Plt, Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo saat Pembukaan Pelatihan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Berkah Mamuju, Senin 22 Oktober 2018

Pj. Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo menyampaikan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulbar atas ranperda daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulbar tahun 2018-2025 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Jumat,19 Oktober 2018. �Alhamdulillah kita maju selangkah lagi dalam rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2025 dan perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat," kata Arifuddin Toppo.Dijelaskan, terkait pandangan Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicaranya Hastuti Indriani, bahwa penyusunan rencana induk pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, penyusunannya telah berpedoman pada peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan diawali identifikasi masalah kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat, baik tentang masalah obyek wisata, budaya sejarah dan keperbukalan. Terkait letak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan sebagai pelaku utama dalam mewujudkan kepariwisataan Sulawesi Barat yang berkelanjutan, karena masyarakat menjadi subyek dan obyek pengembangan kepariwisataan sesuai dengan yang tertuang dalam ranperda ini. Selanjutnya, terhadap pandangan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya Jumiati Mahmud, bahwa indikasi permasalahan mendasar terkait feedback dari wisatawan yang berkunjung ke daerah destinasi mengenai perparkiran, retribusi, kemacetan jalan tarif rumah makan dan lain-lain secara umum terkomodir dalam ranperda ini. Terkait dengan promosi obyek wisata melalui media internet dan media cetak lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Terhadap pandangan fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya Muhtar Belo, dijelaskan, terkait dengan visi misi kepariwisataan akan dituangkan tentang ciri khas Sulawesi Barat yang Malabiq. Selanjutnya, terkait dengan anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicaranya Abd.Halim, dijelaskan, terkait dengan cagar budaya kami akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta akan mengoptimalkan…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya. Namun, untuk pembahasan selanjutnya, beberap hal yang menjadi catatan, antara lain, agar memperhatikan penguatan pada tata kelola terkait dengan adanya cabang dinas. Selain itu, juga diharapkan agar akomodatif dalam pembentukan sekolah model yang diharapkan akan menjadi pola bagi sekolah sejenis dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah tentang zonasi. “Kami juga mengharapkan agar memperhatikan penguatan dalam bentuk mitra kerja dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, memberikan perhatian kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meminta agar lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta mengatur secara jelas alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan,”sebut Arifuddin Toppo saat menyampaikan pendapat Gubernur Sulawesi Barat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sulbar, Jumat,19 Oktober 2018. Pada rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua , Munandar Wijaya dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta pimpinan OPD dan undangan lain.

Plt. Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo resmi membuka kelas industri Yamaha pada SMKN 1 Rangas dan penyerahan donasi Engine Yamaha serta penandatanganan kerjasama anatara Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 19 Oktober 2018.

Sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Kebudayaan, Gubenur Sulba, Ali Baal Masdar menyerahkan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kepada Mendikbud Muhadjir Effendy di Kantor Kemendikbud, Rabu, 17 Oktober 2018. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar didaulat sebagai kepala daerah yang pertama menyerahkan secara resmi Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendy. yang turut disaksikan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Dr. Hilmar Farid Mendikbud , Muhadjir Effendy ada kesempatan tersebut menyampaikan, dalam sejarah 73 tahun Indonesia merdeka ,inilah kali pertama Indonesia memiliki payung hukum/regulasi tentang Kebudayaan. Lebih lanjut Mendikbud juga menyampaikan bahwa pada bulan Desember 2018 yg akan datang akan kembali diadakan Kongres Kebudayaan Indonesia yang selama ini rutin dilaksanakan 5 tahun sekali. "Kali ini akan mengambil tempat di Jakarta. Dengan diterimanya Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tersebut, maka diharapkan bisa mempercepat strategi pengembangan kebudayaan Indonesia yg didalamnya terdiri dari budaya-budaya yg hidup dan berkembang dari daerah sekaligus juga mampu memperkokoh ketahanan nasional,"kata Muhadjir.

Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulawesi Barat menggelar Rapat Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 17 Oktober 2018 Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Muzakkir Kullase pada kesempatan tersebut mengharapkan kegiatan tersebut akan menghasilkan indeks penyelenggaran SPBE di pemprov Sulbar dan rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi saran perbaikan oleh Kemenpan RI yang nantinya disampaikan ke Pemprov Sulbar dan tiga kabupaten yang ikut pada kegiatan tersebut. Tiga kabupaten yang dimaksud yaitu Pemkab Mamuju, Mamasa, dan Pasangkayu. "Pemprov Sulbar dan tiga kabupaten yang ikut evaluator hari ini telah menyelenggarakan SPBE dengan tingkat kematangan kapabilitas dan proses kemampuan fungsi teknis yang berbeda-beda.Saya sampaikan juga bahwa Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju, Mamasa dan Pasangkayu masih jauh dari tingkat level 5 atau level tertinggi SPBE , kemungkinan yang paling tinggi berada pada level tingkat 3 bahkan level 2 dan 1. Khusus untuk pemprov, yang menyebabkan ketertinggalan adalah karena dalam penyelenggaraan SPBE berada pada struktur OPD di tingkat bidang baru sejak mulai 2 tahun terakhir ini struktur kelembagaan turut mempengaruhi lambatnya perkembangan SPBE,"beber Muzkkir. Ia juga menyampaikan, setelah menjadi bidang 2 tahun lalu, penyelenggaraan SPBE terhadap regulasi yang masih sangat minim kini mulai dilakukan intervensi tahun ini ada master plan mulai diperbaiki. Selain itu, juga masih memikirkan kecukupan anggaran yang insya Allah akan disesuaikan dengan kegiatan. Terkait infrastruktur, Pemprov Sulbar memiliki jaringan yang akhir tahun ini akan berkoneksi ke semua OPD Sulbar Pasangan tiang sudah berjalan dengan baik, kita menggunakan wireless juga pada opd2 yang berada di belakang. "Kami berencana akan membuat koneksi jaringan ke pusat kota Mamuju seperti anjungan dan beberapa warkop yang memang maju, kami sudah berkordinasi. Jadi tidak ada lagi kegiatan dari OPD-OPD yang tidak terdeteksi, termasuk semua pekerjaan setiap hari, yang sedang dilaksanakan dan yang telah selesai. Servernya…

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar bersama Gubernur Sulbar periode 2006-2016 dan Bupati Mamuju, Habsi Wahid berdialog dengan Asisten I Bidang Pemerintahan , Natsir di Pasangkayu, Senin, 1 Oktober 2018.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar melepas para peserta olahraga bersama ibu bayangkari Sulbar, yang turut diikuti ibu-ibu PKK Sulbar, Persit Chandra kirana, Jalasenatri dan Pia Ardhya Garini. Kegiatan tersebut berlangsung di Mako Polda Lama, Selasa, 16, Oktober 2018

Sebagai rasa empati terhadap duka masyarakat Donggala, Palu, Sulteng akibat bencana tsunami yang terjadi 28 September lalu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa melihat langsung kondisi masyarakat dan menyerahkan bantuan untuk para korban. Bantuan diserahkan di Kecamatan Doli, Sulawesi Tengah, Senin,1 Oktober 2018, disambut tangis dan haru oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, berbagai bantuan telah disalurkan mulai dari bantuan darat hingga jalur laut yang memuat logistik sudah diditribusikan. Untuk jalur darat telah terdistribusi sebanyak 20 ton beras, dan jalur laut juga kurang lebih 30 ton . Selain beras, juga terdapat bantuan lain yang terkumpul atas rasa peduli dari pemerintah daerah se-Sulbar maupun dari masyarakat-masyarakatnya melalui organisasi, LSM dan para mahasiswa. "Harapan kita bersama kiranya kota Palu dan sekitarnya dapat cepat pulih. Untuk mempercepat hal tersebut akan di koordinir oleh pihak TNI yang ada disini, insya Allah kita doakan Palu cepat pulih,"imbuh pria yg akrab disapaABM itu Masih kata Ali Baal, Pemprov Sulbar juga turut menurunkan personil-personil terlatih baik dari Tagana , BPBD dan Basarnas untuk lebih mengefektifkan pertolongan bagi para korban " Motivasi masyarakat Sulbar semata-mata hanya demi kemanusiaan," ungkapnya Tidak hanya itu, pihaknya sudah menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah dengan tujuan agar dapat lebih mengetahui bantuan-bantuan yang tepat bagi pmerintah setempat, tetapi hingga saat ini kondisi komunikasi masih sangat buruk. "Komunikasi hingga saat ini belum bagus, tetapi melalui perantara Menteri Dalam Negeri dan sesuai perintah, Sulteng membutuhkan bahan pokok dasar berupa makanan, air minum, minyak dan juga bantuan alat berat, "sebutnya. Walikota Palu, Hidayat pada kesempatan tersebut berharap, semua bantuan-bantuan yang telah berdatangan kiranya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat kota Palu dan sekitarnya. Tidak kalah penting dukungan moril bagi para korban juga sangat dibutuhkan dalam membangun psikologi yang sehat atas trauma yang telah diderita masyarakat sekitar. "…

Wagub Sulbar,Enny Anggraeni Anwar bersama Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Gubernur Sulbar periode 2006-2016 berkordinasi dengan Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid di Makorem 132 Tadulako, sebelum melakukan penyerahan bantuan kepada korban gempa dan tsunami Donggala dan Palu. Gambar direkam Selasa, 2 Oktober 2018