MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali melaksanakan Webinar Seri 28 yang diselenggarakan oleh BPSDM membahas tentang “Transformasi Agile Government: Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah”.
Kinerja birokrasi Sulawesi Barat sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin eksistensi pelayanan terhadap masyarakat di daerah, wajib untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih berkualitas sebab negara wajib memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.
Agile Government merupakan suatu pendekatan dalam teori pelayanan publik yang mensyaratkan kecepatan, ketepatan dan profesionalisme.
Era teknologi informasi semua menjadi serba cepat bahkan kadang kita menerima informasi yang tidak kita butuhkan. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah terdampak arus informasi yang begitu cepat juga membutuhkan model pelayanan yang lebih tepat.
Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ada empat tugas konstitusional ASN tetapi ada tiga yang terkait langsung dengan masyarakat, pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, misalnya Dinas Kesehatan melindungi masyarakat agar tetap sehat, Dinas PUPR melindungi masyarakat agar punya rumah, jalanan yang layak, Dinas Lingkungan Hidup melindungi masyarakat agar mendapat udara yang bersih dan ruang terbuka yang sehat.
"Yang ke dua mencerdaskan kehidupan bangsa, ASN wajib memberikan kemampuan literasi, membaca, berhitung, analisis dan penerapan pada masyarakat. Ketiga memajukan kesejahteraan umum," kata Prof. Zudan.
Tiga hal tersebut merupakan tanggung jawab konstitusional yang diimplementasikan oleh jajaran birokrasi, anggota Korpri. Presiden boleh berganti-ganti, tetapi Korpri tetap satu yang mengeksekusi program pemerintah, dengan demikian dibutuhkan ASN yang lincah.
“Kualitas ASN sebagai pendukung administrasi dan fungsional perlu terus ditingkatkan kualitasnya, mulai dari aspek literasi, analisis, eksekusi program dan kegiatan, berinovasi tentu dengan dukungan perangkat digitalisasi. Pelayanan publik yang lambat, prosedur yang panjang, ASN yang masih ada bergerak manual dan cara berpikir yang menganggap dirinya bagian dari yang justru harus dilayani," tambahnya.
Sementara itu, jika birokrasi dianggap sebagai sebuah ekosistem maka untuk membangun ekosistem tersebut, terdapat tujuh unsur yang mesti diperbaiki.
"Mulai kerangka regulasi, sumber daya manusia, struktur organisasi/kelembagaan, tata kelola IT dan keuangan, sistem karier, sistem kesejahteraan, dan sistem perlindungan hukum," terang Prof. Zudan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, bahwa model pelayanan memang harus terus diadaptasi, ditingkatkan dan agile.
"Kita harap webinar ini dapat memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan di Sulbar," ujarnya.
Apalagi, era modern ini dengan perkembangan teknologi informasi masyarakat sudah terbiasa dengan berbagai hal yang serba cepat.
Sedangkan, Prof. Rhenald menuturkan fenomena ini mesti direspon dengan pelayanan publik yang agile (cepat dan tangkas).
"Konteks masyarakat sekarang ini butuh pelayanan yang cepat, masyarakat cenderung tidak mau lagi menerima menunggu layanan, masyarakat menuntut keadilan maka pelayanan mesti lebih cepat dan tangkas memberikan rasa keadilan, pendidikan, pangan dan energi, alam rusak terus diperbaiki," paparnya.
Dia menceritakan bahwa abad 21 ini sudah menjadi keharusan untuk bergerak lebih cepat memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN sudah seharusnya memanfaatkan peluang kemajuan teknologi untuk melayani masyarakat, memahami cyber security dan digital literasy agar tidak keliru dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Selanjutnya, Kepala BPSDM Sulbar Farid Wajdi mengungkapkan, bahwa akan menindak lanjuti tema diskusi ini sesuai dengan arahan Pj. Gubernur dan Sekretaris Daerah.
"Kita akan bentuk tim kerja untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan peningkatan pelayanan ASN lebih berdampak," tutupnya.(*)
