Mamuju-- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi di wakili oleh Tenaga IT, Asriani dan Fattah mengukuti Asistensi Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Sulawesi Barat pada Ruang Kantor Bapperida, yang di selenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Biro Tata Pemerintahan dan Kesra provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 06 s.d 08 Mei 2024

Acara ini bertujuan untuk mendukung Kegiatan Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar di Wilayah Sulawesi Barat 

Secara resmi kegiatan tersebut diikuti oleh Beberapa OPD dan Kabupaten ini dibuka oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra, Arianto, AP mengharapkan melalui Asistensi Penyelenggaraan Penamaan Rupabumi ini dapat melestarikan budaya, sejarah dan adat istiadat di Sulawesi Barat secara mewujudkan tertib administrasi di Pemerintah Sulawesi Barat.

Beliau menambahkan, Dijelaskannya bahwa Penyelenggaraan nama rupabumi diwilayah sulawesi barat menurutnya dilatarbelakangi oleh pembangunan yang sangat pesat. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, kawasan perumahan dan pemukiman serta tempat wisata.

Adapun narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu, Lulus Hidayatno, Faqih Rohmatullah, Dyah Pangastuti, Widi Hapsari, Nani Widiawati, Armand Maulana Yusuf

Dalam penyelenggaraan Kegiatan ini antara lain :

1. Overview Nama Rupabumi di sulawesi Barat

2. Pengumpulan Nama Rupabumi (NR) Pendataan dan Pemberian

3. Pengumpulan NRWL

4. Input data sekunder 

5. Pengolahan Hasil Pendataan di SINAR

6. Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Lulus Hidayatno Menjelaskan “Mengingat penamaan lokasi belum relevan maka perlu dilakukan kajian onomastik (Toponimi). Toponimi mengandung nilai historis, filosofi dan estetis yang mencerminkan kebudayaan masyarakat. Ini penting, karena karena akhir-akhir ini banyak terjadi kesalahan dalam hal memaknai nama tempat. Jika ini dibiarkan dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai yang terkandung dalam nama tersebut,” jelasnya.

Secara terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo mengimbau peserta yang kami utus ke acara sosialisasi dapat mengikuti acara dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, Sehingga pengetahuan yang didapat dari narasumber dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku” Jelas Kepala BPKPD Sulbar

Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak mengatakan, dalam pelaksanaannya BPKPD Sulbar melaporkan diantaranya penamaan lokasi seluruh Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat.

“Ini apabila orang berkunjung ke Sulbar yang ditanyakan bukan nama jalan, melainkan kawasannya. Kalau ditanya nama jalan kita orang Sulawesi Barat pun belum tentu tahu. Karena saat ini penamaan lokasi belum sesuai dan relevan,” sebut Faika

Penulis : BPKPD

Editor : humassulbar