Mamuju--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Wajo, Kamis 25 April 2024. Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru dengan membawa anggota sebanyak tujuh orang.
Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Sulbar Herdin Ismail didampingi Sekretarisnya Andi Sitti Kamalia dan Staf Disbun Sulbar.
Kunjungannya dalam rangka silaturrahmi dengan Disbun Sulbar dan berbagi informasi termasuk mendapatkan informasi dan referensi terkait dengan implementasi tentang tata kelola sektor perkebunan di Sulbar.
Ada beberapa hal yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan itu, yakni terkait Pokok Pikiran (Pokir) tematik, tatakelola administrasi dari konvensional ke elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), koordinasi-kolaborasi-sinergitas antara legislatif dan eksekutif, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan misalnya melalui rapat virtual.
Kadisbun Sulbar Herdin Ismail menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Wajo atas kunjungannya ke Disbun Sulbar dan berharap dari pertemuan itu dapat saling tukar informasi tentang program dan kegiatan di bidang perkebunan, program unggulan yang dilaksanakan serta kemajuan-kemajuan yang telah diraih.
Pada kesempatan itu, Herdin mengenalkan terkait program yang telah diterapkan di Pemprov Sulbar seperti Srikandi. Disampaikan, kegiatan-kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus termonitor dalam sistem Aplikasi Srikandi, hasilnya Sulbar masuk 10 besar daerah teraktif menggunakan Aplikasi Srikandi. Dan saat sini Sulbar menjadi yang terbaik penerapan Srikandi di Indonesia Wilayah Tengah dan Timur.
“Hal itu tentu menjadi kebanggaan kita bersama, sekaligus menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur capaian kualitas penyelenggaraan oleh setiap OPD dan Unit Pelaksana Teknis,” kata Herdin.
Kemudian, informasi yang diberikan terkait SPBE. Herdin menjelaskan, hal ini juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan public,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru mengatakan, dari hasil diskusi bersama Disbun Sulbar diharapkan mendapatkan saran dan masukan terkait upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala yang hadapi di Wajo, khususnya seperti regulasi yang mengatur tentang pengawasan terhadap hasil panen yang dilakukan oleh OPD untuk para petani, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dalam negeri serta langkah-langkah dalam memberikan bantuan bagi masyarakat petani bersumber dari dana anggaran APBD/APBN.
“Saran dan masukan dari Disbun Sulbar mengenai pengelolaan dan pengembangan perkebunan kami harap bisa dilaksanakan dan diterapkan di daerah Wajo,” Sudirman.
Sesi rapat kunjungan kerja tersebut di akhiri dengan pemberian cinderamata antara Kepala Disbun Sulbar dengan Katua Komisi II DPRD Wajo.
Penulis : Disbun Sulbar
Editor : humassulbar
