Kominfo

Kominfo

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung Gerakan ‘ 100-0-100, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) OSP 9 Sulawesi Barat bekerja sama dengan Bappeda, Dinas PKP, Pokja PKP dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Propinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tingkat Propinsi Sulawesi Barat tahun 2019 di Hotel Srikandi pada hari Kamis sampai Jumat 12-13 September 2019. Penyelenggaraan workshop juga dihadiri oleh sejumlah peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda, Dinas PKP, Dinas Kesehatan, BKKBN, BPBD, Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat, Bank BTN, REI, TVRI, Ketua Forum CSR Propinsi Sulawesi Barat, Dinas PKP, Bappeda, Dinas PUPR Kabupaten Majene dan Polewali Mandar, Sekcam Kec. Polewali, Tim Korkot dan Tim OSP 9 Sulawesi Barat. Pelaksanaan workshop tingkat Propinsi Sulawesi Barat 2019 ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan penyebarluasan informasi dikalangan pemerintah daerah tingkat propinsi Sulawesi Barat untuk mengetahui dan memahami capaian dan target penanganan kumuh dan meningkatkan kapasitas , peran dan kontribusi pemda untuk menjalin kemitraan dan kolaborasi sinergis seluruh steakholder. Hal ini sebagai perwujudan tujuan program Kotaku, salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. menggambarkan target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Kepala Dinas PKP Propinsi Rachmad, dalam sambutannya pada pembukaan Workshop menyampaikan bahwa tanggungjawab penanganan kumuh bukan hanya tanggungjawab Dinas Perumahan Kawasan permukian saja melainkan tanggungjawab Bersama semua komponen yang berada dipropinsi Sulawesi barat, ketika kumuh sudah hilang maka kesehatan akan meningkat dan kesejahteraan akan meningkat pula sehingga program Kotaku perlu dilanjutkan ditahun yang akan datang Lebih lanjut kadis PKP mengatakan bahwa kedepan Dinas PKP akan bekerjasama dengan OPD terkait agar program Kotaku bisa berkelanjutan, falsafah Kumuh sebenarnya bisa di garis bawahi kumuh bukan sembrawutnya…

Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Banua Malaqbi File terlampir dalam attachments: 1. Pengumuman 2. Lampiran

Penetapan Hasil Wawancara (Hasil Rapat) Calon Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 dapat di unduh pada bagian Attachment

Berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Administrasi Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Prov. Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut pengumuman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Iingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor : 002/VII/PANSEL-JPT/2019 tanggal 04 Juli 2019, Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan nama PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai berikut : (Klik Download attachments untuk Download pengumuman)

Download Berkas Pengumuman

13 Mei 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Kapolda, Brigjen Pol. Baharuddin Djafar saat menghadiri buka puasa bersama Kemenkumham, Jumat, 18 Mei 2018

Dalam rangka memantau kelayakan konsumsi jajanan buka puasa, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulbar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) disejumlah warung makan dan kue yang berada di Jalan Tuna Mamuju, Jumat 10 Mei 2019.“Kami mengadakan sidak makanan jajanan bulan puasa atau takjil bersama BPOM, dan kita telah mengambil 39 sampel. Alhamdulillah setelah di tes semuanya negatif dari zat-zat berbahaya bagi manusia,” kata Enny saat diwawancarai Melalui kesempatan itu, Enny mengungkapkan, sebelumnya saat melakukan pemantauan sejumlah bahan makanan di pasar lama Mamuju, terbukti ada dua sampel mengandung rhodamin yaitu kerupuk dan jagung kering, yang dinilai sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat jika dikonsumsi.“Bahan-bahan ini berasal dari luar Mamuju, bahkan dari dua tahun lalu kami juga pernah ambil sampel yang sama, tetapi mereka tidak pernah gubris dan tetap dijual”ujar Enny Enny menambahkan, setiap tahun Pemerintah Daerah dan pihak BPOM Sulbar senantiasa melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, baik melalui Dinas terkait maupun ke pasar-pasar tradisional.“Dalam sosialisasi tersebut lebih menekankan pada zat- zat berbahaya yang ada pada bahan makanan dan olahan yang sering dijumpai di para pedagang makanan, seperti boraks dan rhodamin” terang Enny Kepala BPOM Sulbar, Netty Nurmuliawaty menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemprov Sulbar dalam melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional di Mamuju dan di seluruh kabupaten yang ada di Sulbar.“Di bulan ramadhan ini, baru tahap awal dan kami masih akan turun hingga menjelang lebaran, begitupun ditiap Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, kecuali Majene karena sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya,” bebernyaTerkait zat berbahaya dalam bahan makanan yang ditemukan di pasar lama tersebut, Netty menyatakan, selaku aparat berwenang hendaknya Dinas Perdagangan Sulbar segera melakukan sarana pembinaan dalam industri rumah tangga, berdasarkan PP 28 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. 

14 Mar 2019

PIAGAM AUDIT INTERNAL 2018 DAPAT DILIHAT DISINI (KLIK)

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, DPRD Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) kepada 18 (Delapan Belas) peserta Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat Masa Jabatan 2019-2021, pada Tanggal 22 sampai dengan 23 Januari 2019 bertempat di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) yang diikuti 18 (Delapan Belas) peserta tersebut, maka DPRD Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 7 (Tujuh) peserta dinyatakan terpilih sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat Masa Jabatan 2019-2021 sebagai berikut : 1. BUDIMAN IMRAN, S.Sos.I.MM 2. SRI AYUNINGSIH, S.KM 3. APRIL AZHARI HARDI, S.Kom 4. BUSRANG RIANDHY, S.Ag 5. URWA, S.IP 6. MASRAM, SE 7. AHMAD SYAFRI RASYID, SH Dan menetapkan 7 (Tujuh) nama Calon Terpilih Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat sebagai cadangan berdasarkan peringkat (Ranking) adalah sebagai berikut: 8. FIRDAUS ABDULLAH, SH 9. ARISMA, SS 10. ASRI HAMID, SH 11. HADRAH, S.Pd.I.M.Pd 12. WARDIN, SH.MH 13. TRI WINARNO, SE 14. DEWI HERLINA, S.KM Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Mamuju, 30 Januari 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT KETUA, ttd Hj. AMALIA FITRI, SE.MM

Halaman 1 dari 6