Biro Organisasi dan Tatalaksana Provinsi Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulbar Tahun 2019, Kamis 15 Agustus 2019 di Lantai II Kantor Gubenur Sulbar.

Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Biro Ortala Provinsi Masriadi Nadi Atjo, SE, Msi, didampingi Kabag Tatalaksana dan  Reformasi Birokrasi Biro Ortala Setda Provinsi Sulbar, DR Suyuti Marzuki serta Kasubag Reformasi Birokrasi Hujawardi. Dihadiri peserta dari unsur Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Provinsi Sulbar dan Tim Pokja Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulbar.

Pada kesempatan tersebut, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan, rapat ini adalah langkah awal dalam rangka  koordinasi ke semua unsur pokja untuk mempersiapkan bukti atau dokumen penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang nantinya akan diberikan ke tim evaluasi pemerintah pusat. “Rapat ini kiranya dihadiri oleh Sekda  Sulbar, namun karna beliau berhalangan, maka pak sekda meminta agar rapat ini kembali dijadwalkan ulang" ujar Masriadi.

Menurut jadwal, Tim Evaluasi Kemenpan RI akan berkunjung ke Mamuju melakukan evaluasi pelaksanaan RB Pemprov Sulbar 16 September 2019. 

Kabag Tatalaksana dan  Reformasi Birokrasi Biro Ortala Setda Provinsi Sulbar Dr Suyuti SPi.MT.MSc menjelaskan, dalam pelaksanaan reformasi di Sulbar, salah satu hal yang juga penting adalah program manajemen perubahan. Manajemen 

perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisas, pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. 

Untuk mengukur pencapaian program manajemen perubahan dinilai dengan empat indikator, yakni : indikator tim reformasi birokrasi, road Map reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi serta indikator perubahan pola 

pikir dan budaya kinerja. "Target yang ingin dicapai melalui program manajemen perubahan adalah : meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah dan menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi  terhadap perubahan" terang Suyuti.