Mamuju -- Membangun integrasi ekosistem digital yang menghubungkan layanan dan data antar aplikasi akan dikerjakan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai aplikasi jembatan untuk koneksi.
SPLP merupakan infrastruktur SPBE yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang akan menghubungkan layanan instansi pusat dan layanan instansi pemerintah daerah provinsi serta kabupaten.
Untuk akselerasi penerapan SPLP tersebut, Dinas Kominfo Sulbar bekerjasama lembaga CfDS UGM Yogyakarta membangunan Aplikasi SPLP Pemprov Sulbar pada tahun 2024 ini.
Langkah itu dimulai dengan kick off meeting kedua pihak sebagai tanda awal dimulainya kerjasama ini yang berlangsung secara virtual pada Rabu, 27 Maret 2024 di ruang rapat Dinas Kominfopers. Rapat dihadiri oleh Kadis Kominfopers, Mustari Mula, Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar bersama tim teknis SPBE (programmer) dan Tim ahli CfDS UGM.
Kadis Kominfopes, Mustari Mula mengatakan, pembangunan SPLP diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola digitalisasi SPBE Pemprov Sulbar.
"SPLP akan mendorong hadirnya ekosistem digital yang terhubung antar aplikasi di banyak OPD.
Ini menjadi jembatan komunikasi online antar sistem secara virtual dan otomatis. SPLP akan sangat mendukung program Satu Data Sulbar dengan menyediakan data digital real time dari berbagai aplikasi layanan pemerintahan," kata Mustari.
Kehadiran aplikasi SPLP, lanjut Mustari, sebagai jembatan penghubung antar aplikasi ini juga diharapkan dapat meminimalisir permintaan pembangunan aplikasi baru dari OPD.
Selain itu, pembangunan SPLP juga akan memenuhi tingkat kematangan indikator yang dipersyaratkan dalam evaluasi indeks SPBE nasional karena merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang berkualitas dan terarah.
Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar mengatakan, sistem yang terbangun akan menciptakan proses otomatisasi pada berbagai layanan digital OPD, sehingga user tidak perlu sering mengakses banyak aplikasi maupun menginput database yang berulang.
"SPLP merupakan salah satu bagian dasar dari pengembangan big data analitic yang juga sedang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Sulbar," kata Rido, sapaan akrab Kabid Aptika ini.
Untuk mendukung performa SPLP, setiap aplikasi OPD mesti menyediakan API (Application Programming Interface), semacam terminal yang akan menjadi titik penghubung antar aplikasi.
Direktur teknis CfDS , Iwan mengatakan, tahapan pelaksanaan kerjasama ini akan berlangsung pada lima agenda yang digarap selama 2 bulan, yaitu April sampai Mei 2024.
Disebutkan, detail tahapan rencana aksinya antara lain: Analisa Kebutuhan Sistem, Analisa Kebutuhan Data, Development SPLP Sulbarprov, Development sample API aplikasi target dan training user.
"Kepada Pemprov Sulbar, tim CfDS meminta persyaratan kebutuhan teknis hardware server, domain, data source, software dan SDM internal yang akan dilatih pada Backend engineer dan Data engineer," kata Iwan
Penulis : kominfo
Editor : humassulbar
