Mamuju–Kasatpol PP dan Damkar Sulawesi Barat (Sulbar), Bujaeramy Hassan, mengadakan pertemuan dan mengumpulkan jajaran dan para stafnya di Ruang Rapat Kantor Satpol PP dan Damkar Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Rabu, 3/1/2024.
Pertemuan tersebut bukan tanpa sebab, Bujaeramy ingin ada perbaikan kinerja yang lebih baik dan cepat dari pada tahun sebelumnya, mengevaluasi kekurangan dan mencari solusi pemecahan masalah.
Dalam rapat, Ia menekankan agar jajarannya lebih terpacu dalam bekerja dan melaksanakan tugas serta menggenjot progres kinerja dan tidak lupa program prioritas Pj. Gubernur, termasuk permasalahan 4 + 1 yang sedang digalakkan Pemprov Sulbar.
“Kita harus gesit, bergerak cepat dan jeli melihat situasi, jika pada tahun lalu kita bergerak pada kisaran speed 2, 3 dan 4, maka tahun ini pergerakan kita harus lebih cepat lagi sehingga masyarakat lebih cepat bisa merasakan pelayanan yang kita berikan. Selain cepat, kualitas pelayanan juga harus semakin membaik, program prioritas Pj. Gubernur dalam melayani masyarakat harus kita aktualisasikan dengan baik” ucap Bujaeramy memberi motivasi kepada jajarannya.
Bujaeramy juga menyinggung soal Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas para ASN. Ia menginginkan agar ASN jangan melupakan adat ketimuran, budaya Malaqbi dalam menjalankan tugas.
“Pakta integritas adalah pengejawantahan dari tanggungjawab moril dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita pada suatu jabatan tertentu, sehingga harus dilaksanakan sesuai jalur tetap inovatif, kreatif, fleksibel tetapi tidak melanggar norma dan hukum yang ada. Secara khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas kita selaku Pol PP, semua itu kita laksanakan secara humanis, menjunjung tinggi hak seluruh warga negara, tidak arogan, dan terpenting untuk selalu menjaga citra positif di tengah masyarakat,” pesan Bujaeramy.
Hal terakhir yang disampaikan dalam rapat adalah soal publikasi kegiatan setiap bidang. Ia berharap agar semua bidang menyampaikan laporan kinerjanya ke publik secara berkala setiap minggu melalui bentuk rilis pemberitaan baik melalui media sosial OPD, website OPD, website Pemprov, media online, maupun media publikasi yang lain.
“Ini saya sampaikan untuk mengingatkan kembali bahwa kita adalah pelayan publik, wajib bagi kita untuk menyampaikan laporan kepada masyarakat tentang hal apa saja yang sudah kita kerjakan sehingga masyarakat bisa menilai keberadaan kita. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, kita dituntut agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta terbuka menerima segala kritikan dari publik sehingga kita bisa selalu memperbaiki diri. Kita harus semakin dekat lagi kepada publik” tutup Bujaeramy. (rls)
