Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin menghadiri Rapat Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digelar di Kantor Inspektorat Sulbar, Jumat, 26 April 2024.

MCP adalah sistem pelaporan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun.

Rapat tersebut dihadiri Satgas Penindakan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK dan sembilan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Sulbar yaitu Inspektorat, BPKPD, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bapperida, BKD, Biro Barjas, Biro Organisasi dan tentunya Dinas Perkim Sulbar). 

Ditemui setelah rapat, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, dalam rapat sembilan PD yang hadir yang dikoordinatori oleh Inspektorat Sulbar menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung MCP KPK Tahun 2024.

“Tadi kami sudah menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung MCP KPK Tahun 2024, yang didalamnya termuat bahwa kami sembilan PD akan mengupayakan pemenuhan data dukung dengan target 85 persen dan jika itu nantinya tidak terpenuhi maka kami siap untuk dievaluasi,” ucap Syaharuddin.

“Tadi juga kami sudah dibagikan buku Pedoman Penilaian MCP untuk tahun 2024,” sambungnya.

Disampaikan, dalam rapat, Satgas Penindakan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sulbar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun masih tergolong rentan terjadi korupsi.

“Indeks SPI kita sebesar 70,50 persen dan ini masih tergolong rendah meskipun sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kita di Sulbar dan perbaikan agar bisa lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

Penulis : Dinas Perkim Sulbar

Editor : humassulbar