Mamuju - Sesuai dengan program yang telah dicanangkan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akurasi informasi terkait sektor kelautan dan perikanan, diperlukan adanaya kesamaan dan sinkroinisasi data antara lembaga terkait. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar dalam hal ini Kabid Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSPKP) Muhammad Iqbal Mustamin, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Jum’at (22 /03/2024) atas arahan Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki. Kunjungan ini bertujuan untuk meluruskan miskomunikasi yang terjadi terkait data harga ikan yang dirilis BPS. “DKP sudah memiliki data per 2024 ini, tim kami rutin turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung setiap tiga hari sekali untuk mendata harga ikan di Pasar Sentral Mamuju, Pasar Regional Mamuju, dan Pasar Sentral Pakkola Majene," terang Iqbal dalam pertemuan itu. Lanjut Iqbal menyampaikan, data yang dimiliki DKP Sulbar hanya sampai ke Tim TPID Daerah dan belum sampai ke BPS. Kabid alumnus salah satu PTN di Bandung ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS dan DKP dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data harga ikan secara berkala. "Hal ini menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan keakuratan informasi yang menjadi dasar bagi kebijakan pengendalian inflasi sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan program Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh," pungkasnya. BPS Sulbar menyambut baik kunjungan dari Kabid PDSPKP dan menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dalam membuka dialog dengan DKP untuk memastikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan informasi yang akurat dan transparan, diharapkan pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas harga ikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku industri perikanan. Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi DKP dan BPS untuk memperkuat kerja sama dalam hal pemantauan dan evaluasi harga ikan secara terus-menerus, guna mendukung keberhasilan program pengendalian inflasi di sektor kelautan dan perikanan.…

Mamuju – Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Farid Asyhadi menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Sulbar Tahun 2024, diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju pada Kamis, (21/03/2024). Dalam Rakortekrenbang, untuk Desk Indikator Makro sebanyak 31 indikator utama pembangunan didiskusikan Pemprov Sulbar bersama Pemkab se- Sulbar pada desk tersebut. Indikator makro yang akan dibahas tersebut, seperti PDRB per kapita, Kontribusi PDB Industri Pengolahan, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Kontribusi PDRB, Indeks Modal Manusia, Indonesia Blue Economy Index (IBEI), Penurunan Intensitas Emisi GRK, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel berbintang), Proporsi PDB Ekonomi Kreatif, dan beberapa indikator lainnya. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi menyampaikan, Dinas ESDM Sulbar memaparkan indikator Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan khususnya Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) di wilayah Sulbar. "Konsumsi listrik perkapita adalah pengeluaran listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam satu tahun. Hal ini diketahui dengan cara menghitung jumlah konsumsi listrik yang digunakan dalam satu tahun dan menggunakan angka penduduk untuk mendapatkan angka per kapita," terang," Farid. Farid mengungkapkan, Dinas ESDM Sulbar telah menyusun data proyeksi konsumsi listrik per kapita Sulbar dengan proyeksi sebesar 360 kWh di tahun 2024 dan 380 kWh di tahun 2025 setiap tahun meningkat hingga 1.272 kWh di tahun 2037 dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan rumah tangga, inflasi, PDRB dan peningkatan ratio elektrifikasi. Dia menambahkan, konsumsi listrik per kapita di Sulbar tahun 2023 sebesar 342 kWh, masih jauh dari nasional yang mencapai 1.337 kWh/kapita. "Untuk itu, diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan investasi di…

Mamuju--Perubahan iklim menjadi tantangan yang serius dan memerlukan tindakan nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan mengadaptasi diri terhadap dampak yang sudah ada atau yang akan datang (adaptasi). Beberapa upaya mitigasi dan adaptasi yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke energi terbarukan, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan melestarikan hutan. Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan penyerahan bantuan bibit tanaman produktif (bibit durian) di Bayor-Bayor, Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju baru-baru ini, sebagai upaya peningkatan tutupan vegetasi dalam melestarikan lingkungan. Sebagaimana diketahui, tumbuhan melakukan fotosistesis untuk membentuk zat makanan atau energi yang dibutuhkan tanaman tersebut. Dalam fotosintesis tersebut tumbuhan menyerap karbondioksida (CO2) dan air yang kemudian diubah menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Kesemua proses ini berlangsung di klorofil. Kemampuan tanaman sebagai penyerap karbondioksida akan berbeda-beda. Kegiatan ini dilaksanakan langsung Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Alexander Bontong beserta staf. Jumlah bibit yang dibagikan sebanyak 1.836 batang dengan pupuk kandang sebanyak 3.672 Kg dan diterima langsung Ketua Kelompok Tani Mesa Pattuju. Kepala DLH Sulbar, Zulkfili Manggazali, berharap dengan adanya kegiatan upaya mitigasi perubahan iklim dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca, sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim yaitu dengan peningkatan tutupan vegetasi dengan tanaman produktif yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Semarang--Dalam upaya mendukung peningkatan investasi, Delegasi DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang dipimpin Ketua Pansus DPRD Sulbar Syahrir Hamdani dan didampingi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar diwakili PJF Penata Perizinan Ahli Madya Riny Hadiwijaya, melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP Jawa Tengah (Jateng), di Kota Semarang, Kami-Sabtu (21-23 Maret 2024). Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Pansus DPRD Sulbar untuk merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor. Delegasi tersebut diterima langsung Sekretaris DPMPTSP Jateng beserta jajarannya. Sekretaris DPMPTSP Jateng, Nency Widya Rahayu menyampaikan, pihaknya siap untuk berbagi pengalaman dan mendukung upaya dari DPRD Sulbar dan DPMPTSP Sulbar dalam merancang perda yang dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan investor. Ketua Pansus DPRD Sulbar, Syahrir Hamdani mengatakan, kunjungan itu merupakan langkah yang sangat positif dalam mengumpulkan masukan dan pengalaman dari daerah lain. "Hal ini akan memperkaya pembahasan kami dalam merancang perda yang berdampak positif bagi Sulbar. Kita berharap kerja sama seperti ini dapat terus terjalin untuk kemajuan bersama," kata Syahrir Hamdani. Selain kunjungan kerja terkait ranperda tersebut, dilaksanakan juga Penandatanganan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik antara DPMPTSP Jateng dan DPMPTSP Sulbar. PJF Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Riny Hadiwijaya menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari DPMPTSP Jateng dalam menerima kunjungan tersebut. "Terkhusus Replikasi Inovasi ini tentunya harapan kita, kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi," ucapnya. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Makassar--Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis bersama Pansus DPRD Sulbar melakukan kunjungan ke DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DPMPTSP Sulsel. Kunjungan ini berlangsung selama tiga hari yaitu Kamis-Sabtu (21-23 Maret 2024). Tujuannya untuk mengambil input daerah yang telah memiliki perda serupa dan sejauhmana penerapannya. Pada kunjungan di DPRD Sulsel diterima Ketua Komisi C Andi Januar Jaury Darwis dan di DPMPTSP Sulsel diterima Kepala Bidang Pengembangan Iklim PM, Abdul Hadi. Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Darwis menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif dari DPRD Sulbar dan DPMPTSP Sulbar untuk berkolaborasi dalam menyusun perda yang mendukung kemudahan investasi dan pemberian insentif kepada masyarakat karena peraturan tersebut akan memudahkan masuknya investasi. Apresiasi yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Iklim PM, Abdul Hadi mewakili Kepala DPMPTSP Sulsel. Sementara, Anggota DPRD Sulbar Hamzah Sunuba menyampaikan, informasi dan saran terkait perda yang serupa di Sulsel sangat dibutuhkan, untuk memastikan bahwa perda yang disusun akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan investor di Sulbar. Sementara, Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis mengatakan, sebagai OPD pemrakarsa pihaknya berharap ranperda itu dapat segera terealisasi sehingga nantinya benar-benar dapat menjadi magnet untuk menarik investasi. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU, - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen tingkatkan capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan memperkuat sinergi dengan para pihak. "Kami akan memperkuat sinergi dengan OPD dan seluruh pihak lainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan inovasi-inovasi terbaik," kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Jumat 22 Maret 2024. Junda menyebut, beberapa langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan upaya peningkatan inovasi di Provinsi Sulawesi Barat antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara rutin telah melaksanakan Pekan Inovasi daerah yang menampilkan para inovator dari setiap OPD. Kemudian , telah dibentuknya tim Inovasi Daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat sebagai upaya untuk membangun kolaborasi antar OPD untuk meningkatkan capaian Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Telah dibangun koordinasi untuk penguatan riset dan inovasi antar seluruh kabupaten yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Forum Bapperida se-Sulawesi Barat yang dihadiri oleh seluruh OPD perencana dan Litbang Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat. Upaya koordinasi bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan langkah Inovasi di Provinsi Sulawesi Barat. Junda Maulana optimis bahwa dengan kerja sama dan sinergi semua pihak, Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Barat dapat ditingkatkan. "Kami mengajak seluruh OPD, pihak swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya inovasi di Sulbar," ucap Junda. Olehnya itu, Bapperida Sulbar menargetkan peningkatan capaian kematangan inovasi daerah tahun ini. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Barat dan membawa daerah ini ke kategori inovatif / sangat inovatif di tahun 2024. Sementara Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Saleh juga menyampaikan beberapa langkah yang akan segera dilakukan antara lain , Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang inovasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Pihaknya juga akan melakukan Inventarisasi dan penjaringan seluruh Inovasi yang ada…

Mamuju–Setelah tiga tahun berkantor sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) akhirnya memiliki kantor gubernur baru. Soft Launching Gedung Kantor Gubernur Sulbar ini berlangsung Kamis, 21 Maret 2024, dihadiri Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulbar, termasuk Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan. Gedung baru ini terletak di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju. Dibangun dengan desain konsep smart office dan green building, kantor ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Pemprov Sulbar. “Alhamdulillah, setelah tiga tahun pasca gempa bumi, kita akhirnya memiliki kantor gubernur yang baru,” kata Bujaeramy Hasan. Menurutnya, gedung itu merupakan simbol kebangkitan dan semangat baru bagi Pemprov Sulbar untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Soft Launching Kantor Baru Gubernur Sulbar menjadi simbol kebangkitan dan semangat baru bagi masyarakat Sulbar. Setelah melewati masa-masa sulit pasca gempa bumi, kini Sulbar siap untuk bangkit dan maju dengan semangat baru. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan BKN Kanreg IV Makassar pada Jumat, 22 Maret 2024, terkait percepatan penyelesaian penerbitan pertek BKN terhadap PPPK Guru pengadaan 2023 yang masih bermasalah. Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda BKD Sulbar, A. Ridha Rimbawan mengatakan, dari total 704 PPPK yang lulus Formasi 2023, saat ini 380 sedang dalam proses, 303 berkas tidak sesuai, dan 121 telah disetujui. "Seluruh yang bermasalah adalah tenaga fungsional guru, sedangkan tenaga teknis dan tenaga kesehatan telah disetujui semuanya. Penyebab berkas usul bermasalah adalah tidak lengkapnya poin pada dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan," ungkapnya. Sementara, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan L menjelaskan, setelah dilakukan koordinasi, BKN Kanreg IV Makassar berjanji akan menyelesaikan proses penerbitan pertek persetujuan pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2023 secepatnya. "Berkas yang masih bermasalah akan diajukan kembali oleh BKN ke instansi melalui aplikasi untuk segera diperbaiki, sehingga target penyelesaian dapat tercapai," ujarnya. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan mengatakan, percepatan penerbitan SK PPPK Formasi 2023 menjadi prioritas utama bagi BKD Sulbar. Dia juga mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses itu demi memenuhi kebutuhan ASN di Sulbar. "Kami terus bekerja keras untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan efisien, sehingga ASN dapat segera mendapatkan SK PPPK mereka dan melanjutkan tugas-tugas mereka dengan baik," tutupnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Webinar Pekan Inovasi Seri 20 melalui Zoom Meeting pada Jumat (22/3/2024). Webinar ini diikuti pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkup Pemprov Sulbar. Webinar kali ini menghadirkan tiga inovator yang telah berhasil mengimplementasikan ide-ide kreatif mereka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor publik. Mereka adalah Roswati Panasa (Kepala Bidang Perikanan Budidaya), Andi Erlan Hatta (Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi) dan Suharnani Kahir (Sekretaris Dinas Kehutanan). Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, acara daring itu diadakan dengan tujuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pegawai pemerintah dalam mengembangkan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. “Kita ingin mendorong para pegawai untuk terus berinovasi dan berkarya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui webinar ini, kita berharap dapat menggali ide-ide kreatif dan inovatif dari para narasumber yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Bujaeramy. Webinar ini bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pegawai pemerintah dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU, - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan KC Mamuju melaksanakan pertemuan koordinasi penaganan keluhan dalam rangka optimalisasi transformasi mutu layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut FKTRL Selasa, 19 Maret 2024. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur RSUD Prov Sulbar dr.Marintani Erna Dochri. Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting karena membahas terkait kualitas mutu pelayanan rumah sakit. Itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh Direktur RSUD , Erna berharap bahwa mutu pelayanan kesehatan semakin diprioritaskan oleh setiap fasilitas kesehatan terhadap layanan kesehatan kepada setiap peserta JKN-KIS. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan minta mutu layanan kesehatan oleh setiap fasilitas kesehatan,"kata dr Erna. Sementara dari BPJS Kesehatan KC Mamuju oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Hasanuddin, menyampaikan bahwa pertemuan ini mengingatkan komitmen hasil dari kredensialing, Adapun komitmen yang dimaksud adalah mendaftarkan pegawai Non ASN dikepesertaan JKN, PKS dengan penyedia dalam hal pelayanan yang belum tersedia di Rumah Sakit, pemeriksaan anatomi dan patologi Klinis, PKS laboratorium yang belum tersedia di Rumah Sakit, PKS back up penyedia obat yang kosong dan pergantian obat yang kosong. "Pada pertemuan ini difokuskan pada tiga hal yang akan dibahas yaitu penyediaan Pen Inplant untuk ortopedi, alur pergantian obat dan ruang pengaduan yang sesuai standar," ucapnya. Kemudian Kepala Bagian Penjaminan Mamfaat dan Utilisasi dr. Kiki Kusumawati Sudirman, memberikan gambaran secara umum tentang BPJS bahwa ada tiga poin yaitu Fasilitias Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Peserta JKN. "Program JKN bisa berjalan jika ketiga tiganya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing – masing,"tutupnya m Kegiatan yang digelar dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Prov Sulbar Nurwardi Nur. (Rls)