Wakil Gubernur Sulbar,Enny Anggraeni Anwar menghadiri pementasan tari kolosal Indonesia Bekerja Indonesia Jaya yang digelar secara serentak diseluruh wilayah Provinsi se-Indonesia. Untuk Sulbar digelar di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Mamuju, Kamis, 15 Agustus 2019. Kami mengapresiasi kegiatan tarian kolosal seluruh Indonesia yang berlangsung di lapas rutan II Kabupaten Mamuju ini, kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang akan memecahkan rekor MURI , dan pusat kegiatan berlangsung di Lapas Tangeran,� kata Enny Anggraeni Anwar Wagub Enny Anggraeni Anwar pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang besar kepada Kakanwil Hukum dan HAM Sulbar yang senantiasa memberikan pembinaan yang baik kepada warga binaan rutan Mamuju sehingga mereka tidak merasa di anak tirikan dan diperlakukan layaknya masyarakat biasa sehingga para warga binaan dapat berekspresi, berkreasi dan berkarya sehingga mampu memperlihatkan diri bahwa mereka bisa bekerja dengan baik. Lebih lanjut disampaikan, Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memupuk rasa persatuan dan kesatuan dan juga menjadi pembinaan kepribadian untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta kepada tanah air dihari kemerdekaan republik Indonesia yang ke 74. Saya melihat warga binaan kita di lapas semuanya dengan penuh semangat mereka memperlihatkan bahwa mereka manusia biasa dan sama seperti kita dan saya paham bahwa mereka sebenarnya tidak ingin berada disini, pungkas EnnyKepala Divisum Serikatan Sulbar, Anwar melaporkan, sebanyak 450 orang dari berbagai kasus yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemberian remisi kepada warga binaan termasuk kasus tipikor berjumlah lima orang.Adapun pemenuhan salah satu syarat pemberian remisi dengan melihat kelakuan baik dans udah memenuhi persyaratan bagi warga binaan serta beberapapertimbangan lainnya. Pihak kami sementara menunggu persetujuan dari pusat, dimana kami sudah mengusulkan 450 yang tergabung dari beberapa kasus untuk pemberian remisiTerdapat dua Kabupaten yang aktif melakukan pengusulan yaitu lapas Polewali Mandar dan Rutan Mamuju. Selain itu, Adapun jenis pidana yang mendominasi ialah kasus narkoba dan pelecehan anak yang saat ini masih seimbang…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris bersama Ny.Kartini Hanafi Idris saat menghadiri Peringatan Hari Jadi Majene ke-474 tahun di Pendopo Rujab Bupati Majene, Kamis, 15 Agustus 2019

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Danrem 142 Tatag, dan sejumlah pimpinan OPD pada acara Pengukuhan Paskibraka Sulawesi Barat tahun 2019 di Ruang Pertemuan Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 15 Agustus 2019

Biro Organisasi dan Tatalaksana Provinsi Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulbar Tahun 2019, Kamis 15 Agustus 2019 di Lantai II Kantor Gubenur Sulbar. Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Biro Ortala Provinsi Masriadi Nadi Atjo, SE, Msi, didampingi Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Ortala Setda Provinsi Sulbar, DR Suyuti Marzuki serta Kasubag Reformasi Birokrasi Hujawardi. Dihadiri peserta dari unsur Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Provinsi Sulbar dan Tim Pokja Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulbar. Pada kesempatan tersebut, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan, rapat ini adalah langkah awal dalam rangka koordinasi ke semua unsur pokja untuk mempersiapkan bukti atau dokumen penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang nantinya akan diberikan ke tim evaluasi pemerintah pusat. “Rapat ini kiranya dihadiri oleh Sekda Sulbar, namun karna beliau berhalangan, maka pak sekda meminta agar rapat ini kembali dijadwalkan ulang" ujar Masriadi. Menurut jadwal, Tim Evaluasi Kemenpan RI akan berkunjung ke Mamuju melakukan evaluasi pelaksanaan RB Pemprov Sulbar 16 September 2019. Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Ortala Setda Provinsi Sulbar Dr Suyuti SPi.MT.MSc menjelaskan, dalam pelaksanaan reformasi di Sulbar, salah satu hal yang juga penting adalah program manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisas, pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Untuk mengukur pencapaian program manajemen perubahan dinilai dengan empat indikator, yakni : indikator tim reformasi birokrasi, road Map reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi serta indikator perubahan pola pikir dan budaya kinerja. "Target yang ingin dicapai melalui program manajemen perubahan adalah : meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah dan menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan" terang Suyuti.

Berdasarkan Rapat Tim Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 07 Agustus 2019, 30 orang yang dinyatakan lulus pada tahap Wawancara. Ketua Panitia Seleksi dijabat DR. M. Idris, M.Si. Seleksi Jabatan digelar sejak sebulan lalu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seleksi Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Sulbar terdiri atas seleksi administratif, kompetensi manajerial dan tahap penulisan makalah dan wawancara. Adapun persyaratan pendaftaran ikut seleksi yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS); Usia maksimal 56 tahun per tanggal 01 September 2019, pendidikan sekurang-kurangnya S-1 diutamakan S.2 / S.3. Pensyaratan lainnya, serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan (Eselon II-a Pangkat Pembina Tk. I dan Eselon II-b Pangkat Pembina), memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun. Selain itu, dipersyaratkan pula sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat dua tahun, sehat jasmani dan rohani, lulus diklat kepemimpinan Tingkat III diutamakan Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Taat Wajib Pajak, penilaian Prestasi Kerja setiap unsur bernilai baik dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan terakhir harus mendapatkan Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dari total jumlah pendaftar, pada tahap seleksi administrasi, hanya 64 orang yang dinyatakan lulus. Yang lulus seleksi administrasi kemudian mengikuti tes kompetensi manajerial yang terdiri dari tes tertulis, leaderless discussion group dan wawancara tunggal yang digelar di LAN Makassar pada tanggal 7 Agustus 2019. 37 orang lolos tes kompetensi manajerial dan berhak mengikuti…

akil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar Melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Serta Hasil Pantauan BPK Semester II Tahun 2018 di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Jumat 09 Agustus 2019.

Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris saat melakukan pemotongan dua ekor hewan qorban yang berlangsung di rumah jabatan Sekprov Sulbar, Minggu,11 Agustus 2019

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar didampingi Gubernur Sulbar dua periode, Anwar Andnan Saleh menggelar open house peringatan hari raya idul adha 1440 Hijriyah, berlangsung di rumah jabatan Wakil Gubernur, acara tersebut turut dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Minggu,11 Agustus 2019

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan sholat Idul Adha 1440 Hijriyah, yang berlangsung di Mesjid Baitul Anwar, Minggu, 11 Agustus 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyerahkan hewan kurban dari Presiden Jokowi kepada Pemkab Mamuju, diterima oleh Bupati Mamuju, Habsi Wahid