Sinergitas dengan semua stakeholder, bangun komunikasi yang intens, dan lakukan pendalaman terhadap program yang prioritas dan mendesak agar tidak salah dalam menetapkan dan melaksanakan program. Penekanan itu disampaikan Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2022 yang dilaksakan melalui video conference, Rabu, 24 Februari 2021. Dalam forum tersebut, Wagub Enny Anggraeni Anwar juga menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar. Pertama, tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, lakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020tl tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementrian/lembaga dengan masing-masing OPD.Ketiga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keempat, program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya Covid-19 dan pasca gempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju baru baru ini. Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan kedalam rencana kerja OPD. Keenam, segera rumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam arahannya menyampaikan empat isu strategis wilayah Sulawesi Barat. Yaitu, belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas dari komoditas unggulan , infrastruktur dasar dan komoditas belum memadai, kualitas SDM masih rendah terutama terkait angka stunting yang tinggi, dan belum optimalnya aspek mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan tipologi kebencanaan daerah. Dalam forum RKPD tersebut Sekprov Muhammad Idris juga menyampaikan beberapa prioritas provinsi. Prioritas provinsi I adalah penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, prioritas provinsi II yaitu akselerasi pembangunan ekonomi, prioritas provinsi III yaitu pembangunan manusia, prioritas provinsi IV yaitu Pemberdayaan lingkungan hidup dan Mitigasi bencana,…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mendapatkan penghargaan dari Berita Satu Media Holdings (BSMH) berupa penghargaan “Berita Satu Public Leader Awards” yang ditayangkan melalui livestreaming Beritasatu News Channel, Selasa, 23 Februari 2021 . Penghargaan tersebut adalah apresiasi kepada para pemimpin publik di pusat dan daerah, yang berdasarkan kriteria-kriteria objektif, diniai mampu menampilkan kepemimpinan inovatif di tengah pandemi covid-19. Untuk kriteria penilaian, terdapat dua kategori yaitu, kategori Menteri dan kategori Gubernur. Kategori Gubernur, penilaiannya yaitu, kebijakan gubernur yang mencerminkan penanganan covid-19 secara optimal , kebijakanya mampu menyelamatkan sector lainnya terutama sector ekonomi, serta kebijakan inovatif lain yang memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Ada delapan gubernur yang menjadi penerima, salah satunya adalah Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Tujuh gubernur lainnya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan , Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Selatan, Sabhirin Noor, Gubernur Riau, Syamsuar, Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Gubenrur Papua Barat Dominggus Mandacan Selain kategori Gubernur, juga ada kategori Menteri, diberikan kepada penerima yaitu , Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Mendikbud Nadiem Makarim, Menlu Retno Mursudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi , dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki Ketua Dewan Juri , Mohammad Nuh menyampaikan, tradisi pemberian penghargaan itu sangat positif , memberikan apresiasi kepada siapapun yang berkontorbusi positif untuk bangsa “Dengan demikian, orang berlomba memberikan kontribusi, termasuk pemimpin daerah yang mengeluarkan kebijakan mengatasi pandemic, kata Nuh secara live dalam chanel youtube Beritasatu. Untuk Sulbar, pemberian penghargaan itu didasari atas refleksi dari upaya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menangani pandemic di Sulbar . Terbukti, dengan tingkat kematian akibat covid-19 sebesar 1,8 persen jauh lebih rendah dri rata-rata nasional sebesar 2,9998 persen. Dari sisi ekonomi, tingkat penganggguran relative rendah .Pemicunya adalah sektor UMKM, dalam hal ini kredit UMKM tumbuh sebesar 4, 3 persen jauh lebih tinggi dari…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menemui Menteri Tenaga Kerja , Ida Fauziyah di Kantor Kementrian Tenaga Kerja RI, Selasa, 23 Februari 2021. Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa poin, antara lain: 1.Rencana Peresmian Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) di Kabupaten Polman 2.Rencana Deportasi PMI dari Sabah Malaysia langsung ke Pelabuhan Silopo Polman 3.Pengalihan status UPTD BLK Provinsi Sulbar ke UPT BLK Kemnaker RI 4.Program Padat Karya dalam rangka pemulihan percepatan ekonomi pasca bencana alam di Mamuju dan Majene, Sulbar, dan pembinaan PMI Purna 5.Penyerah salinan Peraturan Gubernur Sulbar tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Sulawes Barat yang bekerja di luar negeri. Dalam pertemuan dengan Menaker RI, Gubernur Ali Baal Masdar didampingi Kepala DPMPTSP Sulbar, Bahtiar dan Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Firdaus Atawuwur. (kominfosulbar)