Mamuju-- Sebanyak 54 PNS Lingkup Pemprov Sulbar diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat fungsional penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan, Rabu 28 Desember 2022. Bertempat di Kantor Sementara Gubernur Sulbar (Ex Rujab Wagub), Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dilakukan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan ini dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, Djamil Barambangi, Staf Ahli Gubernur Sulbar, dan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di kesempatan itu meminta kepada pejabat fungsional yang baru dilantik untuk segera melakukan penyesuaian kondisi kerja pada jabatan fungsional yang baru. Kedua, bekerja dengan baik disertai kesungguhan dalam melaksanakan tugas. "Fahami dengan baik dan benar, tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,"imbau Idris Ketiga, terapkan Core Value Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Idris menyatakan, setelah pelantikan akan terus dilakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat fungsional, guna melihat keseriusan bekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan, penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan itu diawali kebijakan penyetaraan sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden RI pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tanggal 20 Oktober 2019. "Salah satu arahan Presiden adalah perlunya dilakukan penyederhaaan birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah menjadi dua level dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu,"terangnya Ia menambahkan, pada Tanggal 31 Desember 2021 lalu Pemprov Sulbar juga telah mengangkat dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan sejumlah 394 orang. (mhy)

MAMUJU -- Sebanyak 15 pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II lingkup Pemprov hari ini dilantik. Pelantikan itu dilakukan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Rujab Gubernur Sulbar Rabu 28 Desember 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan , pelantikan itu menjadi bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan. Pergeseran yang dilakukan bukan berarti tidak bagus namun itu merupakan hasil evaluasi yang dilakukan. "Hasil evaluasi perlu ada penyegaran agar akselerasi agar lebih kencang lagi," kata Akmal Malik. Dirjen Otda ini mengaku pergeseran yang dilakukan merupakan hasil dari job fit dan asesmen yang telah dilakukan. Beberapa bulan kedepan juga masih akan dilakukan asesmen untuk pergeseran berikutnya, khususnya untuk pejabat pelaksana. "Beberapa bulan kedepanlah. Kita sudah minta rekomendasi ke KASN dan BKN, untuk Plt itu sifatnya sementara," kata Akmal Malik. Ia menginginkan, agar kedepan para pimpinan OPD yang telah dilantik dapat berpacu untuk bekerja lebih cepat lagi. "Kuncinya kolaborasi, yang dimutasi semua bagus memiliki keahlian masing-masing, karena ini cuman pindah posisi saja, kita ingin kerja tim," tutupnya. Pada pelantikan itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik juga melantik tiga Pelaksana Tugas yaitu Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Muh.Natsir, Plt Dinas Tenaga Kerja dijabat Farid Amri, dan Plt Dinas PTSP dijabat oleh Habibi Azis. (rls) ---- Daftar Nama Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama 1. Aco Takdir , S. Sos, M.Pd dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan 2. Amri Ekasakti, ST dilantik sebagai Kepala Badan Kesbangpol 3. Dr. Yakub F Solon, M.Pd dilantik sebagai Asisten Ekbang Sekretariat Daerah 4. Drs. Farid Wajdi, M.Pd dilantik sebagai Kepala BPSDM 5. Drs. H.Amir Maricar, MM dilantik sebagai Kalaksa BPBD 7. Drs. H. Herdin Ismail , MM dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 8. Drs. H.Khaeruddin Anas, M.Si dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Drs. H. Muhammad Rahmat, MM dilantik…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Monitoring Center for Prevention (MCP) di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 28 Desember 2022. Rapat yang diikuti seluruh pimpinan OPD itu, dijadikan sebagai bahan refleksi untuk berbenah menghadapi tahun anggaran 2023. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, rapat kordinasi itu sebagai bagian untuk pembenahan ke arah lebih baik. "Kita perlu melakukan terobosan untuk memastikan The right man on the right place," ucapnya. Ini juga sebagai bagian evaluasi terkait capaian-capain kinerja seluruh OPD, namun dari hasil evaluasi yang ada secara umum capaian di internal OPD terbilang baik. "Kita ingin dengan langkah yang tidak biasa ini bisa lebih naik lagi, artinya kalau orang lain bisa bekerja delapan jam kita bisa bekerja sepuluh jam, intinya jangan lagi menunggu-nunggu kuncinya adalah inovasi, kolaborasi dan komunikasi," kata Akmal Malik. Ia pun memastikan, target program prioritas di tahun 2023 mendatang masih terkait data desa presisi dan pertumbuhan ekonomi. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, mengatakan dari beberapa pencapaian yang telah diraih Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menjadi pelecut semangat bagi pemerintah dan seluruh jajaran untuk terus berbenah melakukan yang terbaik untuk daerah. (rls)

MAMUJU -- Melalui Rapat Paripurna Pemerintah Provinsi Sulbar bersama DPRD telah menandatangani hasil penyempurnaan APBD 2023 di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 28 Desember 2022 malam. Usulan perda DPRD pun diharap dapat selesai tepat waktu. Rapat paripurna DPRD Sulbar dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah didampingi Abdul Halim dan Abdul Rahim. Hadir secara langsung Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan seluruh anggota DPRD serta OPD Pemprov Sulbar . Selain itu, juga hadir Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi secara virtual dan sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, dari 18 rancangan perda yang dibahas pada tahun 2022, 8 (delapan) diantaranya merupakan inisiatif DPRD dan 10 (sepuluh) lainya adalah usulan Pemerintah Provinsi. Dari 10 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi, lima merupakan rancangan perda baru dan lima) lainnya merupakan lanjutan dari program tahun 2022 yang belum selesai, karena adanya masalah teknis yang mengharuskan pembahasan memerlukan waktu yang lama. Lima rancangan perda lama usulan pemerintah provinsi, empat diantaranya telah disampaikan ke DPRD dan telah dibahas oleh pansus DPRD "Kami berharap keempat rancangan perda tersebut dalam waktu yang tidak lama dapat disetujui oleh dewan yang terhormat untuk menjadi peraturan daerah," kata Akmal Malik. Sementara satu rancangan perda lama yang belum disampaikan pemerintah provinsi ke DPRD, yaitu rancangan perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. "Belum disampaikannya rancangan perda RTRW di DPRD sampai akhir tahun ini, karena kita masih terkendala dengan dokumen teknis RZWP3K atau rencana tata ruang laut pesisir yang belum mendapatkan persetujuan dari menteri kelautan dan perikanan," ucap Akmal Malik Sehingga, sambung Akmal, terkait proses perda RTRW tersebut, Ia berharap di awal tahun 2023 kepala OPD terkait dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk fokus untuk menyelesaikan dokumen RTRW. "RTRW ini penting,…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kesiapsiagaan dan mitigasi mengurai resiko bencana secara terstruktur dalam menghadapi cuaca ekstrem di Wilayah Sulbar. Melalui Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Forkopimda Sulbar yang berlangsung di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 27 Nopember 2022, Akmal Malik meminta seluruh elemen strategis baik pemerintah kabupaten, instansi serta OPD untuk terus berkoordinasi mengurai mitigasi bencana. Dirjen Otda itu mengatakan, Provinsi Sulbar merupakan daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, baik secara geologi, hidrometeorologi. Seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Bencana non alam seperti kebakaran dan wabah penyakit juga rawan terjadi. Berdasarkan data indeks resiko bencana Indonesia IRB tahun 2021, Provinsi Sulbar mempunyai resiko yang tertinggi dengan skor 164,85 poin. "Ini menunjukkan bahwa daerah kita memiliki resiko cukup tinggi,"kata Akmal Malik. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragaman kejadian bencana. Maka penaggulangan bencana di Sulbar itu perlu ditangani secara konferhensif multi sektor terpadu dan terkoordinasi. Ia mengatakan, sesuai hasil Global Platform gor disaster risk reduction (GPDRR) ke 7 di Bali, salah satu rekomendasi penanganan bencana yaitu pengurangan resiko bencana perlu diintegrasikan dengan kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan. "Ini berarti bahwa transformasi mekanisme tata kelola resiko bencana merupakan tanggungjawab bersama lintas sektor, sistem, skala dan batas," ucap Dirjen Otda itu. Tidak hanya itu, smbungnya, berdasarkan data BMKG Sulbar khsusnya Mamuju dan Majene telah beberapa kali mengalami bencana. Sehingga, Ia menekankan agar kolaborasi bersama Forkopimda dan OPD terkait diperkuat melalui bentuk kolaborasi. "Saya berharap melalui rakor ini seluruh Forkopimda dapat menetapkan keputusan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di Sulbar," tutupnya. Usai memberikan sambutan, kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Forkopimda dilanjutkan dengan Focus Group Discussion, dengan narasumbernya Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama TNI, Polri dan Kepala BPBD Sulbar Amri Ekasakti. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar Dr Hj Nirwana, SH, M.Hum dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Sulbar Drs Achmad Hanifah, M.HES bersama seluruh jajaran di Rumah Jabatan Gubernur, Senin 26 Desember 2022. Akmal Malik, mengatakan, kehadiran Kepala Pengadilan menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Provinsi Sulbar. Apalagi sebagai daerah otonom yang terbilang baru, Sulbar merupakan daerah yang cukup lambat mengalami pertumbuhan. "Sehingga saya ingin mencari solusinya apa, dan saya dapatkan itu dengan data," kata Akmal Malik. Menurutnya, permasalahan utama Sulbar mengalami keterlambatan itu karena data yang ada tidak tercover dengan baik. Ia pun memaparkan dihadapan Kepala Pengadilan terkait Data Desa Presisi (DDP) yang telah digagas di Sulbar. "Dengan data yang dimiliki saat ini, yang perlu dilakukan adalah kolaborasi. Persolan saat ini kita tidak pernah satu suara soal data,"ucap Akmal Malik Sehingga , di masa dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur di Sulbar data yang telah digagas merupakan bentuk kontribusi dirinya terhadap Sulbar. "Daerah ini merupakan daerah yang baik, kalau kita ingin baik, maka yang diperlukan adalah kolaborasi. Saya ingin berbuat dengan tagline Dari Sulbar untuk Indonesia," kata Dirjen Otda itu. Ia pun mengajak kepada Kepala Pengadilan Agama untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan stunting di Sulbar. "Saya mengajak kepala Pengadilan Tinggi Agama ayo berkolaborasi, untuk bekerjasama utamanya mengatasi stunting di Sulbar,"tutup Akmal Malik . (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi bersama sejumlah pengurus Gereja dan jemaat di Mamuju. Kunjungan dilakukan bersama Kajati Sulbar, Muhammad Na'im, Kakanwil Kemenag Sulbar , Syafruddin Baderun dan perwakilan forkompida, dengan mengunjungi Gereja Katholik Santa Maria Mamuju, Gereja Toraja Mamuju, Gereja Kristen Sulbar, Gereja Bethel Indonesia (GBI) , Senin, 26 Desember 2022. Kunjungan tersebut dilakukan demi memastikan kegiatan keagamaan utamanya natal terlaksana dengan aman dan nyaman. Selain itu, juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada seluruh ummat beragama di Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan rasa terimakasih dan selamat natal kepada seluruh umat kristiani. "Perayaan natal ini, semoga senantiasa diberikan berkat dan suka cita bersama dengan jemaat lainya di Sulbar sekaligus menjaga kerukunan antara umat dan agama," ucap Akmal Malik Di beberapa kesempatan, Ia menyampaikan pemerintah tentu sangat mendukung setiap agenda keagamaan, agar terlaksana dengan aman dan penuh suka cita. Termasuk dengan dukungan seluruh Forkopimda sehingga pelaksanaan natal berjalan dengan aman bahagia dan penuh suka cita "Hakikat perayaan natal itu bisa semakin meningkatkan iman, kita sangat mengapresiasi perayaan natal dengan aman dan penuh suka cita. Kepada seluruh umat kristiani selamat merayakan natal ,"ujarnya. Dalam kunjungan tersebut , Ia juga menyampaikan Pemerintah Provinsi akan mendukung segala kebutuhan yang menunjang kegiatan keagamaan di Sulbar. "Pemerintah itu bertugas untuk memfasilitasi semua," ujarnya. Sementara Pastor Gereja Katolik Santa Maria Mamuju Oktavianus Samson Bureny mengatakan rasa bangganya dan terimakasih kepada Pj Gubernur serta seluruh Forkopimda atas kunjungan tersebut. "Ini merupakan bentuk moderasi beragama antar umat dengan pemerintah antar juga umat sesama ummat," ucapnya. Ia mengatakan, dengan pertemuan yang dilakukan akan berdampak baik kepada jemaat dan ummat yang ada. (rls)

MAMUJU, Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Provinsi Sulbar mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual di Rujab Sekprov, Senin 26 Desember 2022. Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan dalam rangka pengendalian inflasi, ia menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian serius yaitu melakukan pengendalian dan fasilitasi serta stabilisasi harga menjelang natal dan tahun baru. Selain itu , Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan koordinasi bersama Forkopimda dalam rangka memetakan kegiatan keagamaan khususnya perayaan natal Tahun 2022. Tujuannya agar tercipta kondisi aman nyaman dan tertib. " Sebagaimana keinginan Presiden RI, kiranya seluruh stakeholder terkait memperbanyak terjun langsung kelapangan untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan pangan dilapangan dan tidak hanya formalitas diatas kertas saja," jelasnya. Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan rapat kordinasi yang diikuti merupakan rapat rutin yang dilakukan oleh tim pengendalian inflasi daerah Sulbar, dengan menghadirkan semua unsur terkait mulai dari saat gas pangan dan pihak lainnya. "Harapan saya kepada semua TPID terutama di Kabupaten harus bekerja keras tekan inflasi, terjun langsung kelapangan dan lakukan laporan serta melakukan intervensi monitoring yang sebaik-baiknya, " kata Idris. Ia mengatakan, inflasi daerah Sulbar saat ini tetap terkendali walaupun dinilai masih tinggi. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti seperti adanya perayaan natal dan tahun baru. " Minyak curah, ayam, cabe telur dinilai terjadi kelonjakan harga, sehingga saya minta semua OPD terkait terjun melakukan pengendalian pangan," ujarnya Lebih lanjut disampaikan, butuh usaha keras untuk memastikan semua tim pengendali inflasi daerah di kabupaten-kabupaten dapat bekerja secara maksimal. " Yang kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah melakukan operasi pasar kebutuhan pangan yang terindikasi inflasi," tandasnya. (rls)

Mamuju-- Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IV Sulawesi Barat (Sulbar) yang berlangsung sejak tanggal 16 Desember di Kabupaten Mamuju resmi ditutup, Jumat 23 Desember 2022. Penutupan PORPROV IV Sulbar oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, berlangsung di Stadion Manakarra Mamuju. Pada pelaksanaan PORPROV IV, Kabupaten Polewali Mandar berhasil keluar sebagai juara umum, dengan meraih medali emas terbanyak yakni 144. Kabupaten Mamuju menduduki posisi kedua, dengan perolehan medali emas sebanyak 83. Dan diposisi ketiga, Kabupaten Majene, dengan perolehan medali emas sebanyak 54. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengaku bangga dan terharu atas dedikasi yang tinggi dari Pemkab Mamuju atas terselenggaranya PORPROV IV tersebut. "Terima kasih yang setinggi-tingginya untuk pemerintah dan masyarakat Mamuju atas terselenggaranya PORPROV yang pertama kalinya diselenggarakan di Bumi Manakarra tercinta ini,"ucap Idris Disampaikan, terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan PORPROV IV yaitu, pembangunan infrastruktur olahraga yang masih dalam tahap penyelesaian sehingga dibutuhkan alternatif salah satu cabang olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Polewali Mandar. Kedua, faktor cuaca yang sangat dinamis. Ketiga, keterbatasan, kendala penyelenggaraan PORPROV yang cukup mendesak, tetapi hal tersebut dapat teratasi berkat kerjasama yang baik. "Terima kasih juga kepada Kabupaten Polewali Mandar yang sudah bersedia membackup PORPROV IV ini dan seluruh pihak-pihak yang terlibat,"kata Idris Idris mengucapkan selamat kepada Kabupaten Polewali Mandar yang berhasil meraih medali terbanyak dan seterusnya menjadi juara umum dalam PORPROV IV Mamuju. Dan mengapresiasi atas prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Mamuju yang berhasil memperoleh 83 medali emas dan menduduki peringkat kedua yang sebelumnya hanya menduduki peringkat ketiga pada PROVPROV 2018. “Hal tersebut menunjukkan bahwa Mamuju telah menjadi kekuatan atlet olahraga di Sulbar, meskipun sempat dilanda benca alam, namun bisa bangkit dan mampu meraih banyak prestasi,"ujarnya Idris juga mengucapkan selamat kepada seluruh atlet dan kontingen setiap kabupaten atas prestasi yang dicapai dalam PORPOV IV. Dan tidak lupa dikesempatan itu, Ia juga berterima kasih kepada para jurnalis dan…

MAMUJU, --Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Jumat 23 Desember 2022. Adapun materi yang disampaikan adalah Transformasi pendidikan tinggi bagi generasi milenial di Sulbar. Disampaikan harkat perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat budaya, pilar bangsa dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat demokratis maju. Dan menjadi wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, Wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; Pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; Pusat kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran. "Termasuk Penyelenggara Perguruan tinggi mengutamakan prinsip- prinsip Academic Governance bukan aspek birokrasi, politik, ataupun hanya efisiensi manajemen. Serta Networking antara unsur lebih penting;bukan struktur hirarki vertikal," papar Idris. Namun, lanjut Idris, yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah tantangan milenial. Ini menjadi tugas bersama bagi setiap elemen. Tantangan milenial dimaksud, baik persoalan ekonomi, gaya hidup dan finansial, kepemilikan properti, kesehatan mental, dan lapangan kerja. (rls)