MAMUJU--Upaya optimalisasi prasarana irigasi di kawasan perkebunan menjadi salah satu langkah antisipasi kekeringan sebagai dampak perubahan iklim, yang dilakukan sejak awal musim penghujan ini oleh Dinas Perkebunan Sulbar. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan identifikasi dan penyusunan rekomendasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak perbahan iklim setelah mengikuti rapat pembahasan RPJMD, RPJD dengan Pj. Gubernur Sulbar dan OPD terkait lainnya, dimana hal ini menjadi salah satu bahasan dalam rapat tersebut. Herdin menegaskan, pembahasan dampak kekeringan serta dampak perubahan iklim lainnya pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan itu, akan digodok secara intens dengan melibatkan semua bidang di lingkup Dinas Perkebunan Sulbar. "Ini akan kami ajukan segera kepada tim penyusun dokumen perencanaan RPJMD dan RPJP sebagai salah satu isu strategis dalam pembangunan perkebunan secara berkelanjutan, yang merupakan sub sektor yang berkontribusi signifikan dalam perekonomian wilayah Sulbar hingga lebih dari 20 persen terhadap total PDRB Sulbar,"tandasnya. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Sulbar Amirullah Rasyid bersama staf telah melakukan monitoring kondisi prasarana irigasi di kawasan perkebunan terutama yang berasal dari bantuan pemerintah, melalui APBN maupun APBD di enam kabupaten. Bantuan irigasi ini meliputi embung, perpompaan dan perpipaan sebanyak 27 unit yang dialokasikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 lalu. Pembahasan hasil monitoring kondisi irigasi embung, perpipaan dan perpompaan kawasan perkebunan serta penyusunan rekomendasi perbaikan dan optimalisasi pemanfaatannya, dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar, Jumat, 2 Februari 2023. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Sulbar, Amirullah Rasyid mengatakan, pelaksanaan monitoring kondisi dan pemanfaatan irigasi embung, perpipaan dan perpompaan di kawasan perkebunan, yakni kondisi irigasi ini 70 persen masih dapat berfungsi walaupun beberapa unit tetap membutuhkan perbaikan atau perawatan, sedangkan 30 persen memang dalam kondisi tidak berfungsi sama sekali. "Penyebabnya mulai dari menurunnya debit air hingga perubahan jalur sungai yang menjadi sumber air dari…

MAMUJU--Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menerima kunjungan Koordinator POS (Point Offline Store) Sawit Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Sulbar Ahmad Kasim, Senin 5 Februari 2024. Kunjungannya di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar dalam rangka silaturahmi dan perkenalan dengan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar yang baru, sekaligus memberikan informasi terkait keberadaan outlet resmi PPKS di Sulbar. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Koordinator POS Sawit PPKS Sulbar atas kujungannya tersebut. Dalam pertemuan itu, Herdin menekankan pentingnya mencegah peredaran benih kelapa sawit ilegal di masyarakat, yakni benih kelapa sawit yang tidak memenuhi aspek legalitas, karena selain diproduksi oleh lembaga/perorangan yang tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memenuhi syarat- syarat serta tata cara pelepasan varietas, juga tidak melalui proses sertifikasi. Menurutnya, penggunaan benih ilegal akan menghasilkan kontaminasi dura sehingga akan mengurangi produksi TBS dan CPO. "Pengguna benih ilegal akan mengurangi kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan biaya yang dikeluarkan sia-sia. Para pekebun akan merugi karena produksi yang dihasilkan rendah," kata Herdin. Sebelumnya, di hari yang sama, Kepala UPTD BPSPMBP Dinas Perkebunan Sulbar Muhammad Fadlullah juga menerima kunjungan Koordinator POS Sawit PPKS Sulbar. Kunjungannya ke UPTD selain silaturahmi juga melakukan koordinasi terkait ketersediaan benih dan potensi kebutuhan benih kelapa sawit pada program PSR dan data penyaluran kecambah kelapa sawit untuk Januari 2024 pada outlet tersebut, serta kolaborasi pengawasan peredaran benih kelapa sawit di Sulbar. Dalam pertemuan itu, Koordinator POS Sawit PPKS Sulbar Ahmad Kasim juga menanyakan potensi kebutuhan benih PSR (Perkebunan Sawit Rakyat) di wilayah Sulbar untuk tahun 2024. Menanggapi hal itu, Kepala UPTD BPSPMBP Dinas Perkebunan Sulbar, Muhammad Fadlullah mengatakan, kebutuhan benih PSR pada tahun 2024 sekitar 261.000 pohon untuk luas areal 1800 hektar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam kunjungan kali ini, Ahmad Kasim juga mempromosikan bibit sawit yang mereka kelola, dimana bibit tersebut sudah…

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) kerja sama dengan BPJS menggelar Sosialisasi Skrining Riwayat Kesehatan di Ruang Rapat BKD Sulbar, Senin, 5 Februari 2024. Kegiatan ini diikuti seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana lingkup BKD Sulbar. Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan mengatakan, kegiatan itu merupakan layanan penapisan agar risiko penyakit tertentu dapat terdeteksi, sehingga dampak lanjutan dari penyakit tersebut dapat diminimalisir. "Sosialisasi dilakukan di BKD agar para pegawai BKD mengetahui kondisi kesehatannya, juga menghemat waktu karena tidak harus meninggalkan kantor. Selain itu, pegawai juga mudah untuk menindaklanjutinya ke fasyankes, " kata Bujaeramy, saat dihubungi "Sosialisasi ini juga bermanfaat untuk BKD itu sendiri, karena kita bisa memperoleh gambaran profil kesehatan semua pegawai kita," sambungnya. Staf BPJS Cika Hanjani Pratiwi menjelaskan, program skrining kesehatan itu dilakukan hanya sekali setahun yang diisi melalui mobile JKN, untuk penyakit – penyakit yang menghabiskan biaya terbesar, seperti penyakit jantung, kanker, struk, gagal ginjal dan lainnya. "Ini kan istilahnya bukan menjadi rahasia lagi, kalau misalnya penyakit ini adalah penyakit yang sangat mengerikan, BPJS ikut andil dalam hal pencegahan dan juga program promotive dan preventif diantaranya adalah skrining lewat kesehatan seperti itu, denga apa? yang tadi aku bilang yaitu mengisi skrining kesehatan di mobile JKN untuk mendeteksi penyakit jantung, hipertensi, gagal ginjal dan diabetes, seperti itu," kata Cika Hanjani. Sementara, Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta berharap, sosialisasi itu agar diperhatikan dengan seksama sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pelayanan kesehatan primer antara lain dilakukan melalui skrining riwayat kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga upaya pencegahan dan deteksi penyakit dapat dilakukan sejak dini. Dengan kegiatan sosialisasi seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini penyakit dan menjadi lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. BPJS Kesehatan juga terus berkomiten untuk meningkatkan mutu pelayanan skrining kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. (rls)

Mamuju - Jajaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) mengikuti Apel Pagi yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Senin 5 Februari 2024. Usai Apel Pagi, Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle memberikan arahan kepada seluruh ASN di lingkup Biro Umum Setda Sulbar. Ia menghimbau agar jajaran Biro Umum menjalankan empat langkah sesuai arahan pimpinan yakni ruang saling bersilaturahmi, saling sharing dan bercerita, ruang mencurahkan isi hati dalam konteks pelaksanaan tugas. Senin Ceria juga diharapkan lebih bisa mendeteksi masalah yang akan terjadi, sehingga dengan cepat dapat tertangani dengan baik. "Hari ini kita sudah melaksanakan Apel Pagi dan Doa Bersama. Semoga apa yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar bisa dijabarkan dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Anshar. Ia menambahkan, ada gagasan Senin Ceria yang sudah dibuat, dimana membuka ruang atau wadah kepada semua jajaran Biro Umum untuk saling silaturahmi. Selain itu, Senin Ceria pekan ini, Kepala Biro Umum berharap agar jajarannya dalam melaksanakan tugas yang diemban bisa lebih mengoptimalkan lagi metode manajemen empat langkah yaitu Plan Do Chek Action (Merencanakan, Melakukan, Mengecek dan Tindakan) seperti arahan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar saat Apel Pagi. "Saya minta kedepan non ASN juga hadir di Apel Pagi biar bisa memahami arahan pimpinan dan bisa dijabarkan sehari-hari. Senin ini adalah hari pertama satu pekan, jadi kita harus star yang baik agar bisa mendapatkan hasil yang baik pula," tambahnya. Ia juga mengungkapkan, ada beberapa pesan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang harus betul-betul dipahami dan dijalankan. "Jadi saya berharap bahwa hari dimana mengevaluasi diri dimana apa menjadi kekurangan pekan lalu bisa diperbaiki pekan ini," harapnya. Selain itu, terdapat poin penting dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus cepat respon. "Kolaborasi di internal maupun di luar internal yang harus terus kita tingkatkan lagi. Saling bersinergi dalam melaksanakan tugas,"…

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar forum konsultasi publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 5 Februari 2024 Forum konsultasi yang digelar dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melalui sambungan virtual, dan dihadiri sejumlah Kepala OPD, Tokoh Pemuda dan lembaga masyarakat. Menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di berbagai bidang seperti Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Muhammad Roudo dan Prof Kaimuddin. Dalam Kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, forum tersebut menjadi penting untuk menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan Daerah dengan sinergi Pusat hingga daerah. "Kita ingin memastikan Rencana Nasional Provinsi dan Kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam RKPD, Program prioritas Nasional harus masuk di RKPD provinsi program prioritas provinsi harus masuk RKPD Kabupaten," kata Zudan. Sehingga, dari RKPD akan sampai dan menghasilkan APBD, maka evaluator RKPD dan APBD harus bersinergi dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana dalam RKPD seluruh akses dapat bermanfaat. "Jangan pernah ada di satu kabupaten tidak bisa dilalui roda empat, sehingga diupayakan di 2025 melalui RKPD dan apbd semua jalan bisa dilalui roda empat," ujar Zudan. Begitu juga, dengan penanganan empat plus satu, baik pendidikan dan kemiskinan ekstrim, dan stunting harus tertuang dengan baik dalam RKPD. "Tahun depan harus betul menyatukan antara nasional dan provinsi dan kabupaten kuncinya di tim evaluator RKPD dan APBD, kita ingin kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat," kata Sestama BNPP ini Ia meminta, agar program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dapat kurangi sehingga seluruh program yang ada dirasakan betul oleh masyarakat. Sementara, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan, forum digelar seusai amanat peraturan Mendagri, dan undang-undang perencanaan Nasional Tahun 2024. "Penyusunan dokumen RKPD ini berarsiran dengan rencana pembangunan…

MAMUJU - Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil tarik temuan hasil pemeriksaan yang lama menunggak. Penelusuran yang dilakukan Tim Inspektorat sampai ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, tim tersebut berhasil menarik kerugian negara pada pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar. Hal tersebut, disampaikan Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir saat ditemui di kantornya, Senin 5 Februari 2024. "Beberapa waktu lalu Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat kembali berhasil menarik kembali kerugian daerah tahun 2010 dan 2012," kata Natsir. Ia membeberkan, hasil penarikan kerugian negara itu dari dua penyedia sesuai tercantum dalam pekerjaan yang dilakukan. "Sebelumnya, kedua penyedia tersebut memiliki temuan atas kekurangan volume pekerjaan pada RSUD Regional," bebernya. Tim TLHP bersama Tim RSUD melakukan penelusuran alamat penyedia sampai Makassar, Sulsel. "Hasilnya penyedia langsung melakukan pembayaran atas temuan dimaksud. Metode penyelesaian seperti ini akan terus dilakukan agar kita bisa segera dapat mengembalikan kerugian daerah oleh penyedia-penyedia yang nakal," paparnya. Adapun temuannya adalah denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan. (rls)

MAMUJU --Pemprov Sulbar melakukan ekspose Rancangan Awal RKPD Sulbar 2025, melalui Forum Konsultasi Publik, secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar,Senin , 5 Februari 2024 Pj. Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pemerintah provinsi merupakan koordinator penyelenggaraan pembinaan pemerintahan di daerah, dan posisi PJ Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Olehnya, RKPD Pemprov Sulbar harus mencakup RKPD Kabupaten dan RPJMN. "Program nasional harus masuk dalam RKPD provinsi dan RKPD kabupaten. Sehingga Rencana kerja provinsi dan kabupaten bisa menjadi satu kesatuan," ucap Prof. Zudan. Sestama BNPP ini memaparkan beberapa program nasional yakni konektifitas wilayah, digitalisasi pelayanan, infrastruktur, termasuk pengembangan SDM yang meliputi penanganan stunting dan kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana, menjelaskan tujuan Forum Konsultasi Publik untuk memberikan sosialisasi dan keterbukaan dan terwujudnya perencanaan partisipatif. "Besar harapan kami mendapat saran dan masukan dari stakeholder demi penyempurnaan RKPD 2025," kata Junda. Adapun tema RKPD 2025 yakni Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Penguatan Fondasi Transformasi menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, dan Berkelanjutan.(rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy memaparkan capaian terkini penimbangan balita dan status gizi di Sulbar, pada Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar secara virtual, Senin 5 Februari 2024. Dalam paparannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, pada 31 Januari 2024, progres penimbangan balita di Sulbar mencapai 62,76 persen, yang mana dari total 113.577 balita, 71.276 balita telah ditimbang, sementara 42.301 balita belum ditimbang. "Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pencapaian pekan sebelumnya," kata Asran Masdy. Asran Masdy mengatakan, pelaksanaan penimbangan di Posyandu menunjukkan peningkatan yang membanggakan, dengan jumlah balita yang ditimbang meningkat dari 33.354 menjadi 71.726 balita, termasuk 37.922 balita yang ditimbang selama periode 28-31 Januari 2024. Masih kata Asran Masdy, adapun status gizi balita stunting per 31 Januari 2024 tercatat sebesar 26,98 persen, balita yang diukur mengalami stunting. Persentase balita stunting mengalami penurunan dibandingkan satu pekan sebelumnya dari 29,01 persen menjadi 26,98 persen. Persentase balita wasting juga mengalami penurunan dari 7,84 persen menjadi 6,96 persen. Ini mengindikasikan penurunan sebesar 0,88 persen dibandingkan dengan capaian minggu sebelumnya. Selama satu pekan terakhir, persentase balita underweight juga mengalami penurunan sebesar 1,50 persen dari 21,25 persen menjadi 19,74 persen. Disampaikan pula, dalam laporan Februari, jumlah Posyandu di Sulbar mencapai 2.161, dengan 163 Posyandu yang telah menyelesaikan penimbangan dan proses entry untuk 6121 balita (5,47%) dari total yang terlaksana pekan ini. Asran Masdy berharap, capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk tetap aktif dalam meningkatkan aksi kolaborasi dalam upaya meningkatkan kunjungan ( D/S), serta kesehatan balita secara komprehensif di Sulbar. (rls)

MAMUJU - Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Senin (5/2/2024). Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar yang dihadiri perwakilan Tim TLHP Inspektorat Sulbar Kasmin. Inspektorat terus lakukan langkah-langkah konkret mengejar progres TLHP, baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kali ini Tim TLHP atas perintah Inspektur, M. Natsir melakukan pendampingan terhadap OPD Dinas PUPR Sulbar. "Inspektorat sangat mengapresiasi Kadis PUPR Sulbar yang sangat menunjukkan kesungguhannya dalam menyelesaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan," kata Inspektur M. Natsir, Senin (5/2/2024). M. Natsir berharap Dinas PUPR bisa menjadi contoh bagi OPD lain agar bergerak dengan cepat dalam menuntaskan temuan-temuan. Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Sulbar dan pihak-pihak terkait. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana bersama jajaran menghadiri Car Free Day (CFD) di Jl. Arteri Mamuju, Minggu (4/2/2024). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan, CFD dapat dimanfaatkan sebagai agenda rutin untuk refreshing bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah lima hari bekerja. “Untuk kami di Bapperida, CFD ini sebagai refreshing bagi seluruh staf yang selama lima hari kerja selalu disibukkan dengan segala aktifitas kantor. Juga dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat silaturahmi sesama staf,” kata Junda, usai mengikuti CFD. Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh stafnya yang aktif mengikuti serta meramaikan CFD yang digagas dan diinisiasi oleh Pj. Gubernur Sulbar. "Terima kasih teman-teman atas partisipasinya ikut CFD. Salam dari bapak gubernur yang menilai bahwa Bapperida Sulbar aktif dan kompak ikut CFD," tutupnya. (rls)