halnya pada Gedung Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) juga didukung dengan penyediaan hydrant sehingga perlu dilakukan training bagi sub unit kerja terkait. Olehnya itu, Tim Teknisi dan Security (Satuan Pengamanan) mengikuti training pengoperasian hydrant yang berlokasi di Kantor Gubernur Sulbar, (25/2/2024). Hal ini dilaksanakan oleh PT. Abibraya selaku pelaksana pembangunan gedung. Turut serta dalam kegiatan tersebut Tim Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulbar, Tim Damkar Kabupaten Mamuju serta Pejabat Fungsional Biro Umum Setda Sulbar Subryah. Menurut Subryah, peserta training berjumlah sekitar 50 orang dari Tim Teknisi Biro Umum berjumlah delapan orang dan Security berjumlah 42 orang. "Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan cara pengoperasian hydrant yang ada pada Kantor Gubernur," kata Subryah. Sedangkan, Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle mengatakan, Tenaga Teknisi dan Security wajib dibekali pemahaman penggunaan dan pengoperasian hydrant. "Selain mengikuti training, tim kami juga mengecek keberfungsian hydrant tersebut. Bilamana masih ada yang kurang berfungsi dengan baik, maka tim kami menyampaikan ke PT. Abibraya untuk segera dilakukan perbaikan," ungkap Anshar Malle. Selain itu, pihaknya juga akan segera menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan hydrant pada Kantor Gubernur Sulbar. "Ini sebagai pedoman jajaran dalam penggunaan hydrant nantinya," ujarnya. (rls)

MAMUJU-- Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat terkait penyusunan rencana kerja DPRD Sulbar. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro, Mamuju, Jumat (23/2/2024). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim didampingi Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Irma Trisnawati, Kabag Umum dan Keuangan, Stephanus Buntu Madika. Turut hadir via zoom Anggota Bamus, Abidin Abdullah serta perancang Perundang-undangan, Biro Hukum, Biro Tapem, Biro Umum, Biro Kesra, Kasubag dan Staf Persidangan. Pada rapat tersebut, Abdul Rahim berharap dengan adanya kesepakatan rencana kerja (renja) ini dapat dijadikan pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD untuk dua bulan kedepan. Selanjutnya renja tersebut akan disampaikan ke pimpinan lain untuk memberikan apresiasi kepada Abidin atas pengabdian di Bamus. (rls)

Manado - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar Farid Wajdi menghadiri Diseminasi Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR di Quality Hotel Manado, Kamis 22 Februari 2024. Kegiatan itu dilaksanakan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Sulawesi dan Maluku. Kepala BPSDM Sulbar, Farid Wajdi mengatakan, prinsip ASN sebagai profesi didasarkan pada kompetensi yang dimiliki atau diperlukan sesuai bidang tugasnya dan sebagai instansi pembina teknis infrastruktur bidang PUPR (jalan, jembatan, bendungan, irigasi, SPAM, rumah susun dan sebagainya). "Maka ASN PUPR khususnya di wilayah VIII berkewajiban untuk terus menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi berupa pemberian pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, agar mendapatkan hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatannya agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi," kata Farid, Sabtu 24 Februari 2024. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah mengajak kerja sama pengembangan kompetensi teknis antara BPSDM di daerah dengan BPSDM PUPR. "Jadi ada kerja sama pengembangan kompetensi aparatur PUPR di daerah khususnya di wilayah VIII Sulawesi dan Maluku. Untuk itu, dilakukan pembinaan secara bertahap sampai pada akreditasi pelatihannya," ungkapnya. Kerja sama bisa dengan menggandeng BPSDM daerah sesuai tupoksinya, maka diharapkan pengembangan kompetensi teknis ASN PUPR ini dapat berjalan secara efisien dan efektif serta tertib administrasi. "Baik gagasan dari PUPR menggandeng BPSDM daerah melakukan pengembangan kompetensi teknis PUPR sebab BPSDM dihadirkan mengawal pengembangan kompetensi ASN sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah layanan yang berdampak," bebernya. Selain itu, dalam kerjasamanya tetap kolaborasi dengan stakeholder agar tetap relevan antara kompetensi dengan kebutuhan. (rls)

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikbud Ristek di Sulbar yang diadakan Balai Guru Penggerak (BGP) Sulbar di Grand Maleo Hotel, Mamuju. Berlangsung selama tiga hari, mulai 21 – 23 Februari 2024, kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan di bidang pendidikan Se-Sulbar. Pada kesempatan ini, Bapperida Sulbar diwakili Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Nur Sehan. “Diketahui dari surat yang disampaikan, rapat koordinasi ini dalam rangka mengoptimalkan program prioritas Kemendikbud Ristek di Sulbar. Agenda pembahasan selama tiga hari ini, selain mensosialisasikan program kerja Balai Guru Penggerak tahun 2024, juga untuk membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dalam pencapaian program Kemendikbud Ristek di Sulbar,” terang Nur Sehan usai mengikuti kegiatan. Di temui di tempat berbeda, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, keikutsertaan Bapperida Sulbar untuk membangun kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Sulbar. “Salah satu permasalahan utama di Sulbar adalah Indeks Pembangunan Manusia yang rendah dan saat ini berada di urutan 31 secara nasional. Untuk itu, perwakilan Bapperida Sulbar perlu hadir membangun kolaborasi di bidang pendidikan melalui rapat koordinasi ini,” kata Junda, Jumat (23/2/2024). Diketahui, BGP Sulbar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas, dan pengawas sekolah. (rls)

Jakarta - Irjen Kemendagri apresiasi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih dekat dengan masyarakat melalui Sulbar menyapa. Apresiasi ini diberikan usai Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir memaparkan bahwa salah satu inovasi yang dilakukan untuk mencegah korupsi adalah menyampaikan ke masyarakat secara transparan pengelolaan Keuangan melalui Program Bincang Malaqbiq TVRI dan RRI kerja sama Pemprov Sulbar. "Jadi salah satu dari delapan program prioritas Pemprov Sulbar adalah OPD lebih dekat dengan masyarakat," kata Kadis Kominfo Pers Mustari Mula, Sabtu 24 Februari 2024. Implementasi dari program ini, OPD diharapkan membuka seluas luasnya ruang konsultasi, komunikasi dan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik. "Baik melalui ruang audiensi maupun melalui penyampaian informasi melalui ruang penyiaran diantaranya memasifkan program Sulbar Menyapa melalui Bincang Malaqbiq yang dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI dan RBFM serta Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)," ungkapnya. Selanjutnya, di masing masing OPD agar mereka lebih menguasai Tupoksinya dalam penyebaran informasi publik di OPDnya. Sedangkan, Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir mengatakan, siap menindaklanjuti arahan Tim Evaluator Itjen Kemendagri terkait beberapa hal berkaitan tupoksi Inspektorat Sulbar. Arahan dimaksud terkait peningkatan MCP dan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Sulbar. “Terkait hal ini kita akan segera membangun sinergi dengan stakeholder terkait,” ucap Natsir. Dari hasil penilaian, kata Natsir, MCP dan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Sulbar sudah cukup baik, meskipun demikian harus terus ditingkatkan. Adapun pejabat pemprov yang hadir, di antaranya Sekda Sulbar, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Inspektorat, Kadis Kominfo, Kadis PMD, Karo Pemkesra, Kabag Adpim Biro Umum, da

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua), Kamis (22/2/2024). Rapat dipimpin Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, dan dihadiri Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir serta jajaran lingkup Bapperida Sulbar. Turut hadir beberapa instansi terkait, seperti Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulbar, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar. “Agenda kali ini merupakan lanjutan untuk membahas terkait kesanggupan, kendala dan progress kemajuan kesepakatan yang telah disetujui pada rapat sebelumnya. Kali ini, rapat lebih membahas tekhnis pelaksanaan, mulai dari tema konreg, susunan panitia, narasumber hingga materi desk dibahas secara satu persatu,” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar, saat dihubungi, Kamis (22/2/2024). Untuk diketahui, hasil kesepakatan dalam Konreg PDRB Tahun 2023 di Kota Kendari, Sulbar ditetapkan sebagai tuan rumah Pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2024. Output yang diharapkan dari pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua dapat memberikan rumusan rekomendasi perencanaan kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam mewujudkan akselerasi yang berkelanjutan khususnya bagi Sulbar dan nasional pada umumnya. (rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Badan Kesbangpol melaksanakan pemantauan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten di Sulbar, Sabtu 24 Februari 2024. Plt Kaban Kesbangpol H. Muhammad Yusuf Yusuf Tahir, mengatakan tim sudah turun melakukan pemantauan persiapan PSU dan PSL di Kabupaten Mamuju. "Jadi kita pemantauan persiapan pelaksanaan PSU dan PSL di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat di Kantor KPU Kabupaten Mamuju, pada saat kunjungan tersebut di terima oleh Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju," kata Muhammad Yusuf. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di Kabupaten Mamuju dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 428 Tahun 2024 ,tentang Pelaksanaan Pemungutan lanjutan dan Penmungutan Suara Ulang. "Termasuk surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 431 Tahun 2024, tentang Pelaksanaaan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Umum Tahun 2024," tambahnya. Muhammad Yusuf berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. "Begitupun tidak terpengaruh dengan pihak siapun dalam menentukan pilihannnya, sehingga pemimpin yang dipilih adalah peminpin terbaik untuk memimpin bangsa dan daerah kita lima tahun yang akan datang," tandasnya. Adapun, rincian Kecamatan yang akan melaksanakan PSU sebagi berikut : 1. Kecamatan Tommo Untuk Pemungutan suara lanjutan a. TPS 6 Desa Kakulassang Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. b. TPS 1 Desa Leling Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. c. TPS.2 Leling Barat Untuk Pemilu Perorangan DPD. 2. Untuk pemungutan suara ulang a. TPS 4 Desa Tommo Kec.Tommo b. TPS 6 Desa Kakulassang Kec Tommo c.TPS 8 Kelurahan Simboro Kec,Simboro d.TPS.19 Kel.Simboro Kec.Simboro e TPS 2 Kel.Sinyonnyoi Kec.Kalukku f. TPS.3 Desa Kalonding Kec.Sampaga Pelaksanaan Pemungutan suara lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang akan dilaksanakan secara sersentak pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 di TPS Masing-masing.(rls)