JAKARTA -- Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional , Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor KKP, Jumat 23 Juni 2023. Dihadapan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir pada pengukuhan DP Korpri KKP, Prof Zudan yang juga sebagai PJ Gubernur Sulbar mensosialisasikan potensi Sulbar serta mengajak agar berinvestasi di provinsi ke 33 itu. "Saya sebagai PJ Gubernur Sulbar, kami ini di Sulbar, mengundang para investor, agar investasi di Sulbar" ujar Zudan. Lanjut mantan Dirjen Dukcapil itu, salah satu yang dapat digarap di Sulbar seperti Pelabuhan Palipi di Kabupaten Majene yang berpotensi untuk pembangunan pelabuhan, cold storage, perhotelan, rest area, tempat pariwisata". "Kita ada lahan untuk pelabuhan di Palipi, luas. Kalau ada investor atau ada dari KKP, kami dengan senang hati untuk mengembangkan pelabuan, cold storage, pariwisata, perhotelan, rest area" kata Zudan. Ia juga mengajak agar berinvestasi di Sulbar. Apalagi Sulbar sebagai daerah yang bertetangga Ibu Kota Negara (IKN) sangat strategis dalam menyuplai setiap kebutuhan pembangunan di IKN, baik material termasuk kebutuhan ikan, buah buahan dan pangan lainnya. "Sulbar adalah provinsi berbatasan langsung dengan IKN. Maka suplai makanan dari Sulbar akan sangat banyak untuk pembangunan IKN. Mohon yang ingin berinvestasi disana kami siap fasilitasi. Selain itu juga ada bahan tambang batu kuarsa, pasir laut, dan lain lain. Mohon dukungan untuk pengembangan Sulbar," ungkapnya. (rls)

JAKARTA -- Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional , Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor KKP, Jumat 23 Juni 2023. Zudan menyampaikan, salah satu dasar dibentuknya organisasi Korpri adalah menjaga NKRI, dan salah satu tugas utama adalah mensejahterakan ASN. Lanjut Zudan menyampaikan , Pekan Olah Raga Nasional Korpri bakal dipusatkan di Semarang Jawa Tengah 14 Juli 2023. Saat ini telah terdaftar 96 dan rencananya akan dihadiri kurang lebih 7.000 peserta. Sestama BNPP itu juga berharap DP Korpri KKP meningkatkan silaturahmi dengan seluruh ASN se- Indonesia melalui Pornas. "Tingkatkan silaturrahmi kita pada Pornas, di Semarang" kata Zudan. Turut hadir pada pengukuhan DP Korpri, yakni Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Ia pun berharap dengan dikukuhkannya DP Korpri KKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, perlindungan karir ASN, serta peningkatan kesejahteraan ASN di lingkup KKP. "DP Korpri KKP harus bisa jadi organisasi yang kondusif untuk lahirnya integritas dan inovasi. Hendaknya bekerja dengan ikhlas. Dan melahirkan inovasi serta solusi atas permasalah yang terjadi," tandasnya. (rls)

Jakarta -- Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI), Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Kantor Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Jl. Raya Pasar Minggu No.19, RT.7/RW.1, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas perkembangan desa di seluruh Indonesia dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Majene. "Dalam rangka Pilkades kedepan terjadi penundaan di Kabupaten Majene, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Pemdes, penundaan itu ada batasan-batasan waktu dan cara-caranya,"sebut Zudan saat diwawancarai Selain itu, lanjut Zudan, dalam pertemuan juga membahas terkait Program Desa Kelurahan (Prodeskel) tentang data desa dan kelurahan yang menjadi program Kemendagri RI. "Kita mendukung sekali bagaimana pengembangan data di Prodeskel yang akan dikembangkan secara masif di Sulbar nantinya, "ujar Sekretaris BNPP RI itu Sementara, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, mengemukakan, Pilkades dapat terlaksana jika digelar sebelum 1 November 2023. "Jika terlaksana setelah waktu itu, tentunya tidak dapat lagi dilakukan sebab telah memasuki rangkaian Pilkada serentak 2024 dan pemerintah daerah harus fokus pada rangkaian Pilkada itu, "sebutnya Eko Prasetyanto mengingatkan para calon kepala desa bahwa proses Pilkades di daerah masih menyisahkan waktu sebelum 1 November 2023 kedepan. Untuk itu, Ia berharap waktu yang ada harus segera dimaksimalkan. "Kita harus ikut perintah dari pemerintah, di 2024 tidak boleh ada Pilkades dikarenakan sudah memasuki rangkaian Pilkada. Jadi Pilkades hanya bisa dilakukan di 2025 kedepan,"tutupnya Turut hadir pada pertemuan itu, Plt. Kepala Penghubung Sulbar, Muji, dan Kepala Seksi Protokol Penghubung Sulbar, Zulkifli. (rls)

Mamuju--Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1444 H/ 2023 M, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar menggelar rapat koordinasi di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis, 22 Juni 2023. Dipimpin Ketua TPID Sulbar yang juga Sekprov Sulbar Muhammad Idris, rakor dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulbar Gunawan Purbowo bersama jajaran, anggota TPID provinsi dan kabupaten serta perwakilan BMKG. Ketua TPID Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menekankan pentingnya kebersamaan dalam upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha. Olehnya itu, Ia meminta TPID bersama pihak yang terlibat didalamnya dapat mengantisipasi hal-hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya inflasi. "Dengan kebersamaan, tentunya akan bisa mencapai hasil maksimum. Sinergi antar TPID se-Sulbar dengan instansi terkait yang sudah terbangun selama ini harus diperkuat,"kata Idris Idris berharap, dalam pertemuan itu seluruh peserta rakor bisa lebih produktif untuk mendiskusikan berbagai hal dalam upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha, termasuk target-target TPID yang ingin dicapai kedepan, seperti mendapatkan TPID Award. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Gunawan Purbowo mengatakan, risiko inflasi menjelang Idul Adha kemungkinan terjadi. Itu disebabkan beberapa hal seperti, adanya hari libur panjang yang karakteristiknya hampir sama Idul Fitri, walaupun tidak sebesar di hari raya tersebut. "Kebijakan pemerintah terkait cuti bersama pada 28 Juni dan 30 Juni saat Idul Adha, secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap tiket pesawat dan bus untuk melakukan perjalanan ke daerah asal,"kata Gunawan Hal lain, bencana tanah longsor sepanjang 100 meter yang menutup badan jalan akibat hujan deras secara efektif menutup akses antara Mamuju dan Majene. Hal tersebut membuat jalur distribusi utama provinsi menjadi terhambat dan berpotensi meningkatkan biaya logistik. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrem dan gelombang laut yang tinggi membuat frekuensi melaut para nelayan menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan stok pasokan aneka ikan segar menjadi terbatas dan kenaikan harga mulai terlihat di pasar. Gunawan menyampaikan,…

Mamuju --Sapi milik Adrian Henri Prayoga asal Desa Sugihwaras Kec.Wonomulyo Kabupaten Polman menjadi sapi kurban bantuan Jokowi tahun ini. Sapi jenis Simental berusia 4,5 tahun ini akan diantarkan ke Mamasa sehari sebelum Idul Adha, dan akan diserahkan serta penyembelihan di Masjid Al Ikhlas, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Idul Adha 1444 hijriah. Kabid Peternakan dan Sekwan, Nur Kadar, Kamis, 22 Juni 2023 mengatakan, dengan bobot 1.250 Kg dapat dibagikan kepada 600 kupon penerima. Saat ini, petugas medik serta babinkamtibmas melakukan penjagaan di tempat sapi kurban Jokowi di Polman dan secara rutin melakukan pengecekan kesehatan sapi kurban tersebut. (rls)

Jakarta -- Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri acara Dialog Nasional Penguatan Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Maia Jl. Kebang Kacang No. 27 Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juni 2023. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mengikuti dialog nasional gerakan penanganan stunting yang dihadiri sejumlah daerah, terutama bagi daerah yang berdampak stunting. " Dalam dialog tadi saya memberikan sejumlah usulan kepada Pemerintah Pusat diantaranya pengukuran prosentase bayi stunting yang baru lahir, mempercepat semua regulasi terkait DAK ( Dana Alokasi Khusus)' dan gerakan ASN sebagai bapak asuh," sebut Pj. Gubernur Sulbar saat diwawancarai Lebih lanjut disampaikan, bayi Stunting tidak hanya diukur dari prosentasenya melainkan dari sampel, sehingga Pemerintah dapat menemukan data real bagi masyarakat yang berdampak stunting. " Kita juga menyampaikan praktek-praktek baik yang mulai kita terapkan dengan melibatkan para ASN sebagai Bapak Asuh Anak Stunting disingkat BAAS, " sebut Prof. Zudan. Kegiatan tersebut turut hadir sebagai pemateri, Tenaga Ahli Utama Bidang Kedeputian Pembangunan Manusia, Raden Roro Priyansri Prastuti, Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Zanariah. (farid)

MAMUJU, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengelar rapat koordinasi sekaligus melaunching penanganan kemiskinan, stunting,anak putus sekolah, pernikahan anak serta infalasi secara virtual, Rabu 21 Juni 2023. Diikuti seluruh stakeholder dan pimpinan OPD, camat dan kepala Desa se Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh secara resmi membuka rakor tersebut. "Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, Guru Kepala Sekolah, dan stakeholder terkait dengan IPM," kata Zudan. IPM menjadi sangat penting dalam program pembangunan Nasional, Provinsi dan kabupaten, IPM menunjukkan tingkat kualitas baik dari sisi kesehatan, Pendidikan dan penghasilan. "IPM dicerminkan dalam tiga hal, yaitu orang yang badan sehat otak cerdas dan memiliki keuangan yang banyak. Output nya itu pada anak stunting, kemiskinan, berkurang," kata Zudan. Zudan mengatakan, IPM Sulbar saat ini berada di nomor 31, Sulbar hanya unggul dari dua provinsi seperti NTT dan Papua. 'Kita membutuhkan kerja yang sangat keras untuk meningkatkan IPM," ucap Zudan. Ia berharap, agar program yang ada banyak didorong untuk pengembangan manusia agar IPM meningkat. Salah satunya dengan mendorong program beasiswa. "Kita mau melibatkan semua bergerak bersama langkah fokus untuk melakukan Revolusi APBD, kepala desa juga ikut membantu dengan mengalokasikan dana desanya sehingga masalah dihadapi bisa selesai," tutupnya. (rls)

Mamuju, --Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, 20 Juni 2023 PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. "Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting," terang Zudan Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk menganai empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain. "Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia," kata Zudan. Olehnya, melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten. "Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu," ungkapnya. Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar. "Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi," ujar Harun. (rls)

Mamuju, --Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, 20 Juni 2023 PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. "Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting," terang Zudan Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk menganai empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain. "Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia," kata Zudan. Olehnya, melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten. "Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu," ungkapnya. Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar. "Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi," ujar Harun. (rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa , 20 Juni 2023 PJ Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. "Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting," terang Zudan Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk menganai empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain. "Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia," mantan Dirjen Dukcapil itu Olehnya itu,melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke instansi dan kabupaten. "Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu," ungkapnya. Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar. "Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi," ujar Harun. (rls)