MAMUJU – Jelang lebaran Idul Fitri 1445 H/2024 M, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat membagikan paket sembako kepada pegawai non asn lingkup Dinas TPHP, Kamis, (4/4/2024). Sebanyak 146 paket sembako diberikan kepada pegawai non ASN Dinas TPHP Sulbar. Paket sembako yang diberikan berisi minyak, gula, susu dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Paket sembako diberikan langsung oleh Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif dan Sekretaris Dinas drh. Agus Rauf beserta Kepala Sub Bagian dan Umum Hartati. Kepala DTPHP, Syamsul Ma’rif menyampaikan bahwa bingkisan tersebut di berikan kepada teman-teman Pegawai Non ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan Suci Ramadhan. "Paket ini memang isinya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat," kata Syamsul Maarif Hal senada disampaikan oleh Sekertaris Dinas TPHP drh. Agus Rauf “Ini kita jadikan momentum membentuk kebersamaan antar pegawai, dengan saling berbagi insyaAllah kebersamaan ini akan membekas nantinya. Jangan dilihat dari nilai dan bentuknya tapi ambil makna dan hikmahnya dari pemberian seperti ini dengan saling berbagi kebersamaan," kata Agus Rauf Ditempat yang sama, Kepala Sub Bagian Umum Dinas TPHP Hartati menyampaikan bahwa total paket sembako yang disalurkan sebanyak 146 paket yang dibagikan dibeberapa tempat seperti Dinas TPHP, UPTD BPHMT-IB Polman, UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet serta Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya yang berada dibawah naungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Penulis : DTPHP Editor : humassulbar

Mamuju -- Dalam rangka percepatan digitalisasi di lingkup Pemprov Sulbar, utamanya di lingkungan pendidikan, Kepala Disdikbud Sulawesi Barat Mithhar mengumpulkan seluruh kepala SMK se-Kabupaten Mamuju di Aula SMK Negeri 1 Mamuju pada Jumat , 5 April 2024 Dalam pertemuan tersebut, Kadis Dikbud Sulbar, Mithar memberikan bimbingan khusus terkait penggunaan tanda tangan elektronik (TTE). Hal ini dilakukan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk mempercepat digitalisasi di lingkungan pendidikan. "Kita dorong semua kepala sekolah se-Sulbar agar dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Ini sesuai arahan Pak Pj Gubernur Sulbar. Kita mau semuanya bisa tuntas secepatnya. Seluruh kepala sekolah sudah menggunakan tanda tangan elektronik," tegas Mithhar. Lebih lanjut, Mithhar meminta para kepala sekolah untuk segera melakukan penginputan data di aplikasi yang telah disediakan. Koordinasi dengan Dinas Dikbud, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Kominfo dapat dilakukan untuk membantu proses ini. "Bagi yang belum, segera lakukan penginputan di aplikasi. Bisa dikoordinasikan dengan Dinas Dikbud, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Kominfo," imbuhnya. Bimbingan khusus ini diharapkan dapat membantu para kepala SMK memahami dan menerapkan penggunaan TTE dengan baik. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi sekolah. Manfaat Penggunaan Tanda Tangan Elektronik: Mempercepat proses penandatanganan dokumen Meningkatkan keamanan dan keaslian dokumen Menghemat biaya dan waktu Ramah lingkungan Langkah-langkah Penggunaan Tanda Tangan Elektronik: Mendapatkan sertifikat elektronik dari Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Menggunakan TTE di Aplikasi Srikandi Dukungan dari Dinas Dikbud Sulbar: Dinas Dikbud Sulbar berkomitmen untuk mendukung penggunaan TTE di seluruh sekolah di Sulbar. Berbagai upaya dilakukan, seperti: Sosialisasi dan pelatihan penggunaan TTE Penyediaan infrastruktur dan aplikasi TTE Pendampingan dan bantuan teknis Dengan penggunaan TTE yang optimal, diharapkan pengelolaan pendidikan di Sulbar menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dampak Positif Penggunaan Tanda Tangan Elektronik: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan Memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sekolah Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah Kesimpulan: Penggunaan Tanda Tangan Elektronik…

Mamuju - Sesuai Arahan PJ. Gubernur Provinsi Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulbar kembali menyelenggarakan Webinar Inovasi Seri 22 secara virtual, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Webinar ini merupakan bagian dari upaya BKD untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pegawai pemerintah Prov. Sulbar. Jumat, 5 April 2024. Webinar ini diikuti oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkup Pemprov Sulbar dan dipandu oleh Widyaswara Ahli Madya BPSDM Sulbar, Sahabuddin, selaku Moderator. Hadir pula tiga narasumber inspiratif yang telah berhasil mengimplementasikan ide-ide kreatif mereka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor publik, yaitu: 1. Murdaniel, SE, MAP, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Tema Inovasi SIPENJAGA (Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai). 2. Amirullah Rasyid, SP, M.Si, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan kelembagaan, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Tema Inovasi Mini Embung Geomembrane mengatasi dampak Kekeringan Lahan Perkebunan 3. Ika Lisrayani, SS, M. Si, Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi sulawesi Barat, Tema Inovasi SIDAYA (Sistem Informasi Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat Dalam sambutannya Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menyampaikan beberapa hal penting. “Saya mengajak seluruh ASN untuk berani berinovasi dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan ragu untuk menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, bahwa budaya inovasi dan kolaborasi harus menjadi budaya kerja di seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat. Ciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung bagi tumbuhnya ide-ide inovatif dan kolaboratif. Lebih lanjut dikatakan, semangat dan komitmen bersama, ASN di Sulawesi Barat mampu menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membawa kemajuan bagi daerah kita. "Webinar ini merupakan salah satu upaya BKD Sulbar dalam meningkatkan…

MAMUJU, Sebagai wujud syukur dan rasa bahagia di momentum ramadhan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri menyerahkan secara langsung paket sembako lebaran untuk tenaga PTT Disnaker Sulbar. "Bingkisan atau paket ini sebagai wujud kepedulian dan rasa ingin berbagi di bulan Ramadhan," kata Andi Farid. Ia mengatakan, kepedulian terhadap tenaga honorer khususnya PTT yang ada di Disnaker merupakan bentuk kebersamaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan. "Ini juga sebagai bentuk apresiasi atas kinerja seluruh PTT yang ada, " ujarnya. Ia berharap, paket yang diberikan dapat bermanfaat untuk seluruh PTT yang ada, sekaligus memenuhi kebutuhan di bulan ramadhan atau idul Fitri nanti. "Semoga dengan adanya paket ini, kedepan diharapkan dapat berdampak pada kinerja organisasi yang lebih baik," jelasnya. Salah satu PTT yang menerima paket tersebut mengaku bersyukur dan merasa bahagia, dirinya menyampaikan terimakasih kepada Jajaran Disnaker dan pemerintah Provinsi Sulbar atas kepedulian terhadap tenaga PTT. (Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy hadir mendampingi bapak Pj Gubernur Sulawesi Barat , Prof Zudan dalam simulasi gempa yang diselenggarakan di depan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat. Simulasi tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, yang rentan terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam simulasi tersebut, Kepala Dinkes Sulbar, drg.Asran Masdy terlibat langsung dalam skenario darurat yang disiapkan oleh tim BPBD. Ia bersama dengan tim berlatih mengevakuasi korban, memberikan pertolongan pertama, dan merespons situasi darurat yang mungkin terjadi pasca gempa. “Dalam situasi darurat seperti ini, kesiapan, baik sarana maupun kemampuan SDM dan system yang disiagakan, serta kerja sama semua pihak menjadi kunci utama dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana alam,” ujar Asran Masdy. Dalam simulasi tersebut, BPBD Sulawesi Barat juga mengikutsertakan berbagai pihak terkait, termasuk tim SAR (Search and Rescue), relawan, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menangani bencana. “Melalui simulasi ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan sistim kesiapsiagaan kita terhadap bencana dan bisa memperbaiki prosedur serta koordinasi antar instansi dalam penanganan bencana,” Asran Masdy. Simulasi gempa di depan Kantor BPBD Sulawesi Barat tersebut merupakan bagian dari bentuk komitmen serius serta upaya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam yang potensial terjadi. Penulis : Dinkes Editor : humassulbar

Mamuju - Sesuai arahan PJ. Gubernur Prov. Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulbar kembali menyelenggarakan Webinar Inovasi Seri 22 secara virtual, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Webinar ini merupakan bagian dari upaya BKD untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pegawai pemerintah Prov. Sulbar. Jumat, 5 April 2024. Webinar ini diikuti oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkup Pemprov Sulbar dan dipandu oleh Widyaswara Ahli Madya BPSDM Sulbar, Sahabuddin, selaku Moderator. Hadir pula tiga narasumber inspiratif yang telah berhasil mengimplementasikan ide-ide kreatif mereka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor publik, yaitu: 1. Murdaniel, SE, MAP, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Tema Inovasi SIPENJAGA (Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai). 2. Amirullah Rasyid, SP, M.Si, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan kelembagaan, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Tema Inovasi Mini Embung Geomembrane mengatasi dampak Kekeringan Lahan Perkebunan 3. Ika Lisrayani, SS, M. Si, Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi sulawesi Barat, Tema Inovasi SIDAYA (Sistem Informasi Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menyampaiakn beberapa hal penting. “Saya mengajak seluruh ASN untuk berani berinovasi dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan ragu untuk menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, bahwa budaya inovasi dan kolaborasi harus menjadi budaya kerja di seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat. Ciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung bagi tumbuhnya ide-ide inovatif dan kolaboratif. Lebih lanjut dikatakan, dengan semangat dan komitmen bersama, ASN di Sulawesi Barat mampu menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membawa kemajuan bagi daerah kita. "Webinar ini merupakan salah satu upaya BKD Sulbar dalam…

Mamuju – Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut mendampingi Pengawasan Sertifikasi Halal pada Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Mamuju yang berlokasi di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kamis (4/4/2024) dini hari. Kegiatan ini menindaklanjuti atas Surat dari Kementerian Agama RI Nomor B-155/BD.II/P.II.II/HM.00/03/2024 Perihal Pengawasan Bersama Terhadap Hasil Sembelihan dan Jasa Penyembelihan di 34 Provinsi di Indonesia secara serentak. Pengawasan RPH ini bersamaan dengan Kampanye Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 di RPH, yang dilaksanakan secara serentak se Indonesia. Kegiatan ini dihadiri perwakilan BPJPH (Badan Pusat Jaminan Produk Halal) Kemenag RI, BPJPH Kemenag Sulbar serta perwakilan DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten Mamuju. Perwakilan BPJPH Pusat, Seno Ariawan mengatakan, BPJPH terus melakukan kampanye hingga batas akhir wajib halal, 17 Oktober 2024 mendatang. "Saat ini BPJPH secara serentak melakukan kampanye Wajib Halal Oktober 2024 sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Hasil Penyembelihan dan Jasa Penyembelihan di RPH,” ungkap Seno. Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, kegiatan WHO2024 ini sebagai upaya dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. "Setelah 17 Oktober 2024 ini, jika produk yang diedarkan tidak tersertifikasi halal, maka akan ada sanksinya. Ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014," ucap Nur Kadar. Dihubungi terpisah, Kepala DTPHP Sulbar Syamsul Ma’rif menyatakan pihaknya siap mendukung sertifikasi halal RPH bagi pelaku usaha yang akan mensertifikasi produk mereka, khususnya yang berasal dari olahan daging. Kegiatan ini diakhiri dengan menyaksikan proses penyembelihan sapi mulai dari penampungan, penyembelihan, distribusi sampai daging dikirim ke pedagang Pasar Baru, Mamuju. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

POLMAN-- Sesuai dengan arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait memastikan dan mengupayakan agar ketersediaan dan harga beras terjangkau di masyarakat, terkhusus menjelang lebaran Idul Fitri 1445 H/2024 M. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) melakukan pemantauan stok dan harga beras pada penggilingan besar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Rabu-Jumat (3–5 April 2024). Pemantauan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) Tanaman Pangan, untuk memastikan ketesediaan beras dengan mengunjungi dua penggilingan beras yang memproduksi merk beras yang banyak beredar di pasar di wilayah Sulbar yaitu UD Nurmadinah dan UD Usaha. Pejabat Fungsional APHP Ramlia mengatakan, ketersediaan stok di UD Nurmadina aman bahkan melebihi sampai lebaran Idul Fitri. “Beras premium NM stok terpantau per tanggal 3 April tersedia 78 ton, Merk Sandeq 975 Kg, Nenas 71 ton dan merk Malolo 51 ton, sementara pabrik masih tetap beroperasi. Adapun harga beras sudah menurun menjadi Rp. 13.000/Kg merk Nurmadinah (NM), beras merk Sandeq Rp. 12.700/Kg, merk Nenas Rp. 12.500/Kg dan merk Malolo Rp. 12.000/Kg," bebernya. Masih kata Ramlia, beras produk UD. Nurmadinah telah disuplai pada bulan Januari sebanyak 2.817,8 ton dan pada bulan Februari 2.940,5 ton. Sementara itu, Pejabat Fungsional APHP lainnya Rahmawati menyampaikan, adapun stok ketersediaan beras produk UD. Usaha Tani dari hasil pematauan stok ditemukan bahwa merk Putri Duyung 10 ton, merk Mantap 10 ton, merk Jarwo 10 ton dan beras merk Usaha Tani 4 ton. “Harga beras saat pemantauan merk Putri Duyung Rp. 13.000/Kg, merk Mantap Rp. 12.500/Kg, merk Jarwo Rp. 12.500/Kg dan merk Usaha tani Rp. 12.500/Kg” imbuhnya. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Titiek Anas. Ia mengatakan selain menyuplai dalam wilayah Sulbar UD. Nurmadinah rutin mengirim ke Kalimantan Selatan 600 ton per bulan dan selama tahun 2023 lalu sebanyak 7.800 ton. Sedangkan UD Usaha Tani rutin mengirim ke…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan tinjauan terhadap progres pengadaan barang dan jasa untuk Triwulan I. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi proses serta kemajuan yang telah dicapai, sambil juga menyoroti berbagai hambatan yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Tim Monev memanfaatkan fitur Alat Monitoring dan Evaluasi (AMEL) yang terintegrasi dengan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembayaran. "Melalui evaluasi yang kami lakukan, kami berharap dapat mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan dan mengatasi kendala-kendala yang mungkin menghambat proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar," kata Plt. Kepala Biro PBJ, Muhtar, Jumat 5 April 2024. Dalam hasil evaluasi, terungkap bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah berhasil melakukan inputan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara sempurna. Namun, masih ada beberapa Perangkat Daerah lainnya yang tidak mencapai 100 persen. Selain itu, progres paket pekerjaan yang menggunakan metode Tender/Seleksi dan E-Purchasing yang masih perlu dimaksimalkan kedepannya. Sebagai langkah tindak lanjut, beberapa rekomendasi telah diajukan, termasuk perlunya validasi data dan pendampingan kepada perangkat daerah guna mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing, serta perlunya rapat koordinasi untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui tender dan seleksi. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Merespon penyampaian tertulis Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) terkait pelaksanaan Simulasi Gempa Bumi di Kompleks Perkantoran Gubernur, seluruh pegawai Bapperida Sulbar sigap mengikuti simulasi evakuasi bencana saat terdengar bunyi sirine, pada Jumat (5/4/2024). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menghimbau seluruh jajarannya mengikuti instruksi teknis pelaksanaan Simulasi Gempa Bumi sesuai lampiran Surat Pj. Gubernur Sulawesi Barat Nomor B-300.2.2/96/IV/2024, yang disampaikan pada 3 April 2024. Seluruh pegawai tampak mulai mengamankan diri, kemudian berlari keluar gedung Kantor Bapperida Sulbar setelah terdengar suara sirine. Sesuai penyampaian teknis pelaksanaan simulasi gempa bumi, seluruh pegawai Bapperida Sulbar menuju ke Titik Kumpul 1 yang berada di halaman belakang Kantor Gubernur Sulbar. Junda pun berharap simulasi itu dapat melatih kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana gempa bumi. “Jika arahan simulasi evakuasi ini selalu kita ikuti dengan baik, harapannya kita terlatih dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Untuk itu, saya harap seluruh pegawai dapat mengikuti arahan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan simulasi gempa bumi yang telah disampaikan oleh pimpinan,“ kata Junda. Sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sadar dan paham terkait risiko bencana Sulbar. "Kita semuanya harus satu frekuensi memiliki kesadaran untuk menangani bencana dengan baik, salah satunya dengan simulasi ini," tutur Prof. Zudan. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar