Mamuju-- Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan BKN Kanreg IV Makassar pada Jumat, 22 Maret 2024, terkait percepatan penyelesaian penerbitan pertek BKN terhadap PPPK Guru pengadaan 2023 yang masih bermasalah.

Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda BKD Sulbar, A. Ridha Rimbawan mengatakan, dari total 704 PPPK yang lulus Formasi 2023, saat ini 380 sedang dalam proses, 303 berkas tidak sesuai, dan 121 telah disetujui. 

"Seluruh yang bermasalah adalah tenaga fungsional guru, sedangkan tenaga teknis dan tenaga kesehatan telah disetujui semuanya. Penyebab berkas usul bermasalah adalah tidak lengkapnya poin pada dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan," ungkapnya.

Sementara, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan L menjelaskan, setelah dilakukan koordinasi, BKN Kanreg IV Makassar berjanji akan menyelesaikan proses penerbitan pertek persetujuan pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2023 secepatnya.

"Berkas yang masih bermasalah akan diajukan kembali oleh BKN ke instansi melalui aplikasi untuk segera diperbaiki, sehingga target penyelesaian dapat tercapai," ujarnya. 

Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan mengatakan, percepatan penerbitan SK PPPK Formasi 2023 menjadi prioritas utama bagi BKD Sulbar.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses itu demi memenuhi kebutuhan ASN di Sulbar. 

"Kami terus bekerja keras untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan efisien, sehingga ASN dapat segera mendapatkan SK PPPK mereka dan melanjutkan tugas-tugas mereka dengan baik," tutupnya. 

Penulis : BKD Sulbar

Editor : humassulbar