Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris menerima kunjungan silaturahmi General Manager (GM) PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Helmy Satria Yudha bersama rombongan, di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis, 16 Februari 2023. Kunjungannya dalam rangka verifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri ). TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menanggapi program verifikasi TKDN itu dengan positif, sehingga menyatakan akan menindaklanjuti, serta memanggil dinas-dinas terkait untuk segera dilakukan sosialisasi dalam fungsi-fungsi terkait. General Manager PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, Helmy Satria Yudha mengatakan, bahwa melihat besarnya komponen TKDN di Mamuju pada barang dan jasa sedang tumbuh dan berkembang. "Kami sangat mensupport atas perkembangan yang ada, salah satunya TKDN, "ucap Helmy Helmy menekankan, TKDN merupakan program nasional yang harus dijalankan dan sebagai salah satu lembaga verifikasi TKDN pihaknya siap membantu Sulbar untuk melancarkan serta mengsukseskan TKDN di provinsi ke-33 ini. ( suaib ).

Beberapa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulbar terbentur persoalan, seperti pemahaman yang belum utuh terkait aspek hukum, hingga belum mengetahui proses pengurusan perizinan usaha. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi terkait literasi hukum yang dimiliki pelaku UMK terutama di Sulbar. Untuk itu, Pemprov Sulbar melalui Dinas Koperindag Sulbar bekerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI menggelar Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Sulbar, di Hotel Pantai Indah Mamuju, Rabu 15 Februari 2023. Dibuka secara vitual oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Yulius, kegiatan ini dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris. "Alhamdulillah kita bersyukur Kementerian Koperasi dan UKM RI bersama Pemda bisa menyelenggarakan kegiatan penting bagi pelaku UMK agar dapat berbenah menyangkut hal-hal soal hukum UMK,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris Idris mengatakan, penyuluhan tersebut tidak ada tujuan lain selain memastikan pelaku UMK harus tumbuh dengan sehat, seperti memahami legalitas dan perhitungan pajak dan mengetahui pengutan liar. "Saya berharap pelaku UMK setelah mengikuti penyuluhan ini dapat memahami arti hukum di dunia UMK,"ucap Idris Sementara, Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, kegiatan itu menjadi kontribusi yang optimal dalam pendampingan hukum bagi pelaku UMK di Sulbar. "Salah satu hubungan dari kegiatan ini adalah memberi penyuluhan hukum bagi pelaku UMK di Sulbar yang merupakan inovasi yang dilakukan, sehingga pelaku UMK kita dapat menjadi kuat jika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,"ucap Bau Akram Hal tersebut, lanjut Bau Akram, sudah tertera melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 48 Ayat 1 Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (desi)

Mamuju--Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar melalui Bidang TIK Persandian dan Statistik, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik OPD lingkup Pemprov Sulbar, di Hotel Grand Mutiara Mamuju, Rabu 15 Februari 2023. Acara ini dibuka langsung Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, didampingi Kepala Bidang TIK Persandian dan Statistik, Abdul Azis. Adapun peserta yang hadir kurang lebih 50 orang. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap melalui Bimtek itu dapat memberikan dukungan yang optimal, khususnya pada perlindungan data dan informasi. "Kami berharap dengan diselenggarakannya acara ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik lebih memaksimalkan pelindungan data, informasi masing-masing organisasi di pemerintahan,"kata Mustari Mula dalam sambutannya Mustari Mula menyatakan, melalui Bimtek tersebut Dinas Kominfopers siap mendukung dan mendampingi semua OPD dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik di OPD masing-masing. "Jadi tim setifikat elektronik ini sudah dibentuk untuk mendampingi, mulai dari pendaftaran sertifikat dan penerbitan sampai pada pemanfaatan aplikasi, termasuk sarana dan prasarana infrastruktur yang digunakan, karena memang biasa ada yang tidak connect dengan aplikasi,"terangnya Dia menambahkan, pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi mendorong pemanfaatan teknologi informasi semakin massif pada setiap aspek kehidupan manusia, khususnya setelah pandemi Covid-19, secara tidak langsung menjadi dampak hampir setiap instansi pemerintahan. "Waktu kita dilanda Covid, hampir semua kegiatan elemen pemerintahan itu melalui teknologi dan Covid juga ini menjadi alat ukur bagi kinerja kita,"tutupnya ( Suaib )

Mamuju--Upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar terus dilakukan. Salah satunya akan dilakukan intervensi penurunan stunting yang akan dilaksanakan di dua lokasi sasaran yaitu Kelurahan Rangas dan Desa Tapandullu, dengan melibatkan kolaborasi antar lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulbar. Itu salah satu poin pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulbar, di Ruang Rapat Kantor Bappeda Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju, Rabu, 15 Februari 2023. Rapat dipimpin Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, didampingi Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Emeralda Ayu Kusuma. Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Pj. Gubernur Sulbar yang berkaitan dengan intervensi stunting di Sulbar, yang mana Sulbar merupakan tingkat stunting preferensi tertinggi ke dua dari NTT. Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mengatakan, melalui kolaborasi provinsi hingga kabupaten diyakini dapat meminimalisir masyarakat yang terkena stunting. "Dengan kolaborasi tersebut ada dua lokasi sasaran yang disepakati akan dijadikan sample sebagai desa pembinaan, yaitu Kelurahan Rangas dan Desa Tapandullu,"ucap Junda Maulana Junda Maulana menuturkan, dari dua lokasi sasaran tersebut setiap stakeholder akan melakukan pembinaan semaksimal mungkin baik dari provinsi hingga kabupaten dan akan terus berkolaborasi. Dia menekankan, dalam penanganan stunting harus berbasis data presisi, sebagai rekomendasi penanganan stunting yang efektif di lapangan. "Untuk itu, dari rapat ini kita menyamakan persepsi dulu, apa itu stunting, apa itu masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya,"ujarnya Dalam rapat, sambungnya, juga disepakati membuat SOP Penanganan Stunting Berbasis Data Presisi. "Tadi kita sepakati SOP nya, nanti kita tindaklanjuti, kemudian lahir dalam bentuk keputusan gubernur berkaitan dengan SOP tersebut, yang harus kita jabarkan dalam rangka penyusunan program kita kedepan,"tutupnya ( Suaib )

Mamuju --Rapat Koordinasi Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 15 Februari 2023. Rapat tersebut dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yakub F. Solon, beberapa Kepala OPD dan undangan lainnya Dalam pertemuan itu, membahas sejumlah strategi operasi pasar pada pasar-pasar umum yang bertujuan untuk menjaga tekanan inflasi di sejumlah daerah. "Sesuai hasil rapat, telah ditemukan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti ikan cakalang, ikan layang, minyak goreng, beras, BBM dan tiket pesawat, yang disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat diwawancarai Terkait kenaikan harga minyak goreng dan beras, Idris menyatakan, pemerintah daerah akan segera melakukan tindakan di semua pertokoan beras dan distribusi minyak goreng. "Kita segera akan lakukan tindakan. Dinas terkait, pemerintah daerah harus banyak turun di lapangan, dan harus menyeimbangkan antara perumusan kebijakan dan eksekusi kebijakan," pungkasnya "Produksi minyak goreng curah mengalami sedikit kelangkaan. Untuk itu, kita akan terjun dan menyampaikan kiranya pihak perusahaan dapat menyuplai kabupaten yang kurang pemasukan minyak,"sambungnya Dia menambahkan, saat ini pemerintah daerah terus berusaha agar inflasi Sulbar tetap berada pada 4,3 persen dan tidak terjadi kenaikan seperti di daerah-daerah lain. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik secara maksimal dari semua stakeholder terkait. (farid)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Sulbar, di Graha Sandeq, Rabu 15 Februari 2023. Akmal Malik berharap PSU dikerjakan berbasis data. Dengan luas wilayah Sulbar lebih 3 juta hektar, hutan lebih 1 juta hektar, dan non hutan 586 ha. Luas itu dinilai tidak memiliki luas wilayah yang cukup untuk penyediaan PSU. "Artinya cuman kurang lebih 0,8 persen total luas Sulbar bagi sebuah produksi sangat kecil makanya bisa jadi menyebabkan produktivitas tidak begitu bagus. Akmal Malik juga memaparkan Data Desa Presisi (DDP), sekaligus menyesuaikan data terkait kawasan rumah kumuh di Sulbar. "Saya berharap hadirnya PSU di wilayah Sulbar dapat mengurangi kawasan kumuh," kata Akmal Malik Ia meminta, penterjemah terhadap kawasan kumuh dapat disinkronisasi untuk penyediaan sarana dan prasarana "Tolong diperjelas terminologi agar bisa melakukan pembangunan secara jelas. Agar intervensi stunting dan kemiskinan ekstrim dapat ikut diatasi. Butuh kejujurannya antara pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam mengintervensi PSU di Sulbar,"tutupnya.(rls)

Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka acara Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, di Hotel Berkah Mamuju, Selasa 14 Februari 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Sulbar ini, mengusung tema"Peningkatan Peran dan Fungsi FKUB Dalam Rangka Menjaga Harmoni Bangsa". Sekprov Sulbar Muhammad Idris, di kesempatan itu mengajak FKUB mengambil peran dalam upaya penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di Sulbar. Adapun permasalah yang dimaksud, seperti stunting, Anak Tidak Sekokah (ATS) atau putus sekolah, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrim dan risiko bencana yang mana Sulbar memiliki risiko bencana tertinggi di Indonesia. "Lima besar permasalahan yang endemi. Ini masalah umat, apakah FKUB hanya terus membicarakan misalnya aspek ideologi? kan tidak, jadi harusnya kita daratkan juga pada hal-hal yang menjadi permasalahan di wilayah kita, sehingga FKUB benar-benar bisa menjadi organisasi untuk memberdayakan umat,"tandas Idris Idris berharap, dalam forum itu melahirkan gagasan-gagasan dan alternatif-alternatif baru dalam rangka memajukan, memberikan pencerahan dan kekuatan pada umat, sehingga keberadaan FKUB benar-benar bisa dinikmati bersama. (mhy)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik bersama Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto melakukan audiens persiapan penilaian sistem meritdan klarifikasi terhadap hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit se -Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa 14 Februari 2023. "Ini dalam rangka percepatan penilaian sistem merit di Sulbar," kata Akmal Malik. Akmal Malik juga mendorong agar OPD dapat melakukan kegiatan dengan pendekatan efisiensi, sebagaimana araha Wakil KASN di Jakarta. "Ini menjadi pemacu di Sulbar untuk menghadirkan ASN yang berkelas, kita mencoba secara bertahap melakukan pembinaan,"kata Dirjen Otda itu. Ia mengatakan, dengan adanya merit sistem yang baik selurh ASN dapat mendorong kemampuan yang lebih baik bagi ASN. "Kami siap bersaing dengan seluruh sistem yang ada di luar.Kita mencoba melakukan pembenahan . Dan itu dibutuhkan kesungguhan," kata Akmal Malik. Akmal pun mengajak, kepada seluruh ASN untuk membangun sistem kerja dengan profesionalitas. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto mengatakan kehadiranya di Sulbar dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut penyelenggaraan ASN. "Saya hadir bukan untuk mencari kesalahan," kata Tasdik. Tasdik menjelaskan, ASN harus memiliki kemampuan tertentu untuk melakukan perbaikan layanan Pemerintah. "Memberikan pelayanan yang baik yang berkualitas kepada masyarakat itu adalah tugas pemerintah dan itu berlaku," ucap Tasdik Ia meminta, para aparatur dalam membuat syarat pelayanan agar tidak dipersulit. "semakin mudah syaratnya semakin disukai masyarakat, syarat kedua ada kepastian waktu," kata Tasdik. Ia juga menyampaikan beberapa hal bagaimana membangun sistem merit dalam manajemen ASN khusus di Sulbar. "Menghadapi berbagi tantangan yang harus diperbaiki adalah kualitas SDM," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto di Rujab Gubernur, Senin 13 Februari 2023. Dalam jamuan itu, pihaknya sebagai lembaga pengawas ASN berprinsip mendorong terwujudnya birokrasi yang diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas. Akmal Malik mengatakan, kedatangan juga merupakan agenda melakukan evaluasi merid sistem. Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai. "Sulbar saat ini didatangi KASN, karena kewenangan ada di KASN untuk melihat bagaimana implementasinya," kata Akmal Malik Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto dengan kehadirannya mendorong ASN semakin baik kedepan. " Mari duduk bersama bagaimana mengelola ASN sebaiknya agar Mamuju menjadi maju," tutupnya. (rls)

Mamuju -- Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menggelar Pelatihan Jurnalistik dan Fotografi Agen Kehumasan OPD lingkup Pemprov dan Pemkab Se-Sulbar, di Hotel Berkah Mamuju, Senin 13 Februari 2023. Pelatihan ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris didampingi Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula dan Kabid IKP Dian Afrianty. "Pemerintahan ini harus profesional dan itu harus diawali dari agen kehumasannya untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintah yang ada,"ujar Muhammad Idris, Sekprov Sulbar Idris menekankan, agen kehumasan harus dapat memperbaiki kinerja OPD, terutama yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi ke publik. "Dengan update berita terbaik dan terbaru harus menjadi representasi dari OPD nya untuk menyampaikan dan mengelola semua hasil kinerja dan capaian tiap instansi pemerintahan,"ucap Idris Menurut Idris, jurnalistik maupun fotografi dua-duanya membutuhkan level profesional yang tinggi, sehingga berita yang didapat atau diolah dan dipublish benar-benar basisnya dilandasi pengetahuan. "Fotografer dan kameramen itu harus benar-benar berbasis pengetahuan, tidak boleh sembarang melakukan kerja itu dan itu harus betul-betul menguasai dengan basis ilmu,"tandasnya Olehnya itu, Idris menilai pelatihan tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan di lingkup pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten. (farid)