Mamuju--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir menerima kunjungan silaturahmi Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar yang baru, Ruli Rizaluddin, Selasa 5 Desember 2023, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas ESDM Sulbar.
Manager UP2K Sulbar, Ruli Rizaluddin mengatakan, sebagai pejabat baru di PT. PLN UP2K Sulbar sudah selayaknya dirinya senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas ESDM Sulbar, sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan tugas untuk melaksanakan pembangunan proyek ketenagalistrikan di provinsi ini.
Beberapa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Manager PT. PLN UP2K Sulbar, termasuk dalam memfokuskan upaya melistriki 23 desa di Sulbar yang masih belum memiliki akses listrik PLN, serta beberapa lokasi dusun yang belum menikmati listrik dari jaringan eksisting PLN.
Ruli menyampaikan, pada 2023, PT. PLN UP2K Sulbar telah berhasil membangun infrastruktur listrik di 64 lokasi, sebagai langkah konkret untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik.
"Tahun depan targetnya adalah melibatkan lebih banyak desa yang masih belum berlistrik, dengan harapan dapat mencapai pencapaian 100 persen rasio desa berlistrik di Sulbar," ungkapnya.
Adapun kendala yang dihadapi, lanjutnya, yakni perizinan untuk pembangunan jaringan listrik yang harus melewati kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, Ruli mengharapkan kerjasama dari Dinas ESDM Sulbar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui koordinasi di Balai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Sedangkan, tantangan signifikan saat ini adalah pemadaman bergilir yang melanda seluruh wilayah Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya debit air di beberapa pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Untuk itu, Dia berharap pemerintah dan PLN dapat mengoptimalkan potensi pembangkit listrik EBT, khususnya di wilayah Sulbar yang memiliki potensi EBT yang besar dan beragam.
"Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kendala pemadaman bergilir dan mengamankan pasokan listrik bagi masyarakat Sulbar," ucapnya.
Ruli menambahkan, pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah daerah dalam upaya melistriki daerah Sulbar. Mencakup pelaksanaan program listrik gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu di Desa Leleling Tommo Mamuju, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Sandapang Kalumpang Mamuju yang dilaksanakan tahun 2023 ini.
"Dengan langkah-langkah tersebut, Pemda Sulbar dan PT. PLN berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung akses listrik yang lebih luas, berkelanjutan, dan menyeluruh di wilayah Sulbar," tutupnya.
Sementara, Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir menyambut baik kunjungan silaturahmi Manager PT. PLN UP2K Sulbar yang baru. Ia berharap kerjasama yang baik yang telah dibangun manager sebelumnya dapat terus dilanjutkan.
"Apa yang telah dilakukan Manager PT. PLN UP2K Sulbar yang lama Pak Munawir yang kini bertugas di PT. PLN UP2K Kendari, agar terus ditingkatkan dan dilanjutkan," harapnya.
Amir menekankan pentingnya melanjutkan program kerja, khususnya dalam pembangunan ketenagalistrikan di 23 desa yang masih belum teraliri listrik oleh PLN.
Dalam pertemuan itu, Amir mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan pemadaman listrik di masyarakat Sulbar. Ia menyoroti dampak negatifnya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan perekonomian di provinsi ini.
Oleh karena itu, meminta PT. PLN untuk segera menyelesaikan permasalahan itu dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi listrik energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 1.400 MW di Sulbar, sesuai hasil kajian Dewan Energi Nasional dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dia berharap revisi RUPTL yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama PLN dapat mencakup potensi EBT Sulbar.
Amir menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana PLN untuk membangun dan mengolah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau yang ada di wilayah Sulbar.
"Hal ini diharapkan dapat memberikan akses listrik yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, dan menjadi langkah positif dalam mendukung keberlanjutan penyediaan listrik di provinsi ini," ujar Amir.
Terkait perizinan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan listrik, Amir menyampaikan, pihaknya berupaya untuk memberikan dukungan sesuai kewenangan dan akan berkoordinasi dengan Balai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI yang memiliki otoritas tersebut. (rls)
