Kominfo Sulbar -- Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar, Kartini Hanafi Idris, rmengukuhkan Pengurus DWP Unit Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo Pers) Sulbar dan DWP lingkup Pemprov Sulbar dan pemkab se-Sulbar masa bakti 2020-2024. DWP unit Dinas Kominfopers diketuai Emilia Safaruddin, Rabu 4 November 2020. Prosesi pengukuhan berlangsung secara virtual di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar. Pengukuhan berdasarkan surat Edaran No.E150/DWP/VI/2020 tentang penyesuaian sistem dan tatanan normal baru bagi pengurus, anggota, karyawan dan warga di lingkungan organisasi DWP di seluruh Indonesia untuk melakukan semaksimal mungkin segala bentuk giat dharma wanita dengan mekanisme Work From Home (WFH). Ketua DWP Sulbar, Kartini Hanafi Idris mengatakan, pengukuhan tersebut merupakan solusi yang tepat pada kondisi saat ini sebagai salah satu wujud menyambut kehidupan new normal di masa pandemi Covid-19. Kartini berharap, melalui pengukuhan itu DWP bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dan dapat mempergunakan teknologi yang tepat untuk memperlancar seluruh kegiatan, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. "Selamat melaksanakan tugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua kegiatan dan aktivitas kita. Jadikan DWP sebagai organisasi yang menghimpun dan membina istri ASN untuk selalu meningkatkan sumber daya anggotanya," ajak Kartini Selain itu, kinerja para anggota dan pengurus DWP pada semua tingkatan juga diharapkan akan beragam dan mampu bersinergi untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional, serta mampu mendukung pencapaian visi dan misi Pemprov Sulbar yang maju dan malaqbi. Ia menambahkan, DWP sebagai center of excellent sangatlah penting untuk senantiasa memberikan wahana edukasi dan pengetahuan dalam upaya mencapai tujuan meningkatkan kapasitas perempuan yang cerdas dan berkualitas, dengan meningkatkan kualitas wawasan perempuan khususnya para anggota dan pengurus DWP, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. (ayu)

Kominfo Sulbar -- Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo melakukan panen perdana kedelai pola kemitraan di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 4 November 2020. Panen kedelai merupakan upaya Kemetrian Pertanian demgan dukungan pemerintah daerah untuk menyokong ketahanan pangan nasional dadi Sulbar. Mentan yang akrab disapa SYL menyampaikan, dunia pertanian tidak akan pernah mati , untuk itu, Ia meminta kepada desa, camat, bupati, dan gubernur serta semuanya kalau mau lihat daerah maju maka perbaiki pertanian. Dikatakan, tidak ada satupun negara maupun daerah yang dapat menjamin bahwa esok hari kehidupan dapat lebih sejahtera selain mengandalkan hasil pertanian, dampak dari covid-19 menghancurkan perekonomian beberapa negara maju, dimana berdasarkan data selama 7 bulan terjadi penurunan berbagai sektor dan sektor pertanian terbukti dapat bertahan naik mencapai 16,4 persen '" Kalau ada yang menahan pertanian maka dia akan berhadapan dengan perut rakyat, maka dari itu tugas kita bersama untuk terus menjaga dan memelihara pertanian agar terus berjalan apa lagi disaat pandemi saat ini, " ujar mantan Gubernur Sulsel dua periode itu. Ia juga menyampaikan, untuk 273 juta penduduk Indonesia, harus produksi sebanyak banyaknya, dan kebutuhan kedelai itu 2 sampai 3 juta ton. Orang di pulau Jawa tidak bisa makan tanpa tahu dan tempe. Sekarang kita banyak dipenuhi oleh impor, sementara di luar sana juga takut kehilangan sumber-dayanya. Jadi kita tanam kedelai sekarang biar kita tahun depan kecukupan kedelai Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, sambung mantan Gubernur Sulsel itu, Kementan melakukan pemberian bantuan sarana produksi, alat pra panen dan pasca panen, serta mendorong para petani untuk menggunakan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dan pengembangan pertanian berbasis korporasi dan klaster. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sektor pertanian memiliki peran sangat penting dan strategis . Selain untuk menunjang pertumbuhan ekonomi , juga untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan…

Kominfo Sulbar -- Proses pembangunan Taman Budaya di Buttu Ciping, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal pembangunannya dilakukan sesuai cara adat budaya mandar, yang diawali dengan membangun tiang utama Rumah Kerajaan Tomepayung. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Prof. Gufran Darma Dirawan, Selasa, 2 November 2020. Disampaikan, pembangunan taman budaya tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian dan identitas budaya masyarakat Mandar. "Pembangunannya baru memasuki tahap awal dan disaksikan langsung Gubernur Sulbar. Taman budaya ini akan menjadi legitimasi bagi anak cucu kita nanti di Sulbar,"ujar Prof. Gufran Prof. Gufran menjelaskan, gambaran pembangunan taman budaya di Buttu Ciping berfokus pada empat pilar dan 16 tiang sebagai bagian dari ciri khas asli Raja Tomepayung pada abad ke 15, sehingga memiliki nilai kesejarahan yang tinggi dan bernilai edukasi seperti di Thailand. Adapun luas lokasi, lanjut Prof. Gufran, pada tahap pertama kemungkinan mencapai delapan hektar dan selanjutnya akan mencapai 15 hektar. Di mulainya pembangunan taman budaya itu, Prof. Gufran berharap, bantuan dari pemerintah pusat segera masuk. Pembangunanya, dialokasikan anggaran sebesar Rp,2,3 miliar Ia menambahkan, nantinya peninggalan-peninggalan sejarah termasuk lontara dan barang penting kerajaan Mandar, akan dibawa ke lokasi pembangunan dan akan diserahkan kepada pemerintah. (farid)

Kominfo Sulbar -- Untuk mengetahui progres terkini pelaksanaan program tahun 2020, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekrprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat pimpinan (Rapim) dengan pimpinan OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 3 November 2020 Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, rapat tersebut memiliki makna penting "Rapat pimpinan hari ini hendaknya tidak dianggap sebagai sekedar formalitas melainkan didasari sebagai forum penting untuk memastikan kesiapan kita melaksanakan program, untuk mengetahui progres terkini pelaksanaan program tahun 2020 sekaligus memperbarui semangat untuk memaksimalkan upaya mengejar ketertinggalan," kata Gubernur , Ali Baal Masdar Masih kata Ali Baal, terdapat beberapa perhatian yang perlu menjadi fokus para pimpinan OPD yaitu, para OPD segera memastikan penetapan program prioritas untuk pencapaian target pemenuhan janji kerja Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan standar pelayanan minimal titik, dilanjutkan dengan program prioritas dimaksud agar tidak mengalami pengurangan, sebab semua hal tersebut berkaitan dengan layanan dasar yang harus terpenuhi, dan jika terjadi pengurangan kiranya segera dapat memastikan janji kerja Gubernur dan standar pelayanan minimal tidak terganggu. Forum rapat pimpinan tersebut , sambungnya, sekiranya dapat merumuskan strategi yang tepat disertai kesungguhan memberi perhatian pada berbagai sektor. Antara lain masih banyaknya jumlah anak tidak sekolah atau putus sekolah, begitupun dengan angka stunting yang juga masih tinggi. " Saya berharap kita selalu merawat semangat kebersamaan dan saling mendukung untuk kelancaran berbagai program termasuk yang diharap terlaksana dalam waktu dekat. Yakni kerjasama dengan PT SMI dalam hal pembiayaan pemulihan ekonomi nasional , pembukaan pendidikan kedokteran dan rencana percepatan pembangunan kawasan industri serta pembangunan infrastruktur pelabuhan Silopo," tandas mantan Bupati Polman dua periode. Hal lain adalah, sangat penting merumuskan strategi yang tepat untuk memastikan penularan Covid-19 bisa diatasi dan dikendalikan dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang tersedia setiap program yang direncanakan sekiranya harus betul-betul mempertimbangkan…

Kominfo Sulbar-- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, berharap peran aktif perangkat daerah yang tergabung dalam TPID dan stakeholder lainnya, agar saling bersinergi dalam mendukung program pengendalian inflasi di Sulbar. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulbar dan Kabupeten Se-Sulbar, melalui video conference di rumah jabatannya, Selasa 3 November 2020. "Saya yakin melalui sinergi yang baik antara TPID, Aparat Penegak Hukum, Satgas Pangan dan berbagai stakeholder lainnya juga peran serta masyarakat, maka inflasi Sulbar disepanjang 2020 diharapkan dapat terkendali dengan baik,"ucap Enny Selain itu, juga mengajak agar memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil di tengah pandemi Covid-19. Disampaikan, pada rakornas pengendalian inflasi 2020, Presiden RI menegaskan bahwa inflasi 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan, agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Terkait pelaksanaan HLM TPID, Enny berharap kegiatan tersebut menjadi langkah nyata menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan kongkrit dalam mengatasi permasalahan inflasi di Sulbar. Di akhir sambutannya, Enny menyampaikan apresiasi kepada TPID Majene atas keberhasilannya menjadi pemenang TPID Award 2020 pada kategori TPID kabupaten/kota berprestasi wilayah Sulawesi berdasarkan evaluasi kinerja TPID 2019. "Prestasi ini kiranya dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi TPID lain di Sulbar untuk terus berperan aktif dalam pengendalian inflasi di daerah kita ini,"harapnya. (mhy)

Kominfo Sulbar--Pemprov Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerjasama TP. PKK Sulbar, menggelar Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Sulbar, Senin 2 November 2020. Berlangsung di Gedung Serba Guna Rujab Gubernur Sulbar, kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Hj. Andi Ruskati Ali Baal. Kegiatan itu mengusung tema, ragam menu masakan ikan untuk menyehatkan masyarakat, mencegah stunting, mencerdaskan anak dan meningkatkan sistem imun tubuh di masa pandemi Covid-19. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Hj. Andi Ruskati Ali Baal, mengatakan di Sulbar terdapat banyak ikan, sehingga perlu melaksanakan lomba yang bertujuan memotivasi kembali masyarakat dalam mengelola makanan yang berbahan dasar ikan. "Di Sulbar ini banyak ikan, sehingga harus diperlombakan enam kabupaten di Sulbar. Enam kabupaten ini semuanya mempunyai khas dan kreatif dalam mengelola ikan di daerah masing-masing,"ucap Andi Ruskati saat sesi wawancara Andi Ruskati menuturkan, banyak mengkonsumsi ikan merupakan salah satu cara untuk dapat menurunkan angka stunting di Sulbar. "Cara menurunkan angka stunting, salah satunya harus makan ikan yang banyak sebab proteinnya sangat bagus, baik bagi ibu hamil maupun balita. Seribu hari mulai dalam kandungan sampai ia lahir memang gizinya harus bagus,"pungkas Andi Ruskati Sehubungan hal tersebut, Andi Ruskati menyatakan, TP. PKK bersama DKP terus mengedukasi masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan dan berharap semua stakeholder yang ada di Sulbar juga turut melakukan hal yang serupa, sehingga dengan upaya tersebut angka stunting di Sulbar dapat diturunkan. Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan DKP Sulbar, Ashfiani Tashan, menyampaikan terdapat beberapa kriteria penilaian dalam lomba tersebut, yakni kreatifitas, inovasi, higenitas dan keterampilan dalam mengelola bahan baku. Melalui kesempatan itu, Ashfiani meminta, agar para peserta lomba tidak menggunakan bahan kimia atau dalam hal tersebut semuanya harus serba foodgrade pada masakan yang mereka olah. Ia menambahkan, bagi peserta lomba yang memperoleh juara satu, nantinya akan mewakili Sulbar ke…

Kominfo Sulbar -- Menindaklanjuti persiapan pendidikan kedokteran di Provinsi Sulbar, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Muhammad Idris melakukan pertemuan dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof.Budu dan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi , Prof.Ruslin di Hotel Novotel Makassar, Sabtu, 31 Oktober 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Dirjen Dikti Kemendikbud dan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI untuk persiapan pendidikan kedokteran di Sulbar. "Untuk rencana penerimaan mahasiswa di 2021, pesan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Dirjen Dikti bahwa hal utama yang perlu disiapkan dan diperbaiki adalah sarana dan prasarana . Setelah itu mempersiapkan SDM serta pemenuhan lainnya. Dan yang harus diperhatikan , kita harus siap dalam tataran standar untuk bisa menerima mahasiswa," kata Ali Baal Masdar Gubernur yang akrab disapa ABM itu juga menyampaikan rasa syukur karena rencana tersebut disambut baik dari kedokteran UNHAS, serta memberikan dukungan dalam membantu percepatan pembangunan kedokteran walaupun masih berskala standar di Sulawesi Barat. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof.Budu menyampaikan, Provinsi Sulbar sangat diharapkan betul adanya pendidikan pelayanan kesehatan seperti yang ada di provinsi lainnya. " Sering disebut dalam pertemuan nasional bahwa Sulbar sangat membutuhkan sumber daya kesehatan, salah satunya yaitu dengan mempunyai lembaga pendidikan kedokteran sendiri. Setelah melakukan diskusi langsung dilakukan pertemuan dan merefresh semuanya kemudian dilakukan konsultasi ke Jakarta, sehingga mendapatkan peluang pembangunan sekolah kedokteran di Sulbar "Saya sebagai dekan fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga sebagai Ketua Asosiasi Institusi pendidikan kedokteran Indonesia sangat mendukung serta mengharapkan terbentunya sekolah kedokteran. Untuk melancarkan pembangunan sekolah kedokteran di Sulbar dibutuhkan dukungan pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat , serta dukungan masyarakat dengan segala macam insfrastruktur dan SDM seperti tersedianya dosen yang berkualitas. Terkait hal tersebut, Unhas sangat mendukung dari segi dokumen pembelajaran dan pelatihan serta membantu menambah sumber daya yang akan dibutuhkan untuk mengajar di Sulbar,"…

Kominfo Sulbar -- Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Sulbar melakukan launching program Jum'at Berkah dengan membagikan makanan siap santap secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Mamuju, Jum'at 30 Oktober 2020 Pembagian makanan yang dilakukan langsung oleh Ketua BKMT Sulbar , Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal bersama pengurus BKMT Sulbar dengan menyasar dua tempat yakni di Jalan K.S Tubun (depan SDN Rimuku) dan Pasar Tradisional Mamuju. Pembagian makanan diberikan kepada warga yang melintas di jalan tersebut Kegiatan Jumat Berkah bertemakan "Hidup Semakin Berkah dengan Bersedekah" Ketua BKMT Provinsi Sulbar, Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal menyampaikan, program Jum'at Berkah Berbagi Untuk Sesama, merupakan salah satu program prioritas peduli sesama oleh BKMT Sulbar yang akan digelar sebulan sekali pada hari Jum'at yang nantinya di bagikan kepada masyarakat kurang mampu di sekitaran kota Mamuju "Untuk jumat pertama, sebanyak 740 paket makanan siap saji dibagikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Mamuju, "kata Andi Ruskati. Andi Ruskati yang juga merupakan anggota DPR RI dapil Sulbar juga mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian BKMT Provinsi terhadap masyarakat Sulbar yang kurang mampu dan berdampak dari pandemi covid-19 "Pemberian makanan kami berikan seperti tukang becak dan juga orang yang lewat karena kita tahu sekarang di masa pandemi ini banyak masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi sehingga kami BKMT Provinsi bergerak untuk memberikan perhatian berupa makanan siap saji," tandasnya.(tawin)

Kominfo Sulbar -- Akibat adanya pandemi Covid-19 , sebagian permasalahan kesehatan telah berdampak pada perekonomian global secara keseluruhan, volume perdagangan yang menurun serta rendahnya investasi, harga komoditas ekspor mengalami penyesuaian, serta restrukturisasi ruang fiskal daerah merupakan satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraenni Anwar, saat membuka secara resmi webinar kick-off "strategi sukses membangun usaha melalui perencanaan yang matang", berlangsung di ruang oval lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 27 Oktober 2020. Disampaikan, sektor perdagangan merupakan sektor kedua terbesar baik dari sisi pangsa PDRB maupun serapan tenaga kerja setelah sektor pertanian. Kondisi ekonomi saat ini yang tengah memasuki masa perlambatan tentu berdampak pada kondisi keuangan pelaku usaha di mana permintaan masyarakat semakin rendah rasionalisasi biaya personal mau tidak mau harus ditempuh pelaku usaha agar kegiatan usaha dapat tetap berlanjut. "Saat ini kita telah memasuki era new normal masa pandemi covid-19, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi era new normal ini salah satunya adalah dengan perencanaan bisnis yang matang, ketangguhan, keandalan dan kreativitas pengusaha UMKM. Oleh karena itu, kita perlu memastikan UMKM Sulawesi Barat terus bergeliat. Kami selaku pemerintah daerah terus melakukan upaya seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM sebagai tambahan modal untuk usahanya"kata Enny. Ia juga menyampaikan , selain itu, penguatan data dan profil UMKM juga sedang kami lakukan melalui pendataan kepada seluruh umkmk Sulawesi barat melalui dinas perdagangan koperasi dan UKM, kami juga terus mengadakan fasilitas-fasilitas yang bekerjasama dengan instansi vertikal lain untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM melalui sertifikasi si dan pelatihan-pelatihan,"ungkap Enny "Dari perspektif Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi daerah juga mencatatkan realisasi yang kurang optimal, capaian pertumbuhan sebesar 0,78% pada triwulan ke II tahun 2020 membutuhkan kebijakan yang extraordinary untuk merespon dan antisipasi dampak ekonomi yang lebih dalam, olehnya itu kegiatan business…

Sulbar — Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan konflik sosial (PKS) 2020 di tengah pandemic covid-19 Menjelang Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 26 Oktober 2020. Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, pada peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang penanganan konflik social, bahwa penanganan konflik social harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh unsur tingkat pemerintahan, baik ditingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. " Konflik social juga harus dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efesien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran.Untuk itu, dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integritas kebijakan serta penyusunan rencana aksi daerah (RAD) terpadu," kata Idris. Ia juga menyampaikan, tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi memiliki tugas menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi, melakukan upaya pencegahan konflik melalui system peringatan dini, merespon secara cepat, membantu upaya penanganan pengungsian dan pemulihan pascakonflik. Pada tahun 2020, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum secara serentak guna memilih kepala daerah yang akan dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di 32 provinsi di wilayah Sulbar, pilkada akan dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Majene. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan, di Sulbar, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian menjelang pelaksanaan pilkada serentak dimana pelaksanaan pilkada di tengah wabah covid-19 berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS, dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat maka peluang terjadinya manipulasi data semakin terbuka, money politik yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing calon dan pihak berkepentingan lain khususnya menjelang pemungutan suara, black campaign/ kampanye hitam. (jimi)