Kominfo Sulbar-- Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sunusi, DM, menekankan Dinas Kominfo sebagai wali data sangat membutuhkan data dan informasi statistik yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada webinar (web seminar) tentang data berkualitas untuk Indonesia Maju, yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Selasa 29 September 2020. "Hal ini sebagai rujukan dalam melakukan analisis kebutuhan dan perumusan kebijakan pada masing-masing sektor dalam memenuhi prinsip satu data, yaitu standar data, meta data inter operabilitas data dan kode referensi,"ucap Safaruddin Olehnya itu, Safaruddin berharap, peran masing-masing pihak baik kabupaten maupun provinsi dalam penyediaan data, dapat dilakukan penyempurnaan sebelum divalidasi oleh BPS sebagai pembina untuk dipublish dan disajikan dalam bentuk buku dan e-book melalui website Pemprov Sulbar. Webinar yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2020 tersebut, dibuka secara resmi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran statistik bagi para responden, produsen, dan konsumen data, agar dapat memberdayakan secara maksimal menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang akurat, berkualitas dan bermanfaat dalam merencanakan kebijakan pembangunan menuju Indonesia maju, berdaya saing dan unggul disegala bidang kehidupan, sehingga diharapkan menjadi momentum agar semua lapisan masyarakat untuk sadar tentang statistik. (yandi)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pelepasan secara resmi jenazah Bupati Majene, almarhum Dr. H.Fahmi Massiara, M.H ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pelepasan jenazah dilakukan di Rujab Bupati Majene, Selasa, 29 September 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ali Baal Masdar menyampaikan duka mendalam " Saya Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat atas nama Pemerintah melepas dengan resmi jenazah Bupati Majene almarhum Fahmi Massiara untuk dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir diiringi doa semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya," kata Ali Baal Mantan Bupati Polman dua peiode itu juga mengajak semua pelayat yang hadir untuk berdoa dan memaafkan almarhum agar beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT sesuai amal ibadahnya, pemberian maaf dan penyaksian bahwa sosok Fahmi Massiara adalah seorang pejabat dan sosok pribadi yang baik dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang telah bekerja untuk yang terbaik bagi rakyat khususnya di kabupaten Majene yang akan memudahkan jalan almarhum menghadap keharibaan ilahi " Kita telah kehilangan salah satu Putra terbaik Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Majene, saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan sebagai pribadi bersama keluarga menyatakan rasa duka yang sangat mendalam atas wafatnya Bupati Majene Dr. H. Fahmi Massiara beliau telah mendahului kita keharibaan Illahi Robbi pada hari Senin 28 September di Grestelina Makassar. Beliau sosok yang humoris, banyak hal yang berkesan selama kepemimpinan almarhum ," ungkapnya. Proses pelepasan jenazah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan daftar riwayat hidup alm.Dr.Fahmi Masiara . (farid)

Kominfo Sulbar -- Sebagai tindak lanjut dari penanaman perdana kedelai di Polewali Mandar Juni lalu, Pemprov Sulbar bersama PT. Dwitunggal Nusa Mandiri melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) untuk pengembangan kedelai pada 2021. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dengan Direktur PT. Dwitunggal Nusa Mandiri, Petrus Chandra, di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Senin 28 September 2020. "Penandatanganan kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari acara tanam perdana kedelai di Polewali Mandar pada bulan Juni 2020 lalu, " kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat menyampaikan sambutannya Ali Baal menuturkan, tujuan akhir dari kerjasama tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani Sulbar. Untuk itu, ia mengingatkan segala bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak investor dan petani harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para perani Sulbar. Ali Baal menyatakan, harapan yang besar melalui kerja sama tersebut adalah persoalan dalam pengembangan kedelai dalam penyediaan bibit unggul dan pemasaran dapat diatasi. Mantan Bupati Polman dua periode itu juga menyampaikan apresiasi yang besar atas kehadiran PT. Dwitunggal Nusa Mandiri yang telah bersedia bekerja bersama dalam pembangunan pertanian di Sulbar, khususnya dalam pengembangan komoditi kedelai. "Ini yang kita mau bangun di Sulbar, dimana Sulbar kedepan dapat menjadi daerah sesuai impian kita nantinya," tandasnya Direktur PT. Dwitunggal Nusa Mandiri, Petrus Chandra mengemukakan, berbicara makanan paling murah di Indonesia seperti tahu dan tempe merupakan hal yang lumrah, tetapi sangat miris ketika melihat data yang ada hampir semua kedelai yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari Amerika dengan jumlah pengeluaran 2,9 miliar dolar yang setara dengan 42 triliun devisa yang dikeluarkan untuk negara tersebut. "Kalau kita impor senjata, mobil, pesawat, itu masih wajar, tetapi bagaimana mungkin hanya tempe saja kita impor dari Amerika. Untuk itu saya yakin dimulai dari Sulbar dibawah kepemimpinan gubernur, kita jadikan provinsi ini sebagai yang pertama mengembangkan proyek tanaman kedelai berskala luas dan di Indonesia…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengukuhkan dua pejabat Pemprov Sulbar sebagai Penjabat sementara (Pjs). Yaitu Sekretaris DPRD Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur dikukuhak nsebagai Pjs. Bupati Mamuju dan Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da'i dikukuhkan sebagai Pjs. Bupati Mateng. Pengukuhan berlangsung di ruang lantai dua kantor Gubernur Sulbar, Jum'at 25 September 2020 " Penunjukan saudara Abdul Wahab Hasan Sulur sebagai pejabat sementara Bupati Mamuju dan saudara Bau Akram Dai sebagai pejabat sementara Bupati Mamuju Tengah sudah melalui prosedur, mekanisme dan pertimbangan yang matang insya allah dapat bekerja dengan baik,"kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar Ia mengemukakan, penunjukan pejabat sementara Bupati Mamuju dan Bupati Mamuju Tengah merupakan proses dan mekanisme yang telah diatur dalam undang -undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota "Kiranya para Pjs. Bupati dapat membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas dengan seluruh komponen dan stakeholder yang ada, dilanjutkan dengan menyukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju pada tanggal yaitu dan 9 Desember 2020, serta memaksimalkan penyampaian kepada seuruh ASN di dua Kabupaten untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah dan wakilnya," tandas mantan Bupati Polman dua periode. Untuk itu, sambungnya itu mari bersama -sama mendukung dan membantu sebagai penjabat sementara Bupati Mamuju dan Pjs. Bupati Mamuju Tengah yang baru saja dikukuhkan untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya. Pjs. Bupati Mamuju, Abdul Wahab Hasan Sulur mengemukakan, terkait potensi PNS bermain politik, menurut Wahab semua hal tersebut berkaitan tentang pengawasan, maka dari itu ia mengharapkan kepada aparat yang berwenang khususnya Bawaslu dapat memantau secara maksimal akan potensi-potensi kerawanan tersebut, tetapi selaku Pjs. Bupati ia kembali mengatakan akan selalu mengkordinasikan kepada Bawaslu dan KPU khususnya Forkopimda Kabupaten " Insya Allah kita akan segera koordinasi dengan teman-teman Kabupaten terkait lima perintah Gubernur yang…

Kominfo Sulbar-- Asisten Bidang Pemerintahan dan Tata Praja Setda Sulbar M. Natsir menegaskan untuk mencegah penularan Covid-19 di daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, harus dipastikan semua tahapan Pilkada disertai penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) Forkopimda mengenai disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka Pilkada serentak 2020, yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 25 September 2020. "Kita berharap kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada selalu terjaga dan semakin meningkat. Namun, harus memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap penularan virus corona,"tandas Natsir Dikemukakan, untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman, lancar dan demokratis dalam masa pandemi, tidak hanya merupakan tanggungjawab penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) dengan dukungan TNI, Polri dan pemerintah. Namun, sangat penting juga peran dari semua pihak. "Terutama para pasangan calon (paslon), tim pemenangan, para pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk mencontohkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan Pilkada 2020, termasuk penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru pada setiap kegiatan,"kata Natsir Natsir berharap, seluruh jajaran penyelenggara pilkada di setiap tingkatan, senantiasa menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait, supaya berlangsung sinergi untuk membiasakan masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehubungan hal tersebut, melalui kesempatan itu, Natsir menyampaikan beberapa pesan, diantaranya, tingkatkan koordinasi untuk mengantisipasi potensi masalah dan kerawanan pada setiap tahapan. Lakukan pengawasan ketat penerapan protokol kesehatan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye, pemungutan suara sampai rekapitulasi perhitungan suara. Kemudian, penyelenggaran pilkada dalam bekerja supaya bekerja profesional, transparan dan akuntabel berpedoman pada ketentuan perundang-undngan dan antisipasi setiap permasalahan untuk mewujudkan Pilkada 2020 jujur dan adil. Para pembina kepegawaian di lingkungan Pemda dan instansi vertikal, agar memastikan ASN atau pegawai di lingkungannya menjaga netralitas dalam Pilkada 2020. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, unsur forkopimda , calon bupati dan wakil bupati dari…

Kominfo Sulbar -- Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, DPRD bersama Pemprov Sulbar melakukan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat secara virtual, terhadap pendapat akhir Gubernur Sulbar tentang rancangan peraturan daerah pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Rapat berlangsung Kamis, 24 September 2020 di Rujab Gubernur Sulbar Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian nota kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 antara Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dengan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Suraidah Suhardi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, sejak ditetapkannya Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 terjadi perubahan kebijakan anggaran secara nasional yang dipengaruhi adanya penyebaran pandemi covid-19 sehingga mengalami kendala dan permasalahan dalam pembangunan nasional khususnya di Sulawesi Barat dimana terjadi penurunan rencana pendapatan daerah dan penyesuaian kegiatan alokasi anggaran yang bersumber dari dana transfer dan penyesuaian asumsi saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus disesuaikan dengan tahun berjalan. " Adanya pergeseran dan perubahan anggaran belanja baik belanja langsung maupun tidak langsung terjadi akibat perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum anggaran , dengan menurunnya alokasi belanja pegawai yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi,antar kegiatan,dan antar jenis belanja," kata Ali Baal Masdar. Dalam paripurna secara virtual itu juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, anggota DPRD Sulbar, asisten, pimpinan OPD dan tenaga ahli Gubernur , Andi Ilman Palalloi. (yandi)

Kominfo Sulbar -- Menyongsong pilkada serentak tahun 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang, penyelenggara pilkada diharapkan selalu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada rapat kesiapan penyelenggara dan pihak terkait dalam menghadapi Pilkada serentak 2020, dampak-dampak Covid-19 di Sulbar serta segala potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguang (ATHG) yang berlangsung di Aula Kantor Badan Intelejen Daerah (Binda) Sulbar, Kamis 24 September 2020. "Saya berharap jajaran penyelenggara pilkada di setiap tingkatan selalu menjalin koordinasi dan kerjasama dan semua pihak terkait terutama TNI, Polri dan Pemerintah," kata Ali Baal Disampaikan, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatkan koordinasi untuk mencegah dini dan deteksi dini potensi kerawanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Selanjutnya, penanganan kewaspadaan pandemi Covid-19, melakukan pencegahan potensi pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan pilkada 2020 terutama pada masa kampanye, pemungutan suara sampai rekapitulasi perhitungan suara dan menjalin koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan peran. Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, melalui kesempatan itu, Ali Baal mengungkapkan, pekan depan Pemprov Sulbar akan kembali menerapkan Work For Home ( WFH), sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. "Kita tidak takut akan Covid-19 tetapi kita harus terus berhati-berhati terhadap penyebaran Covid yang terus bertambah. Terus perhatikan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan hingga bersih dan menjaga jarak seperti yang dilakukan orang tua kita dahulu, "imbau Ali Baal Kepala Badan Intelejen Daerah Sulbar, Bagus Suryo Nugroho mengatakan, pesta demokrasi itu akan terlaksana dengan aman, lancar dan demokratis dalam suasana yang kondusif, sangat tergantung pada kesiapan penyelenggaraan Pilkada (KPU dan Bawaslu), serta membutuhkan kerjasama semua pihak terkait yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, Johny Manurung mengemukakan, mengingat Pilkada serentak 2020 berlangsung dalam…

Kominfo Sulbar- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar, M. Muflih B. Fattah beserta rombongan di rumah jabatannya, Rabu 23 September 2020. Kunjungannya dalam rangka membahas mengenai kelanjutan rencana pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Bertaraf Nasional di Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menilai pertemuan itu merupakan momen yang sangat tepat untuk dapat membahas rencana pembangunan MAN IC di Sulbar, mengingat segala unsur inti terlibat hadir dalam kesempatan itu. "Ini momen yang tepat, di sini hadir dari Dinas PU, Kepala BPKPD dan Kanwil Agama, sehingga rencana program pembangunan MAN IC di Sulbar dapat dibahas secara matang dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan action pada 2021,"ucap Ali Baal Ali Baal menuturkan, Pemprov Sulbar sangat antusias akan rencana pembangunan MAN IC, sehingga telah menyiapkan anggaran untuk pematangan lahan di atas 10 hektar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar, M. Muflih B. Fattah, mengemukakan, kunjungannya bersama rombongan untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan MAN IC yang akan dibangun pada 2021 nantinya. Selain itu, kata Muflih, dalam pertemuan tersebut dirinya bersama rombongan juga turut memberi usulan mengenai pembuatan mushaf kreasi Mandar yang akan dibagikan kepada kaum dhuafa yang dinilai sudah berjalan dan akan ditindaklanjuti oleh LPTQ Sulbar kedepan. "Kami sangat bangga atas dukungan dan apresiasi dari pak gubernur yang sangat care terhadap kegiatan di Sulbar,"tuturnya (farid)

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar melalui Dinas Kominfo Persandian dan Statistik menggelar rapat koordinasi (rakor) penyusunan buku data statistik sektoral Sulbar 2020, Kamis 24 September 2020. Belangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, rakor tersebut dibuka oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M. Natsir dan Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi, DM. Rakor dilaksanakan sebagai kelanjutan dari kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral lingkup Pemprov Sulbar 2020. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, publikasi buku statistik sektoral 2020 yang akan menyajikan informasi lintas sektor, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi statistik atau data yang akurat, sebagai dasar dalam melakukan perumusan rencana pembangunan dan arah kebijakan. "Melalui data-data statistik yang tersaji, buku ini akan memberikan gambaran representatif mengenai kemajuan pembangunan dan perkembangan lain yang terjadi di Sulbar, serta dapat pula dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui kecenderungan/trend pada masa yang akan datang bagi para pemangku kepentingan. Kami harap data-data ini dapat dipergunakan sebagai perencanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan,"ucap Idris Selain itu, juga diharapkan data pada buku statistik sektoral dapat pula dimanfaatkan bagi institusi pendidikan, swasta atau masyarakat umum sebagai rujukan informasi. "Semoga penerbitan publikasi statistik sektoral Sulbar 2020 dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi setiap pihak,"harap Idris Olehnya itu, Idris menekankan, data yang dihasilkan oleh produsen dalam hal itu OPD haruslah memenuhi standar data yang telah ditetapkan dan dapat dibagipakaikan dengan format yang mudah dibaca. "Diharapkan masing-masing kepala OPD mengawasi dan mengontrol langsung setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan data,"imbau Idris Ia menambahkan, salah satu dari lima pilar pembangunan Sulbar sebagai langkah strategis gubernur dalam mewujudkan daerah yang berdaya saing dan sejajar dengan wilayah lainnya, adalah memujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya. "Sehubungan hal itu, maka tidak ada kata lain selain data statistik sektoral harus bisa dibenahi secara bersama,"pungkasnya Kepala Dinas…

Kominfo Sulbar -- Biro Umum Perlengkapan dan Protokol Setda Sulbar melaunching Aplikasi Sistem Pengendalian Kepegawaian melalui Bisnis Informasi (SIPAKALA'BI) di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 23 September 2020. Aplikasi tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan akses data kepegawaian bagi ASN, Sebagai wujud pelaporan kepada pimpinan terkait rekapan perjalanan dinas dan permintaan data kepegawaian kepada stakeholder terkait. Proses launching ditandai dengan penekanan tombol sensor layar oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Kepala Bappeda Sulbar, Khaeruddin Anas, Kepala Biro Ekbang yang juga sebagai Penjabat Sekda Majene, Masriadi Nadi Atjo, Kasubag Kepegawaian Biro Umum Perlengkapan Protokol, Elmarhama Mahmud Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, di era digitalisasi saat ini, dituntut untuk bisa menyajikan informasi berbasis informasi teknologi (IT) "Dengan pemanfaatan teknologi dan informasi kita dapat menghasilkan tingkat efesiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjuk ketepatan waktu dalam pemrosesan, ketelitian dan kebenaran informasi yang dihasilkan," kata Idris Selain itu, kata Idris, pemanfaatan teknologi di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk menuju good governance. "Konsep good governance ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang baik," tandas mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI Sementara itu, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum, Elmarhama Mahmud berharap dengan adanya aplikasi SIPAKALA'BI dapat menjadi pilot project bagi organisasi perangkat daerah khususnya lingkup Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar dan jangka panjangnya dapat di terapkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.(tawin)