BALI--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir menghadiri Sosialisasi dan Koordinasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2024, di Holiday Inn Resort Baruna Bali, Selasa 14 November 2023. 

Sosialisasi itu diselenggarakan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Tujuan utamanya menyediakan akses energi listrik bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam pertemuan itu, Direktorat Jenderal EBTKE mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, khususnya PLTS Terpadu dan PLTMH. Rencana tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang energi dan ketenagalistrikan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.

Topik-topik yang dibahas dalam pertemuan itu melibatkan Rencana Pembangunan PLTS Terpadu dan PLTMH T.A. 2024, Program Prioritas Pemerintah di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Penganggaran Berbasis Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur EBTKE yang akan dihibahkan kepada pemerintah daerah pada T.A. 2024, Program Percepatan Pemenuhan Akses Listrik di 62 Daerah Tertinggal T.A. 2024, dan Lingkup Kewenangan Pusat dan Daerah Tk. I dan II di Bidang Energi Baru Terbarukan.

Kementerian ESDM berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), salah satunya di Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju pada tahun 2024. Alasannya adalah untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik yang masih dirasakan oleh masyarakat setempat. Tim survei Kementerian ESDM telah melakukan penelitian dan penyusunan rencana anggaran untuk pembangunan PLTMH di desa tersebut.

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Amir menekankan pentingnya pengelolaan dan manajemen PLTMH setelah pembangunan. Olehnya itu, Ia menginginkan partisipasi aktif masyarakat dalam merawat dan mengelola PLTMH yang mereka terima sebagai hibah. 

"Salah satu cara yang disarankan adalah membentuk tim operator masyarakat yang bertanggung jawab penuh terhadap perawatan PLTMH," ucapnya

Alternatif lain adalah menjalin kerja sama dengan PLN untuk pengelolaan yang lebih efisien, sehingga masyarakat dapat menikmati listrik dengan lebih baik.

Amir berharap pemerintah pusat dapat melakukan langkah serupa, yaitu membangun PLTMH dan PLTS terpadu di desa-desa yang masih kekurangan pasokan listrik karena terbatasnya anggaran di tingkat provinsi. (rls)