Kominfo Sulbar -- Pelaksanaaan pilkada yang akan digelar serentak 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi covid 19, akan menjadi hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar usai mengikuti acara Deklarasi Pemilihan Serentak 2020 yang Berintegritas, Damai, dan Sehat, yang di gelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar secara virtual, di Rujab Wagub Sulbar, Senin 26 Oktober 2020. Untuk itu, kata Enny, perlu penyesuaian adaptasi dan regulasi, karena dikhawatirkan akan menimbulkan klater baru, mengingat proses pilkada yang dilakukan akan mengumpulkan dan melibatkan banyak orang. " Mewakili Pemprov Sulbar, saya mengharapkan apa yang telah disampaikan oleh Bawaslu adalah semua yang harus kita patuhi, kita harus jalani di tengah pemilu yang memang lain daripada yang lain karena dilaksanakan di tengah pandemi covid 19," kata Enny. Ia juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Sulbar khususnya empat kabupaten yang mengadakan penyelenggaraan pilkada untuk mengikuti pesta demokrasi yang berintegritas, damai, jujur dan juga sehat yang tentunya dengan mentaati protokol kesehatan yang berlaku Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pattalolo yang membuka acara deklarasi tersebut menyampaikan, melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19 merupakan pengalaman pertama bagi kita sehingga butuh beberapa adaptasi, regulasi, adaptasi perilaku yang tentulah tidak mudah karena membutuhkan perubahan-perubahan cara berfikir merubah budaya, merubah tatanan, kebiasaan yang biasanya tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat sehingga perlu kebersamaan kita dalam memberikan support diantara masing-masing lembaga yang punya kepentingan bersama untuk melahirkan pemilihan yang berkualitas. (Ayu)

Kominfo Sulbar- Mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat libur dan cuti bersama akhir Oktober mendatang, Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi (rakor) di rumah jabatan Wakil Gubernur Sulbar, Jum'at 23 Oktober 2020. Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, membahas upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Sulbar saat libur dan cuti bersama. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, liburan panjang tersebut sangat rentan terjadinya pengumpulan massa disebabkan momen peringatan budaya keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga menurutnya perlu dilakukan antisipasi pencegahan atau himbauan yang bersifat halus, agar tidak memicu ketersinggungan yang sarat dengan keagamaan. "Kita tidak menakut-nakuti, tetapi memang kita harus melakukan antisipasi demi keamanan masyarakat kita. Secepatnya kita akan melakukan tindakan karena waktu kegiatan libur dan cuti bersama sudah tidak lama lagi," kata Enny Namun sebelumnya, kata Enny, perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehigga apa yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai harapan bersama. Tidak hanya itu, lanjut Enny, Pemprov Sulbar juga akan mengundang para Bupati se-Sulbar untuk membahas bagaimana mengatisipasi pengumpulan massa dalam peringatan maulid dan budaya keagaman di Sulbar. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pada 20 Mei 2020, cuti bersama ditetapkan pada 28 dan 30 Oktober 2020. Dua cuti bersama tersebut dalam rangka libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 29 Oktober 2020, yang kemudian berdekatan dengan libur akhir pekan Sabtu dan Minggu, yakni 31 Oktober dan 1 November 2020, sehingga libur panjang sebanyak lima hari. (farid)

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, mengikuti rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020, melalui video conference di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 22 Oktober 2020. Rakor yang digelar secara virtual tersebut, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Mahfud MD. Menko Polhukam RI, Mahfud MD, mengatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengambil hikmah agar menjadi lebih baik. Menurutnya, hal itu jangan sampai menjadi jelek di bidang protokol kesehatan karena hari libur masyarakat, berkumpul dan membuat kluster baru penyebaran Covid-19. “Jadi jangan sampai ada peringatan Maulid lalu menjadi lebih jelek di bidang protokol kesehatan. Misalnya karena peringatan Maulid libur, lalu protokol kesehatannya dilanggar dengan tumpukan-tumpukan orang kumpul pengajian, festival, dan sebagainya,"kata Mahfud Mahfud menekankan, semua hal tersebut harus diantisipasi sebab saat ini penekanan penyebaran Covid-19 sudah mulai terlihat lebih baik, seperti di dalam menegakkan protokol kesehatan, tingkat kesembuhan sudah bagus, kemudian persentase penularan juga sudah bagus, dan tingkat kematian sudah mulai sedikit. “Oleh sebabnya kami mengadakan rakor pada hari ini, yaitu rakor antisipasi libur panjang cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,"ujarnya Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, mengatakan Pemprov Sulbar juga akan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober mendatang. "Kita akan mengadakan rapat bersama seluruh bupati se-Sulbar untuk bagaimana mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan Maulid Nabi, yang dilaksanakan sejak hari pertama dan akan berjalan kurang lebih selama tiga hari kedepan di Sulbar ini,"kata Enny Demi menekan penyebaran Covid -19 di Sulbar, Enny menegaskan akan menerbitkan surat edaran larangan keluar kota bagi ASN lingkup Pemprov Sulbar di saat libur panjang tersebut. (deni)

Kominfo Sulbar-- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar menggelar Web Seminar (Webinar) Seri 2, di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 22 Oktober 2020. Webinar yang mengusung tema "Etika Organisasi" tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. "Kami mengapresiasi kegiatan ini, karena kami melihat tema yang diusung dan diangkat oleh DWP ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan untuk mengisi visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, yaitu Sulbar maju dan malaqbi,"kata Idris melalui video conference dari Jakarta Idris menuturkan, untuk dapat mewujudkan sebuah provinsi yang maju dan malaqbiq, tentu saja harus mempunyai indikator- indikator penting, salah satunya ialah menciptakan suatu sistem dan iklim organisasi dimanapun dan kapanpun organisasi tersebut berada, sehingga mampu mengedepankan substansi relevansi yang lebih baik. Idris menambahkan, etos atau etika yang bermakna membangun watak atau kebiasaan positif, membuat organisasi memiliki citra yang luar biasa, dan DWP sudah masuk pada bagian-bagian yang sangat intensif. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DWP Sulbar, Ny. Hj. Kartini Hanafi Idris bersama jajaran Pengurus DWP Sulbar. (farid)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020. Pada kunjungan tersebut, Gubernur didampingi beberapa pejabat Pemprov, antara lain Sekretaris Daerah Muhammad Idris DP. Di kantor Kemenkes yang terletak di Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Gubernur diterima Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D,Sp.THT-KL (K) MARS yang didampingi Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dr. Andi Saguni, M.Kes, dan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional,Dr. Wiendra Woworuntu, M.Kes. Pertemuan menghasilkan persetujuan dan dukungan Kemenkes RI untuk pembukaan pendidikan kedokteran untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter di Sulawesi Barat. Sehubungan dengan itu, Kelas RS akan ditingkatkan dari C ke kelas B untuk mendukung kehadiran pendidikan kedokteran di daerah ini. "Alhamdulillah, Kementerian Kesehatan memberi persetujuan untuk pembukaan pendidikan kedokteran di Sulbar. Insya Allah penerimaan mulai tahun akademi 2021 dengan beasiswa dari APBN, yang diharap berjalan sesuai rencana," jelas Gubernur. Pemprov telah menyiapkan juga lahan dan persiapan lainnya untuk infrastruktur pendidikan kedokteran pertama di Sulbar tersebut. Dukungan untuk pembukaan pendidikan kedokteran di Sulbar diberikan juga pihak Kemendikbud RI. Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Ir. Nizam. M.Sc,D.IC,Ph.D. saat bertemu dengan Gubernur Sulbar di kantor Kemendikbud, Jl.Jend. Sudirman, Jakarta Pusat. Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim, menyetujui dan mendukung pendirian pendidikan kedokteran dalam mengawal kualitas Pendidikan Kedokteran. Kesepakatan lain, akan dilakukan koordinasi dengan lembaga perguruan tinggi pengampu, yaitu Universitas Hasanuddin, Makassar untuk membuat skema dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pendirian Pendidkan Kedokteran di Sulbar. Terkait hal tersebut, akan segera dibentuk tim kerja untuk menyusun langkah-langkah dan strategi dalam mempersiapkan Pendidikan Kedokteran yang sesuai kondisi di Provinsi Sulawesi Barat . (rls)

Kominfo Sulbar -- Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar didampingi Asisten II bidang Ekonomi pembangunan , Junda Maulana dan kabag pada biro Ekbang Asmar, mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi 2020 melalui video conference, di Rujab Wagub Sulbar, Kamis, 22 Oktober 2020 Rakornas Pengendalian Inflasi kali ini mengambil tema "Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju” Terkait hal ituPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutannya menekankan lima hal penting. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM. “Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar disaat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga,” ucap Jokowi Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM. Ketiga, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM. Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah. Kelima, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi COVID-19 di pusat dan daerah. (Ayu)

Kominfo Sulbar-- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar membuka acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sulbar melalui zoom meeting di ruang kerjanya, Kamis 22 Oktober 2020. Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengapresiasi Kantor Perwakilan BI Sulbar atas terselenggaranya kegiatan itu, sehingga memberikan ruang diskusi dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah di era Covid-19. Enny berharap, diseminasi tersebut dapat memperkaya cakrawala pengetahuan dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi, demi pembangunan Sulbar yang maju dan malaqbi. Disampaikan, pandemi Covid-19 adalah permasalahan kesehatan yang telah berdampak pada perekonomian global secara keseluruhan, volume perdagangan menurun, rendahnya investasi, harga komoditas ekspor mengalami penyesuaian, serta restrukturisasi ruang fiskal daerah merupakan satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi tahun 2020 ini. Menghadapi permasalahan tersebut, Enny menyatakan, Pemerintah daerah sebagai otoritas fiskal telah merespon sejumlah kebijakan melalui program pemulihan ekonomi daerah dan restrukturisasi anggaran, disertai menyusun prioritas program kerja disusun dengan terukur. "Hal ini ditindaklanjuti dengan percepatan realisasi belanja untuk mendukung peredaran uang di masyarakat,"ucap Enny Selain aspek ekonomi, lanjut Enny, sisi kesehatan juga sebagai target utama dengan diperkuat melalui implementasi protokol kesehatan bersama stakeholder terkait. Lebih lanjut Enny mengatakan, adanya permaslahan tersebut disisi lain bisa menangkap peluang dari shifting gaya hidup dan pola ekonomi global terkini. "Rantai pasok global yang mengalami penyesuaian, menjadi kesempatan emas bagi kita semua untuk mengurangi ketergantungan impor melalui intensifikasi produksi dalam negeri,"tuturnya Enny menyatakan, produksi komoditas pertanian yang selama ini menjadi unggulan Sulbar harus didorong melalui hilirisasi pengembangan infrastruktur dan peningkatan daya tarik investasi, yang diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi daerah. (jimmi)

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dengan agenda penyempurnaan RAPBD, laporan badan kehormatan, penetapan peraturan DPRD tentang kode etik tata beracara badan kehormatan, pengesahan penyempurnaan Renja DPRD Sulbar dan penyampaian laporan Bapemperda terhadap Propemperda, serta penetapan surat DPRD tentang perubahan Propemperda tahun 2020, yang berlangsung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Sulbar, Senin 19 Oktober 2020. Penyempurnaan rancangan peraturan daerah (ranperda) Sulbar tentang pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, sesuai dengan putusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-753 tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, perihal evaluasi ranperda Sulbar tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, dan rancangan peraturan Gubernur Sulbar tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2020, yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD Sulbar. Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama, alokasi anggaran akan dialokasikan kepada OPD untuk kegiatan operasional. "APBDP mini sesudah refokusing menyediakan anggaran yang kecil, tetapi itulah yang disepakati oleh anggota dewan untuk kita alokasikan kepada OPD yang sangat membutuhkan, dalam hal ini agar kegiatan operasionalnya bisa berjalan,"kata Idris Mengenai program prioritas, Idris menegaskan, hal tersebut sudah diatur untuk tidak mengganggu bagian tertentu, misalnya pada saat merefokusing anggaran pendidikan, terdapat bagian yang terganggu akhirnya dipulihkan. Meski demikian, lanjut Idris, tidak semua yang direfokusing bisa dikembalikan sebab masih ada Covid yang saat ini mengintai. Lebih lanjut Idris mengungkapkan, pada APBD tersebut memberikan proporsi yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 sampai akhir tahun. "Awalnya kita sudah membuat skenario hingga Oktober, tetapi tidak ada tren penurunan sehingga kita kembalikan pada porsi analisis kebutuhan penanganan Covid sampai Desember,"beber Idris Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, laporan terhadap penyempurnaan RAPBD Sulbar tahun anggaran 2020 adalah bagian akhir dari proses pembahasan ranperda yang telah dilaksanakan oleh DPRD, yakni dimulai dari tahap awal persetujuan DPRD bersama Gubernur…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menggelar pertemuan dengan empat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar yang baru, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 19 Oktober 2020. Keempat pimpinan OPD tersebut, masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Gufran Darma Dirawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fadly Syamsuddin, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Mohammmad Saleh Rachim dan Kepala Biro Hukum, Arianto. Pertemuan itu dalam rangka orientasi pengenalan tugas untuk memberikan dan sekaligus pengarahkan kepada para pimpinan OPD yang baru, dalam mengenali fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan struktur yang ada. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta untuk lebih memahami fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan struktur, sebab dinas dengan biro yang ada di sekretariat tentulah berbeda. "Tantangan untuk para pejabat dipemerintahan itu berat, karena pertama harus menjawab ekspektasi masyarakat di Bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, serta secara internal di biro-biro,"ucap Idris Selain itu, juga meminta para pimpinan utama OPD untuk mengidentifikasi masalah utama yang harus diselesaikan dengan cara membenahi dan mengelola organisasi secara lebih kuat, seperti permasalahan generik misalnya tata kelola yang tidak baik, memperbaiki SOP (Standar Operasional Prosedur), IT (Informasi Teknologi), SDM (Sumber Daya Manusia) dan masalah keuangan internal. "Poin saya, saya ingin hal ini diperbaharui karena pimpinan baru itu biasanya pasti ada perspektif yang baru. Olehnnya itu mohon dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masalah,"imbau Idris (ayu)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan peninjauan sekaligus meresmikan ruas jalan akses Pelabuhan Belang-belang Mamuju, Kamis 15 Oktober 2020. Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Budi Amin melaporkan, pembangunan infrastruktur jalan akses Pelabuhan Belang-belang bersumber dari APBN tahun 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.288.970.000 miliar, dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Pelabuhan Belang-belang akan menjadi salah satu harapan untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Ali Baal menuturkan, pembenahan fasilitas pendukung secara bertahap di Pelabuhan Belang-belang, bertujuan memudahkan pengangkutan hasil bumi dari Mamuju dan Sulbar pada umumnya. "Selain memudahkan dan melancarkan pengangkutan barang, membangun tol laut juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan kewirausahaan, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya sehingga akan berdampak positif,"ucap Ali Baal Untuk itu, lanjut Ali Baal, sebagai tol laut Pelabuhan Belang-belang diharapkan terus berkembang untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulbar. Melalui kesempatan itu, Ali Baal menekankan, demi menjaga atau memelihara sarana dan prasarana fasilitas yang tersedia, dibutuhkan peran serta semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. (deni)