MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah melakukan langkah maju dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan memaksimalkan belanja E-Purchasing melalui Katalog Elektronik. Langkah ini menandai perubahan signifikan dari pola lama yang telah lama menjadi standar dalam pengadaan pemerintah.

Berdasarkan data terbaru pada SiRUP LPSE Sulbar, penggunaan metode E-Purchasing telah meningkat secara substansial, dengan jumlah paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) penyedia mencapai 1.379 paket, atau setara dengan 18,30 persen dari total 4.099 paket RUP penyedia. Sementara itu, metode pengadaan tender, yang merupakan metode konvensional yang sebelumnya dominan, mengalami penurunan signifikan, hanya mencakup 19 paket atau sekitar 2,31 persen dari total paket RUP penyedia. Total penginputan data RUP mencapai 79 persen.

Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar, M. Yamin Saleh mengomentari peralihan tersebut dengan antusias. Ia mengatakan, mulai awal tahun sampai Kamis 29 Februari 2024 perangkat daerah mulai merealisasikan belanja barang jasa melalui Katalog Elektronik.

"Bagi kita, transformasi ini menandai perubahan besar dalam pengadaan barang dan jasa. Tahun ini, etalase konstruksi juga telah kita buka, artinya paket pekerjaan konstruksi juga sudah bisa diproses melalui Katalog Elektronik. Kami percaya bahwa menggunakan teknologi modern seperti E-Purchasing akan membawa efisiensi dan transparansi yang lebih besar dalam proses pengadaan," kata M. Yamin Saleh, Kamis 29 Februari 2024.

M. Yamin Saleh menekankan pentingnya langkah itu dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan pemerintah. 

"Dengan memudahkan akses melalui platform elektronik, kami berharap para penyedia barang dan jasa lokal dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengadaan dan mendapatkan kesempatan yang lebih adil," tambahnya.

Biro PBJ berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan implementasi metode E-Purchasing ini, guna mendukung visi pembangunan daerah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa perubahan ini akan menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat provinsi. (rls)