Mamuju-- Berdasarkan hasil evaluasi inflasi daerah tahun 2022, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menempati peringkat ke tujuh secara Nasional dari 30 provinsi dalam hal penanganan tingkat inflasi. "Seperti kita ketahui bahwa daerah kita ini termasuk daerah yang cukup bagus, kita urutan ketujuh dari 30 provinsi soal Penanganan Tingkat Inflasi dan Alhamdulillah kita mendapatkan reward dana insentif daerah kurang lebih Rp. 40 Miliar,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada Rapat Evaluasi Kinerja TPID Sulbar di Rujab Sekprov Sulbar, Jalan Abdul. Malik Pattana Endeng Kabupaten Mamuju, Rabu, 11 Januari 2023. Mengenai rapat evaluasi TPID, Idris menuturkan, terdapat beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian yaitu, kesiapan dan sinergitas TPID dalam mempertahankan prestasi tujuh (7) Nasional mengenai penanganan inflasi di tahun 2022. Disampaikan, sebanyak 166 pasar yang tersebar di seluruh kabupaten di Sulbar dinilai menjadi acuan untuk mengefektifkan mengurangi tingkat inflasi dan menjadi informasi fluktuatif harga kebutuhan pokok yang berimplikasi terhadap inflasi. "Dari 166 pasar yang ada, selama ini kita jadikan sebagai sumber informasi fluktuatif, ini juga salah satu inovasi kita bersama yaitu melibatkan pasar sebagai salah satu informan fungsi untuk menyampaikan kepada tim sebagai bahan evaluasi kedepanya,"ujar idris Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Yakub F. solon, beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lainnya. ( Suaib Radiah. F )

JAKARTA, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik turut hadir pada Pembukaan Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Balaikota Bogor , Selasa 10 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi pembicara pada forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi itu. Diketahui simposium nasional ini merupakan salah satu program dari MPD ICMI bertujuan mengeluarkan pikiran-pikiran dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun agar bisa semakin diperkuat. Akmal Malik pun mengapresiasi atas langkah yang dilakukan MPD ICMI. Menurutnya setiap kebijakan yang lahir penting agar dievaluasi. Karenanya, masukan-masukan dalam forum Simposium Nasional akan menjadi catatan bagi setiap kepala daerah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. "Sebuah kebijakan harus dievaluasi, Masukan dalam forum ini akan menjadi bahan bagi Kemendagri. Agar kedepan kebijakan lebih tepat sasaran," ujar Akmal. (rls)

JAKARTA, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik turut hadir pada Pembukaan Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Balaikota Bogor , Selasa 10 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi pembicara pada forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi itu. Diketahui simposium nasional ini merupakan salah satu program dari MPD ICMI bertujuan mengeluarkan pikiran-pikiran dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun agar bisa semakin diperkuat. Akmal Malik pun mengapresiasi atas langkah yang dilakukan MPD ICMI. Menurutnya setiap kebijakan yang lahir penting agar dievaluasi. Karenanya, masukan-masukan dalam forum Simposium Nasional akan menjadi catatan bagi setiap kepala daerah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. "Sebuah kebijakan harus dievaluasi, Masukan dalam forum ini akan menjadi bahan bagi Kemendagri. Agar kedepan kebijakan lebih tepat sasaran," ujar Akmal. (rls)

JAKARTA, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik turut hadir pada Pembukaan Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Balaikota Bogor , Selasa 10 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi pembicara pada forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi itu. Diketahui simposium nasional ini merupakan salah satu program dari MPD ICMI bertujuan mengeluarkan pikiran-pikiran dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun agar bisa semakin diperkuat. Akmal Malik pun mengapresiasi atas langkah yang dilakukan MPD ICMI. Menurutnya setiap kebijakan yang lahir penting agar dievaluasi. Karenanya, masukan-masukan dalam forum Simposium Nasional akan menjadi catatan bagi setiap kepala daerah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. "Sebuah kebijakan harus dievaluasi, Masukan dalam forum ini akan menjadi bahan bagi Kemendagri. Agar kedepan kebijakan lebih tepat sasaran," ujar Akmal. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Supervisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Teknis Lingkup Pemprov Sulbar, Selasa 10 Januari 2023. Bertempat di Rujab Sekprov Sulbar, rapat dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, didampingi Kepala BKD Sulbar. Moch. Ali Chandra. Rapat membahas mengenai penerimaan kepegawaian khususnya bagi P3K Tenaga Teknis di Lingkup Pemprov Sulbar. "Berdasarkan kebutuhan, Pemprov Sulbar membutuhkan 900 tenaga teknis P3K, namun pendaftar hanya mencapai 600 orang dan baru 300 orang yang memenuhi syarat,"ungkap Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat diwawancarai Idris menyampaikan, pihak BKD Sulbar sudah melakukan verifikasi yang benar, untuk itu tidak boleh terjadi kesalahan dalam pengimputan dan pengumpulan berkas para peserta. "Dalam realisasinya kita akan segera melakukan penyeleksian, jika pendaftar memenuhi syarat maka akan diterima, namun jika tidak memenuhi persyaratan tentunya itu pasti agak berat, karena kita lebih mengutamakan yang aktif dan berproduksi," pungkas mantan Kepala LAN Makassar itu Dia mengatakan, semua tenaga P3K diharapkan menjadi individu yang siap untuk mengabdi di Provinsi Sulbar dan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencari posisi semata dan setelah itu mencari keuntungan yang lain. (farid)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Lingkup Sekertariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar, di Rumah Jabatan (Rujab) Sekprov Sulbar, Selasa, 10 Januari 2023. Rakor dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan dihadiri para Asisten, Kepala Biro Lingkup Setda Provinsi Sulbar beserta staf dan undangan lainnya. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Rakor tersebut dalam rangka pertemuan awal tahun dengan melihat capaian atau realisasi 2022, yang tidak hanya diukur persentase serapan anggaran, melainkan capaian kinerja yang maksimal. "Harapannya, capaian kita harus lebih tinggi lagi. Selain itu, perlu juga membenahi hal-hal yang belum terlalu bagus, terus memperbaiki yang dinilai masih kurang. Itulah kita bekerja secara tim dan tim harus saling melengkapi,"ujar Idris Idris menjelaskan, kinerja sekertariat sebagai unsur supporting unit staf dalam aspek pemerintahan utamanya di bidang pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan Indikator Kerja Utama (IKU). "Kita berharap kinerja sekretariat di tahun 2023 itu kedepan harus lebih baik, baik substansinya, IKU nya dan target-target sasaran lainnya, "pungkasnya. (farid)

Rapat Pokja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sulbar, berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 9 Januari 2023. Rapat dipimpin Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Yakub F. Solon. RZWP-3-K merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Dalam rapat, Pokja RZWP-3-K Provinsi Sulbar telah menyepakati akan menindaklanjuti dan mendeklarasikan dokumen RZWP-3-K pada Kamis mendatang. Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Yakub F. Solon mengatakan, RZWP-3-K sebagai arahan pembangunan yang dilegalkan ke dalam peraturan daerah. "Legalisasi RZWP-3-K kedalam peraturan daerah merupakan amanah dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,"kata Yakub Oleh karena itu, lanjut Yakub, upaya tindaklanjut penyusunan RZWP-3-K perlu menjadi fokus pemerintah provinsi, agar kepastian dan legalitas pengelolaan WP-3-K segera tercipta sehingga rencana investasi, infrastruktur dan lainnya menjadi jelas secara hukum. "Rapat ini tidak hanya sebagai bentuk deklarasi saja melainkan pelaksanaan di lapangan nantinya hal yang paling utama, demi kemajuan dan kepentingan masyarakat Sulbar,"pungkasnya Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Khaeruddin Anas menyampaikan, penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan Sumber Daya Pesisir dalam jangka panjang, serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible). "Inti dari hasil rapat ialah keterkaitan dengan ruang yang bertambah akibat adanya perubahan garis pantai yang lebih luas. Garis pantai Sulbar saat ini bertambah menjadi sangat luas yang sebelumnya mencapai 617,5 KM menjadi 663 KM,"beber Khaeruddin Lebih lanjut disampaikan, perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. "Langkah ini dilakukan dalam rangka percepatan dan kelanjutannya akan dideklarasikan pada hari Kamis dan dilanjutkan kembali kepada Kementerian dan dibentuklah perundang-undangan, demi mendapatkan persetujuan dari Menteri Kelautan…

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menghadiri Haul Syekh K.H. Muhammad Saleh dan Sayyid Muhammad Alawi Almaliki serta dirangkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Turut hadir sejumlah tokoh agama, MUI, sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Forkopimda Polman, dan ribuan jamaah se Sulbar memadati Masjid Firdaus Syekh K.H. Muhammad Shaleh, Pambusuang, Polewali Mandar, Kamis 5 Januari 2022. Menurut Akmal Malik, acara tersebut menjadi kesempatan membangun kolaborasi dengan para ulama yang ada di Sulbar dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul di daerah. "Acara ini menjadi sebuah tempat untuk berkomunikasi betapa pentingnya kolaborasi antara ulama dan umat. Peningkatan kualitas umat ingin kita dorong. Semoga acara ini diberikan berkah dan menjadi amal bagi kita semua," ungkapnya. Lanjut Akmal Malik, pemerintah daerah pun akan mendukung agar syiar yang dijalankan para ulama dapat berjalan dengan lancar. Akmal Malik menjelaskan, salah satu fokus yang saat ini menjadi problem di Sulbar adalah pernikahan usia dini dan Stunting, termasuk kemiskinan. Sehingga dengan kolaborasi para ulama dapat menghadirkan generasi muda yang berkualitas, "Kita bersama-sama meningkatkan derajat umat. Inilah saya lakukan berkolaborasi dengan para ulama agar generasi yang hadir mendapat pengetahuan yang bagus. Kita coba dorong spirit, semangat, membuat Sulbar lebih baik dimasa yanbakan datang," pungkasnya. Melalui kesempatan itu Akmal Malik juga mensosialisasikan program Data Desa Presisi (DDP) yang sudah sampai pada tahap pertama di Sulbar. Disampaikan melalui DDP dapat memetakan kebutuhan dan permasalahan disetiap rumah. Termasuk program Food Estate sebagai upaya mewujudkan merdeka pangan di Sulbar dan ingin menjadikan Sulbar menjadi pemasok pangan bagi daerah lain. Pada acara tersebut, Akmal Malik juga menyerahkan bantuan guna mendukung jalannya proses pendidikan di pondok pesantren. (rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Pemprov Sulbar) berhasil meraih posisi ketujuh Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Secara Nasional. Total serapan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik mencapai 94,48 persen atau Rp. 1,98 Triliun dari total anggaran Rp. 2,084 Triliun. "Alhamdulillah kita berhasil berada pada urutan ketujuh nasional dengan serapan anggaran sebesar 94,48 persen atau Rp. 1,98 Triliun dari Rp. 2,084 Triliun,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Persiapan Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Kamis, 5 Januari 2023. Mengenai evaluasi realisasi APBD 2022, Idris mengatakan, terdapat beberapa catatan yang akan menjadi fokus perhatian yaitu, masih adanya keterlambatan OPD dalam mempersiapkan dokumen perencanaan yang baik, metode pengadaan barang dan jasa juga harus lebih cepat dan maksimal. Idris menyampaikan, serapan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023 ditargetkan masuk lima (5) besar secara nasional. "Mengingat anggaran yang dikelola oleh Sulbar dinilai tidak terlalu besar, maka Saya berpesan kiranya serapan anggaran Sulbar akan kembali dicapai sesuai target sepanjang seluruh OPD nya bekerja secara maksimal dan lebih serius, guna memberi manfaat kepada masyarakat secepat mungkin,"pungkas Idris "Kita ingin supaya di bulan Maret semua dokumen sudah tidak ada lagi yang diperbaiki, semuanya sudah harus rampung di bulan Maret,"sambungnya Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengingatkan para pimpinan OPD, staf dan jajaran kiranya tidak lagi menerima laporan secara verbal maupun manual, namun melakukan kontrol by system sesuai target capaian. "Sebenarnya per tanggal 30 itu kita berada di posisi keenam, namun beberapa daerah melakukan konsolidasi perbaikan sehingga secara persentase saat ini kita berada di posisi ketujuh,"bebernya.(farid)

POLMAN -- PJ Gubernur Sulbar , Akmal Malik menginginkan generasi muda menjadi garda terdepan dalam mengelola potensi daerah. Sebab itu, Akmal Malik mendorong pelatihan pengembangan usaha kreatif dengan melibatkan pemuda sebagai narasumber untuk menginspirasi anak muda lainnya. "Saya minta ada workshop, kita buat pelatihan mengembangkan usaha kreatif di daerah. Dan menjadi narasumber itu harus anak-anak muda yang sudah berhasil mengembangkan usahanya," ujar Akmal Malik usai mengunjungi sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Majene dan Polman, Kamis 5 Januari 2023. Akmal menjelaskan, beberapa eksportir mengalami kendala pasca landemi covid-19. Namun , dengan kondisi yang sudah pulih sekarang ini, Ia berkomitmen membantu pengusaha memfasilitasi kepentingan-kepentingan eksportir. "Kita akan diskusikan dalam waktu dekat," tutur Akmal Malik usai meninjau pengolahan Briket Arang Batok Kelapa di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Polman. Di hari yang sama, Akmal Malik juga mengunjungi usaha pengolahan sabut kelapa dan usaha coklat Macoa di Polman. Akmal Malik berharap, pemerintah kabupaten, pelaku usaha dan Pemprov berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. (rls)