Jakarta--Tim Pengelola Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) Evatiwery Djannatin, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan dan Pengukuran IPKD, Selasa hingga Rabu, (21 -22 Mei 2024).
Kehadiran Evatiwery Djannatin yang juga Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida Sulbar dalam bimtek tersebut atas arahan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) tersebut, berlangsung di Novotel Jakarta Mangga Dua Square. Evatiwery Djannatin hadir bersama perwakilan pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia dalam kegiatan itu.
Dalam keterangannya usai mengikuti kegiatan, Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida Sulbar, Evatiwery Djannatin menyampaikan, dalam bimtek Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD satu tahun sebelum tahun berjalan.
Lanjut Evatiwery menyampaikan, berdasarkan pemaparan Kepala BSKDN mengenai hasil dari Pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang lalu, Sulbar baru pertama kali melakukan penginputan dan pengukuran, untuk Klaster Provinsi dengan Kemampuan Keuangan Rendah berada di urutan ke-5 dengan nilai B dan keterangan masih perlu perbaikan.
“Selain itu, Tim Teknis IPKD Kemendagri menjelaskan teknis penginputan data dan beberapa perubahan dari tahun sebelumnya, antara lain adanya perubahan Subdomain URL Aplikasi Pengukuran IPKD menjadi https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/, penambahan fitur pada beberapa dimensi pengukuran serta integrasi antara aplikasi IPKD dengan SIPD,” bebernya.
Evatiwery menyatakan, jika dengan adanya bimtek serta pendampingan yang lebih intens oleh Tim IPKD BSKDN, maka dapat dilakukan penyempurnaan penginputan dan pengukuran IPKD oleh Pemprov Sulbar dan Pemkab se-Sulbar, sehingga tujuan peningkatan kualitas pengelolaan daerah yang transparan dan akuntabel dapat tercapai.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana pun menyampaikan harapan yang sama dengan pemerintah pusat atas penyelenggaraan Bimtek IPKD tersebut.
"Diharapkan pada penyelenggaraan Bimtek IPKD kali ini, tim yang menangani IPKD Provinsi dapat lebih memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD. Nantinya pula dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik dari pusat ke daerah maupun antar daerah, sehingga penyelenggaraan pengukuran IPKD 2024 bisa sesuai harapan, dan menjadikan output pengukuran IPKD sebagai bahan perumusan kebijakan pusat dan daerah," kata Junda.
Penulis : Bapperida Sulbar
Editor : humassulbar
