Opini & Artikel

Opini & Artikel (5)

Oleh: Wahyudi Iswar ( Bidang SPBE Crew, Kominfopers Sulbar) Hasil evaluasi SPBE Sulbar tahun 2018, menunjukkan bahwa provinsi ke 33 ini belum menaruh perhatian besar terkait digitalisasi pemerintahan. Dari interval indeks nol sampai lima, indeks SPBE Pemprov Sulbar berada diangka 1,40. Satu tingkat di atas Provinsi Maluku dengan indeks 1,38 dan sedikit di bawah Gorontalo yang memperoleh indeks 1,48. Evaluasi SPBE dilakukan Kemenpan-RB RI bekerja sama dengan beberapa lembaga mengevaluasi tiga domain, yakni kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE. Setiap kementerian dan pemda yang dievaluasi harus menjawab 37 pertanyaan quisioner yang terdiri atas 35 indikator. Dibutuhkan jawaban berupa penjelasan dan…

INDONESIA menjadi satu dari 8 negara pelopor Open GovermentParnertship (OGP). Didirikan September 2011 dengan visi menciptakan lebih banyak pemerintahan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan cepat tanggap kepada masyarakat secara berkesinambungan. Kepemimpinan OGP dijabat bergiliran. Indonesia menjadi Ketua OGP pada 2013-2014 serta menjabat SteeringCommittee pada 20Q2-2018. Syarat utama sebuah negara menjadi anggota adalah bersedia menjalankan komitmen OGP. Kini, jumlah anggota OGP telah mencapai 80 negara. Di Indonesia komitmen OGP di diwujudkan dengan meluncurkan gerakan Open Government Indonesia (OGI). Dengan memperkokoh 3 pilar keterbukaan pemerintah, yaitu transparansi, partisipasi publik dan inovasi. Dalam perjalananya, pada tahun 2015 pemerintah membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) OGI…

Ratusan tahun silam masyarakat mulai bertransformasi oleh pengaruh perkembangan industri. Modernisasi lalu menjadi paling dominan dalam merekontruksi sosial. Modernisasi dengan universalitas dan rasionalitasnya yang membuka ruang bagi sentralisasi, memuluskan lahirnya berbagai aturan yang dinilai dapat dan cocok diberlakukan dimana dan kapan pun. Universalitas ini juga hinggap ke birokrasi, melahirkan konsep birokrasi berciri rasional dan hierarkis yang mencerminkan suatu usaha untuk mengkoordinasikan tindakan individu. Dengan tipe birokrasi weberian yang menggantikan model patronase, birokrasi lalu tampil superior, sebagai yang mampu mewujudkan efektif dan efesiensi yang paling tinggi. Perkembangan dan dinamika sosial akhirnya menuntut bukan hanya ekonomi, efektif dan efesien yang harus ada…

Selama ini, dibawah payung hukum Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government, di tingkat pemprov Sulbar masih berjalan parsial. Tanpa ada konsep yang menyeluruh dan berantai. Tetapi sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi di Sulbar, namun juga terjadi di banyak pemda lainnya. Bahkan terlontar pendapat baik di media massa maupun sejumlah artikel menyebutkan, bahwa ditingkat kementerian pun konsep perencanaan, koordinasi dan implementasi e government (e-gov) belum seutuhnya padu. Hal yang diharapkan dapat terbenahi dengan diterbitkannya Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE sekira dua bulan lalu. Sayangnya, untuk menyelesaikan atau menuntaskan kendala e-gov di daerah, tindak lanjut perpres SPBR…

Oleh : Wahyudi Iswar (ASN Dinas Kominfo Sulbar) Mengejar Integrasi Pasca Perpres SPBE ? “Sebagai sebuah paradigma baru, e-goverment memunculkan optimisme publik dengan penilaian bahwa e- goverment dapat lebih meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintah baik pelayanan kepemerintahan (baca: internal pemerintah) maupun pelayanan publik”. Di periode akhir abad ke-20 e-Goverment (selanjutnya, disingkat e-Gov) mulai dipraktekkan pada negara negara maju di Benua Amerika dan Eropa. Aquisisi teknologi informasi ke dunia pemerintahan, terinspirasi oleh keberhasilan e-commerce (perdagangan elektronik) di sektor privat.Jelang awal abad ke-21, e-Gov menggelinding hingga ke Indonesia. Benih perkembangannya mulai lebih terlihat pasca ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6…