MAMUJU - Sebagai upaya percepatan transformasi digital di Sulawesi Barat berbagai langkah strategis dan inovasi yang telah dilakukan antara lain peningkatan prosentase transaksi non tunai di belanja pemerintahan. Transaksi non tunai di belanja masyarakat, Peningkatan layanan digitalisasi sektor pelayanan publik, peningkatan infrastruktur jaringan internet di lembaga pemerintahan dan publik. Langkah ini yang dicetuskan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dan diterapkan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Pelaksanaan transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan melalui Tanda Tangan Elektronik yang saat ini tidak saja berlaku di OPD Sulbar tapi juga sudah mulai diterapkan di sekolah sekolah lingkup kewenangan Pemprov Sulbar," kata Kadis Kominfo Pers Mustari Mula, Sabtu 24 Februari 2024. Bahkan seluruh Pemerintah Kabupaten se Sulbar telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik. "Khusus untuk nilai Indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun, alhamdulillah nilai SPBE kita sudah mengalami peningkatan dari kategori Cukup di tahun 2022 (2,42) meningkat menjadi kategori baik di tahun 2023 dengan nilai indeks 2,94," bebernya. Dengan capaian itu, dia berharap agar nilai Indeks kematangan SPBE Sulbar lebih meningkat lagi di Tahun 2024. "Kita berharap partisipasi dan kolaborasi dan komitmen semua OPD untuk membenahi indikator indikator yang nilainya masih kurang pada domain Kebijakan, Manajemen, Tata Kelola dan Layanan SPBE," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Rapat Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Tahun 2025 – 2045 secara daring, di pusatkan di Kantor Bapperida Sulbar pada Kamis (22/2/2024). Rapat dibuka Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dan dihadiri Kepala Balitbangren Polman serta perwakilan perangkat daerah lingkup Sulbar dan Polman. “Rapat konsultasi ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045, dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi memastikan RPJPD Kabupaten selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 dan RPJPN Tahun 2025 – 2045,” kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Pada kesempatan itu, Junda menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan Sulbar dalam RPJPN 2025 – 2045, antara lain : a. Lima Sasaran Visi b. Delapan Misi c. 17 Arah Pembangunan d. 45 Indikator Utama Pembangunan e. 20 Upaya Transformatif Super Prioritas f. Empat Tahapan Pembangunan g. Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri berbasis SDA h. Sulbar sebagai Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan i. 103 Arah Kebijakan Transformasi Sulawesi Barat “Dari hasil rapat disepakati bahwa saran dan masukan terkait Ranwal RPJPD Kabupaten Polman ini, kami terima paling lambat 28 Februari 2024 dan dapat disampaikan secara tertulis melalui Bidang PPEPD Bapperida Sulbar,” tambahnya. (rls)

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melakukan rapat Koordinasi bersama Kementerian Agama Sulbar dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar terkait kewajiban pelaku unit usaha untuk memiliki sertifikat halal, Kamis 22 Februari 2024, bertempat di Kantor BI Perwakilan Sulbar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, situasi saat ini pelaku unit usaha di Sulbar terutama yang menggunakan produk asal hewan kesusahan memiliki sertifikat halal, dikarenakan belum adanya Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang bersertifikat. “Salah satu persyaratan bagi TPU untuk memiliki sertifikat halal adalah salah satunya harus memiliki Juru Sembelih Halal (Juleha) yang tersertifikasi dan saat ini di Sulbar belum memiliki Petugas Juleha. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini harus dimulai dari hulu yaitu memiliki Petugas Juleha yang tersertifikasi," tuturnya. Dia menambahkan, koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan untuk memfasilitasi para calon Petugas Juleha di Sulbar adalah dengan melakukan Bimbingan Teknis Sertifikasi Juleha. Dalam kesempatan yang sama, Khalid Rasiyd dari Kementerian Agama Sulbar menyampaikan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. “Semua kelompok unit usaha di Indonesia, terutama di Sulbar harus sudah berertifikat halal pada 17 Oktober 2024, karena jika belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, maka akan diberikan sanksi,” ujar Khalid. Sanksi tersebut, lanjutnya, dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Perihal Bimbingan Teknis Sertifikasi Juleha tersebut, Perwakilan BI Sulbar, Agus Lahmudin meminta agar hal itu dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian akan dikoordinasikan oleh pihaknya ke BI Pusat. Di tempat terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, sertifikasi halal menjadi prioritas nasional yang memerlukan kolaborasi dan…

JAKARTA–Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali menghadiri rapat yang diprakarsai oleh PT. Bara Blasting Perkasa (BBP) terkait dengan adanya rencana usaha untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan di Sulbar. Dalam rapat, turut hadir Kepala Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemprov Sulbar yaitu Kepala Bapperida Junda Maulana, Kepala Dinas PUPR Rachmad, Kepala Dinas ESDM Mohammad Ali Chandra, Kepala Dinas PMPTSP Habibi Azis dan Kepala Dinas Kehutanan Andi Aco Takdir. Rapat berlangsung di Hotel Des Indes Jl. Hos Cokrominoto No 84-86 Menteng, Jakarta Selatan pada 21- 22 Februari 2024. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali dalam rapat itu menyampaikan, terkait kewenangan persetujuan lingkungan mengikuti kewenangan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. "Dan untuk sektor pertambangan kewenangan provinsi dalam persetujuan lingkungan mengacu pada pendelegasian kewenangan sektor minerba yang diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022," kata Zulkifli. (rls)

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) tengah melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kelas persiapan bagi siswa(i) Kelas XII SMA/SMK/SLB Sulbar. Itu dilaksanakan dalam rangka menghadapi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi baik melalui jalur prestasi (SNBP) maupun jalur tes (SNBT). Kegiatan itu merupakan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar dengan pihak Pelaksana Bimbingan Belajar (Bimbel) yang berpengalaman yaitu Ruang Guru dan Insan Unggul Institut Makassar. Dalam kegiatan itu melakukan pendampingan, pembimbingan bagaimana dapat lulus Perguruan Tinggi di Indonesia maupun luar negeri. Dimana pembimbingan ini menyasar total 17.060 siswa kelas XII SMA/SMK/SLB se-Sulbar selama tiga bulan, dimulai pada 2 Februari hingga 30 April 2024. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam beberapa tahapan. "Hal ini menjadi perhatian serius Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengingat data tiga tahun terakhir angka kelulusan masuk ke PTN rata-rata 11 persen dan terendah di region Sulawesi. Sehingga tahun ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar mengalokasikan anggaran kegiatan Pembimbingan dan Pendampingan serta Tryout bagi Siswa SMA/SMK/SLB sederajat untuk tembus PTN," kata Mithhar, Kepala Disdikbud Sulbar, baru-baru ini. Mithhar menjelaskan, tahap pertama merupakan proses Sosialisasi SNBP yang bertujuan mengukur potensi siswa yang eligible pada SNBP untuk lulus pada program studi pilihannya. "Peserta dari tahapan ini adalah 4.664 siswa eligible dengan target 20 persen dari siswa yang mendaftar lulus melalui jalur ini. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak 2 Februari dan telah dilaksanakan di 6 SMA/SMK di Polman dan Mamuju," ujarnya. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan hibrid (tatap muka dan tatap maya) yang menyasar total 17.060 siswa dengan target minimal 3.500 siswa dapat diterima di prodi pilihannya di PTN favorit. Selain tahapan ini, lanjutnya, juga akan dilaksanakan try out dan webinar pemilihan jurusan dalam rangka menyukseskan program pengembangan sumber daya manusia ini. "Kita sangat berharap, dengan program ini, siswa-siswi Sulbar, akan meningkat angka kelulusannya masuk ke PTN…

MAMUJU–Menanggapi isu dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait potensi panen raya Maret 2024, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif bersama Bidang Tanaman Pangan melakukan respon cepat terkait isu tersebut, Jumat 23 Februari 2024. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pada Maret 2024, produksi gabah kering giling di berbagai wilayah Sulbar diperkirakan sebesar 39.096 Ton. Berikut adalah rincian produksi Gabah Kering Giling setiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat: Keterangan: Produksi Padi (GKG) berdasar rilis KSA BPS Produksi Jagung berdasar Laporan Tanam Statistik Pertanian (SP) Kabupaten Bulan Desember 2023 x Produktivitas Tahun 2023 Produksi Kedelai berdasar Laporan Tanam Statistik Pertanian (SP) Kabupaten Bulan Desember 2023 x Produktivitas Tahun 2023 Sedangkan Luas Tambah Tanam Sulbar Bulan Januari – Maret 2024 di perkirakan mencapai 20.728 Ha untuk Padi, 6.443 Ha untuk Jagung dan 75 Ha untuk kedelai dengan perincian: Syamsul Ma’rif menambahakn, adapun langkah-langkah strategis Dinas TPHP dalam peningkatan produksi pertanian untuk mencapai swasembada pangan diantaranya : Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian kabupaten, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulbar maupun Petugas Penyuluh Lapang (PPL). Penggunaan benih unggul yang bersertifikat sesuai rekomendasi varietas (Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Inpari 43, Inpari 48, Inpari nutrizink, Cakrabuana, Padjajaran, Mekoggga, Intani 602 ). Melakukan percepatan tanam dengan berdasar pada target capaian LTT sesuai rekomendasi pusat. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan melalui peningkatan luas tanam, penggunaan Alsin, pupuk 5 tempat, peningkatan kualitas dengan penerapan PHT (pengendalian hama terpadu) dan pengolahan hasil panen Berkoordinasi dengan pusat untuk segera merealisasikan bantuan sarana dan prasarana. (rls)

MAMUJU--Dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), DPMPTSP Sulbar melalui inovatornya Satriawan Hasan Sulur selaku Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya mengusung aplikasi SEPOI (Sebaran Potensi Investasi) SULBAR dalam Pekan Inovasi, Jumat 23 Februari 2024. Aplikasi ini menyajikan data peluang investasi berbasis web. Dalam presentasinya, Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menyampaikan, ketersediaan data yang akurat melalui aplikasi SEPOI SULBAR menjadi ukuran untuk memberikan kenyamanan kepada calon investor dalam mencari informasi terkait kebutuhan data peluang investasi di Sulbar. “Kami berharap dengan adanya inovasi ini bisa menguatkan kolaborasi antar OPD dalam menyediakan data potensi investasi, yang tentunya akan kami olah dulu untuk menjadi data peluang investasi yang kemudian bisa kita sajikan di dalam SEPOI SULBAR,” ujar Satriawan Hasan Sulur. Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis memberikan penguatan mentor yang berharga dalam webinar daring tersebut. Ia tidak hanya mendukung kehadiran Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur, tetapi juga memberikan wawasan mendalam terkait strategi peningkatan investasi di wilayah ini. Dengan kepemimpinan yang visioner, Habibi mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. SEPOI SULBAR sebagai inovasi terbaru, bukan hanya mencerminkan kemajuan teknologi informasi, tetapi juga hasil dari sinergi antara kepemimpinan yang progresif dan semangat inovasi dari mentor terkemuka. Harapannya, langkah-langkah ini akan membawa Sulbar ke tingkat investasi yang lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. (rls)

POLMAN--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama PT. Mars Indonesia melakukan pertemuan dalam rangka Kemitraan Pengembangan Kakao Berkelanjutan. Kegiatan itu berlangsung di Kebun Induk, Desa Batu Panga Da’ala, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar (Polman), Selasa 20 Februari 2024. Dalam pertemuan, membahas langkah strategis yang akan diambil oleh Pemprov Sulbar dan PT. Mars Indonesia dalam usaha pengembangan kakao berkelanjutan di Sulbar. Mengusung tema "Meraih Kejayaan Kakao Sulawesi Barat melalui Program Gerbang Permadani (Gerakan Membangun Perkebunan Terintegrasi, Maju dan Mandiri)". Pertemuan itu dihadiri, dari Dinas Perkebunan Sulbar yaitu Sekertaris Dinas Andi Sitti Kamalia, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Muliadi dan Kepala UPTD Perbenihan/Kebun Induk Batupanga Da’aala Rusdi. Sementara, dari PT. Mars Indonesia, Ani Setyoningrum selaku Commercial Operations, Jeffrey serta tim. Sedangkan, dari Dinas Pertanian dan Pangan Polman, yakni Kepala Dinas Andi Afandi Rahman, Sekertaris Dinas Kaharuddin dan Kepala Bidang Perkebunan Namri Izzuddin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Polman, Andi Afandi Rahman sangat mendukung dan menyambut baik rencana kerja sama dengan PT. Mars Indonesia. Ia menyatakan siap berkolaborasi untuk melaksanakan program Pengembangan Kakao Berkelanjutan di Sulbar khususnya di Polman. Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi memaparkan beberapa poin kolaborasi yang nantinya akan terlaksana dan diharapkan dapat membantu upaya pengembangan kakao berkelanjutan di Sulbar. "Tentunya ini dapat memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya petani kakao," ucap Muliadi. Sementara, Commercial Operations PT. Mars Indoensia, Ani Setyoningrum juga menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia mengatakan, perlu dipetakan langkah-langkah strategis yang menjadi kebutuhan utama untuk mengembalikan kejayaan kakao di Sulbar. “Kami merespon positif untuk rencana pengembangan kakao di Sulbar, tentunya kita perlu bersama-sama memahami langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan rencana ini,” ujar Ani. Pihaknya berharap rencana kolaborasi itu agar berpusat pada kebutuhan dan pemberdayaan petani secara jangka panjang. Dalam pertemuan itu, Commercial Operations bersama Jeffrey dan Tim PT. Mars Indoensia menyempatkan berkeliling…

MAMUJU--Menindaklanjuti kunjungan Pengurus Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Mamuju beberapa waktu lalu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Hamdani Hamdi bersama tim melakukan pertemuan dengan Deputi Bank Indonesia (BI) Sulbar, Ahmad dan tim, Selasa 20 Februari 2024. Pertemuan di Kantor BI Perwakilan Sulbar itu, dalam rangka membahas rencana pembetukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Sulbar. Pada dasarnya BI mendukung pembentukan KDEKS dalam rangka percepatan, pengembangan dan perluasan Kegiatan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulbar. KNEKS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Wapres selaku ketua harian meminta pembentukan KDEKS di seluruh provinsi di Indonesia, sebagai upaya mempercepat Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, pembentukan KDEKS merupakan salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS. Untuk itu, diharapkan dengan dibentuknya KDEKS, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud. “KDEKS juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi kepada masyarakat,” kata Hamdani. Hamdani menyatakan, kedepan Pemprov Sulbar akan membentuk KDEKS. Namun semuanya harus mengacu kepada regulasi dan aturan mengenai manajemen keuangan khususnya di daerah. "Pemprov Sulbar perlu belajar dengan provinsi lain yang sudah membentuk terkait dengan teknis penganggarannya. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan regulasi dan penganggaran pembentukan KDEKS," ucapnya. (rls)

MAMUJU- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Kamis 22 Februari 2024, bertempat di Gasebo Rujab Sekprov Sulbar. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris selaku Ketua TPID Sulbar secara daring. Rapat dihadiri Sekretaris TPID Sulbar Hamdani Hamdi yang juga Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar selaku pimpinan rapat secara luring, narasumber dari BI dan BPS, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas TPHP, Dinas Ketapang, Bapperida, Inspektorat, BPKPD, ESDM, Perwakilan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan, Perum Bulog Mamuju, Satgas Pangan. Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah konkret Pengendalian inflasi jelang HKBN Tahun 2024, persiapan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID serta penyampaian Laporan One Pages Summery program unggulan TPID Tahun 2023 dalam rangka penilaian kinerja TPID Award Tahun 2024. Ketua TPID Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalamai peningkatan jelang Bulan Ramadhan, maka TPID perlu terus melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan serta advokasi terhadap perkembangan harga komoditas, mengintensifkan intervensi harga komoditas selama ramadhan. Selain itu, mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), mengawal bersama Satgas pangan terhadap ketidakwajaran kenikan harga, gangguan distribusi maupun penimbunan termasuk juga penyaluran distrbusi BBM dan LPG, menghimbau kepada masyarakat melalui media sosial serta iklan layanan masyarakat untuk konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja Sekretaris TPID Sulbar, Hamdani Hamdi menyampaikan terkait pelaksanaan HLM TPID. Ia mengatakan, HLM TPID akan dilaksanakan pada 29 Februari 2024 mendatang di Grand Maleo Mamuju dengan menghadirkan TPID se-Sulbar. "Tujuan dilaksanakan HLM adalah untuk mengevaluasi tingkat inflasi di Sulbar serta faktor yang mempengaruhi, identifikasi komoditas penyumbang inflasi, langkah-langkah konkret pengendalian inflasi jelang HKBN serta penekanan percepatan pelaksanaan KAD," terang Hamdani. Dia berharap, Perum Bulog baik Mamuju maupun Polman agar senantiasa memberikan dukungan terhadap pemerintah kabupaten dalam upaya pengendalian inflasi, utamanya dalam Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Penyaluran Beras SPHP. Sementara, Deputi Perwakilan BI Sulbar…