habibi

habibi

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melkukan rapat dengan para asisten dan pimpinan OPD terkait Surat Gubernur Lemhanas RI Deputi Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar , Kamis, 13 Juni 2019. "Ini merupakan kegiatan yang sangat baik, dimana pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan di seluruh Kabupaten dan Provinsi Sulbar saat ini, selamat bekerja untuk teman-teman OPD terkait untuk menyukseskan kegiatan ini,"sebut Idris Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 150 peserta dari kabupaten se-Sulbar, dan akan dilaksanakan di dua tempat berbeda . Dalam bentuk in door, akan dilaksanakan di Ballroom Hotel Maleo, dan out dan out bond akan dilaksanakan di umah adat mamuju pada tanggal 18 Juni mendatang

Muhammad Idris meningatkan OPD yang mengelola dana hibah agar jangan memasukkan angka-angka yang tidak memiliki kejelasan output dan outcome.Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, saat melakukan rapat dengan pimpinan OPD, terkait pemberian bantuan dana hibah. di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 13 Juni 2019. " Kita perlu memperhatikan subtansi ketika berbicara mengenai hibah, asumsi yang akan timbul di masyarakat bahwasannya kita kelebihan uang . Hal lain mengenai dana hibah, adalah misi atau konsen pemerintah terhadap kondisi pembangunan daerah kita saat ini.Dalam memberikan bantuan dana hibah harus sesuai aturan karena kita tidak ingin bantuan atau hibah yang diberikan justru tidak memiliki hasil. Saya ingin konsen pada rumah ibadah, meskipun tidak wajib, tetapi alokasinya lebih besar dari alokasi lainnya,"ucap IdrisIa juga menyampaikan, terkait bantuan dana hibah pada rumah ibadah yang memiliki skala besar seperti masjid agung, harus memiliki rekomendasi dan mapping masjid yang akan di beri bantuan. "Untuk 2019 , kita telah memiliki list yang tinggal diajukan dari eksekutif ke legislatif saya berharap hal ini di setujui,"sebutnya.Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Amujib mengatakan, sejauh ini, yang mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang di bidangi untuk dilaporkan kepada Sekprov Sulbar, selaku ketua TAPD sebanyak empat OPD"Dalam hal ini kita mengejar waktu untuk segera memasukan KUA-PPAS dan saya harapkan seluruh OPD terkait untuk segara memasukkan rekomendasi ke Sekprov Sulbar," kata Amujib.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Asisten I Bidang Ketataprajaan, Asisten II Bidang Ekbang, Hamzah saat melakukan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah di ruang kerja Sekprov Sulbar, Kamis, 13 Juni 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara penyerahan sertifikasi pas kecil kepada kapal nelayan dan kapal penyeberangan tradisional Mamuju-Karampuang di TPI Kasiwa ,Kamis, 13 Juni 2019

Momen Idul Fitri merupakan ajang silaturrahim sekaligus ajang perbaikan kinerja bagi setiap aparatur sipil negara lingkup Pemprov Sulbar (ASN) yang tidak hanya sebagai perintah dari pimpinan tetapi juga merupakan pesan dan perintah agama. Demikian disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat memimpin upacara dihari pertama kerja, usai melalui libur perayaan Idul Fitri, Senin, 10 Juni 2019." Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri. ASN harus tinggalkan kebiasaan lama serta meraih kebiasaan baru yang lebih baik,� kata Idris. Masih kata Idris, mengawali hari baru tersebut, hendaknya tiap pegawai mendapatkan energi baru dari semangat bulan ramadan yang telah usai dilaksanakan, maka dari itu diharapkan secara bersama pekerjaan pemerintah merupakan kemaslahatan ummat , selalu memikirkan penyelesaian segala permasalahan, sehingga momen ramadan yang kembali fitrah perlu dijadikan perbaikan bagi diri pribadi dan orang lain, begitupun kebersihan lingkungan kerja yang perlu selalu dijaga. Kita kembali kepada kesucian kita, dan mari kita manfaatkan kesucian yang telah didapat agar bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, terutama dalam berorganisasi,� pungkasnyaLebih lanjut Idris menyampaikan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, jumlah pegawai Pemprov Sulbar sebanyak 2.151 orang, dimana terdapat 198 orang pegawai yang terbukti tidak mengikuti upacara hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2018 lalu, sehingga berdasarkan aturan yang telah disepakati pegawai tersebut akan dikenakan sanksi berupa penahanan gaji Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) dan akan berdampak pada gaji 13 PNS.Pada kesempatan tersebut, Sekprov Muhammad Idris juga menyinggung capaian kinerja Pemprov Sulbar dipertengahan tahun 2019 yang dinilai berjalan lambat. Itu terlihat dari grafik kinerja OPD hanya mencapai 50 persen keberhasilan , dan masih sibuk pada pekerjaan yang semestinya dilakukan di awal tahun. "Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi tiap OPD, serta kedepan, tidak ada lagi perjalanan dinas luar daerah yang hanya menghambat percepatan kinerja Pemprov Sulbar itu sendiri. Sebenarnya pekerjaan kita tidak sulit, tetapi para pekerja kita yang sulit, maka dari itu…

Hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H/ 2019 M, Sekprov Sulbar Muhammad Idris melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar, Senin 10 Juni 2019.Didampingi Asisten Bidang Pemerintahan M. Natsir, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Hamzah, Asisten Bidang Administrasi Umum Djamila dan Kasatpol PP Darwin Jusuf, Sekprov memulai Sidak dengan mengunjungi Kantor Bappeda, selanjutnya Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dari hasil pantauan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di hari pertama masuk kerja pasca libur hari raya sudah bagus, namun secara akumulasinya belum bisa didapatkan dari semua OPD."Menurut saya kehadiran ASN di delapan OPD ini sudah bagus, cukup membanggakan dan tidak ada yang bolos, yang ada hanya cuti menikah dan melahirkan saja, " ungkap IdrisIdris menjelaskan, tingkat kehadiran ASN dihari pertama kerja tersebut akan dilaporkan ke Jakarta(Command Center Kemenpan RB) pada hari ini juga (Senun, 10 Juni) yakni pada pukul 12 siang. Melalui kesempatan itu, Idris menyatakan kedepan budaya kesadaran kedisiplinan ASN harus dibangun, meskipun tidak mudah."Kedepan kita harus bangun kedisiplinan, membangun kedisiplinan lebih berat dibanding membangun fasilitas fisik, sebab itulah kita harus perjuangkan,"tandas Idris

Pemprov Sulbar mengadakan rapat penetapan formasi CPNS dan P3K Provinsi Sulbar tahun anggaran 2019 yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor BKD Sulbar, Senin, 10 Juni 2019. Rapat dipimpin langsung Sekprov Muhammad IdrisPada pertemuan tersebut Idris mengemukakan, bahwa dalam pengusulan formasi harus dengan data yang valid. "Karena data Kemenpan RB dan BKN mendahului dari data yang kita miliki saat ini. Dalam waktu dekat ini akan ada rekrutmen CPNS, dimana besar alokasi CPNS hanya 30 persen kemudian kebutuhan daerah termasuk didalamnya akan di alokasikan ke PPPK sebesar 70 persen. Tugas kita saat ini adalah bermain data, menggunakan metode analisis kebutuhan berdasarkan dokumen peta Jabatan, yang benar-benar harus diprioritaskan atau urgen di tahun ini. Jangan salah dalam berhitung, jika terjadi kesalahan unit-unit tersebut tidak bisa terselamatkan lagi, maka dari itu berhati-hatilah," tandas Idris. Ia juga menyampaikan, untuk hal tersebut, menjadi fokus Pemprov Sulbar dalam memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD. Itu harus mengacu pada formula yang telah ditetapkan, dimana dulu ketika berbicara penerimaan CPNS maka, seluruh dukungan pengangaran di tanggung oleh negara. "Ini merupakan permasalahan, jika kita penuhi semua usulan saat ini, maka provinsi akan ambruk,"sebutnya.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Djamila saat melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol Sekretariat Daerah Sulbar di ruang kerja Sekprov Sulbar, Senin, 10 Juni 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris di dampingi Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Amujib saat melakukan Rapat Ekspose Pembangunan Kantor Samsat Mamuju dan Polman di Ruang Rapat BPKAD, Senin, 10 Juni 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Asisten I Bidang Ketataprajaan, Natsir Asisten II Bidang Ekbang, Hamzah, Asisten III Administrasi Umum Djamilah dan beberapa pimpinan tinggi pratama Pemprov Sulbar pada acara rapat pembahasan Rancangan Akhir RKPD 2020 Provinsi Sulbar di ruang Rapat Sekprov Sulbar, Selasa, 11 Juni 2019

Halaman 1 dari 58