Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berpesan kepada seluruh jajaran pengurus Tim Penggerak PKK berserta para kadernya ,yang tersebar sampai ke desa atau kelurahan supaya senantiasa membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pembinaan keluarga, khususnya yang terkait pemberdayaan perempuan, keluarga, kesetaraan gender dan lainnya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Gelar Karya dan Temu Kader PKK (Jambore) Tingkat Provinsi Sulbar di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis 19 November 2020. Gubernur Ali Baal Masdar dihadapan kader PKK juga menyampaikan harapan agar jajaran Tim Penggerak PKK secara konsisten melaksanakan penjabaran sepuluh program pokok PKK yang mengacu pada RPJM Nasional dan RPJMD Sulbar. "Perlu menjadi perhatian tim penggerak PKK se-Sulawesi Barat supaya selalu berperan memberi masukan pada forum musrenbang di setiap jenjang, sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang maju dan mandiri dan menjadi Provinsi Sulbar yang malaqbi," tandasnya. Kepada seluruh kader PKK , baik di setiap tingkatan untuk menjadi garda terdepan tim penggerak PKK untuk menjaga sinergitas yang telah terjalin serta menjadikan dasar pengambilan program OPD pemerintah Provinsi Sulbar. Sehingga, program dan kebijakan di harapkan semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat se-Sulawesi Barat. "Termasuk penanganan anak putus sekolah, mengatasi masalah stunting dan pernikahan dini, yang angkanya masih cukup tinggi di Sulbar," ucapnya Ketua Panitia , Faika melaporkan, peserta yang mengikuti pelatihan Pengurus PKK sebanyak 50 orang, pengurus PKK kabupaten sebanyak 2 per-kabupaten, pengurus PKK kecamatan, sebanyak 69 orang, dan pengurus PKK desa 69 Orang. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai 19 sampai 21 November 2020 .(tawin)

Kominfo Sulbar-- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2020 melalui virtual di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar Rabu, 18 November 2020. Rakornas dibuka langsung Presiden Jokowi Presiden Jokowi dalam rakornas tersebut menyampaikan, belanja pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan laporan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto hingga hari ini masih ada pengadaan untuk proses konstruksi. "Ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu 40 triliun, lha terus ngerjainnya kapan, pengerjaannya kapan, tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 kita tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun," tandas Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Dia menekankan sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahnya, kata Presiden Jokowi, harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel, tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat atau masyarakat. Karena itu, LKPP harus melakukan banyak terobosan dan berani melakukan banyak terobosan. "Terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time melakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan, agar lebih cepat," jelas Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan, dengan bantuan teknologi terkini, sehingga bisa memonitor secara langsung nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. "Apa lagi ,dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Mempercepat alarm peringatan perlu diberikan, karena banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.Bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dengan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum ganti channel yang extraordinary, mengubah SOP-nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan, akibatnya realisasi belanja yg sudah dianggarkan terlambat," tegasnya.(tawin)

PADANG -- Perhelatan musabaqah tilawatil quran (MTQ) tingkat Nasional ke- 28 tahun 2020 yang berlangsung di Kota Padang , Sumatera Barat, Selasa, 17 Nopember 2020 memasuki hari ketiga. Sedikitnya , ada enam kafilah Sulawesi Barat yang berpotensi masuk enam besar pada ajang MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 yakni Nur Hanisah pada Hifzhil Al-Quran 1 Juz dan Tilawah, Yusriadi pada Hifzhil Al-Quran 10 Juz, Sirajuddin pada Hifzhil Al-Quran 30 Juz dan Firman serta Rasmiani pada Qiraat Sab'ah Adapun yang berpeluang meraih medali perak yaitu Sahariah Syua pada cabang Qiraat Sab'ah Murattal Selain itu , cabang Qiraat Sab'ah Murattal putri, Tilawah Dewasa putri, Syarhil Qur'an putra, Khat Al-Quran Hiasan Mushaf putra putri dan cacat Netra hari ini Semua sukses menunjukkan kemampuannya dalam mengikuti lomba, dan hasilnya baru akan diumumkan paling lambat hari ini, Rabu, 18 Oktober 2020 Kepala Biro Kesra Sulbar, Bujaerammy Hassan mengatakan, meskipun kafilah Sulbar belum memberikan hasil memuaskan, namun itu sudah pencapaian luar biasa. "Kita berharap kafilah Sulawesi Barat dapat tetap fokus dan optimis untuk bisa berlanjut hingga ke babak final sehingga dapat memberikan kado istimewa kepada Pemprov Sulawesi Barat dengan meraih mendali pada MTQ Nasional ke -28 ini. Official Cabang Qiraat Sab'ah Muratta, Budi, mengatakan satu-satunya cabang yang diikuti kafila Sulawesi Barat paling berpotensi menyumbangkan medali yaitu pada Cabang Qiraat Sab'ah Murattal dewasa yabg diikuti Sahariah , dimana sampai saat ini Saharia masih berada pada peringkat dua. "Kita berharap tidak bergeser dan dapat berlanjut hingga babak final. Saingan terberatnya dari DKI Jakarta yang berada di posisi pertama," kata Budi. (yandi)

Kominfo Sulbar -- Untuk terciptanya koordinasi pengawasan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Sulbar, dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yabg dilaksanakan di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 16 Nopember 2020. Rapat yang dipimpin Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar itu bertujuan agar tercipta sinergi kebijakan pengawasan antara aparat pengawasan internal di Provinsi Sulbar, serta tercipta penanganan isu-isu aktual yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten yang berkaitan dengan dinamika pengawasan di bidang pemerintahan, dan terciptanya sinkronisasi pengawasan provinsi yang dilaksanakan di kabupaten. "Ini adalah kegiatan tahunan, dan alhamdulillah enam entitas mendapatkan WTP di tahun 2020 ini. Oleh karena itu , saya berharap kita pertahankan apa yang telah kita capai, karena apa yang mempertahankan itu lebih sulit daripada untuk mencapainya," ucap Enny. Enny juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran semua peserta pada rapat koordinasi pengawasan tersebut,dimana rakor tersebut merupakan wujud yang kongkret telah berjalannya sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Sulbar Sulbar dengan pemerintah kabupaten se-Provinsi Sulbar dalam mengawal , meyakinkan dan menjaga tata kelola pemerintahan di daerah , karena ini semua merupakan wujud perhatian terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Sulawesi Barat. Pada kesempatan tersebut, Enny menekankan dua hal, yaitu, mendorong SDM yang aktif dan berintegritas serta menghadirkan APIP yang profesional. Kedua hal tersebut hanya mungkin terwujud di Provinsi Sulawesi Barat, jika Pemprov dan Pemkab memiliki satu tujuan, satu langkah dalam menghadapi tantangan di setiap tingkat. " Kami sadar dalam membangun Sulawesi Barat yang mulai berkembang tidaklah segampang dongeng seribu satu malam tutup mata dan buka, semua lalu selesai tetapi ini membutuhkan kerja keras, dengan diimbangi semangat dan dedikasi serta loyalitas yang tinggi, untuk menerjang berbagai tantangan dalam merajut benang merah pembangunan harapan dan mimpi menjadi kenyataan dan berkesejahteraan dapat terwujud dengan hadirnya sebuah pembangunan SDM manusia yang berintegritas." tandas mantan anggota…

Kominfo Sulbar- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Junda Maulana membuka acara pelaksanaan Rakor Pengadaan Tahun Anggaran 2021 di ruang Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 16 November 2020 " Pengadaan barang jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah, " kata Junda Maulana . Junda menyampaikan, percepatan pengadaan barang dan jasa akan mendapatkan rumusan dan rekomendasi yang konkrit dalam mendukung suksesnya kegiatan pengadaan barang jasa yang lebih profesional transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk itu, perangkat daerah diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan dokumen persiapan pengadaan guna pemilihan penyedia untuk dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2021 khususnya bagi paket yang bernilai strategis dan membutuhkan waktu pengerjaannya relatif panjang. " Hal tersebut untuk melindungi dari risiko pelaksana pengadaan barang jasa pemerintah di perangkat daerah dengan memiliki waktu yang lebih panjang pada proses pelaksanaan , maka dari itu dapat bergeser dari proses administrasi pada tahap perencanaan dan persiapan menjadi tahap pelaksanaan pada tahun anggaran 2021 . Ketika sudah menginjak tanggal atau memasuki 1 Januari 2021 , pelaku pengadaan barang jasa dapat fokus pada kinerja yang dapat menghasilkan barang maupun jasa yang diperoleh untuk menunjang aktivitas dan kinerja dari organisasi dalam memberikan pelayanan sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Junda Kepala Bagian Unit layanan pengadaan Biro Ekonomi Pembangunan Sulbar, Hamdan Hamdi melaporkan, rapat koordinasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 ini dinilai sangat penting, dimana saat ini Pemprov Sulbar sudah melewati masa pandemi covid-19 , maka dari itu perlu diketahui, banyak anggaran Pemprov Sulbar ditarik sehingga berdampak pada program kerja OPD yang berkurang " Hari ini agenda kita bertujuan untuk lebih memantapkan diri, seperti melakukan langkah-langkah percepatan pengadaan barang dan jasa, jadi Insya Allah kerja kita kedepan akan menemukan titik temu sistem dan membantu sistem yang sudah seperti…

Kominfo Sulbar-- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeny Anwar Menghadiri Kegiatan Apel Siaga Bencana Dan Kampanye Penggunaan Masker Di Ruang Publik Tahun 2020 .Kegiatan Tersebut di buka langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo HGS di Lapangan Tamajarra Korem 142 Senin 16 November 2020. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo HGS menyampaikan, kegiatan siaga bencana non alam dan melakukan kampanye dengan menggunakan masker , bertujuan langsung untuk menghimbau masyarakat sadar dalam menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Utamanya kampanye masker di ruang publik dan juga mendorong daerah untuk menekankan lagi ke masyarakat agar selalu menjalankan 3 M yaitu mencuci tangan dengan air bersih, memakai masker dengan baik dan benar, dan menjaga jarak. Dalam kesempatan tersebut, Dody juga menyampaikan , keadaan iklim di Indonesia yang sudah memasuki musim penghujan. Untuy itu, Ia meminta agar Pemprov Sulbar dan masyarakat terus mewaspadai fenomena alam yang akan terjadi. "Sesuai surat dari BMKG kepada Presiden tentang waspada iklim La Nina yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Indonesia, patut untuk di wasapadai mengingat wilayah Indonesia memang daerah yang banyak rawan banjir dan longsor," ujarnya. Ia juga merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah tetap bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana terutama bencana hidrometeorologi. Menurut Dody, penanggulangan bencana harus dilakukan dengan menerapkan sinergi penta helix antara Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, Media Massa, serta Masyarakat. "Karena masalah bencana ini merupakan urusan kita bersama," pungkasnya. Usai apel , dilanjutkan dengan melakukan pembagian sejumlah masker di area Pantai Manakarra Kota Mamuju sebagai bentuk kegiatan sosialisasi dan ajakan penerapan protokol yaitu pemakaian masker di ruang publik. Hadir juga dalam acara tersebut Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, unsur Forkopimda dan undangan lain. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Barat dinahkodai pejabat baru. Herry Ridwan resmi menggantikan pejabat lama yaitu Muhammad Toha Arafat.Serah terima jabatan berlangsung di Aula Kantor BPK Sulbar, Jumat, 13 Nopember 2020 Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Muhammad Toha Arafat atas segala perhatian dan bimbingannya kepada Pemerintah Sulawesi Barat dan pemerintah kaupaten se -Sulbar yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang mengantar pemerintah daerah provinsi Sulbar mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-6, sehingga pemerintah Sulbar mencapai WTP secara berturut-turut bahkan seluruh pemerintah daerah Kabupaten se-provinsi Sulbar dalam tahun anggaran 2019 dapat mencapai opini WTP. "Capaian tersebut melampaui target nasional yaitu 85 persen entitas pelaporan mencapai opini WTP," kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar. Ali Baal juga mengatakan, hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten se- Sulbar dan memperoleh opini tersebut memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sistem pengendalian intern yang memadai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan "Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus kepada segenap pimpinan BPK RI beserta jajarannya yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Barat. BPK RI tidak hanya semata-mata melakukan pemeriksaan, tetapi lebih dari itu, juga melakukan pembinaan dan bimbingan khususnya kepada pengelola keuangan bagaimana lebih memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah," ucapnya Ia pun berharap agar Pemprov Sulbardan pemerintah daerah kabupaten di Sulbar dapat mempertahankan opini WTP . " Kita apresiasi kepada tim audit BPK dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan selama ini khusus terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan karena pemeriksaan dilakukan secara profesional integritas tinggi dan independen," tandasnya. CSF Auditor Utama Keuangan Negara VI , Dori Santosa mengemukakan, serah terima kepala perwakilan BPK Sulbar tersebut merupakan tradisi semata , namun pada hakekatnya…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka antisipasi perubahan cuaca ekstrem La Nina di wilayah Sulbar. Polri, TNI, Pemda dan Stakeholder terkait, menggelar Apel Konsolidasi, Kamis 12 November 2020. Berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Apel Konsolidasi siaga bencana alam tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pelaksanaan Apel Konsolidasi merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kondisi perubahan cuaca ekstrem akibat La Nina di tengah pandemi Covid-19 dan tahapan Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di empat kabupaten di Sulbar, yaitu Mamuju, Majene, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Olehnya itu, Ali Baal menegaskan, diperlukan kesiapan seluruh elemen pemerintahan dan instansi terkait, untuk melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, dengan menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan peralatan, bahan pangan dan kebutuhan lainnya selama tanggap bencana di tengah pandemi Covid-19. "Kita berharap bencana tidak terjadi, namun sangat penting kewaspadaan dan upaya antisipasi dini. Karena itulah mari kita selalu berikhtiar melalui kerja keras, sambil memohon kepada Tuhan agar memberi petunjuk terbaik dan perlindungan dari bencana serta pandemi Covid-19 segera berlalu,"ajak Ali Baal Ali Baal menyatakan, perubahan cuaca yang ekstrem akibat La Nina penting menjadi perhatian di tengah pandemi Covid-19, dengan menanamkan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak demi memutus rantai penularan Virus Corona. "Masih terjadinya penambahan kasus baru positif Covid-19, adalah tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras,"tandasnya Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga mengingatkan beberapa hal, pertama Apel Konsolidasi tersebut jangan sekedar formalitas atau seremoni belaka. Kedua masyarakat perlu selalu waspada menghadapi musim hujan yang diperkirakan hingga 2021. Ketiga, pihak terkait perlu menyusun kebijakan mitigasi bencana dari fenomena meteorologi. Keempat, OPD teknis yang menangani urusan bencana supaya berkoordinasi dengan pihak terkait supaya menyiapkan tempat pengungsian yang layak dan bersih untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dan penyakit lainnya. Kelima, lakukan…

Kominfo Sulbar -- Sosialisasi kebijakan nasional integrasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk percepatan transformasi digital di Sulawesi Barat, berlangsung di Auditorium lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 November 2020. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sosialisasi tersebut mengatakan , perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah berada pada era revolusi industri 4.0 dimana hampir seluruh lini kehidupan telah menggunakan teknologi dan otomatisasi. "Ketika pandemi covid-19 melanda, tanpa bisa kita menawar keniscayaannya dan mendorong kita dengan kuat untuk melakukan adaptasi teknologi sebagai media interaksi yang sudah menjadi kebutuhan dasar utama hampir di seluruh lini kehidupan dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah berada pada era revolusi industri 4.0,"kata Idris Ia juga mengatakan, transformasi yang inovatif tersebut tentu harus bermula dari tubuh birokrasi pemerintahan sebagai pelayan publik. "Kita harus siap dan segera melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai amanat peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi,"ucapnya Oleh karena itu, lanjut Idris akan melakukan penyesuaian kebijakan mendukung regulasi integrasi nasional SPBE untuk percepatan transformasi digital dalam semua aspek kehidupan di Sulawesi Barat, dengan memperkuat peran tim koordinasi SPBE yang telah dibentuk dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengawal prosesnya. "Agar langkah ini bisa berhasil, perlu kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, instansi vertikal dan seluruh pemerintah dan DPRD Kabupaten, yang dimulai dengan kesamaan pemahaman khususnya berkaitan kebijakan nasional yang mendorong integrasi SPBE, olehnya itu kegiatan ini diharapkan menjadi sarana menyamakan persepsi untuk mengurangi ego sektoral, agar digitalisasi dapat dikerjakan lebih cepat dan bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan mengakselerasi daerah kita Sulawesi Barat menjadi semakin maju dan malaqbi,"tandasnya. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin, mengatakan pemerintahan yang baik harus berdasarkan pelaksanaan SPBE secara baik, dan total tidak…

Kominfo Sulbar-- Sebagai tindak lanjut dari rencana Pemprov Sulbar menghadirkan pendidikan kedokteran , Sekprov Sulbar Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi akselerasi proses pembukaan pendidikan kedoteran di Sulbar, yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 11 November 2020. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, untuk mendukung pembentukan sekolah kedokteran di Sulbar, akan di bentuk suatu tim yaitu tim teknis daerah dan tim nasional yang ada di jakarta. Idris menjelaskan, yang dimaksud dengan tim nasional adalah Institusi Kementerian Kesehatan serta Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilibatkan untuk mempermudah jalan membuka sekolah pendidikan kedokteran di sulbar. "Saya sudah memiliki gambaran mengenai tim yang akan di bentuk, tapi kami ingin kawan-kawan untuk saling bahu- membahu dalam bekerja secara terbuka, serta apa saja yang kita butuhkan dalam tim ini"ucap Idris Sedangkan tim teknis daerah, lanjut Idris, akan terbagi menjadi dua tim bagian yaitu tim akademik dan tim non akademik yang akan menjadi penyapa kampus untuk memberikan dukungan sarana-prasarana, bantuan anggaran, bantuan administrasi, serta infrastruktur lainnya termasuk didalamnya aspek keuangan. Lebih lanjut, Idris menjelaskan, sebagai bagian eksekusi pembentukan sekolah kedokteran di Sulbar, maka Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan di percaya dalam menyiapkan tenaga pendidik serta mempersiapkan lokasi kampus yang sederhana. "Ada koreksi anggaran yang muncul pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan termasuk rumah sakit untuk mempersiapkan, paling tidak kampus yang sederhana. Dalam hal itu kami sudah tetapkan bahwa kampus sekolah kedokteran berada di rumah sakit lama yang akan di fokuskan sebagai kampus pendidikan kedokteran di Sulbar,"ucap Idris Untuk desain kampus, Idris menuturkan, dalam hal itu akan membentuk tim teknis untuk mendesainnya yang rencananya dapat diselesaikan sebelum 2021. Idris menekankan, target kesiapan kampus tersebut betul-betul sudah sangat siap pada 31 Juni 2021, artinya pada bulan itu sudah aktif kuliah. "Jadi Juni itu batas akhir kesiapan kita karena interior desain saja dan pengerjaannya tidak…