Mamuju--JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Farid Asyhadi menghadiri Serial Meeting Penyusunan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Integrasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Hotel Meganita Mamuju, Rabu 6 Desember 2023.
Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri), bekerjasama dengan Ford Foundation dan Yayasan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL).
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan perangkat daerah teknis lainnya, seperti Bappeda Sulbar, Dinas Perhubungan Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup Sulbar dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Sulbar.
Koordinator Serial Meeting, Firman menjelaskan, tujuan kegiatan itu adalah memberikan input kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengenai model SOP untuk mengintegrasikan Perda RUED ke dalam Draf RPJMD di masing-masing daerah provinsi, sesuai dengan kewenangan daerah.
"SOP ini akan menjadi ketentuan dan aturan bagi seluruh daerah saat menyusun RPJMD setiap lima tahun," kata Firman .
Dia menyampaikan, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan sekarang dilakukan di Mamuju, Sulbar.
"Draf SOP yang dihasilkan dari pertemuan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun model RPJMD daerah," ucapnya.
JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi mengatakan, kegiatan itu tentunya memberikan dampak positif pada Pemerintah Provinsi Sulbar, terutama dalam penyusunan RPJMD yang menjadi panduan kerja selama lima tahun bagi Gubernur Sulbar yang terpilih.
Farid menekankan pentingnya integrasi muatan-muatan matriks target dari Perda Sulbar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah masuk ke dalam Draf RPJMD berikutnya.
Disampaikan, terdapat dua konsep SOP dihasilkan dari diskusi oleh seluruh OPD teknis yang hadir. Konsep pertama melibatkan tim lintas sektor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulbar, melakukan evaluasi pencapaian target RUED oleh OPD teknis, hingga terbentuk dokumen rencana kegiatan RUED yang disahkan bersama dan disebut sebagai dokumen rencana awal RPJMD Sulbar.
Konsep kedua juga melibatkan sekretaris daerah sebagai pimpinan tim lintas sektor, dengan hasil evaluasi capaian RUED yang dikembalikan ke OPD teknis untuk kemudian masing-masing OPD mengusulkan kembali ke Bappeda Sulbar sebagai rencana awal RPJMD Sulbar.
"Kita berharap salah satu dari dua konsep ini dapat menjadi role model SOP yang ditetapkan oleh Kemendagri, yang memungkinkan kelanjutan target-target pada RUED pada Gubernur Sulbar yang akan datang," katanya. (rls)
