Mamuju—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah, didampingi oleh Penelaah Teknis Kebijakan Rendra Arifin, menghadiri acara Perkenalan Product E-Purchasing/Ekatalog AXIOO dalam pengadaan barang dan jasa. Acara ini berlangsung di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin 02 Juli 2024. Acara ini dibuka oleh General Manager PT. HND Gemilang Solusindo, Andreas Pangemanan. Turut hadir Branch Manager Sulawesi Area PT. Aneka Sakti Bakti, Ari Yudho, dan Koordinator Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulbar, Aco Suaib, sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Aco Suaib memberikan materi tentang pengawasan terhadap E-Purchasing sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara, Ari Yudho memperkenalkan product dari axioo antara lain drone, laptop, PC dan video trone dengan spesifikasi yang dimiliki. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, kehadiran Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar serta Penelaah Teknis Kebijakan dalam acara itu menunjukkan komitmen BPBD Sulbar dalam mengembangkan sistem pengadaan yang modern dan efisien. “Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses administrasi,” ucapnya. Yasir Fattah menyatakan, BPBD Sulbar berterima kasih kepada pihak AXIOO atas penyelenggaraan acara yang informatif dan bermanfaat itu. Ia berharap, kerja sama yang baik dalam implementasi E-Purchasing di masa mendatang. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Polman – Untuk memperluas lahan hijauan pakan ternak di Instalasi Perbibitan Ternak Unggul (IPTU) Beroangin, berlokasi di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Polewali Mandar (Polman), UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan ekskavasi lahan. Ekskavasi ini dilakukan langsung oleh Kepala UPTD BPHMT-IB Dinas TPHP Sulbar Nurdin, serta dikoordinasikan langsung oleh Kepala Kandang IPTU Beroangin Kuntum Khairul Umar. Kepala UPTD BPHMT-IB Dinas TPHP Sulbar, Nurdin mengatakan, kegiatan ekskavasi itu sudah dimulai sejak Kamis (20/6/2024) yang lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. “Kegiatan ini sedang dilaksanakan dalam upaya memperluas lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) unggul yang dibutuhkan IPTU Beroangin, dan sebagai upaya peningkatan produksi pakan ternak,” kata Nurdin, Senin 01 Juli 2024. Disampaikan, ekskavasi tersebut merupakan tahapan awal dalam ekspansi lahan hijauan bagi ternak sapi di IPTU Beroangin. “Tahap selanjutnya akan dilakukan pemagaran guna mencegah hama masuk kedalam lahan,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh UPTD BPHMT- IB tersebut merupakan langkah stategis untuk pemenuhan kebutuhan tanaman pakan ternak yang saat ini ada di IPTU Beroangin. Syamsul Ma’rif berharap, dengan adanya penambahan luas lahan yang diekskavasi seluas kurang lebih 2 hektar dengan kontur lahan yang berbukit serta kualitas tanah yang subur tersebut dapat menunjang pertumbuhan tanaman pakan. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Yogyakarta--Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah (Setda) Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 01 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk sharing informasi terkait Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Hibah. Kunjungan ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah. Hadir beberapa Anggota Komisi I DPRD Sulbar, diantaranya Risbar Berlian, Irbad Kaimuddin, Dalif Arsyad, dan Yulianti. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sulbar disambut oleh Kapala Bagian Rekayasa Sosial, Danang Samsurizal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dwi Harwanti, Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Murti Maharani, Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama Heni Siti Wahyuni dan Reni Dwi Putranti. Mereka berdiskusi mengenai berbagai aspek terkait implementasi program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring. Salah satu fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang telah terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola hibah secara transparan dan akuntabel. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah, menyatakan kunker itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hibah di Sulbar. “Kami ingin belajar dari keberhasilan Yogyakarta dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat dan hibah, sehingga dapat diterapkan di daerah kami,” ujarnya. Andi Muslim Fattah juga mengatakan, dengan adanya sharing informasi tersebut pihaknya berharap dapat menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar melalui program pemberdayaan yang lebih baik dan pengelolaan hibah yang efektif. Hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Sulbar dalam menyusun kebijakan dan program kerja ke depan. Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya program-program yang inovatif dan berdampak positif serta tercipta sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sekretariat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan sesi pendampingan yang bertujuan untuk memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar. Kegiatan ini diselenggarakan di Rumah Aspirasi DPRD Sulbar pada Jumat, 28 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, Perisalah Legislatif Ahli Muda Sahrin Salatung, Staf Sekretariat DPRD Sulbar, Tim Pendamping SPBE dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi yang lebih baik. Pendampingan ini mencakup berbagai materi, mulai dari pengenalan konsep dan regulasi SPBE, hingga teknik praktis dalam pengelolaan dan penerapan sistem elektronik di pemerintahan. Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, mengatakan dengan adanya pendampingan itu diharapkan para pegawai Sekretariat DPRD Sulbar dapat lebih memahami dan mampu mengoperasikan sistem SPBE dengan lebih optimal. “SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ucap Stephanus. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Gorontalo--Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pendidikan Gorontalo, Senin 01 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami dan berbagi informasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan. Rombongan Komisi IV DPRD Sulbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Hatta Kainang, diterima langsung oleh Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Gorontalo, Since Ladji, beserta jajaran. Turut hadir dalam rombongan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim bersama Sekretaris DPRD Subar Muhammad Hamzih dan beberapa staf Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait pengelolaan DAK dibahas, termasuk efisiensi penggunaan Anggaran DAK, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), peningkatan mutu pendidikan, serta tantangan dan solusi dalam implementasi program-program pendidikan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang, mengungkapkan bahwa kunjungan itu sangat penting untuk memahami lebih dalam bagaimana Gorontalo mengelola DAK di sektor pendidikan. "Kami berkunjung ke Dinas Pendidikan Gorontalo terkait tentang bagaimana pengelolaan DAK, yang mana modelnya baik swakelola ataupun lelang," kata Hatta Kainang. Pihaknya berharap melalui sharing informasi tersebut mendapatkan beberapa masukan serta memperoleh wawasan dan praktik terbaik yang dapat diadopsi di Sulbar. “Olehnya pertemuan ini menjadi perbandingan bagi kami ketika melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan Sulbar,” ucapnya. “Adapun tentang bagaimana posisi MKKS yang menggantikan peran UPTD dinas itu, juga kita akan coba cermati, serta terkait proses penerimaan siswa baru itu hal-hal yang bisa kami coba share dengan Dinas Pendidikan Sulbar terkait apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Gorontalo,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Gorontalo, Since Ladji, menyambut baik kunjungan itu dan berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan DAK di Sulbar. "Kami siap berbagi pengalaman dan strategi yang telah kami terapkan dalam pengelolaan DAK. Semoga kerja sama ini dapat memperkuat sistem pendidikan di kedua provinsi," katanya. Kunjungan…

MAMUJU -- Pj Ketua TP PKK Sulbar Ny.Hj.Sofha Marwah Bahtiar dan bersama anggota tim penggerak PKK lainnya mengikuti gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yang bekerjasama dengan Dinas Ketapang Sulbar dan pemerintah provinsi sulbar, di kampung wisata ujung bulo, pulau karampuang mamuju, Selasa 2 Juli 2024. Melalui gerakan pangan murah ini, Sofha Marwah berharap dapat menekan angka inflasi, juga bisa mengurangi angka stunting tentunya, karena menurutnya sebagian kecil dari masyarakat pulau karampuang mungkin masih ada yang berpenghasilan kecil jadi dapat membantu masyarakat agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau, di bawah harga pasar, serta menjaga ketersediaan bahan pangan. "Saya sangat senang berada langsung disini bersama masyarakat dan bisa melihat langsung kegiatan gerakan pangan murah, harapan saya khususnya itu tentu dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan kecil agar bisa memberikan menu makanan terbaik, bergizi dan seimbang bagi keluarga mereka." jelasnya Untuk kedepannya Sofha juga berharap bahwa gerakan pangan murah ini bisa terus berlanjut tidak hanya sekali saja dan kegiatan seperti ini juga bisa menyasar semua pelosok masyarakat di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit untuk dijangkau. Selain meninjau gerakan pangan murah, Pj Ketua TP PKK Sulbar bersama Ketua Bhayangkari daerah sulbar juga menyerahkan secara simbolis Bantuan Beras dan Bola Volly, serta melakukan Penanaman Pohon. Terkait Kegiatan tanam pohon sukun Sofha menerangkan upaya tersebut dilakukan untuk ketahanan dan konversi pangan, sumber gizi masyarakat, menurunkan gas emisi karbon, karena pohon sukun itu sendiri memiliki kelebihan sebagai penjernih dan sumber mata air bersih. (rls)

MAMUJU - Dinas Kominfopers Sulbar bekerja sama dengan Kemenpan RB melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkup Pemprov dan Kabupaten se-Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 2 Juli 2024. Hadir, Asisten III bidang Administrasi Pembangunan Setda Sulbar Amujib, sejumlah pejabat yang menangani pengelolaan LAPOR Pemprov Sulbar, perwakilan masing-masing OPD, dan perwakilan Kemenpan RB. Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mengatakan progres dari kegiatan penggunaan aplikasi Lapor harus sesuai ekspektasi pemerintah pusat, pemprov dan kabupaten. "Ini belum sesuai harapan, makanya kehadiran kita disini adalah untuk sama-sama kembali mendalami materi dari narasumber sampai dimana urgensi aplikasi lapor ini. Sampai sejauh mana kita bisa aplikasikan dalam lingkungan kerja," kata Amujib. Mengingat, wilayah Pemprov sendiri laporan pada bulan Juni sampai saat ini tahun 2024 ada lima pengaduan laporan masuk. "Baru satu laporan ditindaklanjuti, dua belum ditindaklanjuti Dinsos Sulbar, satu dari Dinkes, dan satu Diknas," tambahnya. Para penghubung di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus betul-betul memahami SOP. Jangan sampai tidak memahami tugasnya. "Jadi perlu di upgrade pemahaman, dibangun chemistry penghubung dengan pimpinan OPDnya," ungkapnya. Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan aplikasi Lapor ini ditangani Kominfo sejak tahun 2021 lalu. "Ini terus berjalan dimana ada aduan masuk langsung disampaikan penghubung masing-masing OPD. Aplikasi ini dibuat Kemenpan RB," ucapnya. Aplikasi Lapor ini sebelum dipublikasi atau disosialisasikan ke masyarakat langsung ada aduan masuk. "Namun kendalanya terkadang tidak ditindaklanjuti dimasing-masing OPD. Makanya kita laksanakan kegiatan ini agar membangun kolaborasi dalam penggunaan aplikasi Lapor," ujarnya.(rls)

MAMUJU - Dinas Kominfopers Sulbar bekerja sama dengan Kemenpan RB melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkup Pemprov dan Kabupaten se-Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 2 Juli 2024. Hadir, Asisten III bidang Administrasi Pembangunan Setda Sulbar Amujib, sejumlah pejabat yang menangani pengelolaan LAPOR Pemprov Sulbar, perwakilan masing-masing OPD, dan perwakilan Kemenpan RB. Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mengatakan progres dari kegiatan penggunaan aplikasi Lapor harus sesuai ekspektasi pemerintah pusat, pemprov dan kabupaten. "Ini belum sesuai harapan, makanya kehadiran kita disini adalah untuk sama-sama kembali mendalami materi dari narasumber sampai dimana urgensi aplikasi lapor ini. Sampai sejauh mana kita bisa aplikasikan dalam lingkungan kerja," kata Amujib. Mengingat, wilayah Pemprov sendiri laporan pada bulan Juni sampai saat ini tahun 2024 ada lima pengaduan laporan masuk. "Baru satu laporan ditindaklanjuti, dua belum ditindaklanjuti Dinsos Sulbar, satu dari Dinkes, dan satu Diknas," tambahnya. Para penghubung di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus betul-betul memahami SOP. Jangan sampai tidak memahami tugasnya. "Jadi perlu di upgrade pemahaman, dibangun chemistry penghubung dengan pimpinan OPDnya," ungkapnya. Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan aplikasi Lapor ini ditangani Kominfo sejak tahun 2021 lalu. "Ini terus berjalan dimana ada aduan masuk langsung disampaikan penghubung masing-masing OPD. Aplikasi ini dibuat Kemenpan RB," ucapnya. Aplikasi Lapor ini sebelum dipublikasi atau disosialisasikan ke masyarakat langsung ada aduan masuk. "Namun kendalanya terkadang tidak ditindaklanjuti dimasing-masing OPD. Makanya kita laksanakan kegiatan ini agar membangun kolaborasi dalam penggunaan aplikasi Lapor," ujarnya.(rls)

Mamuju -- Warga Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat menyambut antusias gerakan pangan murah yang dilaksanakan di Pulau Karampuang, Selasa (2/07/2024). Selain gembira, warga pun merasa diperlakukan secara adil dan mendapat perhatian dari pemerintah atas gerakan pasar murah ini apalagi dihadiri oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, Kapolda Sulbar Irjen Adang Ginanjar, Danrem Brigjen TNI Deni Rejeki serta jajaran Forkopimda Sulawesi Barat. Salah seorang warga Dusun Ujung Bulo Wisata Karampuang Hasanuddin mengatakan, selama ini warga Karampuang mendapatkan pangan dengan menyeberang ke Kota Mamuju. Sehingga dengan hadirnya Gerakan Pangan Murah, telah meringankan beban masyarakat dan memudahkan akses masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau. "Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah membuat program seperti ini dan kami selaku warga Karampuang bahwa kami bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan dengan harga terjangkau. Untuk mendapatkan pangan kami harus ke kota Mamuju menyeberang untuk belanja ke toko tetapi hari ini bisa didatangkan untuk kami belanja disini Dan memang harga jauh sangat murah dari pada di kota," kata Hasanuddin. Gerakan Pangan Murah ini merupakan kolaborasi Pemprov Sulbar dengan Polda Sulbar melalui TP PKK Sulbar dan Ibu Bhayangkari Polda Sulbar. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar turut hadir mendampingi sebagai bentuk dukungan dalam rangka hari Bhayangkara ke 78 Tahun. PJ Bahtiar juga berterima kasih kepada sinergi Dinas Ketahanan Pangan Sulbar dan Bulog atas sinergi menghadirkan Pangan Murah di Pulau Karampuang. "Ini sebagai upaya dan kerjasama Ibu Bhayangkari dan PKK mengurusi inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem. Ujungnya itu melayani masyarakat," kata Bahtiar. Selain Pangan Murah, Pemprov bersama Polda Sulbar juga membawa bibit Sukun dan melakukan penanaman pohon di Pulau Karampuang. (Rls)

MAMUJU –Pj Gubernur Sulbar turut prihatin dengan warga di Desa Batetangga Kecamatan Binuang, diketahui warga tersebut bernama Marni, usia 40 tahun, tinggal di sebuah gubuk di lahan kebun milik warga. Marni merawat 3 anaknya dengan kondisi serba kekurangan. Pj Bahtiar, atas kondisi tersebut dia telah menghubungi Pj Bupati Polman dan Dinas Sosial untuk segera melakukan penanganan. Hal ini juga berkaitan dengan agenda kunjungan kerja Menteri Sosial ke Polman, Bahtiar berterima kasih atas perhatian dari Mensos. “Terkait rencana kunker Ibu Mensos RI, kami sampaikan respek yang setinggi-tingginya atas perhatianya masyarakat Polman. Dan saya sdh tugaskan Sekda Muhammad Idris untuk mendampingi beliau (Mensos) besok,” kata Bahtiar, Senin (1/07/2024). Dia juga menugaskan Dinsos Sulbar untuk membawa bantuan kepada warga tersebut. Hal lain, Bahtiar menjelaskan, Sulbar sebagai daerah otonom masih sangat terbatas, dari sisi keuangan APBD bahkan lebih sedikit dibandingkan APBD Kabupaten Bone, “APBD 1,8 T setahun sangat kecil sekali. Bahkan lebih kecil APBDnya provinsi Sulbar dibandingkan Kabupaten Bone, Sulsel 2,4 T,” kata Bahtiar. Olehnya, Bahtiar telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Panti Sosial di Sulbar sebagai bentuk keseriusan menyambut program Kemensos RI di Sulbar. Bahtiar juga meminta semua aparat pemda dinas, camat dan aparat desa/dusun turun ke masyarakat dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. (Rls)