habibi

habibi

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka kegiatan gelar karya dan temu kader (Jambore) PKK tingkat Provinsi Sulbar tahun 2019 di Hotel Grand Maleo Mamuju, Jumat, 15 Nopember 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Sosialisasi dan Penandatanganan PKS Penyaluran Kartu Tani yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square Mamuju, Kamis 14 November 2019

Kominfo Sulbar -- Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin Safar melaunching acara peningkatan peran dan fungsi institusi statistik dalam Satu Data lndonesia (SDI) dan Launching aplikasi android Dasi Ta MARASA yang digelar oleh Badan Pusat Statistik di Hotel maleo Mamuju, Rabu, 13,November 2019. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, beda masa pemerintahan terkadang beda kebijakan, begitupun tentang data yang ada, berdasarkan fakta dilapangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan sehingga menimbulkan permasalahan - permasalahan yang dinilai sangat sepele tetapi berdampak sangat besar. " Saatu data Indonesia merupakan terobosan dalam rangka membenahi pengelolaan data agar koordinasi antar lembaga semakin jelas, sehingga data yang dihasilkan semakin konsisten serta pengelolaan data dapat semakin jelas. Kita harus membangun kolaborasi , sinergitas antar OPD demi satu data Indonesia," tandasnya. Lebih lanjut disampaikan, melalui program SDI diharapkan tidak terjadi kesimpamgsiuran data yang dikelola antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Untuk saat ini, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik merupakan wali data sebagai mana yang diamanatkan oleh Presiden. Oleh karena itu , semua data OPD Pemprov maupun Pemkab yang ada merupakan produsen data ke Dinas Kominfo yang akan dikembalikan lagi ke OPD-OPD terkait. Disampaikan, menurut Presiden RI, kedaulatan data harus segera diwujudkan, sebab data merupakan kekayaan baru Indonesia yang sangat penting untuk dijaga dan dimaksimalkan pengelolaannya sehingga terwujud suatu koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder terkait. " Rapuh tidaknya suatu negara tergantung dari data, maka dari itu jika data disalahgunakan maka bisa membawa dampak buruk bagi negara, maka sangat benar yang dikatakan Presiden yang mengatakan data lebih berharga dari minyak, " beber Safaruddin Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar, Win Rizal menyampaikan, sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai satu data Indonesia merupakan wujud ketersediaan data yang akurat . SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menghasilkan data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi…

Kominfo Sulbar -- Untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang konsisten, efisien dan efektif, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Se-Sulbar dan BPS berkomitmen mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di Sulbar dalam setiap penyelenggaraan statistik. Hal tersebut, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Bappeda dan BPS tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulbar, yang disaksikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Penandatangan komitmen bersama, dilakukan saat acara Rapat Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia, yang berlangsung di Grand Maleo Hotel, Rabu 13 November 2019. Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menekankan, dalam melakukan setiap pekerjaan, semua institusi yang ada di Sulbar harus berpedoman pada satu data. "Apapun yang dikerjakan, oleh sektor apa pun dan institusi manpun yang ada di Sulbar tidak boleh keluar dari data yang ada," pungkas Idris Idris berharap, penandatanganan komitmen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat agenda dan rencana bersama antara Kominfo, BPS dan Bappeda dalam bentuk master plan yang jangka waktunya satu tahun, demi memperkuat data. "Saya mohon komitmen ini masuk ke dalam komitmen afektif yang tidak hanya bertandatangan, tetapi ada tindaklanjut dari komitmen itu. Makanya dari itu, Kominfo, BPS dan Bappeda harus punya agenda yang ditandai dengan rencana bersama. Itulah maknanya penandatanganan komitmen, yang artinya ada perjanjian bersama untuk sama-sama memulai menyelesaikan persoalan yang selama ini belum pernah kita lakukan dengan baik , "kata Idris Untuk menjadikan Sulbar sebagai provinsi terdepan terhadap kebijakan pengelolaan satu data, Idris menyatakan, Kominfo, BPS dan Bappeda akan bahu membahu untuk memastikan Sulbar harus mendahului provinsi lain. "Sulbar tidak hanya akan menyelenggarakan kebijakan satu data, namun harus leading mendahului yang lain. Untuk itu, kita akan bahu membahu bersama BPS, Kominfo, Bappeda untuk memastikan hal itu. Kita targetkan pada 2020 harus on the track dengan capaian lebih tinggi dari provinsi lain, misalnya provinsi lain 70 persen, kita mau…

Wartawan Harus Bisa Jadi Lokomotif Kemajuan Industri Sawit Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Seminar Peningkatan Kompetensi Wartawan dan Humas Pemerintah Tentang Industri Kelapa Sawit Indonesia di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis 14 November 2019. Kegiatan tersebut diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tersebut, mengusung tema pengembangan industri kelapa sawit menuju kemandirian energi. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengemukakan, Sulbar memiliki sejumlah ikon pembangunan, namun berjalan dengan lambat karena tidak terpublikasi dengan baik, seperti dalam memajukan industri kelapa sawit di Sulbar. "Memajukan sebuah komoditas seperti kelapa sawit tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada peran dari para wartawan. Dan untuk membuat hal ini bisa berjalan dengan cepat, maka keberadaan kawan-kawan wartawan atau insan pers harus bisa menjadi lokomotif khusus untuk memajukan hal itu," tandas Idris Melalui kesempatan itu, Idris menyampikan apresiasinya kepada PWI atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebab Ia menilai, hal itu merupakan model dalam upaya memajukan industri kelapa sawit di Sulbar. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mendiskusikan isu-isu lainnya, yang dapat mendorong pembangunan di Sulbar, seperti peternakan dan lainnya. "Saya kira berikutnya bukan hanya kelapa sawit lagi yang kita diskusikan, namun isu-isu yang berkaitan dengan peternakan dan seterusnya. Olehnya itu, dari sekarang kita sudah mulai membiasakan mendiskusikan setiap komoditas yang kemungkinan bisa kita besarkan dan membesarkan kita dan kemudian kita akan pelihara melalui berbagai model, seperti yang saat ini dilakukan"kata Idris Ia menambahkan, sebagai salah satu komoditas unggulan di Sulbar, siapa pun dapat berbicara mengenai kelapa sawit, termasuk PWI. "Siapa saja bisa berbicara mengenai hal itu, termasuk organisasi wartawan. Dan saya lihat wartawan ini sudah masuk ke dalam hal-hal yang lebih spesifik"kata Idris Ketua PWI Sulbar, Naskah M. Nabhan mengatakan, seminar tersebut bertujuan memberikan kompetensi kepada wartawan untuk bisa memahami terkait industri kelapa sawit. Disampaikan, kegiatan itu lebih kepada kajian bidang ekonomi, olehnya itu wartawanpun harus…

Wagub Sulbar, Enny Angggraeni Anwar melantik pengurus Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Majene masa bakti 2019-2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu, 13 Nopember 2019

Laporan : Dian ΧΧPresiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 Nopember 2019. Hadir 2.963 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, Kajati, Kajari se-Indonesia. "Ini merupakan pertemuan terlengkap. Saya ingin semua sambung satu satu garis dari pusat ke daerah. Mengelola negara sebesar negara kita tidaklah mudah. Penting sekali sinergitas dan hubungan harmonis forkopimda di daerah. Penting sekali komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajati, Gubernur dengan Pengadilan Tinggi penting sekali dijaga, ada masalah dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu sangat penting, kalau ada salah satunya , tidak rukun, akan mempengaruhi tensi di daerah dan menjadi masalah besar," tandas Jokowi Jokowi juga menegaskan sudah menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung kalau ada persoalan hukum dan sudah jelas keliru, sejak awal diingatkan dulu, jangan ditunggu -tunggu peristiwa terjadi baru ditangkap "Tidak boleh lagi seperti ini.Harus kita akhiri . Yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari tau salahnya, kalau tidak ada niat jahatnya jangan dicari, namanya pekerjaan itukan banyak sekali. Saya beri contoh, di DKI ada 57 ribu mata anggaran kalau ada salah segera diingatkan," pungkasnya. Presiden Jokowi juga mengingatkan Gubernur, Walikota, bupati untuk melaksanakan program lebih awal. Inilah yang kita harapkan , perubahan mainseat kita dalam bentuk pelayanan pada masyarakat. Seperti pengadaan lelang barang dan jasa, kenapa tidak dimulai lelang pengadan bulan Januari, kenapa sampai September baru lelang, ada apa? Itulah sehingga kualitas barang yang dihasilkan pasti menjadi jelek. Masih kata Jokowi, ada pekerjaan konstruksi senilai Rp31 triliun , baru dikerjakan bulan Nopember, mau jadi apa pekerjaan itu. "Tidak heran kalau ada gedung ambruk karena pekerjaan hanya dua bulan, kenapa tidak dilelang sejak Januari dilelang, pelaksanaan Maret dan selesai bulan Agustus.…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri acara Gala Dinner Pornas XV di Bangka Belitung , Senin, 11 Nopember 2019

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggaeni Anwar Memberikan Ucapan Selamat Jadi Ke 55 Kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang di dampingi Kepala OPD pemprov Sulbar

Enny: Upaya Promotif dan Preventif Hidup Sehat Perlu Dikedepankan Kominfo Sulbar -- "Pembangunan kesehatan merupakan upaya oleh seluruh komponen bangsa, oleh sebab itu upaya promotif preventif perlu dikedepankan," kata Enny Anggraeni Anwar pada peringatan Hari kesehatan nasional ke-55 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 15 November 2019. Ia juga mengatakan, SDM yang sehat akan membawa keunggulan bagi bangsa, peringatan HKN telah bergerak dari tahun ke tahun menjadi rangkaian kegiatan yang tidak saja dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Masih kata Enny, selaras dengan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menggalakkan upaya untuk mengakhiri, mendorong hak asasi manusia,dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, maka jelas ditetapkan Visi dan Misi Presiden RI, pada agenda Prioritas (Nawa Cita) ke -5 yakni meningkatkan kualitas hdup manusia Indonesia. "SDM yang sehat akan membawa keunggulan bagi bangsa. Peringatan HKN telah bergerak dari tahun ke tahun, menjadi rangkaian yang tidak saja dimiliki eloleh kementerian kesehatan, tetapi juga oleh pemerintah daerah, kementerian/lembaga daerah, kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat, akademis, hingga sektor swasta," sebut mantan anggota DPR RI itu Ia juga menyampaikan, dalam rangka mempercepat dan mensinergíkan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna menĺngkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden NO. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). "Upaya promotif dan preventif hidup sehat memerlukan peran aktif seluruh masyarakat, maka saya menghimbau kepada semua yang hadir di sini untuk terlibat aktif dalam menggerakkan seluruh masyarakat untuk hidup sehat."pungkasnya Kegiatan tersebut juga dihari oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dan beberapa kepala OPD serta dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sembilan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Barat. (Kominfo)

Halaman 1 dari 98