Mamuju - Sesuai dengan program yang telah dicanangkan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akurasi informasi terkait sektor kelautan dan perikanan, diperlukan adanaya kesamaan dan sinkroinisasi data antara lembaga terkait.

Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar dalam hal ini Kabid Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSPKP) Muhammad Iqbal Mustamin, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Jum’at (22 /03/2024) atas arahan Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki.

Kunjungan ini bertujuan untuk meluruskan miskomunikasi yang terjadi terkait data harga ikan yang dirilis BPS. 

“DKP sudah memiliki data per 2024 ini, tim kami rutin turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung setiap tiga hari sekali untuk mendata harga ikan di Pasar Sentral Mamuju, Pasar Regional Mamuju, dan Pasar Sentral Pakkola Majene," terang Iqbal dalam pertemuan itu. 

Lanjut Iqbal menyampaikan, data yang dimiliki DKP Sulbar hanya sampai ke Tim TPID Daerah dan belum sampai ke BPS. Kabid alumnus salah satu PTN di Bandung ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS dan DKP dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data harga ikan secara berkala. 

"Hal ini menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan keakuratan informasi yang menjadi dasar bagi kebijakan pengendalian inflasi sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan program Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh," pungkasnya. 

BPS Sulbar menyambut baik kunjungan dari Kabid PDSPKP dan menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dalam membuka dialog dengan DKP untuk memastikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan informasi yang akurat dan transparan, diharapkan pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas harga ikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku industri perikanan.

Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi DKP dan BPS untuk memperkuat kerja sama dalam hal pemantauan dan evaluasi harga ikan secara terus-menerus, guna mendukung keberhasilan program pengendalian inflasi di sektor kelautan dan perikanan. Kabid PDSPKP dan BPS sepakat untuk melanjutkan dialog dan kerja sama dalam memperbaiki proses pemantauan dan pelaporan data harga ikan di masa mendatang. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengendalian inflasi sektor kelautan dan perikanan.

Penulis : humasDKP

Editor : humassulbar